BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Pajak Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam bukunya Mardiasmo (2011),pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
B. Fungsi Pajak Pajak juga memiliki dua fungsi. menurut Mardiasmo (2011) fungsi tersebut terdiri dari: 1.
Fungsi Budgetair, berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2.
Fungsi Regulerend atau bisa disebut sebagai Fungsi Mengatur memiliki arti bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau
21
22
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. contoh: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
C. Asas Pemungutan Pajak (Ardha Nuria Pribadi dalam Kesit Bambang Prakoso, 2003) Pemungutan pajak dikenal dengan The Four Maxims, yaitu: 1. Equity, kesamaan dalam beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak 2. Certainly, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti 3. Convience, tidak menekan wajib pajak yang berarti wajib pajak membayar dengan suka rela 4. Economy, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajak.
Sedangkan, menurut Mardiasmo (2011), asas pemungutan pajak terdiri dari:
1. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
23
dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. 2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak 3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
D. Tarif Pajak Menurut (Erly Suandy, 2011) salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tariff pajak merupakan salah satu cara mencapai keadilan tersebut. Tarif yang sudah diterapkan selama ini dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. Tarif Tetap Tarif Tetap yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.Tarif pajak tetap ini diterapkan oleh pemerintah kabupaten boyolali untuk memungut pajak atas jasa boga atau katering.Besarnya tarif pajak yang ditetapkan adalah 10%.
24
2. Tarif Proporsional Tarif Proporsional yaitu tariff pajak yang merupakan presentase tetap, tetapi
jumlah
pajakyang
terutang
akan
berubah
secara
proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya 3. Tarif Progresif Tarif Progresif yaitu tarif pajak yang presesntasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu: a. Tarif Progresif Proporsional, tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar b. Tarif Progresif-Progresif, tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar c. Tarif Degresif-Progresif, tarif pajak yang presentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. 4. Tarif Degresif Tarif Degresif yaitu tarif pajak yang digunakan semakin kecil apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
25
E. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011), syarat pemungutan pajak adalah: 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
F. Cara Pemungutan Pajak Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu Stelsel Nyata, Stelsel Anggapan, dan Stelsel Campuran. 1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) 2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oelh undang-undang.
Misalnya,
penghasilan
suatu
tahun
dianggap
26
samadengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. 3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan campuran atau kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besaran pajaknya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali (Mardiasmo, 2013).
G. Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.
27
Dalam memungut pajak atas jasa boga atau katering, Kabupaten Boyolali menggunakan sistem Self Assesment System, yaitu wajib pajak menentukan besaran pajak 10% dari pesanan yang dipesan. Tarif ini ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
H. Pengelompokan Pajak Mardiasmo (2013) mengungkapkan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. 1. Menurut Golongannya Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
28
2. Menurut Sifatnya Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
29
I. Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yang hasilnya digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajakdaerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. 1. Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor;Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;Pajak Air Permukaan; danPajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel;Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan;Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung
30
Wallet;Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; danBea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. J. Pajak Restoran 1. Dasar Hukum Pajak Restoran Dasar Hukum Pajak Restoran adalah: a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah c. Peraturan Bupati Boyolali No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran. 2. Pengertian Pajak Restoran Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanandan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 3. Objek Pajak Restoran Objek Pajak Restoran adalah a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran b. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain
31
c. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. 4. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah: a. Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran b. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTD dan mengisinya dengan lengkap dan benar. 5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 6. Tarif Pajak Restoran Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan kategori A, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp 20.000.000,00 (dus puluh juta rupiah) atau lebih per bulan; b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) untuk restoran dengan kategori B, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dibawah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
32
c. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk restoran dengan kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di bawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
K. Pajak Jasa Boga Atau Katering 1. Dasar Hukum Pajak Jasa Boga Atau Katering a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. PMK No.18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah d. Peraturan Bupati Boyolali No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hotel dan Restoran. 2. Pengertian Jasa Boga Atau Katering Menurut PMK No.18/PMK.010/2015 Pasal 1, yang dimaksud dengan Jasa Boga atau Katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Tidak termasuk dalam pengertian Jasa Boga atau Katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang
33
dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan. 3. Objek Pajak Jasa Boga Atau Katering Objek Pajak Jasa Boga Atau Katering yaitu atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melakukan pemesanan. 4. Subjek Pajak Jasa Boga Atau Katering Subjek pajak restoran adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membeli makanan dan/atau minuman dari Jasa Boga atau Katering melalui pemesanan. 5. Dasar Pengenaan Pajak Jasa Boga atau Katering Dasar Pengenaan Pajak Jasa Boga atau Katering adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh jasa boga atau katering. 6. Tarif Pajak Jasa Boga atau Katering Berdasarkan sosialisasi terkait pemungutan Pajak atas Jasa Boga atau Katering yang disepakati oleh pihak pengusaha katering dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali telah disepakati bahwa Pajak atas Jasa Boga atau Katering dipungut jika ada pemesanan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.
34
Tarif yang telah ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pesanan yang telah.dilakukan.
