BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Peranan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:815) yang ditulis oleh Tim Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kata “peranan” sebagai “sesuatu yang jadi bagian”. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian ini, peranan merupakan sesuatu yang menjadi bagian dalam variabel yang sangat penting. Dalam hal ini, penelitian diarahkan pada bagaimana informasi menunjang dalam
mengefektifkan
biaya
produksi.
Sedangkan
akuntansi
pertanggunggjawaban berperan untuk membantu manajemen dalam menunjang tu perusahaan.
2.2
Tipe-tipe Informasi Akuntansi Manajemen Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai suatu fakta, data,
observasi, persepsi, atau sesuatu lainnya yang menambah pengetahuan. Ditinjau dari sistem informasi, informasi adalah data yang sudah diolah dan siap digunakan untuk membuat kesimpulan, argument, peramalan, keputusan serta tindakan. Informasi dalam suatu organisasi dapat digolongkan menjadi informasi kuantitatif dan informasi non kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi yang disajikan dalam bentuk angka-angka, sedangkan informasi non kuantitatif adalah informasi yang disajikan bukan dalam bentuk angka-angka kuantitas. Informasi akuntansi merupakan salah satu bentuk informasi kuantitatif yang sangat penting. Informasi keuangan digolongkan menjadi informasi operasi, informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi operasi diperlukan untuk mengarahkan kegiatan rutin dan merupakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh para manajer dan pihak luar perusahaan yang disajikan
di dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh para manajer dalam melaksanakan fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:15) mengemukakan bahwa tipe-tipe informasi akuntansi manajemen dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: “Informasi akuntansi penuh (full accounting information), informasi akuntansi diferensial (differential accounting information), informasi akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting information). Ketiga tipe informasi akuntansi manajemen tersebut meliputi aktiva, pendapatan, dan/ atau biaya”. Informasi akuntansi penuh berhubungan dengan objek informasi yang berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi/ perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva (full assets), seluruh pendapatan (full revenues), dan/ atau sumber yang dikorbankan suatu objek informasi (full costs). Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan/ atau biaya dalam alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok: merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda diantara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi pertanggungjwaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan/ atau biaya yang dihubungkan dengan manajemen yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Sesuai dengan skripsi ini, informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas biaya produksi yang akan dibahas lebih lanjut.
2.3
Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban
2.3.1
Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Timbulnya pertanggungjawabandalam suatu organisasi atau perusahaan
karena adanya pendelegasian wewenang. Pada saat perusahaan masih kecil dan sederhana, manajer dapat mengambil keputusan dan mengawasi pelaksanaan
keputusan
itu
sendiri.
Tetapi
dengan
berkembangnya
perusahaan
dan
bertambahnya transaksi yang terjadi, maka pengawasan atau pengendalian secara langsung sukar untuk dilakukan oleh manajer. Karena itu manajer harus mendelegasikan wewenang pada anggota lainnya di perusahaan untuk dapat mengambil keputusan dari masalah-masalah yang dihadapi bagian dari organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya wewenang mengharuskan tiap anggota bertanggung jawab terhadap tindakan atau keputusan yang dibuatnya. Definisi Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen (2005:63) sebagai berikut: “ Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”. Sedangkan menurut Charles T. Horngren (2003:191) akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: “Responsibility accountingis a system that measure the plan-by budgetand actions-by actual result-of each responsibility center.”
Mulyadi (2001:218) menyatakan bahwa: “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilaksanakan sesuai pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab atas penyimpangan dari biaya dan pendapatan yang dianggarkan.”
Dapat dipahami bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang menerapkan pengumpulan biaya dan penghasilan dari tiap pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu perusahaan, dengan maksud agar dapat ditelusuri penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dibuat kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban, dimana
orang-orang pada pusat-pusat pertanggungjawaban memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Dari pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil dari prestasi yang telah dicapai.
2.3.2
Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony, Robert N,
Vijay Govindarajan (2001:541) adalah sebagai berikut: “Responsibility accounting collects and reports planned and actual information about the inputs
and
outputs
of
responsibility
center”.
Dalam
akuntansi
pertanggungjawaban, pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Dari laporan tersebut dapat dilihat perbedaan antara anggaran dan realisasi dari sumber daya yang dikonsumsi. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan berdasarkan informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasian manajer. Menurut Mulyadi (2001:175-178) manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut: 1. Sebagai dasar penyusunan anggaran Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkan melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur berbagai nilai sumber daya yang disediakan bagi setiap manajer yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran. Dengan demikian anggaran berisi akuntansi pertanggungjawaban yang
mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk pencapaian sasaran perusahaan. 2. Sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena itu informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran kepada setiap manajer untuk merencanakan biaya atau pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. 3. Sebagai alat pemotivasi manajer Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar dan bertujuan. Orang akan memiliki motivasi jika ia memiliki nilai penghargaan yang tinggi atau jika ia berkeyakinan bahwa suatu kinerja akan diberi penghargaan adalah tinggi, dan alat ukur
kinerja
tersebut
pertanggungjawaban.
menggunakan
informasi
akuntansi
2.3.3
Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Terdapat empat karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban
menurut Mulyadi (2001:191) yaitu: 1. “Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban 2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer 3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran 4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi”. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasikan pusat pertanggungjawaban berbagai unit organisasi seperti departemen, keluarnya produk, tim kerja atau individu yang membebankan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab ini dibatasi dalam satuan keuangan. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang
telah
ditetapkan.
Anggaran
merupakan
ukuran
manajer
pusat
pertanggungjawaban biaya dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan penggunanaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini didukung dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Pada prinsipnya individu hanya dimintai pertanggungjawaban atas biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan, sehingga dapat memungkinkan mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka. Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman menurut aturan yang telah ditetapkan oleh manajer yang lebih tinggi.
2.3.4
Pusat Pertanggungjawaban
2.3.4.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban Dalam
konsep
akuntansi
pertanggungjawaban
terdapat
sistem
pembentukan unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk guna mencapai tujuan tertentu yang secara individual diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan suatu organisasi secara keseluruhan. Definisi pusat pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen (2005:62) adalah sebagai berikut: “Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatankegiatan tertentu”. Sedangkan menurut Supriyono (2001:326) adalah sebagai berikut: “Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas pusat pertanggungjawaban”. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pusat pertanggungjawaban adalah bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dalam aktivitas-aktivitas setiap pusat pertanggungjawaban.
2.3.4.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban Supriyono (2001:14) menjelaskan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Pusat Biaya Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban atau suatu unit orgaisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 2. Pusat Pendapatan
Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 3. Pusat Laba Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 4. Pusat Investasi Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan
sekaligus
aktiva
atau
modal
atau
investasi
pada
pusat
pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Ukuran prestasi manajer dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut, ukuran ini disebut dengan kembalian atau Return On Investment (ROI) yang rumus perhitungannya adalah laba dibagi investasi.
2.3.5
Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan di perusahaan dan
dapat terlaksanan sesuai dengan tujuan, menurut Mulyadi (2001:348) diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. “Terdapat struktur organisasi yang menetapkan secara jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dang tanggung jawab tingkat manajemen. 2. Penyusunan anggaran biaya yang dilakukan oleh setiap tingkat manajemen dalam organisasi perusahaan. 3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh suatu organisasi manajer pusat pertanggungjawaban tertentu di organisasi. 4. Dapat mengklasifikasikan dan memberi kode rekening yang disesuaikan dengan tingkat manajemen dalam perusahaan. 5. Sistem pelaporan biaya kepada manajemen yang bertanggungjawab.
Unsur terpenting dalam menjalankan aktivitas pertanggungjawaban adalah kesediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk menerima wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Tanpa adanya kesediaan manajer yang bersangkutan dalam menerima wewenang dan tanggung jawab, akan sulit untuk akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik.
2.3.5.1 Struktur Organisasi Sebagai Pendelegasian Wewenang Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan dan merupakan salah satu syarat dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Untuk mencapai tujuan perusahaan tidak terlepas dari pembentukkan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ditetapkan ruang lingkup wewenang setiap individu, sehingga setiap individu hanya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi wewenangnya dan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Charles T. Horngren (2003:191) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah: “Organizational structure is an arrangement of lines of responsibility within the entity”. Menurut
Supriyono
(2001:201)
dalam
hubungannya
dengan
tingkat
pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: 1. Organisasi Fungsional Organisasi fungsional atau disebut juga organisasi sentralisasi adalah organisasi yang setiap manajernya bertanggungjawab atas aktivias operasi perusahaan berdasarkan fungsi manajer bersangkutan. Biasanya manajer tingkat atas yang berperan untuk mengambil keputusan dan hanya pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penghasilan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan. 2. Organisasi Divisional Organisasi divisional adalah organisasi yang aktivitas atau kegiatan fungsionalnya dilaksanakan untuk tiap unit kerja dalam ruang lingkup organisasi itu sendiri. Tujuan proses divisional adalah untuk
pendelegasian otoritas kerja yang lebih besar kepada manajer operasional. Menurut Mulyadi (2001:183), struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hierarki wewenang dalam perusahaan. Pola pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bias didasarkan pada: 1. Fungsi bisnis 2. Jenis produk 3. Daerah geografis
2.3.5.2 Pengertian Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali Di
dalam
pengumpulan
dan
pelaporan
biaya
setiap
pusat
pertanggungjawaban harus dipisah antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable cost) dengan biaya yang tidal dapat dikendalikan (uncontrollable cost). Menurut Horngren, Sundem, Stratton (2002:362), definisi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali adalah: “A controllable cost is any cost that influenced by a manager’s decision and action. Uncontrollable cost is any cost cannot be affected by the management of responsibility center within a given time span”. Sedangkan definisi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali menurut Supriyono (2001:15) yaitu: “Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu”. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya terkendali merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam periode tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali merupakan biaya yang tidak secar langsung dipengaruhi oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu. Biaya terkendali dan biaya tidak dalam suatu perusahaan harus dipisahkan secara tegas dan jelas, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban
dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban, maka dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
2.3.5.3 Klasifikasi
dan
Kode
Rekening
Untuk
Akuntansi
Pertanggungjawaban Pemberian kode rekening diperlukan untuk memudahkan mencari perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan tersebut maka kode yang diberikan harus disusun secara konsisten. Hal penting pada penggunaan klasifikasi kode rekening ini dapat memudahkan perusahaan dalam membagi-bagi perushaan secar efektif. Artinya semua bagian yang berperan dalam proses kegiatan suatu perusahaan harus dapat dilihat dalam kode rekening perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:179), ada 5 metode pemberian kode rekening yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
“Kode angka atau alphabet urut Kode angka blok Kode angka kelompok Kode angka desimal Kode angka urut didahului dengan huruf ”.
Sistem pengkodean yang lazim dipakai sekarang adalah kode kelompok dank ode blok. 1.
Kode angka atau alphabet urut Dalam pemberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka/ huruf yang berurut. Kelemahan kode ini adalah jika terjadi perluasan jumlah rekening. Hal ini mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode rekening yang mempunyai kode yang lebih besar. Contoh kode angka adalah sebagai berikut: a. Kas dan bank b. Investasi sementara
c. Piutang d. Cadangan kerugian piutang, dst 2.
Kode angka blok (block code) Kode yang diberikan untuk setiap klasifikasi tidak menggunakan urutan digit, tetapi dengan memberikan pada setiap biaya yang dimulai dengan angka tertentu dan diakhiri dengan angka tertentu yang merupakan suatu blok nomor kode. Contoh:
3.
Golongan Perkiraan
Kode rekening
Aktiva
100 - 199
Hutang
200 - 299
Modal
300 - 399
Pendapatan
400 - 499
Biaya
500 - 599
Kode kelompok (Group code) Kode ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: a. Posisi masing-masing angka mempunyai arti, angka paling kiri adalah kode kelompok dan angka yang paling kanan adalah jenis perkiraan. b. Setiap kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah diperkirakan lebih dahulu. c. Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama. d. Jika terjadi penambahan keluaran perkiraan, dapat dilakukan dengan mengubah angka yang paling kiri.
Contoh: Kode rekening biaya dan arti posisi angka dalam setiap kode biaya adalah sebagai berikut: 5
x x x xxx
Kelompok rekening biaya P. Pertanggungjawababn direksi P. Pertanggungjawaban departemen P. Petanggngjawaban bagian Jenis biaya Kode
rekening
yang
paling
sesuai
untuk
tujuan
akuntansi
pertanggungjawaban adalah berdasarkan kode kelompok, sebab pada kode kelompok ini posisi dari masing-masing angka yang digunakan mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi perluasan wewenang dapat disesuaikan dengan mudah. Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam struktur organisasi diberi kode (disebut kode organisasi) dengan contoh kode sebagai berikut: a. Jenjang organisasi dibagi menjadi tiga tingkat: tingkat direksi,tingkat departemen, dan tingkat bagian. Oleh karena itu, jenjang organisasi diberi kode dengan memakai tiga angka, yang setiap angka mencerminkan jenjang organisasi. b. Angka kesatu menunjukkan jenjang direksi, dan angka kedua menunjukkan jenajng departemen, sedangkan angka ketiga menunjukkan jenjang bagian. 4.
Kode angka desimal Desimal berarti persepuluhan. Kode angka desimal member kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimal 10 golongan yang lebih kecil dari sub kelompok, sebagai contoh:
1. Persediaan 1.1 Persediaan suku cadang 1.2 Persediaan bahan penolong 1.3 Persediaan bahan baku 1.4 Persediaan lain-lain 5.
Kode angka urut didahului dengan huruf Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dan huruf. Setiap rekening diberi kode angka yang dimukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok rekening tersebut. Misalnya AL 101 dan ATL 112. AL singkatan dari aktiva lancer, ATL singkatan dari aktiva tidak lancar. Pemberian kode rekening tersebut, menurut Mulyadi (2001:128), harus memenuhi tujuan sebagai berikut: a. “Mengidentifikasikan data akuntansi secara unik b. Meringkas data c. Mengklasifikasikan rekening atau transaksi d. Menyampaikan makna tertentu”.
2.3.5.4 Sistem Pelaporan Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan manajer melakukan pengelolaan biaya. Laporan pertanggungjawaban biaya yang dihasilkan oleh pusat-pusat petanggungjawaban memuat biaya-biaya yang dianggarkan, realisasi biaya yang terjadi, dan selisih biaya yang terjadi dengan anggaran biaya yang ditetapkan. Dengan demikian, bila terjadi penyimpangan yang signifikan, maka manajemen yang bersangkutan dapat melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengelolaan biaya dengan baik memungkinkan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Menurut
Usry
dan
Hammer
(2002:467),
tujuan
laporan
pertanggungjawaban adalah: 1. “Memberikan informasi kepada manajer dan atasan mengenai pelaksanaan atas prestasi kerja dalam bidangbidang yang dipertanggungjawabkan.
2. Mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki prestasi kerja”. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan laporan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi kepada para manajer dan supervisor mengenai kinerja mereka dalam area pertanggungjawaban dan untuk memotivasi para manajer dan supervisor dalam melakukan keseluruhan tindakan langsung yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka.
2.4
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam
menyelenggarakan
kegiatannya,
perusahaanmembutuhkan
perencanaan agar dapat diselenggarakan secara terarah, dan anggaran merupakan bentuk perencanaan yang penting bagi perusahaan, juga sebagai alat manajemen untuk membandingkan hasil pelaksanaannya.
2.4.1 Pengertian Anggaran Menurut Mulyadi (2001:488), pengertian anggaran adalah sebagai berikut: “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (Programming).” Sedangkan Brewer, Garrison dan Noreen (2002:288), menyatakan bahwa: “Budget is detail plan for the acquiring and using financial and other resources over a specified time period.” Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah kegiatan kerja manajemen yang terperinci mengenai mengenai perolehan dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kuantitatif dalam suatu periode tertentu.
2.4.2
Karakteristik Anggaran Karakteristik anggaran menurut Mulyadi (2001:490) adalah sebagai
berikut: 1. “Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya bisa diubah dibawah kondisi tertentu. 6. Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” Seperti yang telah dijelaskan diatas, anggaran berisis kuantifikasi keuangan rencana kerja untuk mencapai sasaran jangka pendek perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan mencakup jangka waktu satu tahun, dimana dalam penyusunan anggaran juga merupakan proses penetapan peran setiap manajer untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih dari penyusun anggaran. Anggaran berisi komitmen manajer penyusun anggaran dan juga sebagai alat untuk mengukur apakah manajemen sudah menjalankan perencanaan mereka secara efektif. Oleh karena itu, tidaklah mudah melakukan revisi anggaran. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran dianalisis dan dicari penyebabnya untuk dasar bagi penyusun anggaran dalam merancang tindakan koreksi yang diperlukan dan untuk penilaian kinerja penyusun anggaran. 2.4.3
Penyusunan Anggaran Agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus alat
pengendalian, Mulyadi (2001:513) mengemukakan bahwa penyusunan anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. “Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. 2. Organisasi Anggaran
3. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.” Ad. 1 Partisipasi manajer dalam proses penyusunan Setiap pusat pertanggungjawaban harus diikutsertakan dalam penyusunan, karena
anggaran
menggambarkan
rencana
kerja
dari
tiap
pusat
pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan dan sekaligus sebagi tanda penilaian prestasi kerja mereka. Dengan keikutsertaan dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan memotivasi khususnya para manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Ad. 2 Organisasi Anggaran Proses penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan fungsi penyusunan anggaran, fungsi penelaah (review) dan pengesahan (approval) usulan anggaran, dan fungsi administrasi anggaran. Setiap anggaran dilaksanakan dalam bagian atau departemen tertentu dalam perusahaan dalam rangka menyusun anggaran yang dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Ad. 3 Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dlam pelaksanaan anggaran Dalam
proses
penyusunan
anggaran,
informasi
akuntansi
pertanggungjawaban bermanfaat sebagai role sending device. Proses penyusunan anggaran yang baik mengakibatkan setiap manajer menyadari perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, sehingga akan menimbulkan komitmen yang tinggi dalam diri manajer untuk berprestasi sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai penilai kinerja yang melihat perbandingan anggaran dan realisasinya.
2.4.4
Manfaat dan Keterbatasan Anggaran Menurut Brewer, Garrison dan Noreen (2002:288) manfaat anggaran
antara lain untuk:
1. “Budget communicate management’s plans throughout the organization. 2. Budget forces manager to think about and plan for the future, in absence of necessity to prepare a budget, many mangers would spend all of their time dealing with daily emergencies. 3. The budgeting process provide a means allocating resources to those parts of the organization where can be used most effectively. 4. The budgeting process can uncover potential bottleneck before the occur. 5. Budget coordinate activitiesof the entire organization by integrating the plans of the various parts. Budgeting helps to ensure that everyone in the organization is pulling in the same direction. 6. Budget define goals and objectives that can serve as bendmarks for evaluating subsequent performance.” Sedangkan kelemahan anggaran menurut Christin Ellen, M. Fuad, Sugiarto, Edi Sukarno (2001:19) adalah: 1. “Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari yang direncanakan. 3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja (human relation) yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 4. Penyusunan anggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat keputusan (decision maker) terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap.” 2.4.5
Syarat-syarat Anggaran yang Baik Anggaran yang baik memiliki beberapa karakteristik menurut Mulyadi
(2001:511) yaitu: 1. Anggaran yang disusun berdasarkan program. Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan stratejik yang didalamnya terdapat proses penetapan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai
tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strtejik. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Jika anggaran tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya perusahaan seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas. 2. Anggaran
disusun
pertanggungjawaban
berdasarkan yang
karakteristik
dibentuk
dalam
pusat
organisasi
perusahaan. Menurut
karakteristik
masukan
dan
keluarannya,
pusat
pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat dibagi menjdai empat golongan: pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi. Karena tiap-tiap pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, maka penyusunan anggaran harus didasarkan pada karakteristik yang berbeda satu sama lain, maka penyusunan anggaran harus didasarkan pada karakteristik pengendalian masingmasing tipe pusat pertanggungjawaban untuk menghasilkan tolok ukur kinerja yang sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggungjawaban yang diukur kinerjanya. 3. Anggaran
berfungsi
sebagai
alat
perencanaan
dan
pengendalian. Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan “sense of commitment” dalam diri penyusunnya sehingga terdapat rasa tanggung jawab apabila terjadi penyimpangan antara realisasi dengan anggarannya.
2.4.6
Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban. Dalam
proses
pertanggungjawaban
penyusunan
bermanfaat
sebagai
anggaran, role
informasi
sending
device
akuntansi sehingga
penyusunan anggaran yang baik akan mengakibatkan setiap manajer menyadari perannya dalam pencapaian sasaran perusahaan, sehingga akan menimbulkan komitmen yang tinggi dalam diri seluruh bagian dalam pusat pertanggungjawaban tersebut untuk berprestasi sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran, khususnya manajer. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian informasi akuntansi pertangungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran anggaran.
2.5
Pengertian Biaya Produksi dan Efektivitas Biaya Produksi
2.5.1
Pengertian Biaya Produksi Dalam suatu organisasi terdapat berbagai macam kegiatan yang akan
menimbulkan biaya. Pada dasarnya, biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian sehubungan dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut yaitu biaya produksi dan biaya non produksi Biaya produksi adalah biaya berhubungan dengan proses transformasi dari bahan baku menjadi produk jadi, yang meliputi 3 unsur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sedangkan biaya non produksi adalah biaya yang terjadi selain dari kegiatan produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi.
Pada perusahaan yang melakukan proses produksi, biaya produksi berkaitan erat dengan proses mentransformasikan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi merupakan bagian yang paling besar dari sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi penting, karena kegiatan produksi
merupakan kegiatan yang berulang-ulang
dalam pola yang sama. Suatu biaya dikatakan efektif apabila hasil keluarannya sesuai dengan yang telah ditargetkan atau yang direncanakan. Dengan kata lain, suatu biaya produksi dikatakan efektif apabila dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan produk atau jasa yang dihasilkan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Menurut Mulyadi (2006:14) yang dimaksud dengan biaya produksi adalah sebagai berikut: “Biaya produksi adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual”. Berdasarkan urian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan proses pengolahan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang terdiri dari tiga komponen biaya yaitu: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.
2.5.1.1 Biaya Bahan baku Langsung Pengertian biaya bahan baku menurut Horngren, dkk (2003:41) adalah sebagai berikut: “The acquisition of all materials that eventually become part of the cost object (say, units finished or in process) and that maybe tranced to that cost object in an economically feasible way.” Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan semua bahan-bahan
yang dikerjakan di
dalam proses
produksi
yang
diidentifikasikan dan dihubungkan secara langsung pada barang jadi yang nantinya akan dijual.
2.5.1.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung Menurut Supriyono (2001:193) pengertian dari biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut: “Biaya tenaga kerja langsung merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan jejaknya manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu”. Sedangkan menurut Horngren dkk (2003:41), biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut: “The compensation of all manufacturing labor that is considered to be part of the cost object in an conomically feasible way”. Dari kedua pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai proses produksi, termasuk didalamnya gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara langsung memproses bahan baku menjadi produk jadi.
2.5.1.3 Biaya overhead Pabrik Biaya bahan tidak langsung adalah biaya bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relative kecil dan begitu kompleks, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan secara tidak langsung mempengaruhi penyelesaian produk jadi, contoh: gaji pengawas atau mandor. Contoh biaya overhead pabrik lainnya adalahbiaya overhead lain-lain. Karena ketidakmungkinan untuk menghubungkan biaya overhead secara langsung kepada produk tertentu, maka biaya overhead harus dialokasikan kepada produk jasi secara logis dan wajar. Cara pengalokasian biaya overhead dapat dilakukan dimuka (predetermined rate).
Mulyadi (2006:208) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik adalah: 1. Biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relative kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa suku cadang, biaya bahan habis pakai dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplacement, kendaraan, perkakas, dan aktiva tetap yang digunakan untuk keperluan pabrik. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. 4. Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiai\si emplacement pabrik, dan sebagainya. 5. Beban yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplacement, dan sebagainya. 6. Biaya produksi tidak langsung adalah biaya yang memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang termasuk ke dalam biaya ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik, dan sebagainya. 2.5.2
Pengertian Efektivitas Biaya produksi Pengertian efektivitas menurut Horngren (2000:228) adalah: “Effectiveness is the degree to which a predetermined ebjective or target is met.” Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2004:150), pengertian efektivitas adalah: "Effectiviness is determined by the relationship between a responsibility center and objectives”
Pada dasarnya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan suatu organisasi, untuk mengukur sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam suatu usaha mencapai tujuan organisasi. Efektivitas biaya produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara meminimalkan penyimpangan biaya produksi yang terjadi, baik selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, maupun selisih biaya overhead pabrik. Efektivitas biaya produksi juga menyangkut kesesuaian kuantitas produk yang dihasilkan dengan anggaran, kualitas produk yang sesuai dengan target kualitas, dan ketepatan waktu produksi. Jadi pada dasarnya biaya produksi dikatakan efektif jika dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan apabila hal-hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas biaya produksi.
2.6
Peranan
Informasi
Akuntansi
Pertanggungjawaban
dalam
Menunjang Efektivitas Biaya Produksi Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki tiap-tiap manajer. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada tiap-tiap tingkatan manajemen akan memudahkan manajemen dalam menilai pelaksanaan yang dicapai para manajer dengan cara membandingkan anggaran dengan biaya produksi sesungguhnya. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu, yang berguna sebagai pemotivasi manajer, dan dapat pula berisi informasi masa yang akan datang yang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, dimana untuk manajer produksi bertujuan untuk mengukur efektivitas biaya produksi. Untuk mengukur efektif tidaknya biaya produksi tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan biaya produksi yang
sesungguhnya. Sehingga dari laporan tersebut dapat diketahui penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dan dapat diambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
peranan
akuntansi
pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas biaya produksi adalah dilihat dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan di perusahaan. Jika penerapannya memadai maka pengendalian yang dilakukan perusahaan pun akan baik, hal tersebut akan menunjang efektivitas biaya produksi, karena dengan semakin baiknya pengendalian suatu perusahaan, pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, penyimpangan yang terjadi tidak signifikan, produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas dan tepat waktu, yang pada akhirnya dapat memuaskan keinginan pelanggan. Dan laporan pertanggungjawaban merupakan alat bantu manajemen dalam melakukan fungsi pengendaliannya pada biaya produksi, sehingga efektivitas biaya produksi dapat tercapai.
