BAB II TINJAUAN PUSTAKA Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Hakikat dan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu bahwa faktor K3 berpengaruh langsung terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri,sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaiaan produktifitasnya. Karena pada dasarnya tujuan K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin. Prinsip mencegah kecelakaan sebenarnya sangat sederhana yaitu dengan menghilangkan faktor penyebab kecelakaan yang disebut tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman (Ramli, 2009). 2.2. Konsep Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dalam PP 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen

9 Universitas Sumatera Utara

10

perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Menurut OHSAS 18001, Sistem Manajemen merupakan suatu set elemen yang saling terkait untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Elemen tersebut adalah proses manajemen dan eleman-elemen implementasinya, mencakup tanggung jawab, wewenang, hubungan antar fungsi, aktifitas, proses, praktis, prosedur, dan sumber daya (Ramli, 2009). Proses Sistem Manajemen K3 menggunakan pendekatan PDCA (plan-docheck-action), yaitu mulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan. Dengan demikian Sistem Manajemen akan berjalan terus menerus selama aktivitas organisasi berlangsung.

Gambar 2.1. siklus manajemen

Universitas Sumatera Utara

11

Manfaat/keuntungan dari penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah : 1. Meningkatnya produktivitas kerja karena dapat ditekannya angka kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. 2. Dengan ditekannya angka kecelakaan di tempat kerja, maka karyawanpun akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 3. Dengan perasaan aman dan nyaman pada karyawan maka hubungan antara perusahaan dan karyawanpun akan berlangsung harmonis. 4. Meningkatkan image perusahaan di pangsa pasar karena tidak jarang banyak perusahaan rekanan kita yang mensyaratkan bahwa perusahaan kita harus menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). 2.2.1. Tujuan SMK3 Sesuai dengan PP 50 Tahun 2012, pasal 2, tujuan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.


12

Tujuan berbagai Sistem Manajemen K3 dapat digolongkan sebagai berikut (Ramli, 2009): 1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi Sistem Manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerepan K3 dalam organisasi. Dengan membandingkan pencapaian K3 organisasi dengan prasyarat tersebut, organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian K3. Pengukuran ini dilakukan melalui audit manajemen K3. 2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi Beberapa bentuk Sistem Manajemen K3 yang digunakan sebagai acuan misalnya ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil and Gas Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines, ISRS dari DNV, dan lainnya. 3. Sebagai dasar penghargaan (awards) Sistem Manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3, penghargaan K3 diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen lainnya seperti Swords of Honour dari British Safety Council, Five Star Safety Rating System dari DNV atau National Safety Council Award dan SMK3 dari Depnakertrans RI. Karena bersifat penghargaan maka penilaian hanya berlaku untuk periode tertentu. 4. Sebagai sertifikasi Sistem Manajemen K3 dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan Manajemen K3 dalam organisasi. Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi.


13

2.3

Penerapan SMK3 Pertimbangan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3) tercantum dalam PP 50 Tahun 2012 yaitu : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Agar penerapan SMK3 dapat mencapai keberhasilan maka perlu perencanaan program yang efektif dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Menurut Rudiyanto (2002), untuk melaksanakan SMK3 di tempat kerja terdapat ketentuan ketentuan yang wajib dilakukan yaitu : 1. Menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menjamin komitmen terhadap SMK3. 2. Merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan SMK3. 3. Menetapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3. 4. Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. 5. Meninjau

secara

teratur

dan

meningkatkan

pelaksanaan

SMK3

secara

berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Setiap jenis Sistem Manajemen K3 mempunyai elemen atau persyaratan tertentu yang harus dikelola di bangun dalam organisasi. Sistem Manajemen K3 tersebut


