BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Profil Singkat Perusahaan Kami melakukan suatu penelitian pada Sistem Rangka Pembagi Utama Divisi Acces di PT. Telekomunikasi Indonesia jalan Pahlawan Seribu BSD Tangerang.
2.1.1 Logo Perusahaan
Gambar 2.1 Logo Perusahaan 2.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan
Manager BUDIHARTO Sub MDFRAN Sub CPE
SYAMSUDIN
TAROLI PURBA
STAF AHLI
STAF AHLI
ASMAN Sub SKSO
ASMAN Sub MDF
HELEN
NUNUNG
STAF AHLI
STAF AHLI
Gambar 2. 2.2 Struktur Organisasi Divisi Acces
6
2.1.3 Sejarah Singkat Perusahaan Pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1882 penyelenggaraan layanan pos dan telegrap diselenggarakan oleh pihak swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun 1906. Pada saat itulah pemerintahan kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegram, dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT). Jawatan usaha inilah yang menjadi asal mula TELKOM. PTT Dients ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W., Undang-undang Perusahaan Negara). Status jawatan PTT Dients berakhir pada tahun 1961 setelah diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi oleh Pemerintahan Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang (Perpu) No. 19 tahun 1960. Tahun 1965 pemerintah memandang perlu memecah Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), tersebut menjadi Perusahaan Negara Pos & Giro (PN
Pos
dan
Giro),
dan
Perusahaan
Negara
Telekomunikasi
(PN
Telekomunikasi). Pendirian PN Pos dan Giro dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 sedangkan PN Postel didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Dalam perkembangan selanjutnya Perusahaan Negara Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang
7
menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional pada tahun 1974. Jasa telekomunikasi internasional saat itu juga diselenggarakan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing, yaitu dari American Cable and Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Barulah pada tahun 1980 pemerintah membeli seluruh saham PT Indosat dari American Cable & Radio Corporation. PT Indosat tetap menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional namun terpisah dari Perumtel. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980,
PERUMTEL
ditetapkan
sebagai
badan
usaha
yang
berwenang
menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.25 tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Hal ini dilakukan karena pemerintah merasa bentuk perusahaan dapat memicu manajemen yang lebih profesional sehingga perkembangan telekomunikasi dapat lebih cepat. Dengan percepatan pembangunan telekomunikasi diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Sejak itulah berdiri Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM seperti yang dikenal saat ini.
8
Untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, TELKOM pada tahun 1995 melakukan tiga perubahan besar secara bersamaan, yaitu Restrukturisasi Internal, Penerapan Kerja Sama Operasi (KSO), dan Persiapan Go Public International (Initial Public Offering). Restrukturisasi internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya bidang usaha TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama TELKOM saat ini adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri. Sedangkan bidang terkait menyangkut Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkit langganan teleks, penyewaan transponder Fiber Optik, dan jasa lain nilai tambah tertentu. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanannya, maka TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyedia jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya. Partisipasi swasta sampai saat ini dikenal dalam bentuk Pola Bagi Hasil (PBH), Perusahaan Patungan dan Kerjasama Operasi (KSO). Kerja Sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996. KSO ini merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu Divisi dari TELKOM. Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I Sumatera, Divisi Regional III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa tengah dan DIY, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Kepulauan, Divisi KSO dikelola oleh Mitra KSO, yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan dari dalam dan luar negri. Masa KSO ditetapkan selama 15 tahun, dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan
9
dengan sarana/jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan dialihkan kepada TELKOM. Dari 5 juta SST yang harus dibangun selama repelita VI, 2 juta SST akan dilaksanakan oleh Mitra KSO. Initial Public Offering adalah keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52; tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH. TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing/POWL) di Tokyo Stock Exchange. Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan
bebas
baik
regional
maupun
internasional.
Peningkatan
kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (World Class Operator).
2.1.4 Visi dan Misi Visi dari PT Telkom adalah menjadi pelaku Infokom terkemuka di kawasan Regional. Sedangkan misinya adalah memberikan layanan "One Stop Infocom" dengan kualitas yang prima dan harga kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik dengan mengoptimalkan SDM yang unggul, dengan teknologi yang kompetitif dan dengan Business Partner yang sinergi.
10
2.1.5 Struktur Perusahaan (Divisi Regional) Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TELKOM memiliki tiga bidang usaha yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapus struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network meyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melaui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut : 1. Divisi Regional I, Sumatera. 2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 3. Divisi Regional III, Jawa Barat. 4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 5. Divisi Regional V, Jawa Timur. 6. Divisi Regional VI, Kalimantan. 7. Divisi Regional VII, kawasan timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua. Masing-masing divisi dikelola oleh satu tim manajemen yang terpisah berdasarkan desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi
11
Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan divisi-divisi pendukung terdiri dari divisi pelatihan, divisi properti, dan divisi sistem informasi. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan menyebabkan struktur dan fungsi Kantor Pusat juga mengalami perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka Kantor Pusat diubah menjadi Kantor Perusahaan, dan semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi pusat biaya (cost center). Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit.
