BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Tujuan sistem pengendalian internal berdasarkan definisi tersebut adalah
untuk: 1.
Menjaga kekayaan organisasi
2.
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3.
Mendorong efisiensi
4.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Menurut tujuannya Sistem Pengendalian Internal dapat dibagi menjadi dua
yaitu: 1.
Pengendalian Internal Akuntansi Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan dari kekayaan para investor dan kreditor dengan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Sebaliknya, pengendalian
intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya
kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 2004). 2.
Pengendalian Internal Administratif Pengendalian ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama efisiensi dan kepatuhan atas kebijakan pimpinan. Inti dasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah
terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktek-praktek good governance. Langkah pertama yang diamanahkan di dalam PP ini adalah memahami terlebih dahulu konsep dasar pengendalian intern. PP 60/2008 tentang SPIP ini sebenarnya murni mengadopsi pendekatan dari GAO
yang menginduk kepada COSO. Konsep ini menekankan kepada 5 unsur pengendalian intern, yakni: 1.
Lingkungan Pengendalian (Environment Control)
2.
Penilaian Resiko (Risk Valuation)
3.
Pengendalian Aktifitas (Activity Control)
4.
Informasi dan Komunikasi (Communication and Information)
5.
Pemantauan (Monitoring) Berkaitan dengan pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan, pengaruh pengendalian intern secara langsung ataupun tidak langsung akan terpapar dalam laporan keuangan. Jika pengendalian intern suatu organisasi baik, maka akan baik pula yang hasil yang didapat, namun jika pengendalian internnya buruk maka akan buruk pula hasilnya. Hal tersebut selaras dengan yang ditulis oleh Tuanakotta (2012) dalam buku Audit Berbasis ISA (International Standar on Auditing) yang menyatakan bahwa pengendalian intern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud). Meskipun laporan keuangan hanya merupakan output dari sebuah proses pelaporan keuangan, namun laporan keuangan dapat dikatakan sebagai representasi kinerja manajemen publik selama tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, sebab sejatinya di dalam pengendalian intern terdapat proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen publik untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat lima unsur penting di dalam pengendalian intern. Dari kesemua komponen di atas, lingkungan pengendalian (environment control) merupakan dasar dari semua komponen, karena pengaruhnya yang mendalam dan menyeluruh (pervasif). Meski tidak berpengaruh langsung pada laporan keuangan, namun komponen ini dapat mempengaruhi komponen lainnya dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Dalam penilaian risiko (risk valuation), perlu dilakukan pengidentifikasian risiko yang menyangkut salah saji material, bisa disebabkan oleh kesalahan (error) ataupun kecurangan (fraud). Sebagai contoh, jika laporan keuangan dibuat oleh SDM aparatur yang tidak berkompeten maka bisa menimbulkan risiko terjadinya salah saji material, yang dapat mempengaruhi nilai dan akurasi dari laporan keuangan secara spesifik ataupun pervasif. Menurut Tuanakotta (2012), kesalahan-kesalahan yang berisiko terjadi yakni laporan keuangan yang tidak andal (risiko pervasif), salah saji ketika menyiapkan laporan keuangan (risiko pervasif), dan transaksi yang tidak diolah atau dicatat dengan akurat. Selanjutnya, komponen pengendalian intern yang ketiga adalah sistem informasi dan komunikasi (information and communication). Menurut Modul Program Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007), komponen pengendalian sistem informasi merupakan pengendalian yang diarahkan pada proses pengolahan data hingga menjadi informasi, meliputi aktivitas pengumpulan data/dokumen, pemilahan/sortasi data, pengelompokan, pencatatan, perlindungan terhadap dokumen dan catatan, pengikhtisaran, penyusunan laporan dan pendistribusiannya. Sistem pengelolaan data tersebut dapat dilakukan secara tulis
tangan
(manual)
atau
dengan
alat
bantu
mekanis
seperti
komputer
(komputerisasi). Maka, secara garis besar, informasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus mengidentifikasikan seluruh informasi yang dibutuhkan, lalu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Aktivitas pengendalian (activity control) merupakan komponen keempat dari pengendalian intern. Aktivitas pengendalian ada pada setiap tingkatan dan fungsi dari instansi pemerintahan, yang mencakup berbagai jenis aktivitas seperti,
mekanisme persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja, pengelolaan keamanan, dan pembentukan dan penyelenggaraan pencatatanpencatatan atau dokumentasi-dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan aktivitas-
aktivitas ini (Murwanto, et.al, 2011). Komponen terakhir dari pengendalian intern adalah pemantauan (monitoring). Pemantauan pengendalian intern harus menilai kualitas kinerja dengan cara : a.
