17
BAB II PERSPEKTIF TEORITIK A.
Teori Pemberdayaan Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa. Konsep pemberdayaan ditengarai mulai muncul sekitar dekade 70 – an dan kemudian berkembang terus hingga kini, bersamaan dengan makin merebaknya pemikiran dan aliran posmoderisme. Empowerment Eropa modern pada hakikatnya merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan inilah yang kemudian menjadi substansi pemberdayaan.1 Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat people centered, partisipatory, empowering, dan sustainable. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (break down) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi objek berubah menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada 1
Ali Aziz, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat… (Jogjakarta : Pustaka Pesantren. 2005), hlm. 168
18
nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubjek dengan subjek yang lain. Samuel Paul misalnya, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil
pembangunan.
Pemberdayaan
pada
intinya
adalah
pemanusiaan.
Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Suatu diskursus pemberdayaan akan selalu dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan
sebagai
titik
tolak
dari
aktifitas
pemberdayaan.
Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademis dalam beberapa dekade terakhir ini. Di Indonesia, diskursus pemberdayaan semakin
menguat berkaitan dengan
penguatan
demokratisasi dan pemulihan (recovery) krisis ekonomi. Kieffer mendeskripsikan secara kongkrit tentang kelompok mana saja yang mengalami ketidakberdayaan yaitu : “kelompok – kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarkat kelas ekonomi rendah, kelompok miskin, usaha kecil, pedagang kaki lima, etnis minoritas, perempuan, buruh kerah biru, petani kecil, umumnya adalah orang – orang yang mengalami ketidakberdayaan."2
2
Fami Idris, Permberdayaan Sebagai Tinjauan Teoritis (http://kertyawitaradya.wordress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis/, diakses Jum’at 18 Mei 2012)
19
Keadaan dan perilaku tidak berdaya yang menimpa kelompok tersebut sering dipandang sebagai deviant atau menyimpang, kurang dihargai,dan bahkan dicap sebagai orang yang malas dan lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat faktor structural dari adanya kekurangadilan dan faktor kultural berupa diskriminasi dalam aspek – aspek kehidupan tertentu. Ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan ekonomi, rendahnya aspek politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah kepada kemandirian sesuai dengan tipe – tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, yaitu: a. Enabling Yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat structural dan kultural yang menghambat. b. Empowering Yakni penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan –
20
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. c. Protecting Yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominant, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing. d. Supporting Yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. e. Fostering Yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuatan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus
mampu
menjamin
keseimbangan
dan
keselarasan
yang
memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. 3
3
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat… (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 67
21
Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : a. Pendekatan Mikro Yaitu, pemberdayaan yang dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas – tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas. b. Pendekatan Mezzo Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok pemberdayaan
dilakukan
menggunakan
pendekatan
masyarakat, kelompok
sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap – sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. c. Pendekatan Makro Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahakan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masayarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.4
4 Fami Idris, Permberdayaan Sebagai Tinjauan Teoritis… (http://kertyawitaradya.wordress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis/, diakses Jum’at 18 Mei 2012)
22
B.
Teori Pendampingan Dikalangan dunia pengembangan masyarakat, istilah “pendampingan” merupakan istilah baru yang muncul sekitar tahun 1990-an. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah masyarakat.5 Kesan lain yang muncul adalah pembinaan sebagai pihak yang aktif sedang yang dibina pasif atau pembinaan adalah subjek, sedangkan yang dibina adalah objek. Oleh karena itu istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran, yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subjek utamanya, sedang pendamping lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadilah proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik. Selama ini, jika orang – orang berbicara soal pendampingan, mereka menandainya dalam dua kutub yang saling bertentangan, yakni : pendampingan otokratis (bersifat serba mengarahkan dan memerintahkan) di satu sisi, dan pendampingan demokratis (bersifat mendorong dan mendukung). Pendampingan
5
Riski Aditya, Pengertian Teori Pendampingan (http://www.bintans.web.id/2010/12/pengertian -pendampingan.html, diakses, Senin 14 Mei 2012)
23
otokratis disadasarkan pada kedudukan pemilikan kekuasaan dan kewenangan, sementara pendampingan lebih dikaitkan dengan kekuatan pribadi dan peran serta anggota yang dipimpin dalam proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Sedangkan perilaku pendamping ada dua yakni mengarahkan dan mendorong. Perilaku mengarahkan atau Directive Behaviour diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang pendamping dalam bentuk komunikasi satu arah : menjelaskan peran masyarakat dan memerintahkan kepada masyarakat apa yang mesti mereka kerjakan, dimana mereka harus mengerjakannya, kapan, dan bagaimana caranya serta melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan dan hasil kerja masyarakat tersebut. Perilaku mendorong atau Supportive Behaviour, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang pendamping dalam bentuk komunikasi dua arah, lebih banyak mendengarkan saran dan pendapat masyarakat, memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat, memperlancar dan mempermudah terjadinya hubungan antar setiap orang, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. C.
Teori Advokasi Dalam pemberdayaan perempuan dibutuhkan perlindungan agar dapat terhindar dari kekerasan berbasis gender. Salah satu perlindungan tersebut adalah advokasi. Advokasi adalah upaya terencana dan terorganisir untuk mendesakkan perubahan dengan cara mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya saat mereka mengambil keputusan dalam menetapkan peraturan perundang –
24
undangan mengatur sumber daya, dan mengambil kebijakan menyangkut masyarakat (atau dikenal dengan sebutan : kebijakan publik). Titik beratnya adalah pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu perubahan kebijakan menyangkut kepentingan kita sebagai masyarakat.6 Ada yang berpendapat bahwa advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.7 Advokasi sendiri terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Dengan kata lain, advokasi kebijakan sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses – proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan – kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.8 Edi Suharto dalam makalahnya “Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat”, 2006, menulis bahwa istilah advokasi sangat lekat dengan pembelaan. Karenanya tidak heran jika advokasi seringkali diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan di pengadilan”. Dalam bahasa Inggris to advocate tidak hanya berarti to defend
6
Valentina Sagala, Advokasi Perempuan Akar Rumput, (Bandung : Institut Perempuan. 2011), hlm. 3 7 Sheila Espine, Manual Advokasi Kebijakan Strategis, (Jakarta : Ameepro.2004), hlm. 28 8 Roem Topatimasang, Merubah Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2000), hlm. 29
25
(membela), melainkan pula to promote (memajukan), to create (menciptakan) dan to change (melakukan perubahan).9 Berpijak pada literature pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu : 1. Advokasi Kasus Adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Dengan alasan : terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok professional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama klien individu. Karenanya, advokasi sering disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy). 2. Advokasi Kelas Advokasi kelas melibatkan proses – proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan – keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.
9
Ruli Hasan, Sekilas Tentang Teori Advokasi (http://www.pusakacommunity.org/2010/01/sekilas-tentang-teori-advokasi6241.html, diakses pada Senin 14 Mei 2012)
26
D.
Pengorganisasian Masyarakat Berperspektif Gender Istilah pengorganisasian rakyat (people organizing) atau yang juga lebih dikenal dengan istilah pengorganisasian masyarakat (community organizing) sebenarnya adalah suatu peristilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini memang mengandung pengertian yang lebih luas dari kedua akar katanya. istilah rakyat di sini tidak hanya mengacu pada suatu perkauman (community) yang khas dan, dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (society) pada umumnya. Istilah pengorganisasian di sini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu di tengah rakyat, sehingga bisa juga diartikan sebagai suatu cara pendekatan bersengaja dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu dalam memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut.10 seorang pengorganisir rakyat baru dapat dianggap berhasil jika sang pahlawan itu adalah rakyat itu sendiri dan bukannya sang pengorganisir. Berbicara mengenai pengorganisasian, banyak sekali konsep yang digunakan. Inti dari pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan penekanan membangun kesadaran kritis masyarakat yang berperspektif gender. Secara sederhana gender adalah pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang berdasarkan sistem nilai masyarakat (konstruksi sosial). Di mana untuk konteks Indonesia peran perempuan sangat marginal, perempuan masih kental dikaitkan dalam kerja –
10
5
Roem Topatimasang, Mengorganisir Rakyat, (Yogyakarta : INSIST Press. 2003), hlm.
27
kerja domestic, sedngkan di luar itu sistem nilai keluarga dan masyarakat meletakkannya sebagai bentuk ketabuan. Kembali
pada
pengorganisasian
berperspektif
gender.
Suatu
pengorganisasian dianggap telah berperspektif gender apabila telah memenuhi beberapa hal, yaitu : 1. Akses. Adakah peningkatan akses perempuan di wilayah formal setelah adanya pengorganisasian? 2. Partisipasi/keterlibatan. Apakah perempuan telah mulai atau bahkan sudah dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan? 3. Manfaat. Apakah ada manfaat yang terberikan (langsung dan tidak langsung) dari pengorganisasian masyarakat bagi perempuan di wilayah tersebut? 4. Kuasa. Adakah perubahan kuasa bagi perempuan setelah dilakukan pengorganisasian? Hal ini sangat penting dilakukan agar ada standart yang jelas dalam melakukan pengorganisasian menjadi sangat penting ketika perjuangan untuk memperoleh atau memenangkan isu atau hak tidak bisa dilakukan secara individual. Pengorganisasian akan bisa efektif jika ada isu pengikat diantara individu – individu dalam suatu komunitas. Seorang organizer harus bisa membedakan antara isu dan masalah. Biasanya pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang organiser selalu memperoleh perlawanan baik tiu dari luar (lawan) maupun dari dalam. Melihat
28
kondisi tersebut maka seorang organiser dituntut untuk memahami peta konflik beserta strategi pemecahannya, bagaimana mengelola konflik menjadi kekuatan. Ada beberapa langkah dan teknik yang bisa dilakukan oleh organiser dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Adapun langkah dan tekniknya antara lain sebagai berikut :11 1. Menyatu dengan Komunitas Mengapa organiser perlu menyatu dengan masyarakat? Karena biasanya organiser itu bukan orang dari dalam komunitas tetapi orang di luar komunitas. Tujuannya agar organiser memiliki hubungan emosional dngan komunitas yang akan diorganisir, sehingga tidak muncul kecurigaan, kebencian, dan ketika akan memahami situasi sosial (budaya, ekonomi, sejarah, politik, dan lain sebagainya) masyarakat sudah menganggap bahwa organizer adalah bukan orang asing, tetapi mereka adalah bagian dari komunitas yang akan bersama – sama memperjuangkan hak/memenangkan isu. Teknik yang bisa digunakan adalah mendekati sebanyak mungkin tokoh dalam masyarakat, bangun kontak dengan perempuan (individu maupun kelompok). Pahami kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan potensi konflik yang mungkin. 2. Investigasi Sosial Investigasi sosial dilakukan untuk lebih memahami bagaimana kondisi masyarakat, baik itu aspek geografi, struktur sosial, gender, 11
Wawancara dengan Ripi (25 tahun) pada 12 Mei 2012
29
ekonomi, politik, termasuk di dalamnya mengidentifikasi tokoh potensial termasuk tokoh perempuan potensial yang bisa membantu mengorganisir masyarakat. Teknik yang bisa digunakan adalah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, mengikuti pertemuan formal dan informal, serta diskusi terfokus untuk memetakan permasalahan masyarakat. Membuat beberapa teknis dalam pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) antara lain diagram venn, transek, dan lain – lain. 3. Identifikasi dan Analisa Masalah / Isu Setelah semua data atau informasi terkumpul, pada tahap ini organizer bersama masyarakat (biasa disebut dengan FGD atau Focus Group Discussion) melakukan analisa, membuat ranking permasalahan atau isu, mana yang paling mendesak untuk segera dipecahkan. Teknisnya dapat dilakukan dengan cara diskusi terfokus dengan melibatkan
semua
komponen
masyarakat,
gunukan
media
yang
komunikatif agar terjadi komunikasi dua arah antara organiser dengan masyarakat. Gunakan juga analisa gender dalam melakukan analisa sosial. Pahamkan terlebih dahulu mengenai gender dengan cara bermain peran, kumpulkan bersama masyarakat cerita – cerita (mitos) tentang perempuan dan laki – laki yang tumbuh di masyarakat, pilah alat – alat bermain laki – laki dan perempuan di masyarakat, sampai pada beban kerja. Tarik kesimpulan adakah yang tertindas? Siapa yang dirugikan? Siapa yang
30