14

harus dipraktekkan dalam semua bidang/divisi dalam organisasi. Sistem Manajemen K3 harus dijaga dalam operasinya untuk menjamin bahwa sistem itu punya peranan dan fungsi dalam manajemen perusahaan (Suardi, 2005). Kunci keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah (Ramli, 2009): 1. SMK3 harus komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh langkah pengendalian yang dilakukan. 2. SMK3 harus dijalankan dengan konsisten dalam operasi satu satunya cara untuk pengendalian resiko dalam organisasi. Semua program K3 atau kebijakan K3 yang diambil harus mengacu pada SMK3 yang ada. 3. SMK3 harus konsisten dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sudah dilakukan. 4. SMK3 harus mengandung elemen-elemen implementasi yang berlandaskan siklus proses manajemen (PDCA). 5. Semua unsur atau individu yang terlibat dalam operasi harus memahami konsep dan implementasi SMK3. 6. Adanya dukungan dan komitmen manajemen puncak dan seluruh elemen dalam organisasi untuk mencapai kinerja K3 terbaik. 7. SMK3 harus terintegrasi dalam Sistem Manajemen lainnya yang ada dalam organisasi.


15

Dalam pembuktian penerapan SMK3 perusahaan dapat melakukan Audit melalui badan Audit yang ditunjuk Menteri (Pasal 16 ayat 3 PP 50 Tahun 2012). Melalui Audit SMK3 meliputi : 1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. 2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. 3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. 4. Pengendalian dokumen. 5. Pembelian dan pengendalian produk. 6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3. 7. Standar pemantauan. 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan. 9. Pengelolaan material dan perpindahannya. 10. Pengumpulan dan penggunaan data. 11. Pemeriksaan SMK3. 12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan. 2.3.1. Faktor Penghambat dan Keberhasilan SMK3 Menurut PT Sucofindo (Persero) dalam Seminar Nasional di Medan Tahun 2005 yang dikutip oleh Azmi (2008) faktor-faktor penghambat keberhasilan penerapan SMK3 antara lain : 1. Belum adanya persyaratan dari konsumen mengenai pembuktian penerapan SMK3. 2. Dampak krisis ekonomi.


16

3. Tidak terdapatnya konsekuensi bagi perusahaan yang menunda dan menolak pelaksanaan untuk Audit SMK3. 4. Kekurangsiapan

perusahaan

dikarenakan

ketidaktahuan

perusahaan

untuk

menerapkan SMK3. 5. Biaya Audit yang dianggap memberatkan perusahaan. 6. Frame koordinasi pelaksanan Audit dengan Departemen Teknis lain belum terwujud. Faktor-faktor keberhasilan penerapan SMK3 antara lain: 1. Telah diterapkannya beberapa sistem manajemen yang mendukung penerapan SMK3. 2. Tingginya komitmen K3 dari manajemen puncak atau perusahaan induknya. 3. Melakukan studi banding. 4. Adanya tenaga ahli dibidang K3. 5. Adanya departemen atau bagian yang khusu mengenai K3. 6. Telah diperolehnya penghargaan di bidang K3 dari Instansi asing. 7. Telah dimilikinya Safety Committe yang berperan aktif dalam pelaksanaan K3. 8. Terdapatnya tuntutan dari pihak konsumen kepada perusahaan untuk menerapkan SMK3. 9. Terpacunya suatu perusahaan dalam sektornya karena perusahaan lain telah menerapkan SMK3. 10. Adanya upaya pembinaan mengenai SMK3 baik dari asosiasi profesi ataupun dari pembinaan kawasan perusahaan


17

2.3.2. Dasar Hukum Penerapan SMK3 1. PP 50 Tahun 2012 Pasal 5: Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaan nya, kewajiban

sebagaimana

dimaksud

berlaku

bagi

perusahaan

adalah

mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi 2. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 87: Mewajibkan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan dan Pasal 190 tentang pemberian sanksi administratif. 3. Undang-undang RI No 1. Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2.3.3 Pedoman Penerapan SMK3 Pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut PP 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan: 1. Penetapan kebijakan K3; 2. Perencanaan K3; 3. Pelaksanaan rencana K3; 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.


18

1. Penetapan kebijakan K3 1.1 Penyusunan kebijakan K3 a. tinjauan awal kondisi K3; dan b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh. 1.2. Penetapan kebijakan K3 a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan; b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani; c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3; d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan; e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik; f. bersifat dinamik; dan g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 1.3. Untuk melaksanakan ketentuan penetapan kebijakan k3, pengusaha dan/atau pengurus :


19

a. menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan; b. menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3; c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3; d. membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi; e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. 1.4. Ketentuan tersebut pada penetapan kebijakan k3 diadakan peninjauan ulang secara teratur. 1.5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. 1.6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. 2. Perencanaan K3 2.1. Pengusaha menyusun rencana K3 Penyusunan rencana Keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan: a. Hasil penelaahan awal


20

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana. c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus: 1) ditetapkan,

dipelihara,

diinventarisasi

dan

diidentifikasi

oleh

perusahaan; dan 2) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh. d. Sumber daya yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana. 2.2. Rencana K3 yang disusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan kerja yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat: a. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi: a. dapat diukur;


21

b. satuan/indikator pengukuran; dan c. sasaran pencapaian. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan: 1) wakil pekerja/buruh; 2) ahli K3; 3) P2K3; dan 4) pihak-pihak lain yang terkait. b. Skala Prioritas Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan. c. Upaya Pengendalian Bahaya Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. d. Penetapan Sumber Daya Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan. e. Jangka Waktu Pelaksanaan


22

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan. f. Indikator Pencapaian Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3. g. Sistem Pertanggung Jawaban Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus: 1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung; 2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan


23

3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. 3. Pelaksanaan Rencana K3 Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan: 1. menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan 2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. 3.1 Penyediaan Sumber Daya Manusia a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi: 1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui: a) sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. 2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan; 3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;


24

4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli; dan 5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif. b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden. c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara: 1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;


25

2) menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputi: a. pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan; b. pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3; 3) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; 4) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Pelatihan

dan

kompetensi

Kerja,

dilakukan

dengan

melakukan

pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan: 1) menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;


26

2) memeriksa uraian tugas dan jabatan; 3) menganalisis tugas kerja; 4) menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan 5) meninjau ulang laporan insiden. Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja. 3.2 Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi: a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.


27

b. Anggaran Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk: 1. keberlangsungan organisasi K3; 2. pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan 3. pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri. c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian 1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten. 2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk: a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan; b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan c) menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.


28

Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi: a) persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3; b) izin kerja; c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi; d) kegiatan pelatihan K3; e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; f) pemantauan data; g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut; h) identifikasi produk termasuk komposisinya; i) informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan j) audit dan peninjauan ulang SMK3. 3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas: a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani: (1) pelaporan terjadinya insiden;


29

(2) pelaporan ketidaksesuaian; (3) pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya. b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani: (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan (2) pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah. 4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk: a) menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3; b) menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3; c) mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur; d) memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan; dan e) menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan. Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa: a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan; b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;


30

c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang; d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu; e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan; dan f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami. d. Instruksi kerja Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi: 1. Tindakan Pengendalian Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan: a. standar bagi tempat kerja; b. perancangan pabrik dan bahan; dan c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.


31

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui: a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan: 1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan 2) jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui: 1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) insentif, penghargaan dan motivasi diri; 4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan 5) penegakan hukum. 2. Perancangan dan Rekayasa Tahap perancangan dan rekayasa meliputi : a. pengembangan; b. verifikasi;


32

c. tinjauan ulang; d. validasi; dan e. penyesuaian. Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur: a. identifikasi potensi bahaya; b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3. 3. Prosedur dan Instruksi Kerja Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. 4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.


33

5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus: a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja; b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 6. Produk Akhir Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam

pengemasan,

penyimpanan,

pendistribusian,

dan

penggunaan

serta

pemusnahannya. 7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana Industri Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi: a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan b. proses perawatan lanjutan.


