BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Telaah Terhadap Penelitian Terdahulu Penelitian secara empiris mengenai kredit bermasalah telah dilakukan oleh
beberapa peneliti, salah satunya dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini dengan judul “Analisis Kredit Bermasalah Terhadap Pendapatan Bunga Pada PT Bank Jabar Kantor Pusat Bandung”. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan Observasi langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada Divisi Akuntansi, Interview dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak staf akuntansi, dan Pengumpulan data keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Populasi yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan dan laporan pendukung yaitu dari tahun 1999-2007. Dengan pemilihan sampel Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun 1999-2007 dengan penentuan pengambilan sampel nonprobabilitas sampling. Variabel penelitian yang digunankan oleh Sri Dewi Anggadini terdiri dari dua variable diantaranya Variabel Dependen (Y) yaitu pendapatan bunga dan Variabel Independen (X) yaitu Kredit Bermasalah. Data statistik yang telah siap diolah akan diuji dengan menggunakan Uji Statistik Deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan profil data sampel
2.2
Bank
2.2.1
Pengertian Perbankan Definisi Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
11
Sedangkan menurut Hasibuan (2005:2) “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”. Selain itu Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan “lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.2.2 Fungsi dan Peranan Bank Menurut Budisantoso dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9), mengutarakan secara umum fungsi utama bank adalah “Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary” Secara spesifik Bank dapat berfungsi sebagai berikut : 1. Agent Of Trust Agent Of Trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh Bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari Bank. Begitu pula pihak Bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
12
2. Agent Of Development Agent Of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan
ekonomi.
Kegiatan
Bank
memungkinkan
masyarakat
melakukan kegiatan Investasi, Distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. 3. Agent Of Services Agent Of Services, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Pasal 3 Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dan menurut Budisantoso (2006 : 11), bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem keuangan, yaitu : 1. Pengalihan Asset (Asset Translation) Pengalihan Asset, yaitu pengalihan asset atau dana yang liquid dari unit surplus (lenders) kepada unit devisit (borrowers). 2. Transaksi (Transaction) Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. 3. Liquiditas (Liquidity) Menawarkan produk dana dari pihak yang kelebihan liquiditas dengan berbagai alternatif tingkat liquiditas. 4. Efisiensi (Efficiency) Disini Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.
13
2.2.3 Kegiatan Oprasional Bank Secara rinci
Kasmir dalam bukunya
“Dasar Dasar Perbankan”
menjelaskan kegiatan-kegiatan perbankan Indonesia terutama Bank Umum (2002 : 30) adalah sebagai berikut : 1. Menghimpun dana (funding) Penghimpunan dana yang dilakukan bank umum meliputi : a. Simpanan Giro (Demand Deposit) b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 2. Menyalurkan Dana (lending) Penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Secara umum jenis penyaluran dana (kredit) yang ditawarkan meliputi : a. Kredit Investasi b. Kresdit Modal Kerja c. Kredit Perdagangan d. Kredit Produktif e. Kredit Konsumtif f. Kredit Profesi 3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya Jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk medukung kelancaran kegiatan menghimpun atau menyalurkan dana. Jasa bank lainnya yang ditawarkan meliputi : a. Kiriman Uang, b. Kliring, c. Inkaso, d. Safe Deposit Box, e. Bank Card (kartu kredit), f. Bank Notes, g. Bank Garansi, dsb.
2.2.4
Penggolongan dan Jenis-jenis Bank
Menurut Kasmir (2008:34) jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain : a. Dilihat dari segi fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 1) Bank Umum 14
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. b. Dilihat dari segi kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut: 1) Bank milik pemerintah Akte maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain : a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) c) Bank Tabungan Negara (BTN) Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh: a) BPD DKI Jakarta b) BPD Jawa Barat c) BPD Jawa Tengah d) BPD Jawa Timur e) BPD Sumatera Utara f) Dan BPD lainnya 2) Bank milik swasta nasional Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain: a) Bank Muamalat b) Bank Central Asia c) Bank Bumi Putra d) Bank Danamon e) Bank Duta 3) Bank Milik Koperasi 15
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia 4) Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing antara lain: a) Deutsche Bank b) American Express Bank c) Bank of America d) Bank of Tokyo e) Bangkok Bank f) Hongkong Bank 5) Bank milik campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: a) Bank Sakura Swadarma b) Bank Finconesia c) Mitsubishi Buana Bank d) Interpacific Bank c. Dilihat dari segi status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Bank Devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang behubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 2) Bank Non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.
16
d. Dilihat dari cara menentukan harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok. 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah based. b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (misyarakah) c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) e) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 2.3
Kredit
2.3.1
Pengertian Kredit Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti
kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya (Firdaus dan Ariyanti, 2009:1). Jika seseorang atau suatu badan tertentu memperoleh kredit, berarti mengandung pengertian bahwa ada suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan 17
pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti (2009:2) mengatakan bahwa “Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang”. Dalam Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan Kredit menurut Bymont P. Kent yang dikutip oleh Hasibuan (2005:88) adalah : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang”.
Kegiatan Bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dengan kredit. Menurut UndangUndang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak
18
peminjam untuk membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Kredit Hasibuan (2005:88) menyebutkan fungsi kredit sebagai berikut : 1. Menjadi motifator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, 2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, 3. Memperlancar arus barang dan arus uang, 4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain), 5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada, 6. Meningkatkan daya guna barang, 7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, 8. Memperbesar modal kerja perusahaan, 9. Meningkatkan income perkapita (IPC) masyarakat, 10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis Sedangkan Tujuan penyaluran kredit menurut Hasibuan (2005:88) adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.3.3
Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, Melaksanakan kegiatan operasional bank, Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, Memperlancar lalu lintas pembayaran, Menambah modal kerja perusahaan, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Unsur-Unsur Kredit
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: a. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada fihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur, b. Adanya fihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Fihak ini lazim disebut debitur, c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur, d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur, e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur, f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang 19
belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya, g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga), (Firdaus dan Ariyanti, 2009:3). 2.3.4 Jenis-Jenis Kredit Pada prinsipnya, bentuk dari kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada masyarakat yang kemudian uang tersebut akan dikembalikan pada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan disertai dengan kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan beragamnya jenis usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi usaha masyarakat, maka jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, Firdaus dan Ariyanti (2009:10). a. Menurut tujuan penggunaannya 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (utility of form), faedah karena tempat (utility of place), faedah karena waktu (utility of time), maupun faedah karena kepemilikan (owner/possession utility). b. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya 1) Kredit dalam bentuk uang (money kredit), kredit bank konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannyapun dalam bentuk uang juga. 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (non-money kredit), kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaanperusahaan dagang, dan sebagainya. Kredit dalam bentuk bukan uang ini lazim disebut mercantile credit atau merchant credit. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang. c. Kredit menurut jangka waktunya 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja. 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan. 20
3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya. d. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali 1) Kredit sekaligus (aflopend credit), yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur. 2) Kredit rekening koran (kredit R/K), yaitu kredit menyediakan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/ rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukannya dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahan-bukuan lainnya. 3) Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara tertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesinnya. 4) Kredit berulang (revolving credit), yaitu kredit setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu. 5) Kredit per-transaksi (selflquiditing credit), yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit. e. Kredit menurut sektor ekonominya 1) Kredit pertanian, merupakan kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. 2) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak bumi, biji logam, batu bara dan barangbarang tambang lainnya. 3) Kredit industri, merupakan kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, mengingat faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi bahan baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain. 4) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, distribusi, eksportir, dan importir. 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6) Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. 7) Dan sektor-sektor lainnya. 21
Hasibuan (2005:88) dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menambahkan jenis-jenis kredit, diantaranya : a.
b.
c.
d.
Berdasarkan Tujuan/Kegunaan 1) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, 2) Kredit Modal Kerja (Kredit Perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur, 3) Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Berdasarkan Macamnya 1) Kredit Aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya, 2) Kredit Penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian, misalnya Usance L/C 3) Kredit Pembeli yaitu pembayaran yang telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red clause L/C. Berdasarkan Agunan/Jaminan 1) Kredit Agunan Orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan. 2) Kredit Agunan Efek ialah kredit yang diberikan dengan agunan efekefek dan surat-surat berharga. 3) Kredit Agunan Barang ialah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan baarang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139. 4) Kredit Agunan Dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C) Berdasarkan Golongan Ekonomi 1) Golongan Ekonomi Lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lainlain. Golongan Ekonomi Lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. 2) Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
2.3.5 Tahap-tahap Pemberian Kredit Tahapan suatu kredit yang perlu dilakukan oleh pihak bank sebelum kredit diberikan hingga kredit diberikan diantaranya : 22
1. Persiapan Kredit Persiapan kredit merupakan kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan dengan wawancara atau cara lain. 2. Tahap Analisis Kredit Dalam tahap ini dilakukan penilaian mendalam terhadap keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek, pada umumnya terdiri dari : a. Aspek Management dan Organisasi b. Aspek Pemasaran c. Aspek Teknis d. Aspek Keuangan e. Aspek Yuridis/Hukum(legal) f. Aspek Sosial Ekonomi 3. Tahap Keputusan Kredit Atas dasar laporan hasil kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu oreng pejabat sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. 4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Kredit Setelah peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta Syarat-syarat umum Pemberian Kredit, beserta lampiran-lampirannya. 5. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur Tahap supervisi/pengewasan/pengendalian kredit dan pembinaan Debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan, serta memberikan saran/nasehat dan konsultasi agar perusahaan dan debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. (Firdaus dan Ariyanti : 91-133). 2.4
Pengendalian Kredit
2.4.1
Pengertian Pengendalian Kredit Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama
bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedu belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan.
23
Olehkarena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan system pengendalian yang baik dan benar. Hasibuan (2005:105) menjelaskan Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang akan diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.
2.4.2
Tujuan Pengendalian Kredit Tujuan pengendalian kredit antara lain adalah untuk :
1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, 2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan lancar atau tidak, 3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah, 4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan 5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dengan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali, 6. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank, 7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank. (Hasibuan : 2005)
2.4.3
Prinsip Penilaian Permohonan Kredit Salah satu upaya dalam pengendalian kredit ialah dengan dilakukannya
penilaian kredit. Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya analisis prinsip yang menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:83) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, 5P dan 3R.
Prinsip penilaian kredit dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Character,sifat atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Dari pihak bank harus benar-benar yakin bahwa calon peminjam termaksuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh 24
b.
c. d.
e.
janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Capacity, untuk mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Capital, untuk melihat penggunaan apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan keuangan). Condition, untuk mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang. Collateral, merupakan jaminan atau agunan berupa harta atau benda milik debitur atau fihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Prinsip penilaian kredit dengan 5P dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Party, menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capital, dan capacity. b. Purpose, merupakan tujuan yang sebenarnya penggunaan kredit yang diajukan. c. Payment, untuk memperkirakan dan menghitung kemungkinankemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan. d. Profitability, untuk menilai dan menghitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank. e. Protection, untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Hasibuan menambahkan prinsip penilaian 5P menjadi 7P dengan : a. Personality (Kepribadian) adalah sifat dan prilaku yang dimiliki calon debitur yang mrngajukan permohonan kredit bersangkutan. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. b. Prospect adalah prospek perusahaan di masa yang akan datang apakan akan menguntungkan atau merugikan. Olehkarena itu analis kredit harus mampu mengestimasikan masa depan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar. Sedangkan prinsip penilaian kredit dengan 3R dijelaskan sebagai berikut: a. Return, penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit bank.
25
b. Repayment, bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali. c. Risk bearing abality, bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 2.5
Analisis Kredit
2.5.1 Pengertian Analisis Kredit Penilaian atau analisis kredit adalah “semacam studi kelayakan (feasibility Study) atas perusahaan pemohon kredit”. (Firdaus & Ariyanti 2009:184) Menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:70) yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 1.
2.
Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah Suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
2.5.2
Aspek Penilaian Analisis Kredit
Dalam analisa kredit terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan penilaian, Ariyanti dan Firdaus (2009:184) menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
26
a. b. c. d. e. f.
Aspek Management dan Organisasi Aspek Pemasaran Aspek Teknis Aspek Keuangan Aspek Yuridis/Hukum(legal) Aspek Sosial Ekonomi
Sedangkan Kasmir (2002:121) menyebutkan aspek-aspek penialaian kredit sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Aspek Yuridis/Hukum Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Keuangan Aspek Teknis/Operasi Aspek Management Aspek Sosial Ekonomi Aspek AMDAL
2.6
Kredit Bermasalah
2.6.1
Pengertian Kredit Bermasalah Kredit bermasalah merupakan salah satu risiko yang terdapat di dalam
kegiatan perbankan yang disebut dengan Risiko kredit. Risiko Kredit menurut Fahmi (2008:96) Risiko kredit adalah : ”Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajiban nya sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh pihak kreditur.”
Sedangkan risiko kredit menurut Pandia (2012:156) Risiko kredit berasal dari kegiatan penyaluran dana dan komitmen lain, risiko ini timbul karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank pada saat jatuh tempo. Dan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah (nonperforming loan) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat
27
diragukan. Kredit nonperforming terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet. Dari banyaknya risiko perbankan, hasil riset menyebutkan bahwa risiko terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah risiko kredit dikarenakan banyak bank yang mengalami take over atau dibekukan operasinya karena timbulnya angka kredit macet (bad debt) dalam jumlah yang begitu tinggi, sehingga sangat wajar jika risiko kredit menempati urutan pertama yang mendapat perhatian. Rasio yang digunakan untuk menilai kualitas asset sebuah bank digunakan metode Non Performing Loan (NPL) dan perhitungannya adalah:
NPL =
Kredit Bermasalah Total Kredit
x 100%
Adapun penilaian rasio NPL berdasarkan Surat Keputusan DIR BI No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 adalah NPL <5% yang termasuk dalam bank sehat.
2.6.2
Penyebab Kredit Bermasalah Penyebab kredit bermasalah menurut Arsasi (2008) diantaranya : 1. Self Dealing Self Dealing terjadi karena adanya Interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah. 2. Anxiety for Income Adanya ambisi atau nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit. 3. Compromise of Credit Principles Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit. 4. Incomplete Credit Information Terbatasnya Informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.\ 5. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan. 28
6. Complacency Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit. 7. Lack of Supervising Kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan bank. 8. Technical Incopetence Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya. 9. Poor Selection of Risk 10. Overlending Overlanding adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah. 11. Competition Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah. 2.6.3
Penggolongan Kredit Bermasalah Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/147/Kep/DIR
tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi : 1. Kredit Lancar Kredit lancar yaitu kredit yang perjalannnya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik) 2. Kredit Dalam Perhatian Khusus Kredit DPK yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak. 3. Kredit Tidak Lancar Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak tidak lancar, pembayaran bunga atau hutang pokoknya tidak baik. Usahausaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik. 4. Kredit Diragukan Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
29
5. Kredit Macet Kredit macet merupakan sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.
2.6.4
Penyelesaian Kredit Bermasalah
Menurut Hariyani (2010:41), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (write-off). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off. Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).
2.6.5
Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank
terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank. Berdasarkan SK Direksi BI No 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang pembentukan PPAP, bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut :
30
1.
Cadangan Umum PPAP : Kredit Kategori Lancar < 1%
2.
Cadangan Khusus PPAP : a.
5% x Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus
b.
15% x (Kredit Kategori Kurang Lancar)
c.
50% x (Kredit Kategori Diragukan)
d.
100% x (Kredit Kategori Macet)
Metode penentuan PPAP dilakukan dengan 2 pendekatan, diantaranya : 1. Pendekatan Laba/Rugi Yaitu terlebih dahulu ditentukan besarnya PPAP yang akan dibukukan kedalam Laba/Rugi, sedangkan cadangan PPAP ditentukan berapa persen kemudian bergantung dari baki debet aktiva produktifnya. 2. Pendekatan Neraca Yaitu terlebih dahulu ditentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam hal ini adalah piutang yang tak tertagih.
2.7
Penghapusan Kredit Dalam praktik perbankan, pada tahap awal bank akan melakukan upaya
penyelamatan kredit terhadap portofolio kredit yang tergolong kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet). Upaya penyelamatan kredit dilakukan bank dengan menggunakan tiga cara secara berurutan yaitu: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), b. Persyaratan kembali (reconditioning), c. Penataan kembali (restructuring atau restnikturisasi).
Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara restruktutisasi tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet, maka dapat menempuh cara penghapusan kredit macet (bad credit). Penghapusan kredit macet(bad credit) (write-oft) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penghapusan kredit macet (bad credit) 31
terdiri atas dua tahap yaitu: Hapus Buku (Penghapusan Bersyarat) dan Hapus Tagih (Penghapusan Mutlak). Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (bad credit) tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar. Menurut Dahlan M (2005), meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet (bad credit) masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank. Sutalaksana (2008) mendefinisikan write-off sebagai penghapusbukuan. Dalam konteks perbankan istilah ini biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dan pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup. Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. Dalam pelaksanaannya penghapusbukuan kredit(credit) tersebut dilakukan secara sukarela maupun bersifat wajib (mandatory write off). Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Namun dalam penerapannya masih dianggap terdapat berbagai permasalahan, khususnya menyangkut ketentuan perpajakan, ketentuan rahasia bank dan berbagai permasalahan yang dihadapi bank-bank terutama bank yang telah go public.
32
Penghapusan kredit yang dilakukan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua: 1. Penghapusbukuan secara administratif yang tidak menghilangkan hak tagih. Kredit yang dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstra komtabel. Debitur tidak diberi tahu karena status debitur sebagai peminjam masih belum dihapuskan. 2. Penghapusbukuan yang dianggap rugi dan tidak ditagih lagi. Dalam hal ini bank benar-benar menanggung rugi dan jumlah kredit(credit) yang akan dihapus benar-benar akan dihapus dati neraca (baik on balance sheet maupun off balance sheet).
Hal ini terutama bagi debitur-debitur yang telah dinyatakan pailit. Penghapusan kredit (write-off) hanya diperbolehkan untuk portofolio kredit yang tergolong kredit macet (bad credit). Penghapusan kredit terdiri atas dua cara dan dua tahap yaitu: a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off dan, b. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off.
Pada tahap pertama, bank akan melakukan hapus buku dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank, namun bank tetap akan melakukan upaya penagihan kepada debitur. Jika program hapus buku tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit, maka bank dapat membuat program hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada debitur. Selanjutnya jika program hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur nonlitigasi (di luar pengadilan). Program hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank dan nasabah debitur. Program hapus buku dan hapus tagih 33
terhadap kredit macet (bad credit) yang ada di bank umum, baik di bank swasta maupun bank BUMN, secara umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), khususnya dalam Bab VII, Pasal 69 hingga Pasal 71 dan PBI 7/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Di samping itu, program hapus buku dan hapus tagih sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998) juga harus diatur dalam pedoman perkreditan yang harus ada di masing-masing bank. Program hapus buku dan hapus tagih harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih harus selalu didasari oleh hasil keputusan RUPS sesuai mekanisme korporasi. Direksi bank pada awalnya mengajukan usulan sejumlah portofolio kredit macet yang akan dihapus buku dan atau dihapus tagih kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan. Mekanisme RUPS diatur dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Bab VI Pasal 75 hingga Pasal 91. Pemegang saham mayoritas sangat menentukan hasil keputusan RUPS. Khusus bagi bank BUMN, hasil keputusan RUPS sangat dipenganihi oleh kebijakan Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas di bank BUMN.
2.8
Profitabilitas
2.8.1
Pengertian Profitabilitas Menurut Weston dan Bringham dalam buku Manajemen Keuangan yang
dimaksud dengan Profitabilitas adalah : “Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan”. (2000 : 304)
Menurut Agus Sartono dalam bukunya Manajemen Keuangan Teori, konsep, dan Aplikasi pengertian profitabilitas adalah : “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan Penjualan, Total Aktiva maupun modal sendiri”. (2001 : 122) 34
Dalam analisa laporan keuangan perbankan, profitabilitas tergolong dalam Analisa Rentabilitas yang dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Gitman
mengungkapkan
beberapa rasio profitabilitas, diantaranya : 1. Gross Profit Margin, yaitu suatu rasio atau perbandingan antara laba kotor dikurangi dengan penjuala bersihnya. 2. Operating Profit Margin, yaitu perbandingan antara laba operasi (Operating Profit) dengan penjualan bersih. 3. Net Profit Margin, yaitu perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dan total aktiva. 4. Return On Investment (ROI) yaitu perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan modal pemilik (Stock Holder’s Equity). 5. Earning Per Share, yaitu perbandingan antara laba tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. 6. Price/Earning Ratio, yaitu perbandingan antara harga pasar saham biasa dengan laba per lembar saham. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin.
2.8.2
Net Profit Margin Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih atau keuntungan
yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan dengan penjualan bersihnya. Gitman menjelaskan definisi Net Profit Margin sebagai berikut : “Net Profit Margin measures the percentages of each sales dollar remaining after all cost and expenses, including interest and taxes have been deducated”. (2000 : 144) Net profit margin menunjukkan sejauh mana bank mengelola bisnisnya, dan mengindikasikan dua hal yaitu pengendalian biaya dan volume bisnis. (Jusuf : 2005). Rumus Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan bank
35
yang bersangkutan dalam menghasilkan Net Income dari kegiatan Operasi Pokok bagi bank yang bersangkutan menurut Muljono (1999:139)
Muljono dalam bukunya analisa laporan keuangan perbankan (1999:139) menyebutkan bahwa Net profit margin dapat dihitung dengan menggunakan rumus : Net Income Net Profit Margin =
= Operating Income
Penelitian Merkusiwati (2007) menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dari rasio Net Profit Margin (NPM) dengan alasan karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004, predikat kesehatan bank dari segi Net Profit Margin ditunjukan dalam tabel 2.5 berikut :
Rasio
Kualitas
NPM ≥ 100%
1
81% ≤ NPM < 100%
2
66% ≤ NPM < 81%
3
51% ≤ NPM < 66%
4
NPM < 51%
5
Tabel 2.1 Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPM
Muljono (1999:34) menyebutkan bahwa yang tergolong pada Operating Income adalah penjumlahan posisi rekening hasil bunga dan provisi serta komisi kredit diantaranya : a. Hasil Bunga dalam Rupiah i. Bank Indonesia SBI Lainnya 36
ii. Dari Bank-bank lain Giro Interbank Call Money Simpanan Berjangka Surat-surat berharga Kredit yang diberikan Tabungan Lainnya iii. Dari pihak ketiga bukan Bank Surat-surat berharga Kredit yang diberikan Lainnya b. Hasil bunga dalam valuta asing dari : i. Penduduk ii. Bukan Penduduk c. Provisi dan Komisi Kredit Yang dimasukan ke dalam pos ini adalah penjumlahan dari rekening : i. Provisi dan komisi kredit valas ex penduduk ii. Provisi dan komisi kredit – valas ex non penduduk iii. Provisi dan Komisi kredit – dalam rupiah Adapun penyajiannya dirinci dalam rupiah dan valuta asing. Net income dalam perhitungan Net Profit Margin di atas merupakan Laba bersih setelah pajak. Pengertian laba menurut Zaki Baridwan (2000;31) : “Laba (Gains) adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilk” Adapun pengertian laba menurut Sofyan Syahfri Harahap (2001;115) : “Gain (laba) naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama (entity) dari transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik” Sedangkan pengertian laba bersih menurut Soemarsono SR (2002;74) : “Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban – beban dan merupakan kenaikan atas modal yang berasal dari kegiatan saja ”
37
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode.
2.9
Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Net Profit Margin Risiko pemberian kredit terbesar yang alami oleh perbankan adalah bila
kredit yang diberikan menjadi tidak tertagih sehingga menjadi kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati keduabelah pihak dalam perjanjian kredit Menurut Dendawijaya (2005) implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya Non Performing Finance dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehigga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Selain itu Bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kerugian kredit bank tersebut dan menjadi beban perusahaan dengan ilustrasi jurnal : Dr
Beban Penyisihan Kerugian Kredit Cr
Penyisihan Kerugian Kredit
Dari kajian di atas dapat diketahui apabila jumlah kredit bermasalah meningkat, maka pencadangan yang dibentuk oleh bank pun meningkat sehingga akan meningkatkan beban operasional yang kemudian akan menurunkan laba khususnya Net Profit Margin.
2.10
Pengaruh Penghapusan Kredit Bermasalah terhadap Net Profit Margin Penghapusan
Kredit
bermasalah
merupakan
salah
satu
upaya
penyelamatan kredit terhadap portofolio kredit yang tergolong kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet). Menurut Sudjendro (pemerhati perbankan) dalam website www.bankkita.blogspot.com bahwa Penghapusan Kredit Macet apabila ditinjau dari segi perpajakan dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar bank. Hal itu 38
disebabkan karena penghapusan kredit macet dapat dibebankan pada biaya operasional bank. Walaupun keputusan tentang jumlah cadangan penghapusan kredit ditangan bank masing-masing, mereka tidak bebas sepenuhnya dalam menentukan kebijaksanaan penghapusan kredit. Bank sentral masing-masing negara mempunyai wewenang untuk mengatur bank dalam menentukan kebijaksanaan penghapusan ini. Salah satu hal yang penting diatur oleh bank sentral adalah jumlah minimum cadangan penghapusan kredit bermasalah yang harus dimiliki bank. Disamping itu, otoritas perpajakan juga akan menentukan jumlah maksimum penghapusan kredit bermasalah yang dapat dibebankan pada biaya operasional bank. Pada saat terjadinya penghapusan kredit bermasalah dicatat dengan ilustrasi jurnal : a. Penghapusan Pokok Kredit Dr Dr Dr
Penyisihan Kerugian Kredit Ganti Rugi Kredit yang diterima dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit Agunan yang di ambil alih Cr Kredit Macet
b. Penghapusan tagihan bunga Dr
Rekening lawan-tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian) Cr Tagihan Kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian)
c. Pencatatan extracomptable atau rekening memorial : Dr
Memorial Kredit yang dihapus buku Cr Rekening lain memorial kredit yang dihapus buku (Ariyanti:2009)
Selain itu Iswi Hariyani dan Rayendra L.Toruan dalam bukunya Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet menjelaskan bahwa : “Meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet (bad credit) masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank.” 39
Dari kajian di atas dapat diketahui apabila jumlah kredit hapus buku meningkat, akan sedikit mempengaruhi pengurangan atau peningkatan laba dikarenakan pada saat terjadinya beban pencadangan kerugian telah dibebankan terlebih dahulu ketika kredit macet tersebut tergolong dalam kredit bermasalah, selain itu pada saat yang berbeda, bank pun akan memperoleh ganti rugi berupa klaim asuransi juga melalui agunan yang berhasil dilakukan pelelangan sehingga penghapus bukuan kredit bermasalah tidak berdampak secara langsung terhadap laba khususnya Net Profit Margin.
2.11
Pengaruh
Kredit
Bermasalah
(Non
Performing
Loan)
dan
Penghapusan Kredit Bermasalah secara bersama-sama terhadap Net Profit Margin Pada saat pembentukan penyisihan kerugian kredit bermasalah, bank diwajibkan untuk membentuk pencadangan penyisihan kerugian kredit dengan mendebet beban penyisihan kerugian kredit dan mengkredit penyisihan kerugian kredit. Berdasarkan SK Direksi BI No 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang pembentukan PPAP, bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kredit bermasalah yang terjadi, maka semakin besar pula cadangan PPAP yang dibentuk yang akan mengurangi laba dan akan berdampak pada semakin kecilnya Net Profit Margin. Tetapi bank pun dapat mengurangi jumlah pencadangan kerugian yang akan dibentuk dengan melakukan Penghapusan Kredit Bermasalah (Write off). Menurut Hariyani dan Rayendra L. Toruan dalam bukunya Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet bahwa Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank.
40
