BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
A. Tinjauan Umum Poligami 1. Pengertian poligami Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.1 Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.2 Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang lakilaki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan 1
Saleh Ridwan, ‚Poligami di Indonesia‛, No.2 Vol. 10 (November 2010),369. Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007),43. 2
22
23
itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.3 Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri. Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, seperti pada surat An-Nisa’ Ayat 3: ... ... Artinya:...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...4 tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh orang yang hendak melakukan poligami.
3
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress) 2009),56. 4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus),78.
24
2. Sejarah poligami Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya sejak dahulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.5 Banyak orang salah faham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia.6 Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami telah banyak dilakukan. Bedanya, pada zaman sebelum Rasulullah, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri, akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.7 Menurut Supardi Mursalin yang telah dikutip oleh Tihami, mengatakan, bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.8lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri,
5
Tihami, Fikih Munakahah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),352. Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami...,44. 7 M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009),5. 8 Tihami, Fikih Munakahah...,354. 6
25
suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.9 Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. 10 Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya Patriarki, yang tidak hanya dianut oleh masyarakat arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya. Patriakri tersebut pada perkembangannya menjadi suatu gerakan dominasi suami atas istri dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi suami terhadap semua lingkup kemasyarakatan. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Al-Sunnah, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman.11 Sebenarnya, sistem poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan-kalangan bangsa yang maju kebudayaannya, sedangkan pada
9
Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2004),157. Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami...,45. 11 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami...,190. 10
26
bangsa yang masih primitif sangat jarang sekali, bahkan dikatakan tidak ada. Di samping tidak begitu menonjol pada bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar.12
B. Poligami dalam Islam 1. Dasar hukum poligami dalam Islam Banyak sekali pendapat para fuqa>ha>’ dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum shari>‘at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami yang berbunyi: Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 12
Sayid Sabiq. Fikih Sunnah,Terj. Tholib.M, Jilid 6. (Bandung: PT Alma’arif), 191.
27
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.13 Menurut pandangan Ju>mhu>r Ulama>’, ayat 3 pada surat An-Nisa’ turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mu>ja>hidi>n) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.14 Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam AlQuran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakukan yang adil.15 Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqhi>yah, dar’u> al
mafa>sid 13
muqa>ddamun
‘ala>
jalbi
al-mas}a>lih}.
Pencatatan
ini
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus),78. Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Academia, 1996),85. 15 Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan Oktober 2002),91. 14
28
dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.16 Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami. Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.17 Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya
16 17
Almaraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963),181. M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),410.
29
atau suaminya
saat berperang, sedangkan sebagian yang lain
berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.18\ Bagi Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya utuk kesenangan. Akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam, yang menurutnya, lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah barangkali yang membuat Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.19 Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan Rukhs}ah. Karena merupakan rukhs}ah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu’a>malah,
18 19
Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami...,83. Ibid.,101.
30
pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.20 Di kalangan masyarakat barat bahwa Islam merupakan satusatunya
agama
yang tidak mengharamkan poligami,
Mereka
mengulang-ulang apa yang tersebar itu menurut mereka poligami itu merendahkan derajat kaum wanita dan menginjak-injak martabat para istri.21 Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 5 yang berbunyi:
Artinya: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.22 Sehubungan dengan status melakukan poligami, menurut Al Jashshash, hanya bersifat mubah, kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di sini menurut Al Jashshash, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di
20
Sayyid Qutub, Fi Dhilal Al-Qur’an (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236. Adil Abdul Mun’im Abu Abbas, Ketika Menikah Jadi Pilihan, (Jakarta: Almahira 2001),221. 22 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus),295. 21
31
bidang non material ini sangat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah pada surat An-Nisa’ ayat 129.23 Humaidy menyimpulkan, bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa’ ayat 129.24
2. Syarat-syarat poligami dalam Islam Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, karena perkawinan menurut Undang-Undang pada asasnya adalah monogami. Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami.25 Adapun syarat-syarat poligami yang telah ditentukan diantaranya yaitu:
23
Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Yogyakarta: Academia, 1996),86. Ibid.,104. 25 M. Ilham Marzuq , Poligami Selebritis...,8. 24
32
Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: 1. Kuat imannya. Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya. 2. Baik akhlaknya. Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang saki>nah, mawadda>h, warahma>h. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya. 3. Mempunyai materi yang cukup. Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbedabeda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masingmasing.
33
4. Jalan darurat. Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.26 Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.27 Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah agar terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Para mufa>ssiri>n berpendapat bahwa berlaku adil itu
26 27
M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis...,63-67. Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana),179.
34
wajib, adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak.28 Menurut pendapat Wahbah al-zuhaily ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: pertama sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat yang paling utama untuk seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka akan tertutup rapat-rapat kebolehan seseorang berpoligami. Kedua adalah kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.29 Menurut
Yusuf
Qardhawi,
adil
dalam
tataran
praktis
merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan
28 29
M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis...,72. Wahbah Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9 (Beirut:Darul Fikr,1999), 6669
35
kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.30 Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan pada ayat 129 surat An-Nisa’:
Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.31 Selanjutnya Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, barang siapa mengamati firman Allah di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang istri merupakan hal yang amat sangat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yaang tidak dibenarkan melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya, dengan syarat ia benarbenar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniaya.32
30
Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Abu Sa’id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214. 31 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus),100. 32 Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis...,100.
36
Sayid Sabiq berpendapat bahwa ayat tersebut di atas isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini diluar kemampuan seseorang.33Siapa saja yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang. Allah swt berfirman: ‚ jika kamu tidak dapat berlaku adil, aka kawinilah seorang
saja.‛ (An-Nisa ayat 3). Rasulullah bersabda : ‚barang siap yang mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu, aka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring.‛ (riwayat Ahlussunnah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim) Cenderung diancam oleh hadist tersebut, karena meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.34 Hal ini disebabkan adil secara keseluruhan baik yang disanggupi atau tidak, hal tersebut sangat mustahil untuk dipenuhi 33
Sayid Sabiq. Fikih Sunnah,Terj. Tholib.M, Jilid 6. (Bandung: PT Alma’arif), 173. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Abu Sa’id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 199. 34
37
oleh manusia.35Demikian pernikahan dengan lebih dari seorang istri atau poligami meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.36 C. Poligami dalam Undang-Undang di Indonesia 1. Dasar hukum poligami dalam Undang-undang di Indonesia Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.37dalam hal ini ada beberapa aturan atau UndangUndang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain: a.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
35
Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007),71. 36 Arso Sosroatmodjo, et al., Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang),37. 37 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,226.
38
Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5.38 Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undangundang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 38
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),289.
39
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. b. Kompilasi Hukum Islam Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975.
40
c. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Pada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan seseorang melakukan poligami. Diantaranya yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri
mendapat
cacat
badan atau penyakit
yang
tidak
dapatdisembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-
41
istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan , ada
beberapa
pemeriksaan
tersebut
yang
harus
dilakukan
diantaranya: 1. Surat
keterangan
mengenai
penghasilan
suami
yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan
ini
dilakukan
oleh
hakim
pengadilan
yang
bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya
surat
permohonan
beserta
lampiran-
lampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengakap dengan persyaratannya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila
42
Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri
lebih
dari
seorang,
maka
Pengadilan
memberikan
putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka.39 Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dan dari asas monogami yang tidak bersifat mutlak ini hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan mempersempit
monogami
dengan
penggunaan
jalan
lembaga
mempersulit
poligami
dan
dan bukan
menghapuskan sama sekali sistem poligami. 2. Syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami 39
Saleh Ridwan, ‚Poligami di Indonesia‛, No.2 Vol. 10 (November 2010),373.
43
istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu. Kemudian izin keluarga dan pengadilan. Izin dari keluarga ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan sah dari keluarga atas pilihan suami, dan izin dari pengadilan juga wajib dimiliki karena izin poligami di pengadilan merupakan legitimasi secara hukum bahwa seseorang boleh menikah lagi.40 Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 56, 57, 58, dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami mutlak, dan yang berkewenangan penuh memberikan izin poligami adalah pengadilan.41 Karena dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, maka Undang-
40 41
M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis...,63-67. Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia...,162.
44
Undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah-sudah.42
42
Arso Sosroatmodjo, et al., Hukum Perkawinan di Indonesia...,35.
