BAB II TINJAUAN PUSTAKA

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1

Definisi K3 ILO/WHO Joint Safety and Health Commitee yang dinyatakan pada tahun

1950 yaitu Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of worker in an occupational environment adapted to his physiological equipment and to summarize the adaption of work to man and each man to his job. Defenisi ini menyatakan bahwa K3 meliputi: a. Promosi dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja setinggitingginya baik fisik, mental, dan sosial di semua jenis pekerjaan. b. Mencegah penurunan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. c. Melindungi tenaga kerja dari pekerjaannya yang menimbulkan risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan. d. Penempatan dan memelihara tenaga kerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologisnya dan penyesuaian antara pekerjaan dengan tenaga kerja dan setiap tenaga kerja dengan tugasnya.

10

Universitas Sumatera Utara

11

OHSAS 18001:2007 mendefinisikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain) di tempat kerja. Depnakertrans RI mendefinisikan K3 dengan mencakup aspek: 1. Filosofi K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan: a.

tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani

b.

hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

2. Keilmuan K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit (accident prevention). 2.1.2

Tujuan K3 Tujuan usaha keselamatan dan kesehatan kerja menurut UU No.1 Tahun

1970 antara lain : 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun.


12

Hakekat dan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu : 1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin (dalam hal tertentu mungkin setinggi-tingginya, seandainya kondisi yang diperlukan cukup memadai), pada pekerja/buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, pengusaha dan non-ekonomi formal, informal serta

non

formal;

dengan

demikian

dimasudkan

untuk

tujuan

menyejahterakan tenaga kerja; 2. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, yang berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam produksi (Suma’mur, 2009). 2.1.3

Peraturan Perundangan K3 Hukum dasar tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai

sumber hukum dari segala hukum. Sumber hukum peraturan perundangan K3 berlandaskan pada pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Banyak peraturan perundangan menyangkut K3 yang berlaku di Indonesia (Ramli, 2010), beberapa diantaranya : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung


13

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Bab XI Lingkungan Hidup dan Ketenikan memuat tentang Aspek Keselamatan 2.2

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2.2.1

Pengertian SMK3 Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh

suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, melalui pengarahan, penggerakan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam satu unit kerja sama (Notoatmodjo, 2007). Sistem Manajemen menurut OHSAS 18001 merupakan suatu set elemen yang saling berkaitan saling terkait untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Elemen tersebut adalah proses manajemen dan elemen-elemen implementasinya, mencakup tanggung jawab, wewenang, hubungan antar fungsi, aktifitas, proses, praktis, prosedur, dan sumber daya (Ramli, 2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut OHSAS 18001: 2007 adalah bagian dari suatu sistem manajemen dan organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko-risiko K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut PP No.50 tahun 2012 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.


14

2.2.2

Tujuan Pelaksanaan SMK3 Dalam PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 2, SMK3 dilaksanakan di tempat kerja

dengan tujuan untuk : a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Tujuan SMK3 dapat digolongkan sebagai berikut: a. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi Sistem Manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat kinerja penerapan K3 dalam organisasi dengan membandingkan pencapaian K3 organisai dengan persyaratan tersebut. Pengukuran ini dilakukan melalui audit SMK3. Di Indonesia diberlakukan PP N0. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kriteria audit SMK3 untuk mengukur kinerja K3 perusahaan.. b. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi Beberapa bentuk sistem manajemen K3 yang digunakan sebagai acuan misalnya ILO, American Petroleum Institute (API), Health Safety


15

Eexecutive Management System (HSEMS), Oil and Gas Producer (OGP), International Safety Rating System (ISRS). c. Sebagai dasar penghargaan (awards) Sistem Manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3 yang diberikan baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen. Organisasi yang mendapatkan penghargaan akan mendapatkan citra baik di mata masyarakat dianggap telah mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya. d. Sebagai sertifikasi Sertifikasi

diberikan

oleh

lembaga

sertifikasi

yang

telah

diakreditasi oleh suatu badan akreditasi misalnya OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) yang terdiri dari dua bagian yaitu OHSAS 18001 sebagai standar atau persyaratan SMK3 dan OHSAS 18002 sebagai pedoman pengembangan dan penerapannya (Ramli, 2010). 2.2.3

Manfaat SMK3 Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan SMK3,

beberapa diantaranya adalah : a. Melindungi Pekerja/ Karyawan Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pekerja adalah aset perusahaan yang paling penting. Pekerja yang terjamin aspek keselamatan


