BAB II TUNJAUAN PUSTAKA
A.
Tinjauan Sejarah dan Pengertian Masyarakat Madani
1. Sejarah Masyarakat Madani Konsep masyarakat madani, tidak terlepas dengan konsep civil society. Karena masyarakat madani merupakan salah satu istilah dari penerjemahan konsep civil society. Seperti apa yang dikatakan AS Culla. Istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu diantara beberapa istilah yang seringkali digunakan orang dalam penerjemahan civil society. Disamping masyarakat madani, padanan kata yang lain yang sering digunakan adalah masyarakat warga/kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. (AS Culla, 2002:3) Konsep civil society sendiri berasal dari peradaban masyarakat barat inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap otoritarianisne dan totalitarianisme. Konsep Civil Society pertama kali diperkenalkan oleh seorang orator, politsi dan filosof Roma yaitu Cicero yang berasal dari bahasa Latin yaitu societas civilis yang pada masa itu masih disamakan dengan negara (the state) yang merupakan sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain.
8
Sekitar abad 15 sampai dengan abad 17 banyak ahli yang mencoba untuk menggagas konsep dari civil society seperti Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. John Locke dengan konsep Masyarakat politik (political society). Kemudian dilanjutkan dengan JJ. Rousseau denagan teori kontrak sosialnya.(Ahmad Fathan Aniq:2008)
Pada abad 18 konsep mengenai civil society berkembang dengan pesat. Pada masa ini para ahli mulai mencoba membedakan antara masyarakat sipil dan negara. Dalam AS Culla (2002:89) Adam Ferguson dan Thomas Paine lebih memberi penekanan terhadap makna dari civil society dimana mereka mulai membedakan antara negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dinilai sebagai anti tesis dari negara dan harus memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mengontrol negara.
Menurut Hegel dalam Ken Kusumandaru (2004:12) civil society tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya kontrol yang jelas. Hegel kemudian memberi pembedaan antara masyarakat politik (the state) dan masyarakat sipil (civil society). Hegel memaknai civil society sebagai masyarakat borjuis.
Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Hegel, Alexis de Tocqueville dalam AS Culla (2002:92) berpendapat adanya legitimasi negara untuk mengontrol civil society akan menyebabkan timbulnya negara despotik. Dalam artikel Ahmad Fathan Aniq Tocqueville mengatakan:
9
Masyarakat sipil tidak secara a priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik. (Ahmad Fathan Aniq:2008) Pencarian mengenai konsepsi civil society sempat terhenti dalam waktu yang lama. Wacana civl society kembali mengemuka ketika terjadi gerakan perlawanan yang terjadi di Polandia dibawah pimpinan Lech Walesa yang melakukan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jendral Jeruzelski. Dalam perlawanannya kelompok gerakan tersebut memakai istilah civil society sebagai dasar gerakan perlawanan. Keberhasilan dari gerakan tersebut kembali memicu perbincangan mengenai civil society diberbagai negara termasuk negara-negara di Asia dan Afrika.
Hendro Prasetyo (2000:79) Istilah civil society pertama kali muncul di Indonesia pada abad 19 tepatnya pada tahun 1988 melalui konferensi yang diselenggarakan oleh Monash University Australia pada tanggal 25-27 November 1988 dengan tema “State and Cicil Society in Contemporary Indonesia.
Semenjak saat itu wacana mengenai civil society berkembang begitu cepat dikalangan intelektual Indonesia. Berbagai terjemahan dan pengertian civil society dikeluarkan oleh para intelektual Indonesia dengan argumen dan pandangannya masing-masing. Salah satu istilah atau penerjemahan dari civil society yang paling populer dan diterima oleh masyarakat Indonesia adalah “masyarakat madani”.
