BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk itu dibawah ini akan diuraikan teori teori yang mendukung di dalam

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori yang dapat mendukung penelitian dan membantu merumuskan kerangka pemikiran. Untuk itu dibawah ini akan diuraikan teori – teori yang mendukung di dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan setiap Keputusan Pemerintah yang memberikan impak pada kehidupan bersama. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama. (Riant Nugroho, 2007 : 218) Menurut Dwiyanto Indiahono (2009 : 18), kebijakan publik dalam kerangka substantive adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapai. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan – urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar – besarnya kepentingan publik. commit to user

13

14 digilib.uns.ac.id


Sedangkan menurut Owen dan Rogers (1999) dalam Edi Suharto (2005 : 120)

menjelaskan kebijakan adalah ketetapan yang memuat

prinsip – prinsip untuk mengarahkan cara – cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan program merupakan seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Thomas R. Dye dalam Budi winarno (2012 : 20) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Sedangkan pendapat dari pakar politik lain, Richard Rose menyatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Berbeda dengan James E. Anderson (1979 : 3) dalam Subarsono (2011 : 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan dan aparat pemerintah . Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai – nilai kepublikan. Nilai – nilai kepublikan sebagai commit to user



tujuan kebijakan memiliki wujud bermacam – macam. Secara umum kebijakan publik adalah alat untuk : -

mewujudkan nilai – nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan;

-

memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk)

-

memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor

-

melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang – undang perlindungan konsumen, ijin trakyek, ijin gangguan

(Erwan Agus P dan Dyah Ratih S, 2012 : 64)

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan - tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik dan kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

commit to user



2. Implementasi a) Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan – tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target

baru

akan

terealisasi

jika

kebijakan

tersebut

telah

diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kabijkan tersebut harus diimplementasikan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan, tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar – benar berhasil atau tidak. Menurut Budi Winarno (2012 : 146 - 147) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik” Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Jika dipandang dalam pengertian luas, implementasi merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang – undang, mempunyai makna pelaksanaan undang – undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk to user meraih tujuan – tujuancommit kebijakan atau program – program.



Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab (2001 : 65) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara” mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : “Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat – pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita – cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Definisi lain berkaitan dengan implementasi dikemukakan oleh Lineberry (1978 : 70) dengan mengutip pendapat Van Mater dan Van Horn (1975) dalam Fadillah Putra (2001 : 82) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilaksanakan oleh individu – individu, dan kelompok – kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas commit to user dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa



implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Berbeda dengan Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012 : 148) yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Ade Kearn dalam Jurnal Internasionalnya “A Study of Policy Implementation” (2008) mengemukakan bahwa : “The policy implementation must contain an appreciation of the effects of having multiple policy objectives, multiple layers of governance and multiple actors involved in policy delivery. Additional elements of a policy implementation framework are: the specification of the stages of implementation;

consideration of interactions between policy commit to user objectives; the need for government to oversee and ensure the effective



management of policy networks; and finally, consideration of the effects of competing political interests and perspectives. (Implementasi kebijakan harus berisi apresiasi terhadap efek memiliki beberapa tujuan kebijakan, beberapa lapisan pemerintahan dan aktor yang terlibat dalam penyampaian kebijakan. Elemen tambahan dari kerangka

implementasi

kebijakan

adalah:

spesifikasi

tahapan

pelaksanaan, pertimbangan interaksi antara tujuan kebijakan, perlunya pemerintah untuk mengawasi dan memastikan manajemen yang efektif dari jaringan kebijakan, dan akhirnya, pertimbangan efek kepentingan politik yang bersaing dan perspektif )” Dan menurut Petter Bell dalam jurnal internasionalnya “Information management in law enforcement : The case of policy intelligence strategy implementation (2010) mengemukakan bahwa : “Strategy implementation is important because failure to carry out strategy can cause lost opportunities and leave policy officers reluctant to do strategic planning. Lack of implementation creates problems in maintaining priorities and reaching organizational goals. The strategy execution task is commonly the most complicated and time-consuming part of strategic, management. Yet, strategy implementation suffers from a general lack of academic attention. (Implementasi strategi sangat penting karena kegagalan untuk melaksanakan perencanaan strategi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan

dan

tidak

digunakannya

cara

untuk

melakukan

perencanaan strategis. Kurangnya implementasi menciptakan masalah dalam mempertahankan prioritas dan mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu strategi implementasi ini adalah bagian yang paling rumit dan memakan waktu. Namun, implementasi strategi pada umumnya kurang mendapat perhatian akademik)”. Di dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur commit to user



organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 ( tiga) sudut pandang, yaitu : 1.

pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan

2.

pejabat – pejabat pelaksanaan di lapangan

3.

aktor – aktor perorangan di luar badan – badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran.

Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut atau pengenaan sanksi hukum tertentu pada pejabat – pejabat yang bertanggung jawab atau kebijaksanaan itu sendiri perlu dirumuskan kembali. (solichin abdul wahab, 1991 : 49) Dari beberapa pandangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian bahwa implementasi merupakan suatu tindakan dalam suatu proses pelaksaanan yang direncanakan dan ditetapkan untuk direalisasikan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan

telah

tersusun dan dana commit to user

telah

siap

untuk

proses



pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai – nilai yang dilakukan melalui tindakan – tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan – tujuan atau target – target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Dyah Ratih Sulistyastuti (2012 : 72), untuk melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang akan dicapai setelah prosedur implementasi

dijalani maka

upaya

untuk

memahami

realitas

implementasi kebijakan perlu dilihat secara detail dengan proses implementasi yang dilalui para implementer dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses implementasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : commit to user



a. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan tahapan

yang penting dalam

implementasi suatu kebijakan. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan - tujuan kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal yaitu penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran, stakeholder yang terlibat, dan mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui ceramah, forum warga, dialog interaktif

lewat radio atau TV.

Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi langsung

dengan

kelompok sasaran commit to user

tetapi

melalui

papan



pengumuman, pamlet, leaflet, spanduk, brosur, iklan layanan masyarakat lewat TV, radio ,surat kabar maupun website. b. Pelaksanaan Setelah proses sosialisasi, maka kegiatan selanjutnyanya adalah kegiatan dalam pelaksanaanya atau biasa disebut dengan delivery activities. Delivery activities yaitu kegiatan untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Kegiatan untuk menyampaikan policy output kelompok sasaran ini yang dalam perpektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (1985) sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan. Tujuan dari delivery activities ini adalah sampainya policy output kepada kelompok sasaran. Realisasinya dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan. Dengan demikian delivery activities dinilai berhasil apabila pelayanan dan bantuan atau diterima oleh kelompok

sasaran

dengan

baik,

dimana

tepat

waktu

penyampaiannya, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran. b) Permasalahan Dalam Implementasi Kompleksitas

dalam

proses

implementasi

tidak

jarang

memunculkan sejumlah permasalahan. Makinde (2005) dalam bukunya Erwan Agus P dan Dyah Ratih S (2012 : 85) mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang. Permasalahan implementasi tersebut diperoleh commit to user



dari penelitiannya di Negeria. Kegagalan implementasi disebabkan antara lain oleh : -

Kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi program

-

Program

yang

diimplementasikan

tidak

mempertimbangkan

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik -

Adanya korupsi

-

Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah

-

Tidak adanya koordinasi dan monitoring.