merugikan? Sebaiknya bagaimana? Apa yang sekarang harus dilakukan bersama? 4. Membuat Perencanaan dan Strategi Perencanaan ini adalah proses yang harus dilakukan setelah isu utama beserta tujuan yang akan dicapai jelas. Untuk pencapaian tujuan, perlu disusun langkah dan kegiatan yang tepat. Perencanaan dan pengambilan keputusan tentang kegiatan seharusnya dilakukan sendiri oleh masyarakat sedangkan organiser hanyalah sebagai fasilitator. Teknik yang bisa digunakan adalah diskusi terfokus dengan melibatkan secara aktif masyarakat dari beberapa komponen. Dalam menyusun perencanaan, prinsip keadilan gender jangan dilupakan. Beberapa teknik dalam metode PRA dan ZOPP bisa digunakan. 5. Memunculkan Pemimpin atau Kader Lokal Pada tahapan ini diharapkan muncul pemimpin lokal atau organizer yang ditentukan / dipilih sendiri oleh masyarakat. Tahapan ini menjadi sangat penting karena akan menjadi ajang belajar berdemokrasi, partisipasi, dan kepemimpinan kolektif, untuk membangun kepercayaan diri bagi individu yang berpotensi. Ada beberapa kriteria pemimpin lokal, antara lain : a. Muncul dari kelompoknya (misal jika ada yang akan diorganisir adalah buruh, memang dia sebagai buruh bukan yang lain). b. Mempunyai keberpihakan dan jiwa perjuangan, diterima oleh anggota kelompoknya.
31
c. Mempunyai perhatian dan konsen yang cukup terhadap isu perempuan dan memiliki daya analisa yang kritis. d. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kriteria tersebut dapat berubah dan diubah sesuai dengan kondisi basis. Sebagai catatan, tidak harus ada sebuah struktur formal berupa jabatan ketua, wakil ketua, dan semacamnya. Sebab ini bisa menjadi persoalan eksistensi (potensi konflik negatif) dikemudian hari. Bisa jadi semacam coordinator per kegiatan dalam sebuah komunitas. Sehingga semua orang dapat menjadi pemimpin. Teknik yang dapat digunakan untuk mencari local leader antara lain dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, dialog dengan setiap warga, mengikuti pertemuan informal. 6. Groundwork Turun lapangan dilakukan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang isu yang akan diperjuangkan. Biasanya masyarakat tidak langsung menyadari bahwa isu yang akan diperjuangkan juga merugikan dirinya. Pada tahap inilah sang organizer bersama pemimpin lokal harus bekerja keras untuk mencari kawan sebanyak – banyaknya dengan jalan menyadarkan dan memotivasi agar masyarakat memberi dukungan terhadap isu yang akan diperjuangkan. Peran media pada tahapan ini juga sangat penting. Media yang sederhana dan komunikatif tetapi mampu membangkitkan kesadaran kritis masyarakat. Akan lebih baik jika media yang digunakan bukanlah media yang asing,
32
akan tetapi yang menarik bagi masyarakat. Organiser dan pemimpin lokal harus betul – betul memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, tidak mudah putus asa. Teknik yang dapat digunakan adalah kunjungan dari rumah ke rumah, dialog, dialog tidak formal, mengkampanyekan dengan menggunakan media massa, mengunjungi pertemuan – pertemuan informal yang ada di masyrakat. 7. Pertemuan Masyarakat Pertemuan ini biasanya melibatkan beberapa orang kunci yang memahami isu dan rencana kerja yang telah dirumuskan. Selain itu juga pada pertemuan ini diharapkan diketahui sejauh mana hasil groundwork yang telah dilakukan. Maksudkan untuk membuat kesepakatan. Perhatikan keseimbangan peserta yang hadir, laki – laki dan perempuan. Tekniknya adalah mempresentasikan isu – isu yang berkembang di masyarakat, melakukan analisa dari isu, memprioritaskan isu, dan membuat rencana kerja. Perhatikan keseimbangan peserta yang hadir antara laki – laki dan perempuan. 8. Bermain Peran (Role Play) Biasanya dilakukan pada saat akan melakukan negosiasi atau dialog antara masyarakat dengan pihak target atau lawan. Tujuannya agar ada persiapan yang matang, peran masing – masing orang jelas sehingga menjadi
satu
kekuatan
termasuk
bagaimana
kelompok
tersebut
memberikan tekanan terhadap lawan. Organiser harus betul – betul
33
mempersiapkan sehingga role play ini seolah – olah proses negosiasi sungguhan. 9. Mobilisasi Mobilisasi dilakukan pada saat terjadi dialog dan negosiasi. Mobilisasi ini sebagai bentuk pressure group. Semua kekuatan dikerahkan, untuk memberikan dukungan pada kawan – kawan yang sedang melakukan dialog atau negosiasi, tetapi biasanya pada saat mobilisasi massa ini, jika tidak diatur atau dirancang sedemikian rumpa, bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan bisa terjadi kekerasan. Koordinator, pimpinan kelompok, harus disiapkan sehingga kekuatan massanya bisa diarahkan, atau dengan kata lain energi massa menjadi energi positif. 10. Evaluasi Langkah ini menjadi bagian yang sangat penting, dari sini akan diketahui kekurangan dan keberhasilan dari apa yang telah dilakukan. Proses pembelajaran bersama dari pengalaman menjadi sangat penting. Hasil dari evaluasi tersebut adalah perencanaan untuk implementasi. Dari evaluasi itu juga diperoleh umpan balik dari apa yang dilakukan. Teknik yang dapat digunakan adalah dengan mengumpulkan warga, mengevaluasikan keseluruhan yang sudah pernah dilakukan. Perhatikan pula suara perempuan, dalam keadaan seperti ini biasanya pembicaraan akan didominasi oleh laki – laki. Organiser harus peka melihat situasi ini. 11. Refleksi
34
Merefleksi dari semua yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, pengalaman apa yang diperoleh. Refleksi ini melibatkan organiser, pimpinan / kader masyarakat. E.
Landasan Yuridis Kesadaran dan Kesetaraan Gender Untuk saat ini, ada dua hal yang selalu dijadikan landasan yuridis tiap – tiap negara anggota PBB dalam menyikapi isu perempuan, yaitu :12 a.
Konferensi Internasional Tentang Perempuan di Mexico, Copenhagen, Nairobi, dan Beijing dan Dampaknya Bagi Indonesia Diawali dengan dicanangkannya Interntional Women’s Years pada tahun 1975 oleh Economic and Socil Council (ECOSOC) salah satu Badan PBB, kemudian menyelenggarakan Konferensi Internasional PBB pertama tentang perempuan di Mexico pada tahun yang sama. konferensi Internasional PBB kedua tentang perempuan di Copenhagen tahun 1980. Konferensi Internasional PBB ketiga tentang perempuan di Nairobi tahun 1985. Konferensi Internasional PBB keempat tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Ringkasan hasil – hasil konferensi adalah sebagai berikut : 1) Konferensi Internasional PBB tentang perempuan di Mexico pada tahun 1975. Pada konferensi ini membicarakan mengenai sebatas upaya meninjau kembali apakah peraturan atau perundang – undangan yang ada sesuai dengan instrument internasional yang ada dan bagaimana
12
Freire, Konsep dan Tehnik Penelitian Gender, (Malang : Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah. 2006), hlm. 26
35
upaya memperkuatnya. Temanya adalah “Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian”. Topik – topik yang dibicarakan adalah (1) peningkaatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, (2) perlakuan yang lebih baik pada tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan prinsip ILO (International Labour Organization), (3) kesehatan dan pendidikan, (4) konsep keluarga dan masyarakat modern, (5) kependudukan dan tren demografi, (6) perumahan dan berbagai fasilitas yang berhubungan dengan demografi, (7) masalah sosial yang mempengaruhi perempuan seperti kesempatan yang sama dalam pelayanan sosial, perempuan migrant, lansia, kriminalitas perempuan, prostitusi dan trafficking atau perdagangan perempuan. 2) Konferensi Internasional PBB kedua tentang perempuan di Copenhagen tahun 1980. Temanya adalah “Pekerjaan, Kesehatan dan Pendidikan”, bagian terpenting dari konferensi ini adalah diadopsinya Konvensi Perempuan sebagai dokumen internasional yang dapat diratifikasi oleh negara – negara anggota PBB untuk menciptakan kesetaraan perempuan di masing – masing negara. Konvensi ini memuat tentang kesamaan hukum bagi perempuan sebagai warga negara dan diakuinya hak – hak perempuan dalam lingkup domestik dan publik. Konvensi ini juga menghasilkan Copenhagen Programmes for Action yang difokuskan utnuk mendukung perempuan dalam proses pembangunan melalui
36
peningkatan pendidikan pelayanan kesehatan, akses pada pasar tenaga kerja, dan mendukung peran perempuan di bidang pertanian. 3) Konferensi Internasional PBB ketiga tentang perempuan di Nairobi tahun 1985. Temanya adalah “Equality, Development, and Peace” atau “Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian”. Tujuan konferensi ini adalah meninjau pencapaian dari satu dekade internasional tentang perempuan dan kemajuan yang telah dicapai. Hasil dari konferensi ini adalah Nairobi Forward Looking Strategies for The Advancement of Women to The Year of 2000. Dalam dokumen tersebut masih ditemui adanya ketidaksetaraan, kemiskinan massal, dan keterbelakangan perempuan. Diidentifikasi bahwa penyebab terjadinya adalah gender differences. 4) Konferensi Internasional PBB keempat tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi ini memperkuat konferensi internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina tahun 1993. Konferensi HAM di Wina ini menyatakan bahwa hak asasi perempuan bersifat universal, tidak terbagi (indivisible), dan termasuk di dalamnya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Integrasi hak asasi perempuan dalam HAM yang universal diperkuat kembali dan ditegaskan dalam Konferensi Internasional Perempuan keempat ini, menghasilkan Platform for Action dan 12 Areas of Concern, yang menjadi kesepakatan adalah (1) perempuan dan kemiskinan, (2) perempuan dan pendidikan serta pelatihan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan
37
terhadap perempuan, (5) perempuan dalam konflik bersenjata, (6) ketimpangan ekonomi, (7) perempuan dan politik dan pengambilan keputusan, (8) HAM Perempuan, (9) mekanisme institusional, (10) perempuan dalam media, (11) perempuan dalam lingkungan hidup, (12) hak anak perempuan. Indonesia untuk pertama kalinya memasukkan isu – isu perempuan dalam GBHN, sebagai tindak lanjut Konferensi Perempuan pertama di Mexico 1975, dengan membentuk Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan tahun 1983, sekarang menjadi Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, peranan perempuan dalam pembangunan Indonesia dipertegas dengan adanya : “Bab Peranan Perempuan Dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa” pada GBHN 1987, dibentuknya Pusat Studi Perempuan di perguruan – perguruan tinggi, memasukkan kebijakan perempuan dalam GBHN 1978 yang dikenal dengan Kebijakan Peran Ganda Perempuan, tapi pada kenyataannya masih terbukti tidak memberdayakan perempuan karena posisi tawar perempuan tetap tidak setara dengan laki – laki di segala aspek. Pemerintah Indonesia di Copenhagen, pada tanggal 29 Juli 1980 juga ikut mengirimkan
delegasi,
berpartisipasi
aktif
menyumbangkan
pikiran,
menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perempuan hasil Konferensi Internasional kedua tentang perempuan. Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan sejak 13 September 1984, melalui UU No.7 Tahun 1984. kebijakan pemerintah Indonesia tentang gender itu sendiri sudah tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 dan Bab 29 lampiran Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
38
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009. Ada UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, dan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. F.
CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) atau Konvensi Tentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Perempuan sedunia telah sepakat melakukan komitmen bersama untuk memajukan persamaan hak, pembangunan, dan perdamaian bagi setiap perempuan dimana saja. Hal ini dilihat dari partisipasi perempuan dalam konferensi dunia tentang perempuan, mulai dari Copenhagen tahun 1980, Nairobi tahun 1985, Kairo tahun 1990, Beijing tahun 1995, dan New York tahun 2000. Untuk mewujudkan keinginan persamaan hak dan martabat manusia apapun jenis kelaminnya serta tujuan dan prinsip – prinsip lainnya, pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengeluarkan piagam CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women). Indonesia pada 29 Juli 1980, dengan pertimbangan bahwa konvensi tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, menandatangani konvensi itu saat mengikuti Konferensi Perempuan Dunia di Copenhagen. Menurut CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun yang lainnya
39
oleh kaum perempuan, terlepas dari dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan hak laki – laki dan perempuan.