16

dan kesehatannya akan memberikan kinerja yang optimal, memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. b. Memperlihatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Undang-Undang Perusahan-perusahaan yang mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri yang menunjukkan adanya niat baik perusahaan tersebut untuk mencegah kecelakaan. c. Mengurangi biaya Keuntungan dari penerapan SMK3 adalah dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan, meskipun dalam proses audit SMK3 akan mengeluarkan biaya besar tetapi akan lebih efisien dibandingkan dengan pengeluaran biaya akibat kecelakaan. d. Membuat Sistem Manajemen yang Efektif SMK3 mensyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Dalam sistem ini juga dipersyaratkan untuk dilakukan perencanaan, pengendalian, tinjau ulang, umpan balik, perbaikan dan pencegahan. Semua itu merupakan bentuk sistem manajemen yang efektif. e. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Penerapan SMK3 secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Banyak pelanggan yang mensyaratkan para pemasok atau supplier mereka untuk menerapkan SMK3 karena penerapan SMK3 akan


17

dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Penerapan SMK3 dapat menimbulkan citra baik pada perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan (Suardi, 2007). 2.2.4

Proses SMK3 Sistem manajemen K3 terdiri atas 2 unsur pokok yaitu proses manajemen

dan elemen-elemen implementasinya. Proses SMK3 menjelaskan bagaimana sistem manajemen tersebut dijalankan atau digerakkan. Sedangkan elemen merupakan komponen-komponen kunci terintegrasi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan sistem manajemen (Ramli, 2010). Proses penerapan SMK3 menggunakan pendekatan siklus Plan-Do-CheckAction (PDCA) yaitu mulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Dengan demikian, SMK3 akan berjalan terus-menerus secar berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung.

ACTION Tinjauan Manajemen

CHECK Pengukuran dan Pemantauan

PLAN Perencanaan

DO Implementasi

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Sumber : (Ramli, 2010)


18

Sistem Manjamenen K3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung penerapan K3. Selanjutnya kebijakan K3 dikembangkan dalam perencanaan yang baik agar proses SMK3 berjalan terarah (guided), efisien, dan efektif. Dari hasil perencanaan tersebut dilakukan penerapan dan operasional, melalui pengerahan semua sumber daya yang ada, serta melakukan berbagai program dan langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan. Secara keseluruhan, hasil penerapan K3 harus ditinjau ulang secara berkala oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa SMK3 telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi serta mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya (Ramli, 2010). 2.3

Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Menurut PP No. 50 Tahun 2012 Penerapan sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen

secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalaian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Di Indonesia telah ditetapkan suatu pedoman atau standar bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Kewajiban penerapan SMK3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.


19

2.3.1

Lima Tahapan Pelaksanaan SMK3 Pelaksanaan SMK3 (Pasal 6 PP RI No.50 Tahun 2012) meliputi :

1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan K3 3. Pelaksanaan Rencana K3 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3. 2.3.1.1 PENETAPAN KEBIJAKAN K3 1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui : a.

tinjauan awal kondisi K3; dan

b.

proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Penetapan kebijakan K3 harus: a.

disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;

b.

tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

c.

secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

d.

dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan;

e.

terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;

f.

bersifat dinamik; dan

g.

ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.


20

3. Untuk melaksanakan ketentuan penetapan kebijakan K3, pengusaha dan/atau pengurus harus: a.

menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;

b.

menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan saranasarana lain yang diperlukan di bidang K3;

c.

menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

d.

membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e.

melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

4. Ketentuan tersebut pada

penetapan

kebijakan K3

diadakan

peninjauan ulang secara teratur. 5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. 6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus

berperan

serta

dalam

menjaga

dan

mengendalikan

pelaksanaan K3. 2.3.1.2 PERENCANAAN K3 1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan: a.

Hasil penelaahan awal Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.


21

b.

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c.

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya 1) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus: ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

d.

Sumber daya yang dimiliki. Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat: a.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi: 1) dapat diukur; 2) satuan/indikator pengukuran; dan 3) sasaran pencapaian. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan: 1) wakil pekerja/buruh;


22

2) ahli K3; 3) P2K3; dan 4) pihak-pihak lain yang terkait. b. Skala Prioritas Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana

pekerjaan yang mempunyai

tingkat

risiko

yang tinggi

diprioritaskan dalam perencanaan. c. Upaya Pengendalian Bahaya Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. d. Penetapan Sumber Daya Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan e. Jangka Waktu Pelaksanaan Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan. f. Indikator Pencapaian Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.