10
2. Tinjauan Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional pada Festival Istiqlal di Jakarta pada tanggal 26 September 1995. Kemudian istilah tersebut dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid. Anwar Ibrahim menggambarkan konsep masyarakat madani sebagai berikut: Sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, dan teknologi. Sistem sosial yang cakap dan seksama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predectability sertaketulusan atau transparency sebagai satu sistemnya. (Hendro Prasetyo, 2002:157-158) Menurut Nurcholish Madjid masyarakat madani secara istilah berasal dari kata Arab al-madaniyah yang artinya “peradaban”. Sedangkan secara etimologis kata madinah berarti “kota”. Dalam bahasa Inggris istilah yang sama dengan ini adalah civility yang berarti “keadaban”, sedangkan dalam bahasa Arab modern terjemahan cvil society adalah al-mujtama’ al-madani. Nurcholish Madjid juga menyatakan istilah ini pun dipergunakan dalam bahasa Ibrani menjadi madinah, madinat atau medinat dan mengalami perubahan makna menjadi negara. Dalam bahasa Ibrani nama resmi Israel adalah Madinat Israel. (Hendro Prasetyo, 2002:173)
Nurcholish
Madjid
menjadikan
masyarakat
Madinah
pada
masa
kepemimpinan Rasullulah saw sebagai rujukan atau prototype negara yang
11
modern. Dalam artikel Ahmad fathan Aniq Nurcholish madjid mengartikan konsep masyarakat madani yaitu: Masyarakat yang berperadaban (ber-“madaniyyah”) karena tunduk dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Ia pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (lawless) Arab jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Oleh karena itu, menurutnya konsep masyarakat madani bisa disetarakan dengan konsep civil society.
B.
Tinjauan Tentang Perspektif Perspektif adalah sudut pandang, sudut pandang dalam melihat, menilai sesuatu dan bersifat subjektif karena perspektif itu sangat tergantung oleh “siapa” yang melakukannya. Dengan demikian perspektiflah yang mendasari opini
kemudian
membentuk
mindset
atau
pola
pikir
seseorang.
(www.google.com\pengertian perspektif\anomali perspektif\edo:2008)
Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentuknya dan ruang lingkup apa yang dipandangnya.
Perspektif dapat membimbing seseorang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional. Secara ringkas dapat disi mpulkan bahwa perspektif adalah sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi
12
cara pandang manusia, sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi atau hal tertentu
Sedangkan pada Wikipedia English dijelaskan makna dari perspektif adalah “one’s “point of view”, the choice of a context for opinions, beliefs and experiences”, “the related experience of the narrator”. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan suatu sudut pandang seseorang dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa dan bersifat subjektif.
C.
Kerangka Pikir Sejak masuknya wacana civil society di Indonesia, wacana ini mendapat respon positif. Hal ini dikarenakan bahwa gagasan-gagasan pokok yang ada didalamnya seperti pluralisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalaan utama yang dihadapi di Indonesia pada saat itu, terutama pada era orde baru. Kaum-kaum intelektual Indonesia berusaha untuk mengkaji konsep yang lahir dari budaya barat ini.
Berbeda di tempat asalnya yaitu di Eropa Barat, konsep mengenai civil society di Indonesia ternyata mengalami penerjemahan dan pemaknaan yang beragam terutama pada kalangan intelektual Muslim, salah satunya adalah masyarakat madani. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim, namun konsep tersebut hampir sama dengan konsep civil society yang muncul dari Barat.
13
Konsep masyarakat madani tersebut kemudian disempurnakan oleh Dawam Rahardjo. Namun tidak berbeda jauh dengan Anwar Ibrahim. Masyarakat madani dalam perspektif Dawam Rahardjo masih tidak berbeda jauh dengan civil society. Nurcholish Madjid kemudian mencoba untuk mencari landasan dan pengertian dari masyarakat madani. Dengan menjadikan kehidupan Islam klasik sebagai referensinya, Nurcholish Madjid menjadikan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman kehidupan Nabi Muhammad saw sebagai prototype dari kehidupan yang berperadaban.
Konsep masyarakat madani yang digagas Nurcholish Madjid tersebut membuat istilah masyarakat madani terlepas dari konsep civil society, meskipun ada prinsip-prinsip yang sama. Dengan pengertian masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid membuat konsep yang awalnya dikembangkan oleh Anwar Ibrahim ini terlepas dari konsep civil society yang berasal dari Barat. Hal ini juga membuktikan bahwa Islam juga mempunyai referensi mengenai kehidupan modern.
Latar belakang mengenai basis sosial, lingkungan keluarga, pendidikan dan karir dari Nurcholish Madjid serta panutan atau sumber rujukan beliau, intelektual lain yang sependapat dengan beliau dan pengikut-pengikut beliau, menjadi faktor utama dalam pembentukan pemikiran beliau. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dalam memaknai konsep masyarakat madani.
14
Melihat deskripsi diatas, penulis mencoba mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai gagasan masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish Madjid.
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid
Teman-teman yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid
Pemikiran Nurcholish Madjid
Perspektif Nurcholish Madjid Tentang Masyarakat Madani 1. Patuh terhadap hukum 2. Adanya toleransi 3. Menjunjung prinsip pluralisme 4. Egalitarianisme 5. Penghargaan berdasarkan prestasi 6. Keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat
Periodeisasi pemikiran Nurcholish Madjid
