BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pegawai Negeri Sipil
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundangundangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku 1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah2
Pegawai Negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia. Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas:
1
Mohamad, Ismail, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm.32. 2 Ibid hlm.21
9
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada kementerian, lembaga non kementerian, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan. b. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.3
Menurut Pasal 1 angka (3) UUASN, PNS adalah
warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 3
Ibid. hlm.33-34.
10
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: a. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. 4
Setiap PNS memiliki hak memperoleh kenaikan pangkat, yakni penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, diantaranya kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan (misalnya karena menduduki jabatan fungsional dan struktural tertentu, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara), kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya bisa mendapatkan penghargaan yang disebut Satyalencana Karya Satya. 4
Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Grasindo. Jakarta. 2005 hlm.15-16.
11
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian meliputi: a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya b. Memperoleh cuti c. Memperoleh perawatan bagi yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya d. Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga e. Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai yang tewas f. Memperoleh pensiun bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan g. Memperoleh kenaikan pangkat h. Menjadi peserta TASPEN dan ASKES
Kewajiban yang harus ditaati setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian meliputi: 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
12
2) Mengutamakan kepcntingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil 4) Mengangkat
dan
mentaati
sumpah/janji
Pegawai
Negeri
Sipil
dan
sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya 6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum 7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tangung jawab 8) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara 9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil 10) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil. 11) Mentaati ketentuan jam kerja 12) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaikbaiknya
13
14) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. 15) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya 16) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 17) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan baik terhadap bawahannya 18) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja 19) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya 20) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan 21) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan berlaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan 22) Hormat
menghormati
antara
sesama
warganegara
yang
memeluk
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan 23) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik bagi masyarakat 24) Mentaati segala peraturan perundang-undangan peraturan kedinasan yang berlaku 25) Mentaati perintah kedinasan dari atasan berwenang 26) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Hak PNS menurut Pasal 21 UUASN adalah memperoleh: a) gaji, tunjangan, dan fasilitas; b) cuti; c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d) perlindungan; dan pengembangan kompetensi.
14
Kewajiban PNS menurut Pasal 23 UUASN adalah: a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c) Melaksanakan kebijakan
yang dirumuskan
pejabat pemerintah yang
berwenang; d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Kepala Daerah Sebagai Pejabat Politik
Ketentuan mengenai kepala daerah terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
15
(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa kepala daerah adalah pemimpin atau kepala pemerintahan di daerah, baik gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi, bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten maupun walikota sebagai kepala pemerintahan kota.
Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Mengajukan rancangan Perda; c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
16
Penjelasan Pasal 11 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah : a. b. c. d. e. f. g.
Presiden dan Wakil Presiden; Anggota Badan Permusyawaratan/Perwaki Ian Rakyat; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; Anggota Dewan Pertimbangan Agung; Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; h. Gubemur Kepala Daerah; i. Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah; j. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. Pegawai Negeri tersebut secara administratif tetap berada pada
Departemen/Lembaga yang
bersangkutan dan ia dapat naik pangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi. Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara, maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pejabat Negara terdiri atas: a. b. c. d.
Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dn Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
17
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan k. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyatakan bahwa Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.
Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN)Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. b. c. d. e.
f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Presiden dan Wakil Presiden Ketua, wakil ketua, dan anggota Majeli Permusyawaratan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas maka dapat dinyatakan bahwa kepala daerah merupakan pejabat negara atau pejabat politik yang menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah
18
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.5
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 5
Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bidang ketenagakerjaan Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Affan Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 83.
19
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah meliputi: a) Asas Desentralisasi Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraaan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri6 b) Asas Dekonsentrasi Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju menjauhi titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang selanjutnya urusan yang diberikan akan menjadi urusan rumah tangga daerah, jadi bukan pada perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi (Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). 7 c) Asas Tugas Perbantuan
6
Rumajar Jefferson, Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka, Manado, 2006, hlm. 13. 7 Ibid, hlm. 14.
20
Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Asas tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 8
C. Ketentuan, Syarat dan Prosedur Cuti di Luar Tanggungan Negara
1. Ketentuan Cuti di Luar Tanggungan Negara
Beberapa pasal dalam UUASN terkait PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah:
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: (1) PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8
Ibid, hlm. 15.
21
Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Bagian Keempat Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999: (1) Pejabat Negara terdiri dari atas: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besa Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; i. Gubernur dan Wakil Gubernur; j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan k. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang- undang (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.
22
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara: (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada formasi apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk itu. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara berhak atas kenaikan gaji berkala menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 menyatakan: (1) Cuti di luar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (2) Jabatan yang menjadi lowong karena,pemberian cuti di luar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
2. Syarat dan Prosedur Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Syarat Cuti di Luar Tanggungan Negara diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. (2) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama3 (tiga) tahun. (3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Setiap PNS yang mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya Surat Pengantar Kepala Dinas, Surat Permohonan Cuti yang bersangkutan karena alasan mendesak/penting, Foto copy Kartu Pegawai, Foto copy SK Pertama (CPNS), Foto copy SK Pangkat Terakhir, Foto copy Surat Nikah. Surat Tugas, Foto copy Kartu Keluarga dan Foto copy DP3 terakhir.
23
Cuti Diluar Tanggungan Negara dilaksanakan dengan prosedur yaitu memenuhi semua berkas persyaratan yang ditentukan, membawa surat pengantar dari instansi yang bersangkitan untuk diajukan kepada Bida Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka pejabat yang berwenang mengadakan pertimbangan dan setelah disetujui maka diterbitkan Surat Cuti kepada PNS yang bersangkutan.
Secara terperinci prosedur Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai berikut: a. Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya. b. Cuti diluar tanggungan Negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang barsangkutan yang didasarkan untuk kepentingan dinas. c. Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal 2 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. d. Untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk : (1) Instansi yang bersangkutan. (2) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara / Kepala Kas daerah yang bersangkutan.
24
(3) Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (4) Deputi Pembinaan Badan Administrasi Kepegawaian Negara e. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi. f. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil. g. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ia ingin memperpanjangnya, maka ia harus mengajukan permintaan perjanjian cuti diluar tanggungan Negara, disertai dengan alasan-alasannya. h. Permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara harus sudah diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti diluar tanggungan Negara itu berakhir. i. Permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan dan dapat pula ditolak, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggungan Negara. j. Perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggunganNegara, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. k. Untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara yang dimaksud diatas, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti
25
mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. l. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya. m. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara berkewajiban : (1) Menempatkan dan mempekerjakannya kembali apabila ada lowongan. (2) Apabila
tidak
ada
lowongan,
maka
pimpinan
instansi
induk
melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain. n. Apabila penempatan yang dimaksud diatas tidak mungkin, maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberitahukan kepada instansi induk. Atas dasar pem beritahuan ini, maka pimpinan instansi induk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatannya karena kelebihan dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. o. Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. p. Penempatan kembali yang dimaksud diatas barulah dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Untuk
26
mendapatkan persetujuan tersebut, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. q. Khusus bagi cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditolak. (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan perkataan lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain. (3) Cuti tersebut tidak memerlukan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (4) Lamanya cuti tersebut adalah sama dengan lamanya cuti bersalin. r. Selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil. 9
9
www.bkn.go.id.cuti diluar tanggungan negara.Diakses Senin 10 Februari 2014
