BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN LAUT, TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM ANGKUTAN LAUT DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT
2.1
Pengangkutan Laut
2.1.1
Pengertian Pengangkutan Laut Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan
barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Terdapat beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu : H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.12 Menurut R. Soekardono berpendapat pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal
12
H.M.N.Purosutjipto, Op.cit, h.43
20
21
dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. 13 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang selanjutnya disebut UU Pelayaran) menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindangkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Selain pengertian dari angkutan di perairan juga terdapat istilah-istilah penting dalam pengangkutan laut yaitu :
Angkutan
Laut
adalah
kegiatan
angkutan
yang
menurut
kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan yang meliputi waduk, rawa, anjir, kanal.
Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan.
Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan. Serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.
13
Soekardono R., 1981, Hukum Dagang Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, h. 5
22
Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.
2.1.2
Jenis-jenis Pengangkutan Laut Berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis
angkutan laut terdiri atas : Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. 1. Angkutan Laut Dalam Negeri Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi: a. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut. b. Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m3 isi
23
kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut. c. Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar. 2. Angkutan Laut Luar Negeri Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khus us yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan
laut
atau
dalam
artian
dilakukan dengan
pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi: a. Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhanpelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan; b. Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke- dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat. 3. Angkutan Laut Khusus Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 4. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan
24
menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
2.1.3
Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pengangkutan Laut Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan
oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.14 Dalam hal pengangkutan baik barang dan atau orang hubungan hukum terjadi antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan. Hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan ini telah diatur dan dijamin kepastian hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya dilakukan melalui perjanjian. Menurut Siti Utari, pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah perjanjian timbak balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu.15 Berdasarkan pengertian tersebut perjanjian pengangkutan laut pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan sama tinggi atau koordinasi (geeoordineerd), tidak
14 15
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h. 253. Siti Utari, 1994, Pengangkutan Laut, Balai Pustaka, Jakarta, h.9.
25
seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana kedudukan para pihak tidak sama tinggi atau kedudukan subordinasi (gesubordineerd).16 Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHD yang menyatakan : Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan, memuat juga : 1o. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya; 2o. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya; 3o. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu; 4o. Jumlah upah pengangkut; 5o. Tanggal; 6o. Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur. Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur,
16
Ibid.
26
melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.17 Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu : a. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirm dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan pasal 1601 KUH Perdata. b. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 b KUH Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata ( Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan ). c. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan ( pelayanan berkala ) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala ( Pasal 1601 b KUH Perdata ) dan unsur penyimpanan ( Pasal 468 ( 1 ) KUHD ). Selain itu syarat sahnya perjanjian pengangkutan pada pengangkutan barang maupun orang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 1.
Adanya kesepakatan antara para pihak.
17
Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h. 16.
27
2.
Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.
3.
Suatu hal tertentu.
4.
Suatu sebab yang halal.
2.2
Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Laut
2.2.1
Pengertian Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Laut Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 18 Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. 19 Menurut Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan, karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan
18 Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan, h.4. 19 Tjakranegara Soegijatna, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Renika Cipta, Jakarta, h.15.
28
kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.20 Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima. Yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan yelah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. 2.2.2
Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Laut Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab
pengangkut yaitu: 1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumtion of Liabelity) Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan
20
H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.168.
29
khususnya
diatur
dalam
undang-undang
tentang
masing-masing
pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”. Dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu, “apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.” Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab. 2. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault or Negligence)
30
Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masingmasung pengangkutan. Dalam KUHD, prinsip ini juga dianut pada pasal 468 ayat (2). 3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolut Liability) Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dapat dirumuskan dengan kalimat : pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak
31
tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. 4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (Limitation of Libelity) Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undangundang. 5. Presumtion of Non Liability Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur dalam UU Pelayaran yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.
32
2.3
Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut
2.3.1
Pengertian Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut Sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi jika manusia
saling berselisih atau ada perbedaan kesepahaman dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soeryono Soekanto, sengketa dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.21 Dalam prespektif hukum, sengketa dapat berawal dari adanya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan timbulnya perikatan yang lahir karena perjanjian membebankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban atau yang dikenal dengan ”prestasi”, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Menurut PNH Simanjuntak wan prestasi adalah keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagai
21
Soeryono Soekanto, 1979, Mengenal Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, h. 26.
33
mana mestinya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.22 Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri itu sendiri dan karena faktor adanya keadaan memaksa (overmacht/force majeur).23 Adapun yang menjadi kriteria seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila : a)
Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b)
Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c)
Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya dan
d)
Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak diwajibkan dalam perjanjian. 24 Pada umumnya, wanprestasi akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan
telah lalai memenuhi prestasi atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tentu saja dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Prinsip-prinsip dari wanprestasi tersebut di atas juga dapat terjadi dalam perjanjian pengangkutan laut. Dengan demikian, pihak pengangkut wajib untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, apabila debitur (pengangkut) yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
22
PNH Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djembatan, Jakarta,
h.339. 23
Ibid, h. 340. Abdurkadir Muhammad, 1987, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.27.
24
34
a.
Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
b.
Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata)
c.
Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat(2) KUH Perdata)
d.
Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR). Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan “Pihak
yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”, dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa : a.
Pemenuhan perjanjian
b.
Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
c.
Ganti kerugian saja
d.
Pembatalan perjanjian
e.
Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa
penyelesaian sengketa pengangkutan adalah penyelesaian suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan dalam hal ini antara pengangkut dengan penumpang
35
karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang. Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan laut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasi, yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK. 2.3.2
Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut Setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan
melalui dua cara penyelesaian, yaitu : a.
Penyelesaian secara damai (non litigasi),
b.
Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi).25 Kedua jenis penyelesaian sengketa di atas juga dapat diterapkan dalam
pengangkutan laut. Namun, kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan “konsensus” dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution. Keadilan yang ingin dicapai
25
Az. Nasution, 1999, Widya, Jakarta, h. 232.
Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Daya
36
melalui mekanisme tersebut adalah keadilan komutatif.26 Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat prosedural. Selain itu dalam pengangkutan laut juga dapat diterapkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membentengi atau untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. Menurut Yusuf Shofie undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokan normanorma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu ; 1)
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
2)
ketentuan tentang pencantuman klausula baku.27 Sehingga apabila pelaku usaha dalam hal ini pengangkut melanggar salah
satu perbuatan yang dilarang dalam UUPK yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini penumpang maka konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengajuan gugat terhadap pelaku usaha baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
26
Adi Sulistiyono, 2006, “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25 No.1, tahun 2006, h. 72. 27 Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya, Bandung, h. 26.
37
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan : (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK , bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Adapun prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu : mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil. 28
28
Shidarta, op.cit, h,11.