23

g. Sistem Pertanggung Jawaban Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus: 1) menentukan,

menunjuk,

mendokumentasikan

dan

mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan

pelaporan

untuk

semua

tingkatan

manajemen,

pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung; 2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan 3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. 2.3.1.3 PELAKSANAAN RENCANA K3 Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan: 1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan


24

2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. 1. Penyediaan Sumber Daya Manusia a.

Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi: 1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui: a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. 2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan; 3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif; 4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli; dan 5) Pembuatan

peraturan

untuk

pelaksanaan

konsultasi

dan

keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.


25

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden. c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara: 1) menunjuk,

mendokumentasikan

dan

mengkomunikasikan

tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3; 2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan

menjelaskan

pekerja/buruh,

kepada

kontraktor,

semua

tingkatan

subkontraktor,

dan

manajemen, pengunjung

meliputi:


26

a). pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan; b). pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3; 3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; 4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Pelatihan

dan

kompetensi

Kerja,

dilakukan

dengan

melakukan

pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan: 1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada; 2) memeriksa uraian tugas dan jabatan; 3) menganalisis tugas kerja; 4) menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan 5) meninjau ulang laporan insiden.


27

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja. 2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi: a.

Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. b.

Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: 1) keberlangsungan organisasi K3; 2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan


28

3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri. c.

Prosedur

operasi/kerja,

informasi,

dan

pelaporan

serta

pendokumentasian 1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten. 2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk: a). mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan; b). melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan c). menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan. Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi: a). persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3; b). izin kerja; c). hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-


29

pesawat,

alat

kerja,

peralatan

lainnya,

bahan-bahan,

lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi; d). kegiatan pelatihan K3; e). kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; f). pemantauan data; g). hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut; h). identifikasi produk termasuk komposisinya; i). informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan j). audit dan peninjauan ulang SMK3. 3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas: a). Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani: (1) pelaporan terjadinya insiden; (2) pelaporan ketidaksesuaian; (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya. b). Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:


30

(1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang undangan; dan (2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah. 4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk: a). menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3; b). menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3; c). mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur; d). memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan

unsur-unsur

lain

dari

sistem

manajemen

perusahaan; dan e). menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan. Dalam

pendokumentasian

kegiatan

K3,

perusahaan

harus

menjamin bahwa: a). dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan; b). dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;


31

c). dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang; d). dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu; e). semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan; dan f). dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami. d.

Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi: 1. Tindakan Pengendalian Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tindakan

pengendalian

dilakukan

dengan

mendokumentasikan

dan

melaksanakan kebijakan: a.

standar bagi tempat kerja;

b.

perancangan pabrik dan bahan; dan

c.

prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui:


32

a.

Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan: 1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan 2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

b.

Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

c.

Tindakan pengendalian dilakukan melalui: 1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) insentif, penghargaan dan motivasi diri; 4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan 5) penegakan hukum.

2. Perancangan dan Rekayasa Tahap perancangan dan rekayasa meliputi : a.

pengembangan;

b.

verifikasi;

c.

tinjauan ulang;

d.

validasi; dan


33

e.

penyesuaian.

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsurunsur: a.

identifikasi potensi bahaya;

b.

prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan

c.

personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

3. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. 4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas. 5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:


34

a.

terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

b.

menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan

c.

pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

6. Produk Akhir Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya. 7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi: a.

penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan

b.

proses perawatan lanjutan.

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.


35

8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. 2.3.1.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi: 1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi: a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup; b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait; c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3; d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;


36

e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. 2. Audit Internal SMK3 Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. 2.3.1.5 PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3 Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus: 1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan


37

2. tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi: 1. evaluasi terhadap kebijakan K3; 2. tujuan, sasaran dan kinerja K3; 3. hasil temuan audit SMK3; dan 4. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan: 1. perubahan peraturan perundang-undangan; 2. tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; 3. perubahan produk dan kegiatan perusahaan; 4. perubahan struktur organisasi perusahaan; 5. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi; 6. hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja; 7. adanya pelaporan; dan/atau 8. adanya saran dari pekerja/buruh.


38

2.4

Kerangka Pikir

Lima Tahapan Pelaksanaan SMK3 Berdasarkan PP RI No. 50 Tahun 2012 1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan K3 3. Pelaksanaan Rencana K3 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah gambaran pelaksanaan SMK3 berdasar PP RI No. 50 Tahun 2012 yang memiliki lima tahapan dalam proses pelaksanaannya yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja oleh pihak manajemen K3 (SMK3) di Cenex Plant Bunut Rubber Factory PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents