BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan yang mendukung statemen ini. Pertama, untuk menghindari Palagiasi. Kedua, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang dilakukan. Ketiga, untuk menggali informasi penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Keempat, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan. Dalam menyusun penelitian ini setelah menimbang dan memperhatikan penelitian yang telah ada, juga tulisan ilmiah. Bahwa judul yang penulis ambil belum ada yang membahasnya. Untuk itu Studi yang berkaitan dengan bagi hasil pernah dilakukan oleh:
1. Nuril Mala dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun hasil dari penelitiannya adalah Ia mengemukakan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang dialokasikan pada ekonomi lemah dan bagaimana usaha-usaha BMT dalam mengeliminir kerugian yang menimpa nasabah.1 2. Adi Nur Azizah, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang 2007, dalam skripsinya
yang
berjudul
“Prinsip-Prinsip
Syari’ah
Pembiayaan
Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) (Studi Di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)”. Jenis penlitian iini yang digunakan adalah empiris dengan metode kualitatif. Skripsi ini membahas permasalahan prinsipprinsip Mudharabah yang ada pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan, serta kesesuaiannya dengan teori yang ada dalam fiqh muamalah. Persamaannya adalah penlitian tersebut membahas salah satu pola pagi hasil yanag ada dalam fiqh muamalah sesuai dengan penelitian ini yang juga membahas mengenai muzara’ah yang merupakan pola bagi hasil, hanya saja penelitian ini membahas mengenai perjanjaian bagi hasil UU no. 2 tahun 1960 dan KHES bukan makanisme pembagian hasilnya saja. 2 3. M. Rosyidin Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus 1
Nuril Mala, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”,skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002 2
Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang. Lib.uin-malang.ac.id, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2013)
Kabupaten Gunung Kidul”. Jenis penlitian ini adalah empiris dengan menggunakan
metode
deskriptif.
Ia
membahas
tentang
konsep
mudharabah antara pemelihara dan pemilik. Pokok permasalahan dalam skripsi tersebut adalah keuntungan bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan pemelihara terutama jika terjadi kemarau panjang. 3 Hal ini berbeda dengan Pembagian Hasil, yang
dilakukan antara
Pemilik Tanah dan Penggadai dalam Perjanjian bagi hasil Gadai Tanah di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian bisa dinyatakan penulisan ini belum ada yang meneliti secara spesifik, apalagi ini merupakan bentuk penelitian lapangan. Table 1 Penelitian Terdahulu Nama
Jenis
Titik
Judul Peneliti Nuril
Kesimpulan penelitian
Mala Tinjauan
Data
Bagaimana
Ia
(IAIN Sunan Hukum Islam penelitian
pandangan
mengemukakan
Kalijaga
Terhadap
dihimpun
hukum
tentang
Yogyakarta,
Pembiayaan
melalui
islam
pelaksanaan
2002)
Musyarakah
jenis
terhadap
pembiayaan
pembiayaan
musyarakah
Di BMT Bina kualitatif
3
singgung
M. Rosyidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul”,skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
Ikhsanul Fikri dengan
musyarakah
Gedong
motode
di
Kuning
deskriftip
Bina
pada ekonomi
Ikhsanul
lemah
Fikri
bagamaimana
Gedong
usaha-usaha
Kuning
BMT
Yogyakarta
mengeliminir
Yogyakarta
yang
BMT dialokasikan
dan
dalam
kerugian yang menimpa nasabah Adi
Nur Prinsip-
Azizah (UIN Prinsip
Data
Bagaimana
Membahas
penelitian
prinsip-
perinsipperinsip
Malang,
Syari’ah
dihimpun
prisip
2007)
Pembiayaan
melalui
mudharabah mudharabah
Mudharabah
jenis
yang ada di yang ada pada
Pada
Baitul Penelitian
BMT-
BMT-MMU
Maal
Wat empiris
MMU
Sidogiri
Tanwil (BMT) dengan
Sidogiri
Pasuruan serta
(Studi
Pasuruan
kesesuainnya
Di motode
BMT-MMU
kualitatif
dengan
teori
Sidogiri
yang ada dalam
Pasuruan)
fiqh muamalah
M. Rosyidin Tinjauan
Data
Bagaimana
Membahas
(IAIN Sunan Hukum Islam penelitian
tinjauan
tentang konsep
Kalijaga
Terhadap
dihimpun
hukum
mudharabah
Yogyakarta,
Pemeliharaan
melalui
islam
antara
2002)
Sapi Di Desa jenis
terhadap
pemelihara dan
Purwodadi
Penelitian
pemeliharan pemilik.
Kecamatan
empiris
sapai
Tepus
dengan
Desa
bagi hasil yang
Kabupaten
motode
Purwodadi
diperoleh tidak
Gunung Kidul
deskriptif
Kecamatan
sebanding
Tepus
dengan
Kabupaten
operasional
Gunung
yang
Kidul
dikeluarkan
di Keuntungan
biaya
pemelihara terutama
jika
terjadi kemarau panjang
B. Pengertian Bagi Hasil Perjanjian Bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap
di perkenankan mengusahakan
tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua.4 Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa: “Perjanjian Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-unndang ini disebut “penggarap” beradasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak” 5 Dalam prakteknya yang berlaku di Indonesia Perjanjian Bagi Hasil biasanya dilakukan antara pemilik tanah suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi anatara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya. Perjanjian Bagi Hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mereka umumnya adalah petani. Namun pengusaha tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya.
4
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid I, hlm 118
5
Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 1
Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut: a. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren Saragih menyatakan : 6 “Perjanjian bagi hasil adalah hubungan antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenakan mengelolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua diantara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”. Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memlihara produktifkan tanah tanpa mengerjakan sendri, sedang bagi pemaruh fungsi dari pejanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah. b. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma : 7 “Sebagai asas umum dalam hukum Adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah lading, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”. Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus
6 7
Djaren saragih, pengantar hukum adat Indonesia, (Bandung : Tersito, 1984), hlm. 97 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Citra Aditya B akti, 1990),hlm. 142
memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal inilah yang merupakan asas umum yang berlaku dalam Hukum Adat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu : a. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak. b. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. c. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya. Perjanjian Bagi Hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidak adilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemeritah menyatakan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia. Dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 2 Tahun 1960 pada bagian angkan (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melidungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud:
1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil. 2. Dengan mengasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar. 3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut diatas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang Bagi Hasil adalah : 1. Agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil. 2. Agar terjamin kedudukan yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik maupun penggarap. 3. Akan menambah kegembiraan bekerja para petani penggarap hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi yang bersangkutan.
Sebenarnya Undang-undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah, namuan tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (penjelasan UU No. 2 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiaban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi lebih tegas. Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Disetiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umunya hamper sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada camat setempat. C. Pengertian Muzara’ah Muzara’ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) mufa’alah dari kata dasar al-zar’u yang mempunyai arti menumbuhkan. 8 Secara istilah Muzara’ah adalah kerjasama pengelolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap.9 Bagi hasil (muzara’ah) adalah suatu acara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka
8 9
Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-islami wa Adilatuh, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th, hlm. 613. Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), hlm. 130.
berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.10 Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, Muzara’ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya : 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut pesetujuan bersama. 11 Dalam kitab al Umm, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukan dua hal tentang makna Muzara’ah yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma / diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidak bolehan Muzara’ah dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain. 12 Muzara’ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan
10
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 391 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993. hlm. 383 12 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi’i, al-Umm, Juz III, Mesir : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 12 11
pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu’tamad dalam Mazhab Syafi’i sebelum Ulama’ Syafi’iyah membolehkan sama dengan Musaqoh (orang upahan).13 Ulama-ulama Hanabilah berkata: Muzara’ah ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh Muzara’ah dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah. 14 Ulama’ Hanafiyah berkata:”Muzara’ah pada syara’ ialah suatu akad tentang pekerjaan diatas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad: Boleh. Ini adalah pendapat Fatwa Mazhab Hanafi. Abu Hanifah: “Boleh Muzara’ah kalau kerja dan bibit kepunyaan bersama. Dengan demikian berartilah si pekerja menyewa tanah dengan alat-alatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu.”15 Kemudian Ulama’-ulama Malikiyah berkata:” Muzara’ah pada Syara’ ialah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. Muzara’ah yang dibolehkan adalah berdasarkan upah.
13
Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm.125 14 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, hlm. 426 15 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, hlm. 425
Ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu. Lebih lanjut Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (Muzara’ah dan Musaqah) adalah terlarang. Karena adanya kelompok masyarakat baru yang berwatak parasit, yang mengeksploitir dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut, itu tidak boleh dibiarkan, dan khususnya lagi karena dengan melalui pemberian tanah secara sukarela kepada orang lain untuk digarap maka pemilik tanah dapat memperoleh derajat ketaqwaan yang tinggi. 16 Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem Mukhabarah yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan Muzara’ah, yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu 16
Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 283
penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upeti, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.17 1. Dasar Hukum Muzara’ah
بي ص م لم يحرّم المزارعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله من ّ ّإن الن كانت له ارض فليز رعها أوليمنحها اخاه فإن أبي فليمسك ارضه (رواه )البخارى Artinya:“sesungguhnya Nabi SAW, menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”18
ً ار َح ْق ض َعلَى اَ َّن لَنَا َ ْال فَ ُكنَّا نُ ْك ِر ْىاالَر َ ال ُكنَّااَ ْكثَ َر ْاالَ ْن َ َْج ق ِ ص ِ ع َْن َرا ِف ِع ب ِْن َخ ِدي ْ هَ ِذ ِه فَ ُربَ َما أَ ْخ َر َج َت هَ ِذ ِه َولَ ْم تُ ْخ ِرجْ هَ ِذ ِه فَنَهَانَاع َْن َذ ِلك Artinya : “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian”. (H.R. Bukhari)
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم عَا َم َل أَ ْه َل َخ ْيبَ َر ِب َشرْ ِط َمايَ ْخ ُر ُج َ ع َْن اِب ِْن ُع َم َراَ َّن النَّ ِب ِّي )ع (رواه مسلم ٍ ِْم ْنهَا ِم ْن ثَ َم ٍر اَوْ َزر Artinya: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhna Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)
17
Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, hlm. 284 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215 18
Adapun disebutkan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Muzammil ayat (20) yaitu :
َّ ض يَ ْبتَ ُغونَ ِم ْن فَضْ ِل ِهللا ِ َْوآ َخرُونَ يَضْ ِربُونَ فِي األر Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT;19
أَهُ ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمةَ َربِّكَ نَحْ نُ قَ َس ْمنَا بَ ْينَهُ ْم َم ِعي َش َتهُ ْم فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْن َيا َو َرفَ ْعنَا ضهُ ْم بَعْضًا س ُْخ ِريًّا َو َرحْ َمةُ َربِّكَ َخ ْي ٌر ُ ت لِيَتَّ ِخ َذ بَ ْع َ ْْضهُ ْم فَو ٍ ْض د ََر َجا َ بَع ٍ ق بَع َِم َّما يَجْ َمعُون Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az zuhruf : 32)20 Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan dimuka bumi. 2. Rukun dan Syarat-syarat Muzara’ah Adapun rukun dan syarat muzara’ah menurut KHES pasal 255, adalah: a. Pemilik lahan b. Penggarap c. Lahan yang digarap, dan d. Akad21
19
Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hlm. 990 20 Departemen Agama RI, Al qur’an dan Terjemahannya, hlm. 798 21
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 76-77
Sedangkan Rukun muzara’ah menurut Madzhab yaitu : 1) Menurut Ulama Hanafiyah Rukun muzara’ah menurut ulama Hanafiyah hanya berupa ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani) yang keduanya harus diucapakan secara jelas. 2) Menurut Ulama Hanabilah Adapun ulama Hanabilah tidak mensyaratkan adanya qabul. secara lafadz, namun cukup dengan suatu tindakan saja yang menunjukkan adanya qabul. Dengan demikian qabulnya hanya berupa perbuatan dari penggarap. Adapun
jumhur
ulama
yang
membolehkan
akad
muzara’ah
mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara’ah menurut mereka adalah: 1) Pemilik lahan (akid) 2) Petani penggarap 3) Objek muzara’ah yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani. 22 4) Ijab dan qabul. Namun dalam hal ini, ulama mazhab Hanabilah mangatakan bahwa penerimaan (qabul) akad muzara’ah
22
tidak perlu
Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, cet. ke-3, (Damaskus:Dar al-Fikh,1989), hlm.615.
dengan ungkapan, tetapi
boleh juga dengan tindakan, yaitu petani
langsung mengolah lahan tersebut.23 Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad yang di ucapkan sseorang dengan memberi tahu batasan) maupun ghoiru munajjaz (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan ) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.24 Pada prinsipnya akad Muzara’ah terjadi sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa, sebagaimana firman Allah:
يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَوْ فُوا ِب ْال ُعقُو ِد Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.25 Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad ) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. 26 a. Syarat - syarat muzara’ah 1) Syarat yang berkaitan dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya peenentuan macam apa saja yang akan ditanam.
23
Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1273. 24 Teungku Muhammmad Hasbi As Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, hlm. 75. 25 Departemen Agama RI, hlm.156 26 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontesktual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 77
3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama. 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah. 5) Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya. 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam muzara’ah.27 Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang gadainya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan. 28 Dalam akad Muzara’ah perlu diperhatikanketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. 29Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia
27
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 158-159 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 148 29 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, hlm. 384 28
perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya. Sedangkan syarat-syarat muzara’ah menurut jumhur ulama adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.30 1. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. 2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam tersebut jelas dan akan menghasilkan. 3. Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah: a. Menurut adat dikalangan para petani, lahan tersebut bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad muzara’ah tidak sah. b. Batas-batas lahan itu jelas. c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzara’ah tidak sah. 4. Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah : 30
Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.1273
a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar. c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya. d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tetentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah. 5. Bentuk-Bentuk Akad Muzara’ah Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzara’ah . Maka ada empat bentuk muzara’ah tersebut, yaitu: 1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara’ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah. 2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara’ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara’ah juga sah. 3. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara’ah adalah jasa petani, maka akad muzara’ah juga sah. 4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah.
6. Akibat Akad Muzara’ah Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah:31 1. Petani (penggarap) bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut. 2.
Biaya pertanian seperti biaya pupuk, penuaian serta pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. 5. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. 7. Ketentuan Muzara’ah
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
(KHES) Dalam KHES pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad muzara’ah , yakni: 1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
31
Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam., hlm.1274
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. 3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. 4. Akad muzara’ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. 5. Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah
terbatas harus
dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. 6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara’ah yang mutlak. 7. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. 8. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah mutlak. 9. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. 10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah , dapat mengakibatkan batalnya akad itu. 11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan. 12. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. 13. Penggarap berhak melanjutkan akad muzara’ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. 15. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. 16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. 32 8. Implikasi dari Penerapan Akad Muzara’ah Apabila praktek muzara’ah dapat
diwujudkan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riel diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara’ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.33
32
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 7679 33 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 218
Secara umum,
aplikasi
muzara’ah dalam
bank Islam dapat
digambarkan dalam skema berikut ini: 34 Skema Muzara’ah Perjanjian bagi hasil
Pemilik lahan
-
penggarap
Lahan Bersih Lahan pertanian Pupuk Dan Sebagainya
- Keahlian - Tenaga - Waktu
Hasil pertanian
Jadi dalam perjanjian bagi hasil kerjasama muzara’ah terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Di mana pemilik lahan harus menyediakan lahan pertanian, benih/bibit, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan penggarap bersedia dengan keahlian/ketrampilan, tenaga dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan prosentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hikmah yang terkandung dalam muzara’ah adalah: 1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
34
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001,hlm. 100.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. 3. Dapat mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. 5. Dapat mendorong pengembangan sektor riel yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro. 9. Berakhirnya Akad Muzara’ah Muzara’ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad muzara’ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara’ah karena sebab-sebab berikut: 1. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu sudah habis sedangkan hasil penen belum layak panen maka akad tersebut tidak dibatalkan sampai panen tiba, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam waktu menunggu panen tersebut, menurut jumhur ulama petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam masa menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupkana tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai persentase pembagian masing-masing. 2. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanabila, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara’ah berkahir, karena mereka berpendapat bahwa akad muzara’ah tidak dapat diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syaafi’i berpendaat bahwa akad
muzara’ah dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berkahir dengan wafatnya salah satu pihak yaang berakad. 3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara’ah tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain adalah: 35 a. Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat me;unasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan tersebut telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen. b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan ke luar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. 1. Prosedur atau Tata cara Penyelenggaraan Bagi Hasil Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu : 1.
Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang telah
35
Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.1274
disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil. 2.
Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apabila terjadi perselisihan.
3.
Tiap 3 bulan sekali pada akhir triwulan Camat dibantu oleh panitia landreform
kecamatan
memberikan
laporan
kepada
Panitia
Landreform Daerah Tinggkat II, tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan dibubarkan/ dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, yaitu : Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi
hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangna bagi hasil kecamatan dan desa. 4.
Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurangkurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
5.
Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
6.
Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal : a.
Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
b.
Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban
yang
menjadi
tanggungannya,
atau
tanpa
ijin
pemilik
menyerahkan penguasaannya pada orang lain. 2. Cara pembagian Imbangan Bagi Hasil Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagi hasil tanah sebagai berikut : 1. (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. 2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering. Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat. 3. Sanksi-sanksi dalam Bagi Hasil Dalam penerapan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pemilik tanah dan penggarap maka apabila terjadi pelanggaran dari kesepakatan yang sudah disetujui bersama, tentu akan ada sanksi-sanksinya, misalnya saja : 1. Pembayaran uang atau pemberian beban apapun juga kepada pemilik yang di maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik
dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang telah dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil bagian tanah termasuk dalam Pasal 7. 2. Pembayaran oleh siapapun termasuk oleh pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon dilarang. 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang di bayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga. 4. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) ini maka berakibat uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud pada Pasal 7. 5. Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.