Pemantauan secara terus menerus, dibangun dalam kegiatan normal instansi, yang meliputi aktivitas pembinaan, manajemen, dan tindakan lain yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
b.
Evaluasi khusus, yang cakupan dan frekuensinya bergantung pada penilaian risiko dan efektifitas dari pemantauan terus-menerus.
2.1.2
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam menunjang penerapan good governance, pemerintah perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan
pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian PNSD secara optimal, akurat dan tepat waktu. Pemanfaatan
teknologi
informasi
adalah
penggunaan
komputer,
software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro),
perangkat lunak
(software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et. al, 2000). Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari BPKP sebagai teknologi informasi yang mampu menunjang pengelolaan keuangan di seluruh SKPD yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Hanya dengan menggunakan jaringan internet, aplikasi SIMDA secara on line sudah dapat dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok ibukota kecamatan yang relatif jauh. Melalui PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Pemerintah telah mengamanatkan pelaksanaan SIKD baik pusat maupun daerah dalam rangka menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Penyelenggaraan SIKD diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas yaitu, relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian relevan adalah data yang digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan data yang akurat adalah data yang diperoleh
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Tepat waktu artinya data yang dibutuhkan
tersedia
sesuai
dengan
jadwal
perumusan
kebijakan
(http://www.djpk.depkeu.go.id, 2014). Berkaitan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, jelas sangat nyata sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasiaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana et.al, 2014). Selain pernyataan di atas, Istianingsih dan Wijanto (2008) juga telah membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasaan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan. Dengan memanfaatkan segala teknologi informasi yang terdiri dari hardware, software, database, jaringan dan lain sebagainya yang semakin canggih dan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi kian mampu membantu meminimalisir setiap faktor salah saji material mulai dari proses transaksional sampai pada penyajian laporan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan andal.
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai komponen paling penting dalam membentuk dan menggerakkan suatu sistem, sebab manusia merupakan sumber inovasi dan pengembang ilmu pengetahuan. Secara definisi, Sumber Daya Manusia
adalah
kemampuan
baik
dalam
tingkatan
individu,
organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001). Dalam dunia kerja, sumber daya manusia selama ini telah diakui sebagai aset yang tak kalah pentingnya dengan segala modal finansial maupun saranaprasarana. Tracey (2003) dalam bukunya yang berjudul The Human Resources Glossary, mengungkapkan istilah sumber daya manusia sebagai staf-staf yang mengoperasikan sebuah organisasi, yang berbeda dengan sumber daya keuangan dan peralatan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan fungsi organisasi yang berhubungan dengan orang-orang dan isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang seperti kompensasi, perekrutan, manajemen kinerja, dan pelatihan. Sebuah sumber daya manusia adalah satu orang atau karyawan dalam organisasi anda. Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk
melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Sumber daya manusia pemerintah daerah adalah aparatur pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, dibutuhkan PNSD berkompeten yang akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas sesuai standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. Aparatur negara, SDM pemerintah, yang profesional bukan hanya dituntut untuk memiliki kapasitas keahlian, tanggung jawab moral (responsibility) yang tinggi melainkan pelayanan terhadap masyarakat, serta memiliki dan dapat memadukan dalam dirinya kecakapan teknis (technical skills) yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan (Thalib, 2008). Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan yang baik kepada publik, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan PNSD yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi (keuangan) yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Berkaitan dengan teori-teori di atas yang mengemukakan secara jelas tentang pentingnya komponen SDM, BPK pun pernah melakukan penelitian mengenai
kompetensi
SDM
pengelola
keuangan
pada
6
kementerian
negara/lembaga, 20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi. Hal ini
diungkapkan pada halaman blog STAR BPKP di bulan Juni 2014 dalam tulisan berjudul ‘Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah’ yang dikutip dari makalah Triani (2013). Tujuan penelitian BPK tersebut adalah untuk memperoleh gambaran
umum
kekuatan
dan
kelemahan
SDM
pemerintah
dalam
mengimplementasikan keuangan negara pada tahun 2004 - 2008 (5 tahun). Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut: 1) Kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatarbelakang akuntansi. Pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat. 2) Penempatan SDM yang keliru. Biasanya ada kebijakan yang tidak tepat dari pimpinan dalam penempatan tersebut, 3) Tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah. Walaupun SDM tersebut bukan berlatarbelakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan, 4) Reward system yang belum tepat, 5) Sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Atas permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara, karena pada hakekatnya, pengelolaan keuangan
negara
yang
meliputi
keseluruhan
dari
kegiatan-kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, wajib dilaksanakan dengan tepat, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dalam prosesnya, tentu saja pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan moral yang baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Sebab jika organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan organisasi tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli di bidang yang menjadi tanggungjawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif (BPKP, 2014). Dalam pengimplementasiannya pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, penggunaan teknologi yang semakin kompleks dan komprehensif kian menuntut SDM pengelola keuangan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, agar dapat lebih tanggap dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dan perubahan secara global. Keterampilan, penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang digunakan sangat dibutuhkan agar pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam menyajikan informasi dari pelaporan keuangan tidak sia-sia. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan
meningkatkan nilai informasi LKPD sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna informasi pemerintah daerah.
2.1.4 Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Terry (2003), pengertian pengawasan (controlling) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Secara khusus, pengawasan keuangan pada manajemen publik didefinisikan sebagai pengawasan keuangan daerah yang merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Secara lebih terperinci, maka kegiatan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (SKPD); dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui
pengawasan diharapkan dapat tercipta suatu aktivitas yang
berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya adalah pengawasan terhadap kinerja
pemerintah daerah dan kinerja DPRD, sebab pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Menurut Arfianti (2011), jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: a.
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh
Inspektorat
Jenderal
pada
setiap
kementerian dan
inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. b.
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak
mengabaikan hasil laporan
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Berkaitan dengan penjabaran di atas, pelaksana pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang selaku pengawas/auditor internal, sedangkan
pengawasan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh. Selain jenis pengawasan di atas, terdapat pula sifat-sifat dari pengawasan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, antara lain: a.
Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan serta merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan mulai dari perencanaan dan beriringan dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
b.
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap
suatu
kegiatan setelah kegiatan itu selesai dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pada saat itu, anggaran telah selesai direalisasikan dan disampaikan laporan pertanggungjawabannya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lain baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan
oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan, pengawas atau auditor dituntut untuk memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara memadai. Pemahaman atas rancangan sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan saat dan jangka waktu serta penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, auditor harus memasukkan pengujian atas sistem pengendalian intern auditi dalam prosedur auditnya. Tak terlepas dari sistem pengendalian intern pemerintahan yang berpedoman pada PP No.60 Tahun 2008 tentang pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi fungsi penting dalam target pengawasan keuangan daerah. Seperti yang tercantum pada pasal 21, kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi itu sendiri meliputi: a.
pengendalian umum, yang terdiri dari: pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan
perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas dan kontinuitas pelayanan. b.
pengendalian aplikasi, terdiri dari: pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, pengendalian
terhadap
keandalan
pemrosesan dan file data. Semua hal mengenai pengendalian terhadap pemanfaatan teknologi informasi di atas seyogiyanya memiliki tujuan agar sumber daya yang ada yaitu berupa fasilitas teknologi yang menunjang proses pengelolaan keuangan dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan keuangan daerah juga erat kaitannya dengan komitmen dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sebab dengan menempatkan aparat pengelola keuangan daerah yang tepat, maka akan berdampak besar pula pada kinerja pemda secara keseluruhan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, bahwa sumber daya manusia merupakan penggerak sistem yang akan menentukan berkualitas atau tidaknya suatu output. Pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi harus ditunjang oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Hal tersebut juga tidak terlepas dari sasaran pengawasan keuangan daerah, tercantum dalam PP No.60 Tahun 2008 yaitu pada pasal 6 yang menyatakan bahwa komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan: a.
mengidentifikasi
dan
menetapkan
kegiatan
yang
dibutuhkan
untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
b.
menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masingmasing posisi dalam Instansi Pemerintah;
c.
menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
d.
memilih
pimpinan
Instansi
Pemerintah
yang
memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan beberapa teori dan peraturan yang berkaitan erat dengan pengawasan keuangan daerah di atas, maka peneliti pun dapat mengemukakan hipotesis bahwa pengawasan keuangan daerah dapat menjadi variabel pemoderasi yang mampu mempengaruhi hubungan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan.
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Kualitas menurut Bastian (2006) didefinisikan sebagai karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Selanjutnya, untuk mendefinisikan laporan keuangan, Masmudi (2003) memaparkan bahwa laporan keuangan sektor publik, pada hakekatnya, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Selanjutnya, menurut Bastian (2006), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.
Dari definisi-definisi di atas, maka kualitas laporan keuangan pemerintah terangkum sebagai suatu ciri khas informasi yang menjadi representasi proses transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, baik entitas akuntansi (SKPK) maupun entitas pelaporan (Pemerintah Daerah), kecuali komponen Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1.
Relevan; Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
(d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2.
Andal; Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3.
Dapat dibandingkan; dan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
kebijakan
akuntansi
yang
sekarang
diterapkan,
perubahan
tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4.
Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Seperti yang telah diungkapkan oleh teori-teori di atas, menunjukkan
bahwa masing-masing komponen pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi kualitas dari sebuah laporan keuangan secara simultan. Berpengaruh langsung atau pun tidak langsung, komponen-komponen ini pun telah saling bersinergi dan mendukung dalam proses melahirkan nilai-nilai informasi dari laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, pengendalian aplikasi teknologi informasi yang memastikan kelengkapan transaksi dapat langsung berhubungan dengan laporan keuangan. Di lain sisi, pengendalian akses yang ada di dalam aplikasi tersebut atau dalam sistem pendukungnya, seperti database, jaringan dan sistem operasi, sama pentingnya, meski tidak secara langsung berhubungan dengan laporan keuangan. Menurut Sarbanes-Oxley (2004), pengendalian umum teknologi informasi yang meliputi pengendalian perubahan dan pengendalian keamanan merupakan kunci laporan keuangan yang dapat diandalkan, sedangkan pengendalian
operasional teknologi informasi merupakan proses yang memastikan bahwa permasalahan telah diidentifikasi dan diperbaiki. Kegiatan khusus yang mendukung penilaian dari kunci pengendalian di atas meliputi: a.
Memahami program pengendalian internal organisasi dan proses pelaporan keuangan.
b.
Mengidentifikasi sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan inisiasi, otorisasi, pemrosesan, ringkasan dan pelaporan data keuangan;
c.
Mengidentifikasi kunci pengendalian yang menangani risiko keuangan tertentu;
d.
Merancang
dan
melaksanakan
pengendalian
yang
dirancang
untuk
mengurangi risiko yang teridentifikasi dan pemantauan mereka terhadap keefektifan yang berkesinambungan; e.
Mendokumentasikan dan pengujian pengendalian teknologi informasi;
f.
Memastikan bahwa pengendalian teknologi informasi diperbarui dan diubah, jika diperlukan, agar sesuai dengan perubahan dalam pengendalian internal atau proses pelaporan keuangan; dan
g.
Pemantauan pengendalian teknologi informasi guna efektifnya kegiatan operasional dari waktu ke waktu.
2.2
Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping) Sukirman, et. al (2013) meneliti “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa:
Pertama, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel moderasi, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan pengendalian intern akuntansi bukan sebagai variabel moderasi. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Keempat, komitmen organisasi bukan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Banyumas melainkan faktor kapasitas sumber daya manusia. Fadilah (2013) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Lembaga Dana Pensiun di Kota Bandung)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengendalian internal sama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Lembaga Dana Pensiun di Kota Bandung. Primayana, et. al (2014) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Buleleng)”. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tabel Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping) dirincikan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tabel Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping) No.
Judul Penelitian dan Nama Peneliti
Variabel
Hasil Penelitian
1.
Pengaruh Sumber Daya • Independen: Manusia dan Pemanfaatan 1. Sumber Daya Teknologi Informasi Manusia terhadap Keterandalan dan 2. Pemanfaatan Ketepatwaktuan Pelaporan Teknologi Keuangan Pemerintah Informasi Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian • Intervening: 1. Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Intern Empiris di Pemda Akuntansi SUBOSUKAWONOSRA TEN) • Dependen: 1. Keterandalan Celviana Winidyaningrum 2. Ketepatdan Rahmawati (2010) waktuan
1. Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.
Nilai Laporan Keuangan • Independen: 1. Sumber Daya Pemerintah dengan E Manusia Government System 2. Teknologi Sutaryo (2011) Informasi 3. Sistem Pengendalian Internal
1.
• Dependen: 1. Nilai Laporan Keuangan
3.
2.
Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntable secara publik. E-government memungkinkan pemda memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Tercapai tujuan laporan keuangan dapat bergantung banyak faktor, di antaranya: sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah.