2.1.6 Deskripsi Layanan Kegiatan utama PT TELKOM adalah menyediakan jasa telekomunikasi dalam pelaksanaan operasinya yang meliputi kegiatan penjualan dan purna jual (operasi dan pemeliharaan). Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, TELKOM menyediakan beberapa produk atau jasa yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Phone (P) Net a. Telepon pelanggan b. SPJJ c. Centrex d. DID e. FWA-CDMA f. TelkomISDN
12
g. TELKOMteleconference h. TelkomSMS i. TelkomVote j. TelkomUnicall k. TelkomVirtualnet l. TelkomFree m. TelkomFree personal n. TelkomPremium o. TelkomFlexi 2. Mobile (M) Net a. kartuHALLO b. simPATI c. TOP d. Mobile Banking e. TELKOMSELsiaga 3. View (N) Net a. Pay TV Cable b. Pay TV Satelite 4. Inter (I) Net a. TELKOMNet Instan b. TELKOMNet ISDN c. TELKOMNet Prima d. TELKOMNet Astinet
13
e. TELKOMNet ADSL f. TELKOMNet Turbo g. TELKOMNet Whole sale h. TELKOMWeb Kiostron i. TELKOMWeb Plazatron j. Plasa.com k. Indigo l. i-Trust m. i-Manage n. i-Settle o. i-Deal p. i-Exchange q. HOTNet r. E-Public Service s. Internet Telepone t. TELKOMSave 5. Service (S) Net a. TELKOMGlobal 017 b. TELKOMIntercarrier c. TELKOMLink d. TELKOMLink-ADSL e. TELKOMLink-Wireless f. TELKOMLink>2Mbps
14
g. TELKOMSatelite h. TELKOMTelecast i. Interconnect call j. Pengendalian Satelit TT&C
2.2 Landasan Teori 2.2.1 Konsep Dasar Sistem Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur didefinisikan sebagai berikut : “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan sistem menurut Jerry Fitzgerald, Ardra F. Fitzgerald dan Warren D. Stallings, Jr., mendefinisikan sistem sebagai berikut : “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. [1]
2.2.2 Ruang Rangka Pembagi Utama Ruangan Rangka Pembagi Utama adalah suatu ruangan dimana ditempatkan perangkat-perangkat, seperti Rangka Pembagi Utama (RPU), Cable Chamber dan perangkat yang berkaitan dengan jaringan kabel antara lain Sistem Alarm Tekanan Gas (SATG), Pengganda Saluran dll.[2]
15
2.2.3 Rangka Pembagi Utama Rangka Pembagi Utama ialah susunan rangka dari pelat logam yang digunakan untuk tempat menginstalasi BTRPU, sebagai titik sambung ujung kabel ke arah Jaringan dan ke arah Sentral.[2]
2.2.4 Cable Chamber Cable Chamber ialah ruangan yang dibangun di bawah ruangan RPU, yang merupakan tempat untuk mengatur jalannya kabel dari luar menuju ke Blok Terminal di RPU.[2]
2.2.5 Blok Terminal Rangka Pembagi Utama (BTRPU) Blok Terminal Rangka Pembagi Utama (BTRPU) ialah suatu terminal yang berfungsi sebagai titik peralihan yang terdiri dari susunan titik-titik kontak dimana ujung-ujung urat kabel, baik yang berasala dari jaringan luar maupun dari arah sentral, diterminasikan. Titik-titik kontak Blok Terminal tersebut adalah sistem Tekan Sisip.[2]
2.2.6 Jumper Wire Jumper Wire ialah kawat sambungan yang digunakan sebagai penghubung antara titik peralihan, baik di RPU maupun di Rumah Kabel.[2]
16
2.2.7 Kabel Penghubung Kabel Penghubung ialah kabel PVC multi pair yang digunakan sebagai penghubung antara Rangka Pembagi Utama (RPU) dengan Rangka Pembagi Antara (RPA) dan antar RPU di suatu lokasi Sentral. [2]
2.2.8 Pentanahan Pentanahan ialah suatu sistem pengamanan perangkat dan manusia dari tegangan /arus lebih yang membahayakan. [2]
2.2.9 Arrestor Arrestor ialah suatu komponen kelengkapan Blok Terminal yang berfungsi sebagai penyalur arus lebih yang melewati urat kabel langsung ke sistem. [2]
2.2.10 Kabel Tembaga Kabel tembaga adalah kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasanya disebut kabel instalasi[3]
2.2.11 Meja Ukur Meja Ukur ialah suatu perangkat pengukur yang ditempatkan diruangan RPU, yang fungsinya untuk mengukur besaran elektris saluran, baik yang ke arah sentral maupun ke arah jaringan luar. [3]