Kasus kedua tentang problema implementasi yang menyebabkan kegagalan sebuah kebijakan diperoleh dari penelitiannya di Ghana. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan disebabkan oleh kelangkaan teknologi dan SDM yang memiliki kapasitas. Kasus serupa juga terjadi di negara Pakistan. Implementasi kebijakan di Pakistan, seperti di negara

–

negara

berkembang

lainnya,

menghadapi

sejumlah

permasalahan. Faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi di Pakistan adalah : -

Ketidakjelasan tujuan kebijakan

-

Komitmen politik

-

Struktur pemerintahan

-

Sentralisasi kewenangan

-

Sumberdaya

-

Ketergantungan pada budaya asing.

c) Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ada berbagai model yang dapat dipakai sebagai pedoman yang nantinya digunakan commit to user



untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Berbagai model tersebut diantaranya : a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Dalam Dwiyanto Indiahono, (2009 : 38 – 39) Model Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut : 

Standart dan sasaran kebijakan Standart dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dari kebijakn atau program yang dijalankan.



Kinerja kebijakan Merupakan penilaian terhadap pencapaian standart dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.



Sumber daya Sumber daya menunjuk pada seberapa besar dukungan finansial dan manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. commit to user





Komunikasi antar badan pelaksana Hal ini menunjuk pada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.



Karakteristik badan pelaksana Menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai – nilai yang berkembang, hubungan dari komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.



Lingkungan sosial, ekonomi, politik Menunjukan bahwa lingkuangan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakn itu sendiri.



Sikap pelaksana Sikap pelaksana menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, responsif dan antusias terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III Dalam Dwiyanto Indiahono (2009 : 31 – 32) Dalam model ini terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah sebagai berikut : commit to user





Komunikasi Komunikasi

menunjuk

bahwa

setiap

kebijakan

dapat

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distrosi atas kebijakan dan program.

Ini

menjadi

penting

karena

semakin

tinggi

pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi

tingkat

penolakan

dan

kekeliruan

dalam

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

Sumber daya Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber finansial kecukupan modal investasi atas sebuah program / kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implentasi pogram. Sebab tanpa kehandalan implementator menjadi kurang energik dan berjalan seadanya. Sedangkan sumber daya finasial menjamin keberlangsungan suatu program. Tanpa dukungan finansial yang memadai, commit to user



program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Disposisi Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan / proram.karakter yang penting yang dimiliki oleh implementator adalah kejujuran komitmen dan demokratis. Implementator yang meiliki komitmen tinggi dan jujur kan senantiasa bertahn diantara hambatan yang ditemui dalam program / kebijakan.



Struktur birokrasi. Menunjuk bahwa struktur birokrasi

menjadi penting dalam

implentasi kebiajakan. Aspek ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan

melalui

standart

operating

prosedur

(SOP),

sedangkan struktur oragnisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit – belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelasana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesaian secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis, dan birokratis. commit to user



d) Implemetasi/Pelaksanaan

Penanganan

Gelandangan

dan

Pengemis Pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur dengan usaha – usaha pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan cara sebagai berikut : Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis berbunyi : a. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan sehingga akan mencegah terjadinya : 1). Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau kelurga – keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya. 2). Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan umum 3). Pergelandangan

dan

pengemisan

kembali

oleh

para

gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitasi dan ditransmigrasikan

ke

daerah

pemukiman

dikembalikan ke tengah masyarakat. commit to user

baru

ataupun



Usaha

preventif

dimaksudkan

untuk

mencegah

timbulnya

gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan

menjadi

sumber

timbulnya

gelandangan

dan

pengemis. Usaha tersebut dilakukan antara lain : a. Mengadakan Penyuluhan dan bimbingan sosial b. Memberikan Pembinaan sosial c. Memberikan Bantuan sosial d. Perluasan kesempatan kerja e. Pemukiman lokal f. Peningkatan derajat kesehatan (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) b. Usaha Represif

adalah usaha – usaha yang terorganisir, baik

melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di masyarakat. Usaha represif

ini dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau

meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan – baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. usaha represif sebagaimana dimaksud meliputi :

commit to user



1. Razia Razia dapat dilakukan sewaktu - waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas. Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama – sama dengan Kepolisian. (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) 2. Penampungan sementara untuk diseleksi Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. (Pasal 11 Peraturan

Pemerintah

No.

31

Tahun

1980

Tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) Seleksi sebagaimana dimaksud untuk menetapkan kwalifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya. Setelah gelandangan tersebut dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah : (a) Dilepaskan dengan syarat (b) Dimasukkan dalam panti sosial (c) Dikembalikan kepada keluarganya (d) Diserahkan ke Pengadilan (e) Diberikan pelayanan kesehatan (Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) commit to user



3. Pelimpahan Dalam

hal

seseorang

dikembalikan

kepada

gelandangan orang

dan/atau

pengemis

tua/wali/keluarga/kampung

halamannya baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri. (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) c. Usaha Rehabilitatif

adalah usaha – usaha

meliputi usaha – usaha

yang terorganisir

penyantunan, pemberian latihan dan

pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif ini dilakukan

dengan

usaha

–

usaha

penampungan,

seleksi,

penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut. Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Panti Sosial. (Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis). commit to user



Tatacara pelaksanaan ketentuan meliputi : -

Usaha – usaha penampungan : Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial. (Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis)

-

Seleksi : Seleksi yang dimaksud bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. (Pasal 17 Peraturan

Pemerintah

No.

31

Tahun

1980

Tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) -

Penyantunan : Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif manjadi keadaan yang produktif. Para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis)

-

Penyaluran : Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan

pengemis

yang

telah

mendapatkan

bimbingan,

pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur – jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman commit to user



lokal. (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) -

Tindak lanjut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat : Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut dilakukan dengan : a. meningkatkan kesadaran berswadaya b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat. (Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis) Sedangkan di dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.

11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial usaha – usaha Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta mengenai Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan cara melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang meliputi : 1. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk : 

Motivasi dan diagnosis psikososial; commit to user





Perawatan dan pengasuhan;



Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;



Bimbingan mental spiritual;



Bimbingan fisik;



Bimbingan Sosial dan konseling psikososial;



Pelayanan aksesibilitas;



Bantuan dan asistensi sosial;



Bimbingan resosialisasi;



Bimbingan lanjut; dan/atau



Rujukan

(Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) 2. Jaminan Sosial Jaminan

sosial

diberikan

dalam

bentuk

asuransi

kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, jaminan sosial ini untuk dapat menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat ,mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial – ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. (Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) 3. Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami commit to user



masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk : a. Diagnosis dan pemberian motivasi b. Pelatihan keterampilan c. Pendampingan d. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha f. Supervisi dan advokasi sosial g. Penguatan keserasian sosial h. Penataan lingkungan; dan / atau i.

Bimbingan lanjut

(Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) 4. Perlindungan Sosial Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun

2009

Tentang

Kesejahteraan

Sosial,

berbunyi

:

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui : a. Bantuan sosial Bantuan sosial disini bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk : -

Bantuan langsung

-

Penyediaan aksesibilitas

-

Penguatan kelembagaan

Bantuan

sosial

dimaksudkan

agar

seseorang,

keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan commit to user



dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. (Pasal 15 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) b. Advokasi sosial Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,

pembelaan, dan pemenuhan hak.

Dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang di langgar haknya. (Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) c. Bantuan hukum Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi

hukum.

Diselenggarakan

untuk

mewakili

kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 17 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) 3. Dasar Hukum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Dasar hukum yang melatar belakangi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta : commit to user



1. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Tujuan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 : Penanggulangan gelandangan dan pengemis an yang meliputi usaha – usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mancapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Asas dan Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah : -

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas : a. Kesetiakawanan; b. Keadilan; c. Kemanfaatan; d. Keterpaduan; e. Kemitraan; f. Keterbukaan;

commit to user



g. Akuntabilitas; h. Partisipasi; i. Profesionalitas; dan j. Berkelanjutan.

-

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu : a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelansungan hidup; b. Memulihkan

fungsi

sosial

dalam

rangka

mencapai

kemandirian; c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan f. Meningkatkan

kualitas

manajemen

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan perseorangan,

kesejahteraan

keluarga,

kelompok

sosial

ditujukan

dan/atau

kepada,

masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki criteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban commit to user bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.



Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 4. Kesejahteraan Sosial a. Pengertian Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan

sosial

merupakan

kondisi

terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang – Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, berbunyi : “Kesejahteraan

sosial

ialah

suatu

tata

kehidupan

dan

penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan

bagi

setiap warga negara untuk

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang tenteram lahir batin yang dapat dirasakan oleh masing – masing individu, golongan, ataupun masyarakat, mereka harus mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam upaya memenuhi commit to user



kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spirituil tanpa adanya hambatan fisik, mental dan sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah

upaya yang

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi

sosial,

jaminan

sosial,

pemberdayaan

sosial

dan

perlindungan sosial. (Pasal 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) b. Fungsi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Fungsi penyembuhan dan pemulihan (kuratif/remedial dan rehabilitatif).  Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar;  Fungsi pemulihan (rehabilitatif) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat  Fungsi

penyembuhan

dan

pemulihan

bertujuan

untuk

meniadakan hambatan – hambatan atau masalah sosial yang ada. 2) Fungsi pencegahan (preventif). Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial baru, juga langkah-langkah commit to userseseorang maupun masyarakat. untuk memelihara fungsionalitas



3) Fungsi pengembangan (promotif, developmental) Untuk mengembangkan kemampuaan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif. 4) Fungsi penunjang (suportif) Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang.

Meliputi

kegiatan

–

kegiatan

yang

dapat

memperlancar keberhasilan program – program lainnya seperti bidang

kesehatan,

kependudukan

dan

keluarga

berencana,

pendidikan, pertanian dan sebagainya. (Sumarnonugroho, 1991 : 43). 5. Rehabilitasi Sosial 1. Pengertian Rehabilitasi Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) Sedangkan di dalam pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ayat 1, 2, dan 3, berbunyi :

commit to user



1. Rehabilitasi

sosial

dimaksud

untuk

memulihkan

dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 2. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasive, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. 3. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk : a. Motivasi dan diagnosis psikososial; b. Perawatan dan pengasuhan; c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. Bimbingan mental spiritual; e. Bimbingan fisik; f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. Pelayanan aksesibilitas; h. Bantuan dan asistensi sosial; i. Bimbingan resosialisasi; j. Bimbingan lanjut; dan/atau k. Rujukan Sedangkan di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial, berbunyi : Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial

dan

penyimpangan

perilaku,

commit to user perlindungan khusus yang meliputi :

serta

yang

memerlukan



a. Penyandang cacat fisik; b. Penyandang cacat mental; c. Penyandang cacat fisik dan mental; d. Tuna susila; e. Gelandangan; f. Pengemis; g. Eks penderita penyakit kronis; h. Eks narapidana; i. Eks pencandu narkotika; j. Eks psikotik; k. Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; l. Orang yang Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome; m. Korban tindak kekerasan; n. Korban bencana; o. Korban perdagangan orang; p. Anak terlantar; dan q. Anak dengan kebutuhan khusus. 2. Tujuan Rehabilitasi Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan gelandangan dan pengemis dalam mencapai taraf kehidupannya, penghidupan dan kehidupan yang layak. 6. Gelandangan dan Pengemis a. Pengertian Gelandangan dan Pengemis Masalah gelandangan dan pengemis

merupakan salah satu

masalah yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses Pembangunan Nasional, commit to user



maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program – program, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi). Di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, berbunyi : Pada

umumnya

timbulnya

gelandangan

dan

pengemis

diakibatkan oleh tekanan ekonomis, dengan mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda - beda diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga mereka jadi gelandangan dan pengemis itu dilakukan dalam keadaan terpaksa satu dan lain hal untuk mempertahankan

hidupnya.

Mengingat

tujuan

utama

usaha

penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah agar mereka kembali menjadi Warganegara yang berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi : Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. commit to user



Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta mengembara di tempat umum sehingga hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. (http://arifrohmansocialworker.blogspot.com/2011/02/programpenanga nan-gelandangan-dan.html) Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari – hari. Dalam

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

Gelandangan

mempunyai pengertian sebagai : berkeliaran kesana sini tak tentu tujuan. Yang dimaksud berkeliaran kesana sini diatas adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya. (Siswo Prayitno Hadi Podo, 2012 : 276 )

commit to user



Sedangkan yang disebut dengan Pengemis adalah orang yang minta – minta atau peminta – peminta. (Siswo Prayitno Hadi Podo, 2012 : 650 ) Pengertian lain menjelaskan Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk

mengharapkan

belas

kasihan

dari

orang

lain.

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/19560 4121983011ATANG_SETIAWAN/PENDIDIKAN_ANAK_MASAL AH_SOSIAL/GEPENG.pdf) b. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya,

kesehatan

dan

lain

sebagainya.

Adapun

permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : commit to user

gambaran



1. Masalah kemiskinan Kemiskinan

menyebabkan

seseorang

tidak

mampu

memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. 2. Masalah Pendidikan Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis

relatif rendah sehingga menjadi

kendala untuk

memperoleh pekerjaan yang layak. 3. Masalah keterampilan kerja Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. 4. Masalah sosial budaya Ada beberapa faktor sosial budaya yang menagkibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu : a. Rendahnya harga diri Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang mengakibatkan tidak dimiliki rasa bamu untuk minta minta. b. Sikap pasrah pada nasib Mareka manggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakuan perubahan. c. Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang. commit to user



Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang. (http://wwwdayatranggambozo.blogspot.com/2011/05/gelanda ngan-dan-pengemis-gepeng.html) c. Ciri – ciri Gelandangan dan Pengemis Ciri – ciri Gelandangan : 1. Anak sampai usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat – tempat umum, biasanya dikota – kota besar 2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas atau liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta – minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas. (Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS Disosnakertrans Surakarta, 2012 : 11 - 12) Ciri – ciri Pengemis : 1. Anak sampai usia dewasa 2. Meminta – minta di rumah – rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas) pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. 3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura – pura sakit, merintih dan kadang – kadang mendoakan dengan bacaan – bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu. commit to user



4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya. (Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS Disosnakertrans Surakarta, 2012 : 11).

B. KERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan teori – teori yang disampaikan oleh penulis, maka diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran yang jelas. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian mengenai “Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis oleh Disosnakertran Kota Surakarta”. Selain itu juga kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju. Pada penelitian ini terdapat permasalahan yaitu masih tingginya persoalan gelandangan dan pengemis di Indonesia demikian juga di wilayah Kota Surakarta. Dengan permasalahan tersebut Disosnakertrans kota surakarta melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, maka muncul kebijakan pemerintah kota Surakarta yang diterapkan dalam program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Di Kota Surakarta dimulai dari commit to user



tahap awal sosialisasi yaitu rapat koordinasi antar tim gabungan dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari usaha represif, usaha preventif dan usaha rehabilitatif. Sehingga suatu tujuan dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis sehingga tidak lagi berkeliaran dijalanan dan taraf kehidupannya lebih sejahtera, pemerintah harus mampu meminimalisir keberadaan pengemis di Kota Surakarta. Gambar penelitian ini dapat dilihat pada kerangka berpikir dibawah :

commit to user



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Surakarta. Implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Surakarta.

Gelandangan dan Pengemis yang berkeliaran di wilayah Kota Surakarta yang membutuhkan penanganan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan.  Tahap Sosialisasi - Rapat Koordinasi antar badan pelaksana (tim gabungan)  Tahap Pelaksanaan  Usaha Represif - Razia - Penampungan sementara untuk diseleksi - Pelimpahan  Usaha Preventif - Memberikan pembinaan sosial, latihan dan pendidikan - Memberikan bantuan sosial  Usaha Rehabilitatif - Penampungan - Seleksi - Penyantunan

Tercapainya tujuan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis, tujuannya yaitu untuk usaha – usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai commit towarga user negara Republik Indonesia. seorang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk itu dibawah ini akan diuraikan teori teori yang mendukung di dalam

Recommend Documents