BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Sebelum penelitian ini di lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini, berikut uraian beberapa penelitian terdahulu: Pertama, skripsi yang berjudul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan
11
12
Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP), oleh Muhammad Farid Wajdi (2010), mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut penulis menggambarkan bagaimana hukum permohonan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandung, penulis juga menggambarkan penyebab penetapan orang tua sebagai wali bagi
anak
kandung
mereka
sendiri,
dan
yang
terakhir
penulis
menggambarkan tentang pertimbangan hakim yang memberikan atau menolak penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandung mereka. Penulis mengatakan bahwa permohonan penetapan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan peraturan di Indonesia dimana orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak-anak mereka, yaitu merupakan hak yang di dapat akibat hukum dari perkawinan dan mereka berhak secara langsung untuk mewakili anak baik di dalam maupun luar pengadilan. Pertimbangan Majelis hakim menolak permohonan orang tua menjadi wali berlandaskan pada konsep perwalian yang berlaku di Indonesia, bahwa perwalian di khususkan terhadap selain orang tua. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menerima permohonan orang tua tersebut sebagai wali terhadap anak kandungnya dengan berlandaskan kepada hukum internasional, seperti untuk pengurusan paspor. Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan putusan Perkara Pengadilan Agama Depok yang menolak permohonan perwalian.
13
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Erni Nurosyidah (2011), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No.95/Pdt.P/2010/PA.Jr). Penulis dalam penelitian tersebut membahas bagaimana hak dan kewajiban perwalian terhadap anak di bawah umur, membahas batasanbatasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam pengurusan harta kekayaan anak yang ada di bawah perwaliannya, dan membahas bagaimana permohonan perwalian untuk menjual harta warisan anak yang ada di bawah perwaliannya dapat dikabulkan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa setiap orang tua kandung itu berhak menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur. Selain itu, setiap orang tua kandung berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan transaksi
penjualan
harta
warisan
selama
mereka
tidak
dicabut
kekuasaannya. Selanjutnya dalam penelitian yang penulis bahas mengenai perwalian ini mengatakan bahwa dikabulkannya perkara tersebut oleh Majelis Hakim berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ketiga¸skripsi dari Universitas Islam Negeri Surabaya yang ditulis oleh Siti Fatimah (2014) dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur.
14
Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah ini menggunakan metode penelitan document research (penelitian dokumen). Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg dan pertimbangan hakim tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Penulis mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon, Hakim mengatakan bahwa hakim dilarang untuk menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Pertimbangan lain dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam hal ini penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik. Menurut hukum Islam pertimbangan hakim tersebut memiliki tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat melakukan transaksi jual beli atas anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai dengan teori maslahah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia. Penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan karena orang tua otomatis adalah wali bagi anaknya selama kekuasaannya tidak dicabut oleh Pengadilan. Begitupun menurut pendapat para ulama mazhab bahwa wali anak kecil adalah ayahnya serta dalam KHI pasal 107 ayat 3 dan 4 yang juga menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya.
15
Berikut
tabel
untuk
mempermudah
memahami
perbedaan
penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti terdahulu; No 1.
2.
3.
Judul Skripsi
Nama Penulis
Perbedaan
Permohonan Orang Tua Sebagai Wali terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA. Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/P A.JP. Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No.95/Pdt.P/2010/ PA.Jr).
Muhammad Farid Wajdi (2010)
Skripsi ini penulis membandingkan putusan Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang permohonan Wali terhadap anak kandung. Sedangkan skripsi peneliti tidak membandingkan penetapan Majelis Hakim melainkan hanya fokus mengkaji satu penetapan saja.
Erni Nurosyidah (2011)
Dalam skripsi yang dibahas oleh penulis ini fokus kepada batasan-batasan wali untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris milik anak di bawah umur, sedangkan dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan kepasa alasanalasan bagaimana bisa terjadinya suatu permohonan perwalian oleh ibu kandung dan membahas bagaimana pertimbangan dari Pengadilan Agama mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung.
Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA. Mlg tentang Pengajuan
Siti Fatimah (2014)
Perbedaan skripsi yang ditulis oleh penulis ini dengan peneliti bahwa penulis dalam skripsi ini menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg
16
Perwalian Anak di Bawah Umur. Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.
B. Landasan Teori 1. Permohonan Permohonan adalah suatu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.9 Permohonan ini biasa di sebut dengan jurisdictio voluntaria (peradilan yang tidak sebenarnya). Permohonan pada intinya tidak mengandung sengketa. Definisi lain dari permohonan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya.10 Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan. Penetapan dalam bahasa Belanda disebut dengan Beschiking yang artinya adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhmya. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang 9
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 29 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Perkara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 82 10
17
sesuatu, sedangkan pemohon tidak ada lawan. 11 Penetapan itu mucul sebagai produk pengadilan atas pemohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan. Sesuai
dengan
proses
pemeriksaannya
kekuatan
hukum
penetapan yaitu hanya mengikat pada diri pemohon sendiri, untuk ahli warisnya serta untuk orang yang memperoleh hak daripadanya dan tidak tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga. Berbeda dengan putusan, yang benar-benar sempurna dan mengikat serta kekuatan hukumnya memiliki lebih banyak kekuatan hukum dan dapat berlaku untuk pihak-pihak yang bersangkutan maupun untuk dunia luar atau pihak ketiga. Selain itu penetapan ini juga merupakan akta autentik. Karena setiap
produk
menyelesaikan
yang
diterbitkan
permasalahan
hakim
yang
atau
diajukan
Pengadilan kepadanya,
dalam dengan
sendirinya merupakan akta autentik. 12 Akta autentik merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan nilai pembuktiannya sempurna. Pada prinsipnya yang disebut dengan permohonan itu adalah perkara yang tidak terdapat sengketa atau bisa juga disebut dengan perkara voluntaria. Tapi di dalam Pengadilan Agama, dalam perkaraperkara perkawinan, walaupun disebutkan dengan “permohonan” 11 12
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2009) h. 276 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 41
18
tidaklah mutlak selalu berarti voluntaria. Ada beberapa perkara yang walaupun menggunakan istilah permohonan, tetapi termasuk perkara contentiosa. 13
Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada dua macam
penetapan, yaitu: a.
Penetapan dalam bentuk murni voluntaria Penetapan merupakan hasil atau produk hukum dari perkara permohonan yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Perkara yang seperti ini yang dimaksud dengan perkaran murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah: 1) Merupakan gugatan secara sepihak atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon; 2) Tidak ditunjukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon; 3) Petitum dan amar pemohon bersifat deklatoir. Sedangkan asas dari penetapan dalam bentuk murni voluntaria yaitu: 1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak. Bernilai hanya untuk diri pemohon. 2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. 3) Penetapan tidak memiliki nilai kekuataan pembuktian kepada pihak manapun.
13
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 81
19
b.
Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di Pengadilan Agama ada beberapa jenis perkara
yang produk
hukumnya berupa penetapan, tetapi bukan merupakan penetapan yang murni voluntaria. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan seperti itu harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis perkara ini adalah penetapan ikrar talak dan izin poligami. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 69 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontraversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan yang menghasilkan produk hukum penetapan. Namun proses pemeriksaannya bersifat contradictoir. Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajuan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam Pasal 60 dan 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam perkara
ini
sifat
perkara
permohonan
tidak
diberlakukan
sepenuhnya.14 Fundamentum patendi atau posita (disebut juga dengan positum) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara contentiosa. Landasan
14
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia , h. 280
20
hukum dan peristiwa yang menjadi dasar pemohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan itu, posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentutan itu dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh pemohon.15 Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa pada perkara permohonan pihak yang ada hanya pihak pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang menjadi lawan atau tergugat. Pada prinsipnya tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan permohonan secara sepihak. Oleh karena itu, petitum permohonan pemohon tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. 2. Kewenangan Peradilan Agama Kewenangan sering disebut juga dengan kekuasaan atau kompetensi. Berbicara mengenai kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama, biasanya menyangkut dua hal yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Penjelasan mengenai kewenangan relatif dan kewenangan absolut akan dijabarkan sebagai berikut: a. Kewenangan Relatif
15
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 33
21
Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Masing-masing Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu dalam menangani perkara. Jadi setiap Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara yang berada dalam wilayah hukumnya saja. Pada intinya penentuan kewenangan relatif ini untuk menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan atau permohonan tersebut akan diajukan. Kompetensi relatif Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota maka daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.16 Dasar hukum
kewenangan relatif Pengadilan Agama
berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa hukum acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Sehingga, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau 142 RBg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.17
16
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 17 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia , h. 200
22
b. Kewenangan Absolut Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan.18 Contohnya seperti perkara perkawinan. Untuk yang tunduk pada hukum Islam maka mengajukan perkara perkawinan maka di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk mereka yang tunduk pada agama lain maka penyelesaian perkaranya di Pengadilan Umum. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berdasarkan asas personalita keislaman menyebutkan bahwa: Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-oranag yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Hibah; 4) Wakaf; 5) Zakat; 6) Infaq; 7) Shadaqoh; 8) Ekonomi syari’ah; Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada awalnya kewenangan absolut Pengadilan agama hanya ada 7 macam. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 ini ditambah dengan adanya kewenangan menangani perkara yang berhubungan dengan ekonomi Syariah. Sehingga, sekarang kewenangan absolut Pengadilan Agama menangani 8 macam perkara perdata. 18
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia , h. 204
23
Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan ada 22 macam perkara yang berada di bawah ruang lingkup perkara perkawinan. Berikut 23 macam perkara yang berada di bawah ruang lingkung perkara perkawinan. 1) Izin beristri lebih dari seorang 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3) Dispensasi kawin; 4) Pencegahan perkawinan; 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6) Pembatalan perkawinan; 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; 8) Perceraian karena talak; 9) Gugatan perceraian; 10) Penyelesaian harta bersama; 11) Mengenai penguasaan anak-anak; 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13) Penentutan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14) Putusan tentang sah atu tidaknya seorang anak; 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16) Pencabutan kekuasaan wali; 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20) Penetapan asal usul seorang anak; 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.19 19
Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
24
3. Ultra Petitum dalam Putusan Ultra mengabulkan
petitum melebihi
adalah
penjatuhan
tuntutan
yang
putusan/putusan dikemukakan
yang dalam
gugatan.20Berbicara mengenai ultra petitum kaitannya erat dengan amar putusan atau dictum. Amar putusan adalah isi dari putusan hakim yang merupakan jawaban atau tanggapan terhadap petitum dari pada gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Dalam praktik amar putusan diberikan oleh hakim yang memeriksa perkara setelah melalui proses persidangan. Dalam amar putusan berisi tentang dikabulkan atau tidak diterimanya suatu gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Petitum
adalah
apa
yang
diminta
atau
diharapkan
penggugat/pemohon agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau dictum putusan.21 Amar putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau permohonan. Larangan yang seperti itu disebut dengan ultra petitum. Ultra petitum dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv. Inti dari pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Putusan yang melebihi atau tidak sesuai dengan petitum dapat dikatakan sebagai keputusan yang cacat hukum, dan dapat batal demi 20
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. h. 801 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 28 21
25
hukum, karena pada dasarnya Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBg dibuat untuk membatasi kebebasan hakim agar dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan putusan atau penetapan tidak berlebihan. Selain itu juga untuk mencegah agar hakim tidak memberikan amar putusan yang tidak sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat atau pemohon.22 4. Perwalian a. Perwalian Bagi Anak kecil Menurut Hukum Islam Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar waliyah, wilayah atau walayah. Kata wilayah dan walah mempunyai makna lebih dari satu, diantaranya dengan makna pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan. Abdul Aziz Dahlan dalam Eksiklopedi Hukum Islam mengartikan wilayah secara etimologis dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintah.23 Wahbah Zuhayli mengartikan perwalian sebagai kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.24 Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan 22
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 233 Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, vol.6 (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003) h. 1934 24 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h. 134 23
26
perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dan orang yang mengurusi atau menguasai sesuatu disebut dengan wali. Perwalian dalam Islam dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus. Perwalian dalam nikah termasuk kedalam perwalian terhadap jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.25 Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.26 Para ulama sepakat bahwa wali bagi anak kecil adalah ayahnya, sedangkan untuk ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat ulama syafi’i. 27 Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut Hambali 25
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam, h. 135 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam, h. 136 27 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian, h. 208 26
27
dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang mendapat wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak memiliki orang yang diwasiati maka wali jatuh kepada hakim syar’i. Sedangkan kakek sama sekali tidak mempunyai hak dan perwalian, sebab menurut mereka kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, apalagi kakek yang dari pihak ibu. Selanjutnya Hanafi mengatakan, “Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan hakim”. Dan imam Syafi’i mengatakan, “Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah., seterusnya, perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu baru kepada hakim”.28 Wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus balig, mengerti, dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang menyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Ulama madzhab mengatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan wali atas harta orang yang berada di bawah perwaliannya dinyatakan sah selama hal itu mendatangkan maanfaat bagi orang yang berada di bawah walinya, sedangkan tindakan hukum yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. 28
Muhammad Jawad Mughniya, Fiqh Lima Madzhab (ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001) h. 683
28
Tetapi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madharat. 29 b. Perwalian Bagi Anak Kecil Menurut Hukum Positif di Indonesia Perwalian
merupakan
suatu
perbuatan
hukum
yang
melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Menurut Prof Subekti mengatakan bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.30 Dalam
perundang-undangan
di
Indonesia
pengertian
perwalian terdapat dalam beberapa perundang-undangan, diantaranya di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 31 Dapat ditafsiri bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua ataupun apabila orang tua tidak cakap dalam bertindask hukum. Diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan 29
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian, h. 208 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Bandung: PT. Intermasa, 2003) h. 52 31 Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam 30
29
Anak, Pasal 1 poin (5) bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.32 Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
menjelaskan
perwalian dalam Buku ke Satu BAB lima belas, mulai pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 menerangkan bahwa yang dikatakan belum dewasa itu adalah mereka yang masih belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. 33 Walaupun pernikahan mereka putus sebelum berusia 21 tahun maka mereka yang telah menikah itu tetap dianggap sudah dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah perwalian dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya menganut asas tak dapat dibagi-bagi. Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja (Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 34 Dalam Pasal 345 dijelaskan apabila salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal maka perwalian ada kepada orang tua yang masih hidup, kecuali apabila status perwalian dicabut.
32
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 34 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press, 2008) h. 223 33
30
Pembahasan mengenai perwalian didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada pada Pada Pasal 50-54, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 poin (h) dan Pasal 107112, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dibahas dalam Pasal 30-36, dan terakhir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian ada pada Pasal 330-432. Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Syaratnya asal orang tua itu tidak dicabut kekuasaannya. Artinya orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum. Baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. 35 Dalam menjalankan kekuasaannya itu sesuai Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimilki anaknya itu, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.36 Orang tua baik kedua-duanya ataupun salah seorang di antaranya dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk jangka waktu tertentu. Permintaan pencabutan itu sesuai Pasal 49 Undangundang No. 1 Tahun 1974 dapat dimintakan oleh:
35 36
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
31
1) Orang tua yang lain. Maksutnya apabila yang akan dicabut kekuasaannya itu adalah si ayah, maka dapat dimohonkan oleh ibu. Demikian sebaliknya bila kekuasaan yang dicabut itu adalah ibu, maka dapat dimohonkan oleh ayah. 2) Keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Misalnya keluarga anak dalam garis lurus ke atas itu seperti kakek, nenek dan selanjutnya. 3) Saudara kandung yang telah dewasa. Kakak dari anak yang belum dewasa yang sudah memenuhi batas usia dalam Undang-undang itu merupakan contoh dari saudara kandung yang telah dewasa. 4) Pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.37 Adapun alasan-alasan untuk itu adalah apabila orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, atau berkelakuan buruk sekali. Akan tetapi meskipun orang tua itu sudah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban memberi baiaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah kawin (Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka
37
Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h. 91
32
berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya.38 Wali sebisa mungin diambil dari keluarga anak tersebut, atau bisa juga orang lain. Syarat menjadi wali, haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Untuk itu wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini dilakukan pada saat yang bersangkutan sudah menjadi wali. Di samping itu wali juga wajib mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, karena wali harus bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.39 5. Usia Dewasa a. Usia Dewasa dalam Fiqh (Ahliyah) Dalam fiqh usia dewasa disebut dengan Ahliyah, yang merupakan kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Selanjutnya mengenai Ahliyah akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Pengertian Ahliyah Dari
sisi
etimologi
ahliyah
berarti
“kecakapan
menangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli
38 39
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, h. 93
33
untuk
menduduki
suatu
jabatan/posisi;
berarti
ia
punya
kemampuan pribadi itu. Secara terminologi, para ahli ushul fiqh mendefinisikan ahliyah dengan: ُ ار ب تَ ْش ِري ِعي ٍ َصالِحًّ ا لِ ِخط َ ًّّص تَجْ َعلُهُ َم َحل ِ ِ صفَةُ يُقَ ِّد ُرهَا ال َّش ِ ع فِي ال َّش ْخ Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Syar’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’. Maksudnya, ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara bertahap, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya, tidak sekaligus. Oleh sebab itu para ulama membagi ahliyah sesuai dengan tahapan jasmani dan akalnya.40 2) Pembagian Ahliyah a) Ahliyah Al Wujȗb
40
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 308
34
Ahliyah Al Wujȗb ialah kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.41 Pada dasarnya, seseorang merupakan makhluk Allah yang berjenis manusia, semua orang yang sejak dilahirkan sampai wafatnya dipandang cakap dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, manusia
mengalami
fase-fase
pertumbuhan
dan
perkembangan menuju tahap kesempurna an relatifnya sebagai manusia. Oleh karena itu, menurut pandangan syara’, sesuai
dengan
kenyataannya,
kecakapan
manusia
melaksanakan kewajiban dan menerima hak juga bertingkattingkat. 42 Ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyah al-Wujȗb adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan dan akan hilang dari seseorang
apabila
orang
tersebut
meninggal
dunia.
Berdasarkan Ahliyah Al-Wujȗb anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali, karena anak 41 42
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 341 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011) h. 96
35
tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban. Dengan ini ulama membagi Ahliyah Al-Wujȗb menjadi dua bagian,43 yaitu: (1) Ahliyah
Al-Wujȗb
Al-Nâqishah
(kecakapan
melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna) Ahliyah Al-Wujȗb Al-Nâqishah adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki Ahliyah Al-Wujȗb, tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia terlahir kedunia dengan selamat. Dan apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya.44 (2) Ahliyah al-Wujȗb al-kâmilah (kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna) Pengertian Ahliyah Al-Wujȗb Al-Kâmilah yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan balig dan berakal. Dalam status Ahliyah Al-Wujȗb, seseorang tidak dibebani tuntutan syara’, baik yang bersifat ibadah mahdlah, maupun yang bersifat tindakan hukum duniawi.45 Namun apabila mereka melakukan tindakan hukum yang dapat
43
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 341 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 341 45 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 342 44
36
merugikan
orang
lain
maka
wajib
mempertanggungjawabkannya. Apabila tindakannya berkaitan dengan harta, maka wali wajib memberikan ganti rugi terhadap harta orang yang telah dirusak dari harta anak itu sendiri. Kemudia apabila tindakannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik seperti melukai seseorang, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki Ahliyah AlWujȗb Kâmilah belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ia dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan hukum. Maka hukuman tersebut tidak
bisa
dilakukan
dengan
qishâsh,
melainkan
dianggap perbuatan semisengaja, yang hukumannya berupa diyât.46 b) Ahliyah Al Adâ’ Ahliyah Al Adâ’ merupakan kecakapan bertindak secara hukum, maksutnya kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, (baik aktif maupun pasif, gerak dan diam), baik dalam bidang ibadah maupun muamalah sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang
46
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 343
37
menguntungkan maupun yang merugikan baginya.47 Ahliyah merupakan kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. 48 Apabila perbuatannya memenuhi tuntutan syara’ maka ia berhak mendapat pahala, sebaliknya apabila melanggar tuntutan syara’ maka ia dianggap berdosa dan harus menerima konsekuensinya. Dengan kata lain ia sudah dianggap cakap dalam menerima hak dan kewajiban. Ukuran yang menjadi patokan seseorang dipandang sebagai ahliyah al-Adâ’ atau memiliki kecakapan secara sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa dan lain-lain. Ukuran ini disepakati ulama berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa’ Ayat 6, yaitu sebagi berikut:
.... 6. dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu
47 48
Firdaus, Ushul Fiqih (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 28 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 340
38
mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.... Kalimat “cukup umur” dalam ayat diatas, menurut ulama ditunjukkan kepada seseorang yang sudah bermimpi mengeluarkan mani untuk pria dan telah keluar darah haid untuk wanita. Orang yang seperti itulah yang dianggap sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.49 Khusus berkaitan dengan harta, kewenangan dan kecakapan seseorang dipandang sah selain telah baligh, berakal, juga harus cerdas (rusyd).50 Pembagian Ahliyah Al-Adâ’ ada tiga tingkatan (a) ‘Adim Al-Ahliyah (tidak memiliki kecakapan) Yang dimaksud dengan ‘Adim Al-Ahliyah yaitu seorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah seorang anak yang masih berusia antara nol sampai dengan tujuh tahun. Pada usia ini seseorang dipandang sama sekali belum memiliki
akal
yang
perbuatannya.51
49
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 340 Firdaus, Ushul Fiqih (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 28 51 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh. h. 99 50
dapat
mempertimbangkan
39
(b) Ahliyah al-Adâ’ al qâshirah (kecakapan bertindak tidak sempurna) Adapaun yang dimaksud dengan kecakapan ini ialah mereka yang memiliki akal yang belum sempurna, yaitu berusia antara tujuh tahun sampai sebelum berusia dewasa, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka belum dianggap mukallaf. Namun semua ibadahnya dianggap sah. Semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan walinya, contohnya seperti menrima hibah. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipangang batal demi hukum, seperti memberi hibah. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi yang berpeluang menimbulkan
keuntungan
atau
kerugian
maka
keabsahannya itu tergantung pada persetujuan wali. Selanjutnya,
apabila
melakukan
tindakan
yang
merugikan, maka tidak dapat dijatuhi hukuman badan, melainkan dijatuhi hukuman ganti rugi yang diambil dari hartanya atau harta orang tuanya. (c) Ahliyah al-Adâ’ al-Kâmilah (kecakapan bertindak secara sempurna)
40
Kecekapan seperti ini adalah kecakapan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang mukallaf. 52 Dari penjelasan diatas dapat diketahui, bahwa semua manusia memiliki kecakapan hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak. Tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum. Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila seseorang telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.53 b. Usia Dewasa dalam Perundang-undangan di Indonesia Usia dalam hukum perdata memegang peranan penting, karena ia dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak. Ada banyak tindakan-tindakan tertentu atau berlakunya hukum tertentu yang mensyaratkan telah tercapainya umur tertentu. Jika unsur usia dikaitkan dengan kecakapan bertindak, maka syarat umur bisa dikaitkan dengan tindakan hukum pada umumnya.54 Selain itu, hukum berangkat dari asas bahwa manusia di dalam pergaulan hidup bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena manusia memiliki kewenangan hukum, bebas untuk mengatur hidupnya, dan bebas menggunakan hak-haknya, maka setiap manusia 52
Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh. h. 99 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh. h. 100 54 J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) h. 49 53
41
dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang disebut dengan kecakapan bertindak. Tindakan
hukum
adalah
tindakan-tindakan
yang
menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh orang yang melakukan tindakan hukum tersebut. 55 Agar suatu tindakan menimbulkan suatu akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus mempunyai kematangan berfikir, yang secara normal mampu
menyadari
sepenuhnya
tindakannya
dan
akibat
dari
tindakannya. Orang yang secara normal mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya itu disebut dengan kecakapan bertindak.56 Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan kata lain, untuk berlakuknya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan dan kebelumdewasaan, yang semua itu pada akhirnya akan berpatokan kepada umur tertentu. Undang-Undang menyebutkan
batasan
di usia
Indonesia
berbeda-beda
orang dikatakan
dewasa,
dalam dengan
banyaknya yang melatarbelakangi Undang-Undang tersebut maka memungkinkan adanya perbedaan dalam batasan usia dewasa. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkwainan dalam Pasal 55
Ade Maman Suherman, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasa Batasan Umur), (Jakarta: PT. Gramedia, 2010) h. 8 56 J. Satrio, Hukum Pribadi, h. 55
42
47 dan Pasal 50 yang bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang perkawinan berpegang pada patokan usia dewasa adalah 18 tahun. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian kepada anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah
maka
dengan
demikian
menurut
Undang-Undang
Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensi telah cakap untuk bertindak hukum.57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas tentang kedewasaan dikaitkan dengan usia. Orang yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa. Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum, maka pembuat undangundang berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan sejak itu mereka dianggap sudah cakap untuk bertindak hukum. Namun karena anggapan seperti itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan, maksutnya seseorang yang sudah berusia 21 tahun
terkadang
masih
ada
yang
belum
bisa
merumuskan
kehendaknya dengan benar, dan belum bisa mengukur akibat hukum dari perbuatannya, maka demi kepastian hukum ditetapkan ukuran seseorang dianggap cakap hukum adalah seseorang yang sudah
57
Ade Maman Suherman, Penjelasan Hukum, h. 13
43
berusia 21 tahun.58 Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak peraturan yang membicarakan tentang usia dewasa yang berhubungan dengan kemampuan untuk bertindak/kecakapan hukum, berikut tabelnya;
Peraturan
Kemampuan untuk bertindak/kecakapan Hukum Umur 21 tahun atau Perdata (BW) sudah menikah (Pasal 330) UndangPerempuan 16 tahun, Undang No. 1 pria 19 tahun (Pasal 7 Tahun 1974 ayat 1) tentang Perkawinan
Kedewasaa Keterangan n Umur 21 tahun
UndangTidak mengatur Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
18 tahun (Pasal 1 ayat 1)
UndangTidak mengatur Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
18 Tahun (Pasal 1 Angka 5)
Tidak mengatur
Undang18 Tahun (Pasal 3 Tidak Undang Ayat 1 huruf b) mengatur No.27 Tahun 1948 tentang DPR
58
Ade Maman Suherman, Penjelasan Hukum, h. 10
Ketentuan tersebut hanya menyatakan umur minimal untuk menikah, bukan kedewasaan Ditafsirkan dari pengertian anak, namun untuk batasan umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan. Ditafsirkan dari pengertian anak, namun untuk batasan umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan. Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, hanya mengatur kewenangan untuk bertindak.
44
UndangUndang No. 19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UndangUndang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat UndangUndang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer UndangUndang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa n Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-
18 tahun/sudah kawin Tidak (Pasal 2) mengatur
18 Tahun/sudah Tidak kawin (Pasal 1 ayat 1) mengatur
Tidak secara tegas dinyatakan
umur 18 tahun (Pasal Tidak 8) mengatur
18 tahun/sudah kawin Tidak (Pasal 2 ayat 1) mengatur
Tidak mengatur mengenai kecakapan/kewenanga n untuk bertindak
Lebih dari 18 tahun (Pasal 1 Angka 5)
17 tahun atau sudah Tidak
Ditafsirkan dari pengertian anak, namun demikian batas usia dewasa tidak secara tegas dinyatakan.
Menyatakan
45
Undang pernah kawin (Pasal mengatur Republik 14) Indonesia No. 2 tentang Partai Politik
Undang17 tahun atau sudah Tidak Undang pernah kawin mengatur Republik Indonesia No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
diperbolehkanny a menjadi anggota politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa Menyatakan diperbolehkanny a untuk memilih dalam pemilu suatu partai politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa.
Dari tabel diatas bisa diketahui berbagai macam batasan umur dan kecakapan/kewenangan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Diamana ada 12 peraturan semuanya, ada yang hanya menyebutkan kecakapan/kewenangan, ada juga yang hanya menyebutkan tentang usia dewasa, dan ada juga yang menyebutkan keduanya yaitu menyebutkan kecakapan/kewenangan bertindak serta menyebutkan usia dewasa sekaligus.
46
6. Jual Beli a. Jual Beli Dalam pergaulan masyarakat yang senantiasa berkembang telah
berkembang pula berbagai macam bentuk hubungan antar
manusia. Guna memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beraneka ragam, maka terjadi pula perbuatan-perbuatan hukum antar manusia tersebut, diantaranya perbuatan jual beli, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, hingga yang sekarang marak seperti waralaba. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling banyak berlangsung di masyarakat, terjadi di pasar tradisional, toko-toko, mall, sampai dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara online dengan aneka macam tawaran. Jenis barang yang diperjual belikan pun sangat beragam, sembilan bahan pokok, sandang, barang-barang elektronik, sampai dengan tanah dan bangunan dapat menjadi objek jual beli. Banyak berbagai definis mengenai jual beli, seperti dalam fiqih jual beli itu berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.59 Secara etimologi jual beli diartikan:
ِ مقاَب لَة الش ِ َّيء بِالش َّئ َُ ُ Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”60 Secara terminologi fiqh mengartikan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 59 60
Dimyati Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 69 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 73
47
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan. 61 Secara umum jual beli menurut fiqh adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang antara kedua belah pihak suka rela untuk melakukannya, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang atau benda lain sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata membahas tentang jual beli dalam BAB Kelima tentang Jual beli. Dalam Pasal 1457 disebutkan bahwa; “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 62 Maksud dalam Pasal 1457 ini bahwa jual beli itu adalah suatu perjanjian timbal balik antara dua pihak, yang mana pihak satu merupakan penjual yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya merupakan pembeli yang berjanji untuk membayar harga yang sudah menjadi kesepakatan. Ketentuan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang akan diperjualbelikan maupun sepakat mengenai harga. Pada saat terjadi kesepakatan belumlah terjadi peralihan hak milik apabila belum dilakukan. Penyerahan barang yang menjadi objek jual beli menentukan telah terjadinya peralihan hak milik atas barang yang 61 62
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.67 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
48
menjadi objek jual beli.63 Pada saat ini adanya peralihan hak secara juridis sangat penting bagi berbagai pihak. Dengan adanya peralihan secara juridis anggota masyarakat dapat mengetahui telah terjadinya peralihan hak milik atas barang yang menjadi objek jual beli secara sah, anggota masyarakat pun mengetahui pemilik baru dari barang yang menjadi objek jual beli. Pada saat ini peralihan secara juridis seperti dibuatnya bukti tertulis yang berupa akta jual beli. Sehingga bukti tertulis tersebut bisa menjadi alat pembuktian atas terjadinya peralihan hak atas barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus ada cakupan tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan melakukan transaksi jual beli. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harta. Begitu kedua belah sudah sepakat tentang barang dan harta, maka terjadilah jual beli.64 Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. 65 Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, dalam artian; apa yang dikehendaki oleh pihak penjual juga dikehendaki oleh pihak pembeli.
63
Sahat H.M.T. Sinaga, Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007) h. 14 64 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) h. 2 65 R. Subekti, Aneka Perjanjian, h. 3
49
b. Jual Beli Tanah Sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 jual beli dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan dalam Pasal 26. Dalam Pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.66 Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat dipahami pengertian jual beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian Hukum Adat, mengingat Hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat. Sebagaimana hal tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 66
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 76
50
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.67 Dengan adanya Pasal 5 dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asasasas, lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat. 68 Pengertian jual beli menurut Hukum Adat adalah perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian (yang sepenuhnya atau sebagiannya dibayar tunai). 69 Pengertian lain dari jual beli tanah menurut Hukum Adat yaitu perbuatan penyerahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang.70 Dalam masyarakat hukum adat jual beli tanah dilaksanakan secara terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan dihadapan Kepala Adat atau Kepala Desa atau kini dihadapan Pejabar Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi bersamaan.71
67
Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 68 Adrian Sutedi, Peralihan Hak, h. 76 69 Sahat H.M.T. Sinaga, Jual Beli Tanah, h. 18 70 Adrian Sutedi, Peralihan Hak, h. 77 71 Sahat H.M.T. Sinaga, Jual Beli Tanah, h. 19
51
Jual beli yang sudah terjadi secara terang dan tunai tersebut dibuatlah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangi oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa, yang berfungsi untuk menjamin kebenaran tentang status tanah, pemegang hak, keabsahan bahwa jual beli tersebut sudah dilaksanakan dengan hukum yang berlaku. Dibuatnya “Surat Jual Beli Tanah” ini sebagai bukti telah terjadinya jual beli dan adanya pula pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut. Sejak berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT, dipenuhi syarat ternag. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah di laksanakan. Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formiil;72 1) Syarat Materiil Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut; a) Pemberli berhak membeli tanah yang bersangkutan
72
Adrian Sutedi, Peralihan Hak, h. 77-78
52
b) Penjual berhak menjal tanah yang bersangkutan c) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa. 2) Syarat Formiil Setelah semua akta materiil sudah terpenuhi maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan membuat akta jual beli menurut Pasal 37 PP No 24 Tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT.
73
Sebelum akta jual beli dibuat oleh PPAT, maka
disyaratkan bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu: a) Jika tanahnya sudah bersertifikat: sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. b) Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, dilengkapi dengan surat-surat yang membuktikan identitas penjual
dan
pembelinya
yang
diperlukan
untuk
persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli. Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk pendaftaran
73
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
53
pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997.74 Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak terdapat ketentuan mengenai status bangunan atau rumah yang berdiri diatas tanah, karena berdasarkan asas pemisahan horizontal dimungkinkan pemilikan dan peralihan benda-benda di atas tanah itu terlepas dari tanahnya. Oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah berikut rumah atau bangunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:75 a) Bahwa bangunan tersebut menurut sifatnya menjadi satu kesatuan dengan tanahnya; b) Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, pemilik bangunan tersebut; c) Dalam akta jual belinya disebutkan secara tegas bahwa obyek jual belinya adalah tanah berikut rumah atau bangunannya. c. Jual Beli Tanah Waris Pada dasarnya jual beli tanah waris itu sama dengan jual beli tanah biasa. Hanya saja pada penjualan tanah waris harus ada menyertakan penetapan ahli waris. Di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada dua klasifikasi jual beli tanah, yaitu jual beli tanah bersertifikat dan jual beli tanah belum bersertifikat. Adapun
74 75
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas, h. 79 Sahat H.M.T. Sinaga, Jual Beli Tanah, h. 22
54
tahap-tahap dalam persiapan jual beli tanah warisan bersertifikat adalah sebagai berikut: Jual beli tanah yang sudah bersertifikat sebaiknya meminta terlebih dahulu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menentukan status tanah dari tanah yang akan diperjualbelikan pada kantor Agraria tersebut yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah data yang tercantum dalam fotokopi sertifikat yang diterima calon penjual sama dengan SKPT yang diminta dari Kantor Agraria, dan hal ini juga untuk mengetahui siapakan yang berhak atas tanah yang disebut sebagai subjek hukum, dimana lokasi dan luasnya sebagai objek hukum, mengetahui status hukumnya dari siapa dan dipindahkan pada siapa, untuk mengetahui apakah tanah tersebut dipakai sebagai jaminan hutang atau tidak. Apabila pemilik dari tanah tersebut telah meninggal dunia berarti pemiliknya adalah para ahli waris. Maka harus ada balik nama kepemilikan pada pihak ahli warisnya. Sedangkan jual beli tanah yang belum bersertifikat untuk melakukan pelepasan haknya maka harus diketahui dengan pasti bahwa hak seseorang atau badan hukum benar-benar melekat atas suatu bidang tanah yang harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan dikuatkan oleh Camat disertai surat-surat pajak.
55
Dalam transaksi jual beli tanah yang bersertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut yang harus dilengkapi, yaitu; 1) Surat permohonan pendaftaran tanah. 2) Sertifikat asli tanah yang bersangkutan, berkaitan dengan keaslian sertifikat ini maka harus dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan. 3) Foto Copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 4) Foto Copy KTP penjual dan pembeli. 5) Foto Copy Kartu Keluarga. 6) Surat/Akta pernikahan bagi yang sudah menikah. 7) Surat persetujuan suami/isteri apabila salah satu tidak hadir. 8) Surat Keterangan ahli waris. Jika tanah merupakan tanah warisan yang belum dibagi. 9) Izin mendirikan bangunan jika di atas tanah berdiri sebuah bangunan.76 Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk jual beli tanah yang belum bersertifikat hampir sama dengan syarat-syarat jual beli tanah yang sudah bersertifikat. yaitu; 1) Surat permohonan konversi, format dari surat permohonan ini sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berisi permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan 2) Foto Copy KTP penjual dan pembeli, dengan melampirkan identitas lengkap, serta identitas wali jika penjual belum atau tidak cakap hukum, persetujuan dari pihak istri/suami jika penjual sudah menikah. 3) Foto Copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah yang diperjualbelikan tersebut. 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum disertifikatkan atau sertifikat sementara. 5) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat.77
76 77
Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 81 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria h. 82
