BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat 1. Pengertian Perkawinan Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara- saudaranya bahkan kedua keluarga mereka. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.3
3
Laksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 89
5
Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. 2. Sistem Perkawinan Adat Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu: 1) Sistem Endogami Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.4
4
Soerjono Soekanto, 1992,Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.132
6
2) Sistem Exogami Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.5 3) Sistem Eleutherogami Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusankeharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.6 Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.
5 6
Ibid Ibid, Hlm.132-133
7
3. Bentuk Perkawinan Adat Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain: 1) Bentuk perkawinan jujur (bridge-gif marriage) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.7 Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. 2) Bentuk perkawinan semendo (suitor service marriage) Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit
7
Soerojo Wignjodipoero, 1989, Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung Hlm. 128
8
mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.8 3)
Bentuk perkawinan bebas (exchange marriage) Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing- masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.9
4. Tujuan Perkawinan Adat Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilainilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.10
8
Ibid., Hlm. 24 Ibid., Hlm. 25 10 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung, Hlm. 23 9
9
Dalam masyarakat Patrineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrineal,
perkawinan
bertujuan untuk
mempertahankan
garis
keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan
kedudukan
adatnya
dalam
susunan
kekerabatan
orangtuanya.11 B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak 1. Pengertian Anak Angkat Menurut Adat Kehidupan seorang manusia pada suatu waktu memerlukan anak sebagai penerus keturunan, walaupun tidak dapat disangkal adapula keluarga tertentu yang pada kenyataannya tidak dapat mempunyai keturunan. Oleh karena itu umumnya mereka melakukan pengangkatan anak sebagai kelangsungan keluarga sebagai penerus keturunan.
11
ibid
10
Bahwa dalam mengartikan maksud dan tujuan dari suatu perbuatan orang yang mengangkat anak itu ketika anak diambil dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga (clan) orang yang mengangkat anak tersebut. Dari uraian diatas maka dikemukakan beberapa pendapat para sarjana untuk memperjelas pengertian anak angkat antara lain menurut Arif Gosita12 pengangkatan anak secara umum adalah “suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat bersangkutan”. Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat yaitu: “anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”13 Menurut
Soerojo
Wignjodipuro
menyatakan
bahwa:
“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”14
12 Arif Gosita, 1998, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, Hlm. 44 13 Hilman Hadikusuma, Op Cit. Hlm. 149 14 Soerojo Wignjodipuro, 1989,Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung, Hlm. 123
11
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologisnya”15 Dengan demikian berdasarkan pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dalam pengertian anak terdapat beberapa unsur pokok, antara lain: adanya pengambilan anak orang lain kedalam keluarga yang baru yaitu keluarga dari orang tua angkat, anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai anak kandung sendiri serta adanya akibat hukum artinya anak angkat tersebut dapat menerima warisan dari orang tua angkat. Sedangkan menurut hukum adat dikenal berbagai macammacam istilah dan pengertian sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum kekeluargaan sesuai dengan kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia yang mengandung makna atau pengertian, tergantung dari sistem kekerabatan masing- masing daerah antara lain:16 1) Sistem patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan dari Bapak, dimana kedudukan pria lebih tinggi dari pada wanita dalam hal pewarisan.
15
Imam Sudiyat, 1990, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberary, Yogjakarta ,
16
Soerojo Wignjodipuro. Op.Cit Hlm.130
Hlm.102
12
2) Sistem matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan Ibu, dimana kedudukan wania lebih tinggi dari pada pria. 3) Sistem parental yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut dua garis keturunan baik dari Ayah maupun Ibu dimana mempunyai kedudukan yang sama. 2. Tujuan Pengangkatan Anak Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan “keturunan”, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seseorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karunia seorang anak pun.17 Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seorang untuk 17
Muderis Zaini, Ibid, Hlm .7-8
13
mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari kalangan sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti
asuhan,
tempat
penampungan
bayi
terlantar
dan
sebagainya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa motivasi adopsi (pengangkatan anak) di Indonesia yang ditinjau dari segi hukum adat ada 14 macam, yaitu:18 a. Tidak mempunyai anak. Hal ini merupakan alasan yang bersifat umum karena satu- satunya cara bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak dengan mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyeramakkan rumah tangga. b. Belas kasihan terhadap anak-anak tersebut disebabkan orang tua sianak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini merupakan alasan sangat positif karena membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
18
Ibid.,
14
c. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini merupakan suatu kewajiban moral bagi yang mampu sebagai misi kemanusiaan. d. Hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki. e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat. f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan. g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan. h. Faktor kekayaan. Dalam hal ini disamping alasan sebaagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya. i. Untuk menyambung keturunan ini mendapat ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. j. Adanya hubungan keluarga sehingga orang tua kandung si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya anak tersebut di jadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
15
k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan tua bagi orang tua angkatnya. l. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anaknya menjadi terkatung- katung. Di samping itu dapat dilakukan terhadap anak orang tuanya sudah meninggal dunia. m. Anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia sehingga untuk menyelamatkan si anak, anak tersebut diberikan kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Maka jelas bahwa lembaga adopsi merupakan suatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat hukum adat dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan banyaknya pemikiran masyarakat adat dan pada prinsipnya semua motivasi yang ada mengandung nilai- nilai yang positif dan mencerminkan budaya di Indonesia.19 3. Pengaturan Pengangkatan Anak Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak angkat yaitu anak angkat yang haknya dialihkan dari
19
ibid
16
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungannya yang berbunyi sebagai berikut: a.
