BAB II TINJAUAN PUSAKA
2.1. Pajak Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. 2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai salah satu kewajiban yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung berdasarkan UndangUndang yang ditetapkan. Terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pajak. Namun pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama.
8
9
Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013; 2) pengertian pajak adalah: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2013; 1) pengertian pajak adalah: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Menurut Feldmann dalam buku Waluyo (2013; 2) pengertian pajak adalah: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum”.
Menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku Waluyo (2013; 2) menyatakan: “Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.” Dari pengertian di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.
10
Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 2.1.2. Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2. Fungsi Mengatur (Reguler) Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu: 1. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
11
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 2. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Fungsi Demokrasi Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 2.1.3. Ciri atau Karakteristik Pajak 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
12
2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku Waluyo (2013 ;13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut: 1. Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 2. Certainty Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang. 3. Convenience Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat uang tidak menyulitkan Wajib Pajak. 4. Economy Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.
13
2.1.5. Jenis Pemungutan Pajak di Indonesia 2.1.5.1 Pajak 1. Pajak Pusat 1) Pajak Penghasilan. 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3) Pajak Bumi dan Bangunan. 4) Bea Materai. 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 6) Penerimaan Bangunan berasal dari Migas (Pajak dan Royalti). 2. Pajak Daerah 1) Daerah Tingkat I (Provinsi) (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2) Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) (1) Pajak Hotel. (2) Pajak Restoran. (3)Pajak Hiburan. (4)Pajak Reklame.
14
(5)Pajak Penerangan Jalan. (6)Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. (7)Pajak Parkir. (8)Pajak Bumi dan Bangunan. (9)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 2.1.5.2 Retribusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64, “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Abdul Halim (2012; 102) retribusi daerah dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 1. Retribusi Jalan Umum Retribusi jalan umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
15
3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 2.1.5.3 Bea dan Cukai Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bea dapat berupa bea masuk, bea keluar, bea balik nama, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan biasanya barang konsumsi. 2.1.5.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 pasal 1, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
16
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 1. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 2. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang
17
tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang. 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 3. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada ketiga yang ditunjuk. 2.1.7. Tarif Pajak Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif
18
pajak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Dikenal empat macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase, yaitu: 1. Tarif Tetap Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. 2. Tarif Proporsional atau tarif sebanding Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 3. Tarif Progresif Tarif berupa presentase yang semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Dasar tarif progesif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. 4. Tarif Degresif Tarif berupa presentase yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 2.1.8. Otonomi Daerah Otonomi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, autos dan nomos. Autos berarti sendiri, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi, otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. (Widarta, 2001; 2)
19
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.1.9. Pajak Daerah 2.1.9.1. Pengertian Pajak Daerah Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.1.9.2. Jenis-jenis Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1. Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Pembatasan jenis pajak provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas, hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan. Besarnya tarif pajak provinsi berlaku definitive yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
20
2. Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. 2.1.9.3. Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nasional Sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah terdiri dari: 1. Pajak Provinsi terdiri atas: (1) Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (4) Pajak Air Permukaan. (5) Pajak Rokok. 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (1)
Pajak Hotel.
(2)
Pajak Restoran.
(3)
Pajak Hiburan.
(4)
Pajak Reklame.
(5)
Pajak Penerangan Jalan.
(6)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
21
(7)
Pajak Parkir.
(8)
Pajak Air Tanah
(9)
Pajak Sarang Burung Walet.
(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah terdiri dari: 1. Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 2. Pajak Restoran Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 3. Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. menikmati hiburan.
22
4. Pajak Reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 5. Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 7. Pajak Parkir Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23
8. Pajak Air Tanah Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 9. Pajak Sarang Burung Walet Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertahanan dan bangunan.
24
2.1.9.4. Pajak Daerah Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Sesuai dengan penetapan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011, pemerintah kota Cimahi melaksanakan pemungutan terhadap 9 (sembilan) jenis pajak yang ditetapkan dalam Perda tersebut yaitu: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.1.10 Pajak Reklame 2.1.10.1. Pengertian Pajak Reklame Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27 : Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
25
Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011, Pajak Reklame adalah sebagai berikut: ”Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame”. 2.1.10.2 Objek Pajak Reklame Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011, Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi: 1. Reklame Bando. 2. Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED), Video Wall dan Dynamics Wall. 3. Reklame Papan (Billboard). 4. Reklame Baliho. 5. Reklame Kain. 6. Reklame Poster atau Tempelan/stiker. 7. Reklame Selebaran atau Brosur. 8. Reklame Berjalan. 9. Reklame Udara. 10. Reklame Suara. 11. Reklame Film atau Slide. 12. Reklame Peragaan (Permanen/tidak permanen).
26
13. Reklame Rombong. Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu: 1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 2. Lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. 3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sadar. 2.1.10.3. Subjek dan Wajib Pajak Reklame Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 47, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame
27
diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 2.1.10.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi, pengenaan pajak didasarkan pada Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dihitung dengan memperhatikan lokasi penempatan, jalur jalan, ketinggian, sudut pandang posisi, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media dengan rumusan: NSR = NS x JP x LP
Penjelasan: NSR : Nilai Sewa Reklame NS : Nilai Sewa = [ ((PxL) x (Jenis + Lokasi + Kawasan + Arah) + (Tarif Tinggi)) ] JP : Jumlah Pemasangan (titik) LP : Jumlah Pemasangan (jangka waktu)
28
Tarif Pajak Kota Cimahi yang ditetapkan adalah nilai sewa reklame dalam rumus perhitungan atas. Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011, nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 ditentukan oleh faktor-faktor: 1. Guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame). 2. Ukuran reklame. 3. Sudut pandang reklame. 4. Kelas jalan. 5. Harga titik/lokasi pemasangan reklame. 2.1.11 Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. 2.1.11.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturanperaturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Abdul Halim (2012:101) mendefinisikan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”
29
Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dipungut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.1.11.2. Peranan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 15 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam pembangunan di daerah. 2.1.11.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu: 1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini: 1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2) Dana perimbangan, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
30
2. Pembiayaan bersumber dari: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 2) Penerimaan pinjaman daerah 3) Dana cadangan daerah 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Sedangkan dalam Bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah pasal 6 UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1. PAD bersumber dari: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah 5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa oleh daerah.
31
2.2 Penelitian Terdahulu Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain: 1. Tamita Kusumah Dewi (2014) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung”. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian potensi pajak reklame sangat potensial. Target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung selalu meningkat dari tahun ke tahun dan realisasinya tiap tahun mengalami peningkatan. 2. Rizki Indrawan (2014) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dari hasil penelitiannya kontribusi pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Besarnya pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,2% sementara sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh pajak lainnya. 3. Vina (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin”. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuasin. Dari hasil penelitiannya penerimaan pajak reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin.
32
4. Sri Watini (2010) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kota Bandung. Hasil dari penelitiannya Pemungutan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung dan antara pemungutan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah. 2.3 Kerangka Pemikiran Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, dan tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan tersebut bersumber dari pajak, impor, dan bantuan. Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu penerimaan Negara adalah berasal dari pemungutan pajak daerah (Rizki Indrawan, 2014). Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
33
Pajak daerah merupakan asset pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus meningkatkan sumbersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD. Pajak Reklame merupakan salah satu komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Daerah. Dengan demikian, Pajak Reklame merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Cimahi. Penelitian ini menguji Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah penerimaan pajak dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah kota Cimahi. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cimahi:
34
Penerimaan Pajak Reklame
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
2.4. Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2008; 93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (Ho) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut: Ho : Penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Cimahi. Ha : Penerimaan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Cimahi.
