BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu: a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila: 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksiekspektasi mereka di masa lalu.
9
2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan bergunadalam pengambilan keputusan. 4.
Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1. Penyajian Jujur Informasi, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
10
2. Dapat Diverifikasi (verifiability), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara
eksternal
dapat
dilakukan
bila
entitas
yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
akuntansi
yang
sekarang
diterapkan,
perubahan
tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
11
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP),
dilengkapi
dengan
Pengantar Standar Akuntansi
Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut: •
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
•
Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
•
Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual
12
•
Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai
dengan
amanat
Undang-Undang
Keuangan
Negara
tersebut,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
13
dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun
entitas
pelaporan
untuk
sementara
masih
diperkenankan
menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang
14
dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan permerintah. Laporan keuangan
yang
tidak
dibuat
berdasarkan
SAP
hasilnya
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
2.1.3 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian
Intern
didefinisikan
merupakan
suatu
cara
untuk
mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Di lihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
15
1. Pengendalian intern akuntansi. Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntan si. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 2. Pengendalian administratif. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
merupakan
suatu
langkah
nyata
pemerintah
dalam
memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah SistemPengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern
16
SPIP berfungsi sebagai pengawas dan pemantau dalam pencatatan laporan keuangan pemerintah dan diterapkan untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dibuat telah bebas dari cacat hukum.
2.1.4 Laporan Keuangan 2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukan semua aktifitas operasi atau transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan keuangandalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam Pemerintah Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan.
17
Dalam Brigham dan Huoston (2010:84) “laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menganalisa kekuatan dan seberapa besar kondisi finansial perusahaan yang berguna untuk mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang, dan memproyeksikan hasil yang akan datang”. Pada umumnya pengertian Akuntansi antara Pemerintahan dan Pihak Swasta adalah sama, yaitu sama-sama melakukan kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi ekonomi yang terjadi. Namun, yang membedakannya adalah harus diperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dan darimana sumber dana tersebut apakah dari perseorangan atau entitas pelaporan lain atau organisasi lain. Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem
Informasi
Pengidentifikasian,
pencatatan,
pengklasifikasian,
mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan.
18
2.1.4.2 Manfaat Laporan Keuangan Di dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8 dinyatakan beberapa manfaat laporan keuangaan untuk beberapa pihak yaitu: a. Membantu investor, kreditor, dan pengguna lain yang potensial dalam membuat keputusan lain yang sejenis secara rasional. b. Membantu investor, kreditor, dan pengguna lain yang potensial dan memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian dividen ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan. c. Berisi tentang sumber daya perusahaan d. Berisi tentang prestasi perusahaan selama satu periode investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa lalu untuk menaksir prospek perusahaan.
2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Dalam Kasmir (2010) ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: a.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
b.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
c.
Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
19
d.
Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
e.
Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
f.
Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
g.
Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
h.
Informasi keuangan lainnya
2.1.5 Basis Akuntansi Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Menurut KSAP PP No. 24 Tahun 2005, bahwa : Basis akuntansi ada 2 (dua), yaitu: a. Basis Kas Basis Kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. b. Basis Akrual
20
Akrual Teknik Basis Akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah : Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya ransaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Manfaat basis akrual antara lain: a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
21
2.1.6 Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Catatan Atas Laporan Keuangan
2.1.6.1Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Nurlan Darise menyatakan bahwa Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. a. Pendapatan-LRA
22
Pendapatan-LRA
adalah
penerimaan
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja Belanja
adalah
semua
pengeluaran
oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama
dimaksudkan
untuk
menutup
defisit
atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara
23
lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2.1.6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa : “Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
2.1.6.3 Neraca Menurut Jumingan, Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. (Indra Bastian). Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban (utang), dan
24
ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. Neraca mencantumkan pos-pos berikut: 1. Aset. Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.
Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut: a.
Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal
b.
Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan
c.
Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar
2. Kewajiban.
25
Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek (utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun) dan Kewajiban Jangka Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun/12 bulan setelah tanggal pelaporan) Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
3. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a.
Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
26
b.
Ekuitas Dana Investasi, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
c.
Ekuitas Dana Cadangan, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.
2.1.6.4 Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan Laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
27
operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
2.1.6.5 Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.(Nurlan Darise, 2008). Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara UmumNegara/Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
2.1.6.6 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28
2.1.6.7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Menurut Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.1.7 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: a. Basis akuntansi
29
b. Prinsip nilai historis c. Prinsip realisasi d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal e. Prinsip periodisitas f. Prinsip konsistensi g. Prinsip pengungkapan lengkap h. Prinsip penyajian wajar.
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan Laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah
30
atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nilai Historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Realisasi Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost
31
againstrevenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
Apabila
substansi
transaksi
atau
peristiwa
lain
tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
32
Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
2.2. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu dan hasil ujiannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Variabel
Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian Penelitian
Cox, Clifford The Perceived Quality Kualitas Sistem Sistem T; Wichmann, of Internal Control Pengendalian pengendalian
33
Henry Jr. (1993)
Systems and Reports Intern dan For State and Local Pelaporan untuk Government Pemerintahan Daerah
Accounting Change Institutional Harun, Harun and and Kamase, Capacity: The Case of Haryono P a (2012) ProvincialGovernment in Indonesia
Hukum Pemerintahan di Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003), Regulasi Tentang Sistem Pelaporan Keuangan sesuai SAP Tahun 2005
Penerapan SAP di Inspektorat Purwaniata Pengaruh Penerapan Jenderal, Nugraheni Standar Akuntansi Pengetahuan dan Imam Pemerintahan Pengelola Subaweh Terhadap Kualitas UAPPA EI dan (2008) Laporan Keuangan UAAPB, Kualitas Laporan Keuangan
Fadhillah Husna (2008)
Pengaruh Kualitas SDM dan SPIP terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
intern pemerintah masih belum maksimal. Pemerintah harus lebih memperhatikan masalah sistem pengendalian intern untuk meminimalisir resiko dan kehilangan pada satuan kerja pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan. Penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAAPB serta ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan berada di tingkat sedang. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara SPIP dengan Nilai pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan pada SDM tidak 34
Wayan Kusuma Wiraputra (2013)
Anggraeni Madjham (2013)
memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Pemahaman SAP Pengaruh Pemahaman dan Standar Akuntansi Standar Akuntansi latar belakang pendidikan secara Pemerintahan Dan Pemerintahan, Latar Belakang Latar Belakang simultan berpengaruh Pendidikan Terhadap Pendidikan, Penyusunan Dan Pelaporan terhadap Penyajian Laporan Keuangan penyusunan laporan keuangan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah pemerintah daerah. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan Pengaruh Sistem Sistem keuangan Pengendalian Intern Pengendalian pemerintah Terhadap Kualitas Intern, Pelaporan kabupaten Laporan Keuangan Gorontalo Utara Keuangan Pemerintah Kabupaten pada Dinas Gorontalo Utara Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.3. Keterkaitan Antar Variabel dengan Hipotesis 2.3.1
Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan
35
Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. H1 = Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.3.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa: “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. H2 = Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H3 = Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
36
2.4 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang diajukan untuk penelitian ini adalah seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini :
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
2.5 Hipotesis Penelitian Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hipotesis Asosiatif, yaitu pernyataan tentang gabungan antar dua variable atau lebih. Sifat hubungan antar variable tidak ditinjau dari sudut sebab-akibat (kausal), tetapi hanya
37
mempertanyakan ada tidaknya hubungan yang terjadi antara variable-variabel tersebut. Dua variable dikatakan mempunyai hubungan jika satu variable berubah maka variable lain juga berubah. Perubahan pada variable-variabel tersebut boleh disebabkan faktor-faktor lain yang berada di luar variable-variabel itu. (Sinulingga, 2011).
Hipotesis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : H1 = Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H2 = Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H3 = Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
38