34

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. 8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. 4. Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi: 4.1 Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi: a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup; b. catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;


35

c. peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3; d. tindakan

perbaikan

harus

dilakukan

segera

pada

saat

ditemukan

ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran; e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. 4.2 Audit Internal SMK3 Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.


36

Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus: 1) melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan 2) tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi: 1) evaluasi terhadap kebijakan K3; 2) tujuan, sasaran dan kinerja K3; 3) hasil temuan audit SMK3; dan 4) evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan: 1) perubahan peraturan perundang-undangan;


37

2) tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; 3) perubahan produk dan kegiatan perusahaan; 4) perubahan struktur organisasi perusahaan; 5) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi; 6) hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja; 7) adanya pelaporan; dan/atau 8) adanya saran dari pekerja/buruh. 2.3.4 Pedoman Penilaiaan Penerapan SMK3 A. Kriteria Audit SMK3 1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen 1.1 Kebijakan K3 1.1.1

Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3

1.1.2

Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.


38

1.1.3

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat.

1.1.4

Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.

1.1.5

Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkalauntuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan

1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak 1.2.1

Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan dibidang K3 telah ditetapkan,diinformasikan dan didokumentasikan.

1.2.2

Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundangundangan.

1.2.3

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.

1.2.4

Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.


39

1.2.5

Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.

1.2.6

Perusahaan mendapatkan saran saran dari para ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan.

1.2.7

Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.3 Tinjauan dan Evaluasi 1.3.1

Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauaan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.

1.3.2

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.

1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja 1.4.1

Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.

1.4.2

Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan – perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.


40

1.4.3

Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.4.4

Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.

1.4.5

Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.4.6

P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.

1.4.7

Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.

1.4.8

P2K3

mengadakan

pertemuan

secara

teratur

dan

hasilnya

disebarluaskan ditempat kerja. 1.4.9

P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 1.4.11 Susunan

kelompok-kelompok

kerja

yang

telah

terbentuk

didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.


41

2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 2.1 Rencana strategi K3 2.1.1

Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaiaan, dan pengendalian risiko K3.

2.1.2

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.

2.1.3

Rencana strategi K3 sekurang kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.

2.1.4

Rencana

strategi

K3

yang

telah

ditetapkan

digunakan

untuk

mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya. 2.1.5

Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.

2.1.6

Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan.

2.2 Manual SMK3


42

2.2.1

Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

2.2.2

Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.

2.2.3

Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.

2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3 2.3.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.

2.3.2

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

2.3.3

Persyaratan

pada

peraturan

perundang-undangan,

standar,

pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. 2.3.4

Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.


43

2.4 Informasi K3 2.4.1

Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak 3.1 Pengendalian Perancangan 3.1.1

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.

3.1.2

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.

3.1.3

Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.

3.1.4

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.


44

3.2 Peninjauan Kontrak 3.2.1

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3

Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.

3.2.4

Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.

4.Pengendalian Dokumen 4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen 4.1.1

Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

4.1.2

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.

4.1.3

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.

4.1.4

Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.


45

4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen 4.2.1

Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.

4.2.2

Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.

4.2.3

Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

5. Pembelian dan Pengendalian Produk 5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa 5.1.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

5.1.2

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.

5.1.3

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.


46

5.1.4

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.

5.1.5

Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.

5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli 5.2.1

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan 5.3.1

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.

5.4 Kemampuan Telusur Produk 5.4.1

Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.

5.4.2

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah

terjual,

jika

terdapat

potensi

masalah

K3

di

dalam

penggunaannya.


47

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 6.1 Sistem Kerja 6.1.1

Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.

6.1.2

Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

6.1.3

Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.

6.1.4

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.

6.1.5

Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.

6.1.6

Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.

6.1.7

Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.8

Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.


48

6.2 Pengawasan 6.2.1

Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.2.2

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.

6.2.3

Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

6.2.4

Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.

6.2.5

Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.

6.3 Seleksi dan Penempatan Personil 6.3.1

Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.

6.3.2

Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.

6.4 Area Terbatas 6.4.1

Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.


49

6.4.2

Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.

6.4.3

Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.4.4

Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi 6.5.1

Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

6.5.2

Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3

Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.

6.5.4

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.

6.5.5

Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.


50

6.5.6

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

6.5.7

Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.

6.5.8

Apabila

diperlukan

dilakukan

penerapan

sistem

penguncian

pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. 6.5.9

Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.

6.5.10

Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

6.6 Pelayanan 6.6.1

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6.6.2

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka


51

perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan. 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat 6.7.1

Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah

diidentifikasi

dan

prosedur

keadaan

darurat

telah

didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. 6.7.2

Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

6.7.3

Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

6.7.4

Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.

6.7.5

Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

6.7.6

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.


52

6.7.7

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 6.8.1

Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.

6.8.2

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat 6.9.1

Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

7. Standar Pemantauan 7.1 Pemeriksaan Bahaya 7.1.1

Pemeriksaan/inspeksi

terhadap

tempat

kerja

dan

cara

kerja

dilaksanakan secara teratur. 7.1.2

Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.


53

7.1.3

Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.

7.1.4

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.

7.1.5

Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.

7.1.6

Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan

tindakan

perbaikan

dari

hasil

laporan

pemeriksaan/inspeksi. 7.1.7

Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja 7.2.1

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.

7.2.2

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.

7.2.3

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.


54

7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian 7.3.1

Terdapat

prosedur

yang

terdokumentasi

mengenai

identifikasi,

kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3. 7.3.2

Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.

7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja 7.4.1

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.4.2

Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

7.4.3

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

7.4.4

Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

7.4.5

Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


55

8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 8.1 Pelaporan Bahaya 8.1.1

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.

8.2 Pelaporan Kecelakaan 8.2.1

Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan 8.3.1

Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

8.3.2

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang

8.3.3

Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan

8.3.4

Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.

8.3.5

Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.


56

8.3.6

Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.

8.4 Penanganan Masalah 8.4.1

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

9. Pengelolaan Material dan Perpindahannya 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis 9.1.1

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

9.1.2

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

9.1.3

Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.

9.1.4

Terdapat

prosedur

untuk

penanganan

bahan

meliputi

metode

pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran. 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan 9.2.1

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


57

9.2.2

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.

9.2.3

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) 9.3.1

Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

9.3.2

Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.

9.3.3

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.

9.3.4

Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.

9.3.5

Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

10. Pengumpulan Dan Penggunaan Data 10.1 Catatan K3


58

10.1.1

Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur

pelaksanaan

identifikasi,

pengumpulan,

pengarsipan,

pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3. 10.1.2

Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat

10.1.3

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.

10.1.4

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.

10.2 Data dan Laporan K3 10.2.1

Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

10.2.2

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.

11. Pemeriksaan SMK3 11.1 Audit Internal SMK3 11.1.1

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

11.1.2

Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.


59

11.1.3

Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 12.1 Strategi Pelatihan 12.1.1

Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.

12.1.2

Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.

12.1.3

Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.

12.1.4

Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

12.1.5

Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.

12.1.6

Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

12.1.7

Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia 12.2.1

Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.


60

12.2.2

Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja 12.3.1

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

12.3.2

Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.

12.3.3

Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor 12.4.1

Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.

12.5 Pelatihan Keahlian Khusus 12.5.1

Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan

lisensi

atau

kualifikasi

sesuai

dengan

peraturan

perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.


61

2.4 Variabel Yang Diamati Variabel penelitian yang diamati yaitu kebijakan di bidang K3, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi,

serta tinjauan ulang dan peningkatan oleh

pihak manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Madjin Crumb Rubber Factory Indrapura Kabupaten Batu Bara. 2.5. Kerangka Konsep

5 1. 2. 3. 4. 5.

Prinsip penerapan SMK3 Penetapan Kebijakan K3 Perencanaan K3 Pelaksanaan Rencana K3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Penilaian Audit SMK3

Tingkat Pencapaian Penerapan SMK3


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk

Recommend Documents