Pengasuhan anak diajukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial.
b.
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang kewenangan untuk itu
c.
Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
d.
Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
e.
Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menyatakan:
a.
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat
17
dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
c.
Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
d.
Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan upaya terakhir.
e.
Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Kemudian pasal 40 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menyebutkan
antara lain: a.
Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
b.
Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2)
pengangkatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain
18
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat. Adapun pasal 7 huruf a dalam pengangkatan anak antar warga Indonesia yang meliputi: a.
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
b.
Pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan. Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah mengatur syarat-
syarat anak yang akan diangkat harus dipenuhi dalam pengangkatan anak yaitu diatur dalam pasal 12, meliputi: a.
Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
b.
Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan
c.
Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
d.
Memerlukan perlindungan khusus Sedangkan dalam syarat calon orang tua yang mengangkat harus
memenuhi syarat: a.
Sehat jasmani dan rohani
b.
Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 tahun (lima puluh lima) tahun
c.
Beragama sama dengan agama calon orang tua angkat
19
d.
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
e.
Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
f.
Tidak merupakan pasangan sejenis
g.
Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu otang anak
h.
Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
i.
Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j.
Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k.
Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l.
Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
m.
Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
C. Tinjauan Tentang Waris Adat 1. Pengertian Hukum Waris Adat Pengertian mengenai hukum waris adat dari beberapa sarjana, antara lain Ter Haar. B yang mengatakan: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad
20
penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”20 Kemudian Menurut Soepomo ada batasan-batasan mengenai hukum adat, yaitu: “Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak, kepada turunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua hidup”.21 Dari batasan yang telah dikemukakan oleh Soepomo tersebut jelas bahwa prinsip utama pewarisan dalam hukum waris adat adalah proses penerusan serta memindahkan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Sedangkan Menurut Hilman Hadikusuma pengertian dari pada waris adat, yaitu: “Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan bagaimana harta waris dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum adat lain merupakan penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya”.22
20
Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 7 21 Soepomo,1994, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita, Hlm. 8 22 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung, Hlm. 7
21
Di Indonesia hukum waris tersebut bersifat Pluralistik menurut suku bangsa atau sekelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan, oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda, yang menjadi dasar dari sistem sosial suku-suku bangsa atau kelompok- kelompok etnik.23 2. Sistem Pewarisan Di Indonesia ada tiga sistem kewarisan menurut hukum adat, yang masing-masing mempunyai corak dan ciri tersendiri yang mereka anut. Adapun ketiga sistem kewarisan itu adalah: a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan. Misalnya pada masyarakat di jawa, di batak dan lain- lain.24 b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama- sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun- temurun dan tidak dapat dibagi- bagi pemilikannya kepada masing- masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, tetapi harus dimiliki secara bersama- sama. Misalnya harta pusaka di minangkabau dan lainnya.25
23 Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat,Bandung, Ghalia Indonesia, Hlm. 25-26 24 P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 257-258 25 ibid
22
c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayoret ini dapat dibagi atas dua bagian, yaitu: a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki- laki tertua/sulung (keturunan laki- laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung, Bali b) Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya masyarakat di Semendo di Sumatera Selatan (anak tunggu tubing), suku dayak landak dan suku dayak tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan)26 3. Unsur pewarisan Dalam
warisan
ini
bahwa
dalam
pengertian
warisan
memperlihatkan adanya tiga unsur yang harus ada dalam pewarisan di mana tidak dapat di pisah-pisah di dalam pewarisan yaitu antara lain: a. Adanya Pewaris Pewarisan atau penerusan harta warisan dapat terjadi sebelum pewaris wafat, dan jika pewarisan terjadi setelah pewaris
wafat
sesungguhnya.
26
maka
terjadilah
Adakalanya
ibid
23
pewaris
pewaris
dalam
arti
menundukkan
atau
menunjukkan harta tertentu untuk kemudian apabila pewaris wafat menjadi hak miliknya.27 Pewaris dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai warisan yang akan dibagikan sesuai dengan adat istiadat setempat dan ketentuan- ketentuan yang dianut oleh keluarga pewaris. Menurut Hilman Hadikusuma, dalam pewaris istilah ini di pakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris.28 b. Adanya Ahli Waris Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang akan menerima penerusan atau pembagian harta warisan baik ia yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.29 Berdasarkan pengertian tersebut tidak semua waris adalah ahli waris tetapi apabila ia ahli waris maka pasti ia waris, seperti pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal bahwa semua anak laki- laki adalah ahli waris, sedangkan anak perempuan bukanlah ahli waris, tetapi mereka dalam kekerabatan 27 I Nengah Lestawi, 1999, Hukum Adat, Surabaya, Paramita, Hlm.58 28 Hilman Hadikusuma,2003, Hukum Waris Adat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.13 29 ibid
24
Patrilineal di mungkinkan mendapatkan warisan tetapi bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai waris. c.
Harta Warisan Harta warisan adalah semua harta benda harta yang di tinggalkan
oleh
seseorang
yang
meninggal
dunia.
Pengertian warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta benda itu sudah dibagi-bagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi kalau kita berbicara tentang harta warisan, maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang karena telah wafat dan apakah kekayaan orang itu akan dapat dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.30 Harta peninggalan yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ada di wariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ada pada waktu meninggalnya pewaris, dalam hal ini bukanlah semata- mata menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang non ekonomis yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang mempunyai arti religious.
30
Hilman Hadikusuma, Op Cit, Hlm.35
25
Hadikusuma berpendapat bahwa “istilah harta warisan sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagi kepada waris, sedangkan istilah harta peninggalan sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusannya tidak terbagi-bagi. Harta warisan atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan tidak berwujud”31 Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan satu ketentuan
yang
dapat dinilai dengan harga tetapi
merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi penguasaan atau kepemilikannya kepada para ahli warisnya. Harta tidak terbagi adalah harta milik bersama para ahli waris sedangkan harta yang dapat terbagi adalah milik masingmasing individu dari para ahli waris. Pada dasarnya sistem pewarisan adat tidak lepas dari pengaruh sistem lainnya seperti sistem perkawinan yang dapat mempengaruhi pula harta warisan. Demikian pula mengenai kedudukan harta perkawinan akan dipengaruhi pula oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya. Hilman Kusuma membedakan harta perkawinan menjadi dua jenis:32
31 32
Hilman Hadikusuma, Ibid, Hlm. 46 Hilman Hadikusuma, Ibid, Hlm. 47
26
1) Harta Bawaan Menurut Hilman Hadikusuma, ”harta bawaan merupakan harta asal atau barang asal, apakah ia sebagai bawaan suami atau bawaan isteri”. Di sini harta bawaan terdiri dari harta asal yang berupa harta peninggalan (warisan) yang tidak terbagi, sudah terbagi maupun belum terbagi dan adapula harta bawaan lain yaitu harta hasil usaha sendiri yang sering disebut harta penghasilan atau berasal dari harta pemberian atau hibah wasiat, baik yang terima dari kerabat atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan terdiri dari: a.
Pusaka Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaanya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau
27
pemakainya atau mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan. b.
Hibah Hibah adalah harta yang diperoleh pleh masing-masing pasangan suami isteri baik orang tua masing-masing ataupun dari teman-teman sebelum melangsungkan pernikahan.
c.
Pencaharian Harta
pencaharian
adalah
diperoleh masing-masing dari
harta
yang
pasangan suami
isteri sebelum melangsungkan pernikahan. Harta pencaharian tersebut berasal dari usaha yang dilakukan masing-masing pasangan suami isteri atau hasil dari kerja yang dilakukan oleh masingmasing pasangan tersebut. 2) Harta Bersama Menurut Hadikusuma, harta bersama adalah “semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta
28
pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami isteri.33 a. Harta perkawinan Istilah untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan
adanya
ikatan
perkawinan.
Harta
perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan
perkawinan
yang
kekal,
tetapi
jika
perkawinan tidak kekal atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali
sebagai
akibat
terjadinya
putus
perkawianan. b. Harta Penantian Istilah ini dipakai untuk menunjukkan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami isteri ketika perkawinan terjadi. Jika perkawinan isteri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasi atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan dan jika sebaliknya suami ikut kepihak isteri maka harta
33
Ibid
29
yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri. c. Harta Pencarian Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha peseorangan atau usaha perseorangan atau usaha suami isteri yang terikat di dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini merupakan harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah diantara hasil suami milik suami, hasil isteri milik isteri. d. Harta Pemberian. Istilah ini yang jelas ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.34 Adapun tiap- tiap daerah mempunyai aturan sendiri tentang bagian warisan termasuk bagian anak angkat. Karena dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang jumlah bagian yang di terima oleh ahli waris. Dalam hukum adat semua diserahkan 34
Ibid, Hlm:13
30
kepada keluarga dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat adat masing- masing daerah.
31
