BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Keluarga Berencana Pengertian Keluarga Berencana dalam arti sempit adalah upaya pengaturan
kelahiran dalam rangka mewujudkan hak-hak pasangan usia subur untuk menentukan kapan akan melahirkan, berapa jumlah anak ideal, jarak anak yang dilahirkan, kapan berhenti untuk tidak punya anak lagi (BkkbN, 2008). Menurut UU RI tahun 1992, pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinaan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BkkbN, 2005). Menurut International Conference on Population and Development (ICPD) ke X di Kairo, KB adalah penginteraksian faktor kependudukan dalam pembangunan melalui program KB, dimaksudkan untuk kualitas penduduk, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, memperbaiki kesejahteraan dan pemberdayaan lansia dan memperbaiki pendidikan serta informasi (BkkbN, 2005). 2.2
Program KB Program Keluarga Berencana adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi. Adapun Program
Keluarga Berencana ini
bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang sejahtera, sehat, maju,
Universitas Sumatera Utara
mandiri mempunyai anak yang ideal, mempunyai wawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BkkbN, 2008). 2.3
Riwayat Program Keluarga Berencana Pada tahun 1953, sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari berbagai
golongan, khususnya dari kalangan kesehatan, memulai prakarsa kegiatan keluarga berencana. Kegiatan kelompok ini di berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto turut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia, dan sejak itulah Program Keluarga Berencana di Indonesia mulai memasuki tahap yang lebih maju. Untuk mengelola Progran KB, pada tahun 1968 di bentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Kemudian pada tahun 1970 LKBN diganti dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu suatu badan pemerintah non departemen yang bertugas mengkoordinasikan segala
kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Program
Keluarga Berencana secara Nasional (BkkbN, 2005). Mula-mula program ditujukan di enam provinsi di Jawa dan Bali, yang merupakan daerah yang terdapat di Indonesia. Di tahun 1974, 10 provinsi lainnya masuk dalam lingkungan program Nasional. Tahun 1974 seluruh Indonesia sudah dapat dicakup dalam program Keluarga Berencana Nasional. 2.4
Manfaat KB Adapun manfaat KB secara khusus untuk menurunkan angka kematian ibu,
dapat meningkatkan upaya kesehatan promotif dalam kesehatan maternal dan
Universitas Sumatera Utara
pengendalian fertilitas pada tingkat keluarga dan lingkungannya. Sedangkan tujuan secara umum: 1. Untuk Ibu a. Perbaikan kesehatan b. Peningkatan kesehatan c. Waktu cukup untuk mengasuh anak d. Waktu cukup untuk istirahat e. Menikmati waktu luang f. Dapat melakukan kegiatan lain 2. Untuk Ayah a. Membuat beban keluarga menjadi lebih ringan (beban pikiran, tanggung jawab, biaya). b. Membuat hubungan suami istri selalu terpenuhi c. Dapat memperhatikan dan mendidik anak menjadi lebih baik 3. Untuk Anak a. Dapat tumbuh wajar dan sehat b. Memperoleh perhatian c. Perencanaan pendidikan yang lebih baik 4. Untuk Keluarga a. Dapat memperkecil biaya santunan untuk melahirkan b. Bisa menabung c. Banyak waktu luang d. Bekerja lebih baik, karena tidak banyak masalah
Universitas Sumatera Utara
e. Pendapatan bisa diatur untuk mencakupi kebutuhan rumah tangga f. Keluarga lebih sehat, sejahtera dan bahagia (BkkbN, 2008). 2.5
Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) PLKB adalah bidan yang bekerja dan diberi pelatihan khusus oleh Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) bukan hanya membantu dalam kelahiran bayi saja tetapi juga berfungsi untuk menurunkan tingkat kelahiran bayi, dengan bantuan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BkkbN. Dan ada juga yang tamatan SMA/ Sederajat sebagai PLKB. Adapun tugas-tugas dari PLKB (BkkbN, 2000) adalah: 1.
Pendekatan tokoh formal dan informal (Lintas Sektoral) Yaitu suatu kegiatan bidan petugas KB dalam menumbuhkan hubungan kerja sama dengan para tokoh formal yaitu : Lurah, Ka. KUA serta para tokoh informal yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang bertujuan untuk mendapat dukungan politis sekaligus memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi tokoh tersebut agar bisa memberikan dukungan demi pelaksanaan operasional gerakan KB Nasional ditingkat desa/Kelurahan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakti bersama.
2.
Pembentukan dan penegasan kesepakatan Yaitu proses yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politisi dan teknis penggarapan GKBN (Gerakan Keluarga Berencana Nasional) sekaligus memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan perannya masing-masing.
Universitas Sumatera Utara
3.
Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan Menggerakkan TOGA (Tokoh Agama) dan TOMA (Tokoh Masyarakat) Yakni : melakukan konseling, informasi dan edukasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjelaskan tentang pengertian KB serta kegunaan alat KB langsung kepada masyarakat pada saat kegiatan peribadatan seperti di Mesjid dan Gereja.
4.
Penyiapan Kader dan Penumbuhan Institusi Masyarakat Pedesaan Yaitu pembentukan kader-kader atau pembantu bidan petugas KB di lapangan yang disebut dengan PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dimana badan petugas KB memberikan KIE dan konseling kepada Kader yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat. Dimana konseling adalah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan Keluarga Berencana. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya, disamping itu dapat membuat klien merasa lebih puas. Konseling dilakukan pada : a. Konseling KB di lapangan Dilaksanakan oleh para petugas KB di Lapangan yaitu Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB), penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), pembantu mendapatkan pelatihan konseling yang standar. Tugas utama dipusatkan
Universitas Sumatera Utara
pada informasi KB, baik dalam kelompok kecil maupun secara perseorangan. Adapun informasi yang diberikan mencakup : 1. Pengertian manfaat program keluarga berencana 2. Proses terjadinya kehamilan/reproduksi sehat 3. Informasi yang benar tentang alat kontrasepsi (cara kerja, manfaat, kemungkinan, efek samping, komplikasi, kegagalan, kontra indikasi, tempat kontrasepsi biasa diperoleh, rujukan, serta biaya) (Saifudin, 2006) b. Konseling KB di Klinik Dilaksanakan oleh petugas medis dan paramedik terlatih di klinik yaitu bidan, perawat serta bidan petugas KB. Pelayanan konseling yang dilakukan di klinik diupayakan di berikan secara perseorangan di ruangan khusus. Pelayanan konseling di klinik dilakukan untuk melengkapi dan sebagai pemantapan hasil konseling di lapangan yang mencakup : 1. Memberikan informasi KB yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan klien. 2. Memastikan bahwa kontrasepsi pilihan klien telah sesuai dengan kondisi kesehatannya. 3. Membantu memilih kontrasepsi lain seandainya yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya. 4. Menunjuk klien seandainya kontrasepsi yang dipilih tidak tersedia di klinik atau jika klien membutuhkan bantuan medis dari ahli seandainya dalam pemeriksaan ditemui masalah kesehatan lain.
Universitas Sumatera Utara
5. Memberikan konseling pada kunjungan ulang untuk memastikan bahwa klien tidak mengalami keluhan dalam penggunaan kontrasepsi pilihannya. 6.
Mengkoordinir Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh bidan petugas KB dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
7.
Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Yaitu kegiatan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan program baik masukan, proses maupun hasil kegiatan yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk laporan yang menggunakan formulir baku yang sudah ada.
2.6
Pengertian Bidan Kebidanan (midwife) adalah ilmu pengetahuan yang berbentuk dari sintesa
berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu manejemen agar dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa prakonsepsi, masa hamil, nifas, bayi baru lahir. Pelayanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendiddikan kesehatan terhadap individu dan masyarakat. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti pendidikan kebidanan diakui oleh pemerintah dan telah menyelesaikan pendidikan tersebut dan lulus ujian yang ditentukan serta memperoleh ijazah yang terdaftar sebagai syarat utama untuk melakukan praktek sesuai profesinya (Suparman, 2005).
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan menurut Depkes RI (2003) bidan adalah seorang wanita yang sudah dilatih dalam pengetahuan khusus dalam bantuan kepada wanita agar tetap sehat selama hamil dan menolongnya pada waktu melahirkan, ahli dalam memberikan asuhan, penyuluhan, konseling dan dukungan secara individu kepada wanita dan bayinya dalam siklus kehamilan dan persalinan. 2.7
Kerangka Analisis Berdasarkan uraian di atas dapat disusun kerangka analisis sebagai berikut:
Kinerja PLKB:
1. Pendekatan tokoh formal dan informal 2. Pembentukan dan Penegasan Kesepakatan 3. Melakukan KIE dan menggerakan TOGA dan TOMA 4. Penyiapan kader dan penumbuhan IMP(Institusi Masyarakat Perdesaan) 5. Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan
Akseptor KB aktif
Gambar 1. Kerangka Analisis Peran PLKB dalam Meningkatkan Akseptor KB Aktif di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2012
Universitas Sumatera Utara