Lanjutan Tabel 2.2 No.
Judul Penelitian dan Nama Peneliti
Variabel
Hasil Penelitian
3.
Pengaruh Sumber Daya • Independen: 1. Sumber daya Manusia, Teknologi manusia Informasi Dan 2. Teknologi Pengendalian Intern informasi Terhadap Kualitas Laporan 3. Pengendalian Keuangan intern I Gede Agus Yudianta dan • Dependen: Ni Made Adi Erawati 1. Kualitas (2011) Laporan Keuangan
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.
4.
Analisis Faktor-Faktor • Independen: 1. Kualitas Yang Mempengaruhi Nilai Sumber Daya Informasi Pelaporan Manusia Keuangan Pemerintah 2. Pemanfaatan Daerah (Studi pada Satuan Teknologi Kerja Perangkat Daerah di Informasi Kabupaten Batang) 3. Pengawasan Keuangan Dita Arfianti dan Daerah Warsito Kawedar (2011)
1. Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah 3. Pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
• Dependen: 1. Keandalan 2. Ketepatwaktuan
Lanjutan Tabel 2.2 No.
Judul Penelitian dan Nama Peneliti
Variabel
Hasil Penelitian
5.
Pengaruh Kapasitas Sumber • Independen: 1. Kapasitas SDM tidak Daya Manusia, Pemanfaatan 1. Kapasitas berpengaruh positif Teknologi Informasi, dan Sumber Daya signifikan terhadap Pengendalian Intern Manusia keterandalan pelaporan Akuntansi Terhadap Nilai 2. Pemanfaatan keuangan pemerintah Informasi Pelaporan daerah, namun berpengaruh Teknologi Keuangan Pemerintah positif signifikan terhadap Informasi 3. Pengendalian Daerah (Studi Pada ketepatwaktuan pelaporan Pemerintah Kabupaten keuangan pemerintah Intern Akuntansi Kudus) daerah. • Dependen: 2. Pemanfataan teknologi informasi dan Pengendalian 1. Keterandalan Zuliarti (2012) 2. Ketepatintern akuntansi berpengaruh waktuan positif dan signifikan terhadap keterandalan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.
6.
Faktor-Faktor yang • Independen: 1. Kapasitas Mempengaruhi Keterandalan dan Sumber Daya Manusia Ketepatwaktuan Pelaporan 2. Pemanfaatan Keuangan Dengan Teknologi Pengendalian Intern Informasi Akuntansi Sebagai Variabel 3. Komitmen Pemoderasi (Studi Empiris Organisasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) • Pemoderasi: 1. Pengendalian Sukirman, Havid Sularso intern akuntansi dan Erly Setyowati Nugraheni (2013) • Dependen: 1. Keterandalan Pelaporan Keuangan 2. Ketepatwaktuan
1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel moderasi, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan pengendalian intern akuntansi bukan sebagai variabel moderasi.
Lanjutan Tabel 2.2 No.
Judul Penelitian dan
Variabel
Hasil Penelitian
Nama Peneliti 7.
Pengaruh Kompetensi • Independen: 1. Kompetensi Sumber Daya 1. Kapasitas SDM Sumber Daya Manusia Manusia Pengelola 2. Pengendalian Pengelola Keuangan dan Keuangan berpengaruh Internal Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan Terhadap Kualitas Laporan keuangan. Keuangan (Survey pada • Dependen: 2. Pengendalian Internal 1. Kualitas Lembaga Dana Pensiun di berpengaruh terhadap Laporan Kota Bandung) kualitas laporan keuangan Keuangan pada Lembaga Dana Mailani Fadilah (2013) Pensiun di Kota Bandung.
8.
Pengaruh Kapasitas • Independen: 1. Pengendalian Sumber Daya Manusia, intern Pengendalian Intern akuntansi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 2. Pemanfaatan Pengawasan Keuangan teknologi Daerah Terhadap informasi Keterandalan Pelaporan 3. Pengawasan keuangan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada daerah Pemerintah Daerah • Dependen: Kabupaten Buleleng) Keterandalan pelaporan Kadek Hengki Primayana, keuangan Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)
Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
Sumber: Penelitian terdahulu Winidyaningrum (2010), Sutaryo (2011), Yudianta (2011), Arfianti (2011), Zuliarti (2012), Sukirman, et. al (2013), Fadilah (2013), Primayana, et. al (2014)
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS
