20
BAB II PERNIKAHAN DAN SELUK BELUKNYA
A. Pengertian Nikah Nikah menurut bahasa berarti ( اﻟﻀﻢal-dham) yang berarti “menghimpit” dan ( اﻟﺠﻤﻊal-jam’u) yang berarti berkumpul.1 Makna seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab :
ﺗَﻨَﺍﻛَﺤَﺖِ ﺍْﻷَﺷْﺠَﺍﺭُ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻤَﺍِﻴَﻟَﺖْ ﻮَﺍﻧْﺿَﻡَ ﺑَﻌْﺿُﻬَﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺑَﻌْﺿٍﯽ Artinya: Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.2
Ibnu al-Manzhur di dalam Lisa>n al-‘Arab mengatakan bahwa nikah secara bahasa juga dipahami dengan akad dan watha’ (hubungan intim).3 Di dalam al-Qur’an, pembicaraan tentang pernikahan selalu diungkapkan dengan kalimat “nikah” dan “tazwi>j”. Kata “tazwi>j” dengan semua bentuk derivasinya terulang di dalam al-Qur’an lebih kurang 20 kali, sementara kata
1
Wahbah al-Zuh}aili}, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilla>tuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz. 7, hal. 29. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir ArabIndonesia terlengkap, (Surabaya: Pustka Progressif, 1997), hal. 208. Zainuddi>n ibn ‘Abdul Azi>z ibn Zainuddi>n al-Malibari, Fath al-Mu’in, (Beirut: Dar alFikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2, hal. 275. 2
3
Ibnu Manzhu>r, Lisa>n al-Arab, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1409 H/ 1989), juz. 14, hal. 277.
21
“nikah” dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak lebih kurang 17 kali.4 Sedangkan menurut istilah, ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:5 a. Ulama Mazhab Hanafi
ﺼ ًﺪا ْ َﻚ اْﳌُْﺘـ َﻌ ِﺔ ﺑِ ْﺎﻻُﻧْـﺜَﻰ ﻗ ُ اَﻟﻨﱢ َﻜﺎ ُح ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ َﻋ ْﻘ ٌﺪ ﻳُِﻔْﻴ ُﺪ ِﻣ ْﻠ Artinya: Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja. b. Ulama Mazhab Maliki
ﻀ ﱠﻤ ُﻦ اﳊُْ ْﻜ ُﻢ ِِﻻﺑَﺎ َﺣ ِﺔ اﻟْ َﻮ َط ِء َوﻳـَﺘَ َﻤﺘﱠ ُﻊ َﻣﺎ ِﰱ َزْوِﺟﻴَ ِﺔ ﻳـَْﻨ ِﻜ ُﺤ َﻬﺎ َ َاَﻟﻨﱢ َﻜﺎ ُح َﻋ ْﻘ ٌﺪ ﻳـَﺘ Artinya: Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya. c. Ulama Mazhab Syafi’i
ﺎح اَْو ﺗَـ ْﺰِوﻳْ ٍﺞ اَْو ِﻣﺜْﻠِ َﻬﺎ ٍ ﺎظ اِﻧْ َﻜ ِ ﻀ ﱠﻤ ُﻦ ﻟِْﻠ َﻮ َط ِء ﺑِﺎَﻟْ َﻔ َ َاَﻟﻨﱢ َﻜﺎ ُح َﻋ ْﻘ ٌﺪ ﻳـَﺘ Artinya:
Muhammad Fuad ‘Abdul Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>zh al-Qur’a>n alKari>m (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 332-333. 4
5
Abdurahman Al-Ja>ziri, al-Fiqh ‘Ala Madza>hib al-‘Arba’ah, (Kairo: Maktabah alTijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, al-Mausu>’ah alFiqhiyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), juz. 41, hal. 205.
22
Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wath’i” dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.
d. Ulama Mazhab Hanbali
اﻻ ْﺳﺘِ ْﻤﺘَ ِﺎع ِْ ﺎح اَْو ﺗَـ ْﺰِوﻳْ ٍﺞ َﻋﻠَﻰ َﻣْﻨـ َﻔ َﻌ ِﺔ ٍ اَﻟﻨﱢ َﻜﺎ ُح ُﻫ َﻮ َﻋ ْﻘ ٌﺪ ﺑِﻠَ ْﻔ ِﻆ إِﻧْ َﻜ Artinya: Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.
Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para Imam Mazhab di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad antara pria dan wanita untuk saling memiliki dan bersenang-senang dalam pergaulan suami isteri dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga dengan menggunakan kata-kata al-nika>h atau al-tazwi>j atau menggunakan kata lain yang semakna dengan kata tersebut. Defenisi lain dari pernikahan sebagai mana yang termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6
Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan adalah: Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.7 6
Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya : Arkola, 1999),
hal. 5. 7
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), hal. 114
23
Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa beberapa defenisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih di atas sesungguhnya mengandung esensi yang sama, meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi’i, memberikan pengertian nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefenisikan nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’. Di samping berbeda pendapat tentang makna terminologi nikah, ulama juga berbeda pendapat di dalam memahami makna hakiki(arti sebenarnya) dari kata “nikah”. Makna hakiki dari kata “nikah” adalah makna asal yang diperuntukkan untuk kata tersebut.8 Di dalam sebuah kaidah dinyatakan:
ُﺻ ُﻞ ِﰱ اﻟْ َﻜ َﻼِم اَﳊَِْﻘْﻴـ َﻘﺔ ْ َاَْﻻ
9
Artinya: Pada dasarnya makna yang dipahami dari sebuah pembicaraan adalah makna hakiki.
Lawan dari makna hakiki adalah makna majazi, yaitu makna kata yang dipakai tidak makna dasarnya (makna yang diperuntukkan baginya), akan tetapi makna lain karena ada hubungan di antara makna hakiki dan makna majazi serta adanya indikasi yang menghalangi pemakaian makna hakikat tersebut tersebut.
Abdul Karim Zaidan, al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh, (Baghdad: Mu’assasah alQurthubah, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, hal. 331. 8
9
Ibid, hal. 332.
24
Contohnya mengartikan kata al-asad (singa) dengan laki-laki pemberani. Lakilaki pemberani dan singa memiliki keamaan (hubungan) yaitu sama-sama memiliki keberanian. Memahami kata “asad” dengan makna laki-laki pemberani disebut dengan makna majazi.10 Dalam kaidah Ushul disebutkan :
11
ﺼﺎ ُر اِ َﱃ اﻟْ َﻤ َﺠﺎ ِز َ ُت اَﳊَِْﻘْﻴـ َﻘﺔُ ﻳ ْ اِذَا ﺗَـ َﻌ ُﺬ َر
Artinya: Apabila suatu kalimat tidak bisa diartikan secara hakiki (haqiqah), maka dapat diartikan secara majazi.
Ada tiga pendapat yang muncul di kalangan ulama tentang makna haqiqah (hakiki) kata “nikah”. Pendapat pertama mengatakan bahwa makna haqiqah nikah adalah watha’ (hubungan intim), sementara memahami nikah dengan makna akad adalah pemaknaan secara majazi. Sekiranya kata nikah terdapat di dalam alQur’an dan sunnah tanpa adanya indikasi lain, maka yang dimaksud adalah hubungan intim. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah,12 sebagian ulama syafi’iyyah, dan sebagaian ulama Hanabilah. Di antara ulama kontemporer yang memegang pendapat ini adalah Wahbah al-Zuh}aili> di dalam kitabnya al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh.13 Pendapat kedua mengatakan sebaliknya, makna hakikat nikah adalah aqad, sedangkan pemaknaannya dengan watha’ adalah pemaknaan secara majazi. 10
Ibid, hal. 332.
11
Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 47.
12
Syamsudd>in al-Sarakhsyi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), juz. 4, hal. 192.
13
Wahbah al-Zuh}aili}, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilla>tuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz. 7, hal. 30.
25
Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah14 dan sebagian ulama Hanabilah.15 Pendapat ketiga mengatakan bahwa kedua lafazd ‘aqd dan watha’ sama-sama makna hakiki dari kata “nikah”. Konsekuensi dari perbedaan pendapat tentang makna hakiki nikah ini akan menimbulkan perbedaan pendapat dalam memahami Surat al-Nisa’ ayat 22 berikut:
Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. Al-Nisa’ [4]: 22). Memaknai kata nikah di dalam ayat di atas dengan makna watha’ atau ‘aqad akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh, seperti: a. Wanita yang pernah dizinahi oleh seseorang, apakah ia menjadi haram bagi ushu>l dan furu>’-nya? Menurut ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Hanbali, yang memahami makna hakiki nikah dengan watha’, wanita yang dizinahi oleh seseorang menjadi haram dinikahi oleh furu>’ 14
Zainuddin ibn Abdul Aziz ibn Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1409 H/ 1989 M), hal. 98. 15
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah Juz 41, h. 205-206.
26
dan ushu>l-nya, karena wanita yang telah digauli tersebut pada hakikatnya telah dinikahi oleh orang yang menggaulinya (menzinahinya) dan sesuai dengan petunjuk Surat al-Nisa’ ayat 22 di atas, wanita yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia haram dinikahi oleh anak (furu>’) atau ayahnya (ushu>l).16 Sementara menurut Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan haramnya menikahi furu>’ dan ushu>l wanita yang dizinahi.17
B. Dasar Hukum Pernikahan dan Hikmahnya Pensyariatan nikah terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Di dalam al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 3 dinyatakan :
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa’ [4]: 3). 16
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 7, hal. 132-134. 17
Ibid, hal. 135.
27
Para Mufassir dan ahli Ushul Fikih mengatakan, bahwa walaupun di dalam ayat di atas anjuran menikah diungkapkan dalam bentuk perintah (amr),18 akan tetapi di dalam ayat di atas juga ada indikasi yang memalingkan tunjukan perintah tersebut dari wajib menjadi sunat. Indikasi yang dimaksud adalah adanya pilihan antara mengawini dua, tiga, empat atau satu orang saja, padahal menurut kaidah ushul lafaz amr yang menunjukkan wajib itu haruslah berbentuk pasti. Di dalam ayat lain, yaitu Surat al-Nur ayat 32 Allah Swt berfirman:
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32). Hadis Nabi yang menganjurkan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:
ﺼ َﻦ َ ﺼ ِﺮ َواَ ْﺣ َ َﺾ ﻟِْﻠﺒ ج ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ أَﻏَ ﱡ ُ ع ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ اَﻟْﺒَﺎءَةَ ﻓَـ ْﻠﻴَﺘَـَﺰﱠو َ ﺎب َﻣ ِﻦ ا ْﺳﺘَﻄَﺎ ِ َﻳَﺂ َﻣ ْﻌ َﺸَﺮ اﻟ ﱠﺸﺒ 19
ٌﻟِْﻠ َﻔﺮَِج ِوَﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟﺼﱠﻮِْم ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻟَﻪُ ِوﺟَﺎء
18
Dalam kaidah ushul dinyatakan bahwa pada dasarnya perintah (Amr) menunjukkan wajib. Lihat Jala>luddi>n al-Suyu>thi>, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Fikr), juz. 2, hal. 86. 19
Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 724-725. Lihat Ahmad ibn Sya’ib Abu ‘Abdirrahman al-Nasa’i, Sunan al-Kubra, (Beirut : Mu’assasah Risalah, 2001), juz. 3, hal. 139-140. Lihat juga Muhammad
28
Artinya: Wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup untuk kawin, maka kawinlah kamu, karena sesungguhnya perkawinan itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa yang tidak sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena sesuangguhnya puasa itu baginya adalah obat. (HR. Muslim, Nasa’i, dan Ibnu Majah). Walaupun redaksi hadis di atas berbentuk perintah, akan tetapi juga ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermuatan wajib, melainkan sunnat. Indikasi yang dimaksud adalah istitha>’ah (kemampuan secara lahir maupun batin).20 Hadis lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
ﺲ ِﻣ ﱢْﲏ َ ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨﱠِْﱵ ﻓَـﻠَْﻴ َ اَﻟﱢﻨ َﻜﺎ ُح ُﺳﻨﱠِْﱵ ﻓَ َﻤ ْﻦ َر ِﻏ
21
Artinya: Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku.22
Anjuran menikah juga dipahami dari larangan untuk hidup membujang (altabattul), dalam sebuah hadis dijelaskan ada tiga orang datang ke rumah sebagian istri Rasulullah dan bertanya tentang ibadah beliau. Ketika kembali, sebagian mereka menyatakan: “Aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka.” Yang lain berkata: “Aku akan shalat malam, tidak akan tidur.” Dan sebagian lagi
ibn Yazid Abu ‘Abdillah al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1989 M), juz. 4, hal. 405-406. 20 Abdul Aziz Dahlan (ed), Eksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Van Hove, 2008), jilid 4, hal. 1330. 21
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hal.
22
Ibid, hal. 1330.
1292.
29
berkata: “Aku tak akan menikah dengan wanita.” Ketika sampai ucapan ketiga orang ini kepada beliau, beliau berkata:
ﺻ ْﻮُم ُ َﰐ ﻷَِ ْﺧ َﺸﺎ ُﻛ ُﻢ ﷲُ َوأَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪُ ﻟَ ِﻜ ﱢْﲏ أ ْ َِأَﻧْـﺘُ ُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳْ َﻦ ﻗُـ ْﻠﺘُ ْﻢ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ؟ أَﱠﻣﺎ َواﷲِ أ ﺲ ِﻣ ﱢْﲏ َ ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨﱠِْﱵ ﻓَـﻠَْﻴ َ ﺻﻠﱢ ُﻲ َوأَْرﻗَ َﺪ َوأَﺗَـَﺰﱠو ُج اﻟﻨﱢ َﺴﺎءَ ﻓَ َﻤ ْﻦ َر ِﻏ َ َُوأَﻓْ ِﻄ ُﺮ َوأ 23
Artinya: Kamu yang berkata ini dan itu? Adapun Demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa di antara kamu, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, Aku shalat malam tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, dia tidak di atas jalanku. (HR. AlBukhari dan Muslim). Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis di atas, maka jumhur ulama memahami bahwa dalam kondisi normal pernikahan tersebut dianjurkan dan hukumnya adalah sunat. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hukum nikah bisa berubah tergantung kepada kekhawatiran seseorang akan dirinya untuk terjerumus ke dalam perbuatan asusila.24 Sehingga hukum nikah bisa menjadi sebagai berikut: 1. Wajib Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jikalau ia tidak menikah, sedangkan ia sudah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah dan membayar mahar.25 Meninggalkan perzinahan merupakan sebuah kewajiban, dan cara untuk Muhammad ibn Ismail Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri>, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hal. Juz. 2, hal. 1292. Lihat juga Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 726. 23
24
Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1402 H/ 1982 M), juz. 2, hal. 32. 25
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz. 41, hal. 210.
30
menghindari perzinahan adalah menikah, dengan demikian nikah menjadi wajib karena kaidah fikih mengatakan “Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban tanpanya, maka iapun menjadi wajib”.26
2. Haram Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil di antara isteri-isterinya. Sesungguhnya keharaman nikah dalam kondisi seperti ini karena nikah disyariatkan di dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana untuk mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.27 Terkadang seseorang bisa berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi ia dituntut untuk menikah karena kalau tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan. Sementara di sisi lain jika ia menikahi ia yakin isterinya akan terzalimi. Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri merupakan pelanggaran terhadap hak hamba, sementara perzinahan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah. Ketika hak
26
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Hukum Keluarga Islam, terj. (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 44. 27
Ibid, hal. 45.
31
hamba berbenturan dengan hak Allah murni, maka dalam hal ini ulama berpendapat hak hamba mesti didahulukan.28
3. Makruh Hukum nikah juga bisa menjadi makruh apabila seseorang khawatir berbuat zalim atau membahayakan isteri, akan tetapi kekhawatiran tersebut belum sampai kepada derajat keyakinan.29
4. Mubah Pernikahan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak merasa khawatir bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan juga tidak akan berbuat zalim terhadap isterinya. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi’iyyah. Sementara jumhur ulama memandang bahwa dalam kondisi seperti hukumnya adalah sunat sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun Ulama Zahiriyyah memandang bahwa dalam kondisi seperti ini seseorang sudah diwajibkan untuk menikah. Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyyah adalah sebagai berikut: pertama, pada umumnya nas yang berbicara tentang masalah pernikahan selalu memakai kata “al-hill” (halal) yang mengandung makna mubah, hal ini bisa dilihat di dalam Surat al-Nisa’ ayat 24:
28
29
Ibid, hal. 45-46.
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 306.
32
Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kedua, nikah menurut Ulama Syafi’iyyah termasuk amalan yang bersifat duniawi, karena pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang beriman saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik-baik saja, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang fasiq dan banyak berbuat dosa.30 Sementara ulama Zhahiriyyah mendasarkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa dalam kondisi ini pernikahan wajib kepada hal-hal sebagai berikut: pertama, nash-nash yang menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan diungkapkan dalam bentuk perintah, mereka tidak menemukan 30
Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, al-Majmu>’ Syarah alMuhazzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 128.
33
indikasi bahwa perintah dalam nash-nash tersebut memfaedahkan sunnat. Kedua, walaupun seorang laki-laki tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina apabila ia tidak kawin, akan tetapi suatu saat kekhawatiran itu akan muncul, oleh karena itu mereka dianjurkan menikah karena pernikahan lebih menjamin dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan.31 Sungguh amat jelas dibalik segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dalam perkawinan misalnya, hikmah yang paling mudah terlihat ialah bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang, manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Karena jika perkawinan tidak terjadi pada makhluk hidup, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan berlangsung lama dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ataupun generasi yang selanjutnya. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam khalifah di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini. Al-Qur’an mengisyaratkan dalam firman Allah Swt:
َاﺣ َﺪةٍ َو َﺧﻠَ َﻖ ِﻣْﻨـﻬَﺎ زَْو َﺟﻬَﺎ ِ ْﺲ و ٍ س اﺗﱠـ ُﻘﻮا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠﺬِي َﺧﻠَ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧـَﻔ ُ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ََاﻷرﺣَﺎ َم إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ْ َﺚ ِﻣْﻨـ ُﻬﻤَﺎ ِرﺟَﺎﻻ َﻛﺜِ ًﲑا َوﻧِﺴَﺎءً وَاﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ اﻟﱠﺬِي ﺗَﺴَﺎءَﻟُﻮ َن ﺑِِﻪ و َوﺑ ﱠ ﻛَﺎ َن َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َرﻗِﻴﺒًﺎ Artinya: Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah Swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya dijadikan berkembang biak laki-laki Abu Muh}ammad Ali ibn Muh}ammad ibn Sa’id ibn Hazm, al-Muh}alla, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 267. 31
34
dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meninta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 1). Hikmah lain yang dapat diambil dari sebuah pernikahan adalah bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,memperbanyak
keturunan,
melestarikan
hidup
manusia,
serta
memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dengan adanya pernikahan naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang,
menyadari
tanggung jawab
beristri,dan menanggung jawab anak-anak dalam mencari nafkah demi keluarga yang tengah dipimpinnya. Semangat bekerja akan tumbuh kaarena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.
C. Rukun Nikah Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu ija>b dan qabu>l. Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. ija>b dan qabu>l merupakan perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri dalam ikatan
35
perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui ija>b dan qabu>l.32 Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami dan calon isteri, dan shighat.33 Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, ija>b dan qabu>l.34 Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun nikah yang ditetapkan oleh ulama syafi’iyyah, dengan demikian rukun nikah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Akad nikah (ija>b dan qabu>l).35 Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut. 1. Calon Suami Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan Baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan syar’i untuk menikahi calon isterinya. Halangan syar’i yang dimaksud antara lain adalah tidak dalam 32
Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, al-Mabsu>th, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322. 33 Ah}mad ibn Idris al-Qarafi, al-Furu>q, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327. Lihat juga Abu al-Walid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah alMuqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 121. 34
35
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 41, hal. 233.
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), hal. 18.
36
keadaan ihram haji atau umrah, sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang diterima dari Ustman ibn Affan:
َﻻ ﻳـَْﻨ ِﻜ ُﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺮُم وََﻻ ﻳـُْﻨ َﻜ ُﺢ Artinya: Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. (HR. Muslim).36
Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati oleh semua ulama fikih. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang sedang ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan ihram ketika menikahi Maimunah ibn Harits.37 Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, maka ia boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk melaksanakan akad nikah atas nama dirinya.38
2. Calon Isteri Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan kata lain wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi 36
Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Mughni, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 727. 37
Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, al-Mabsu>th, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322. 38
Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.
37
(muharrama>t min al-Nisa’), baik pengharamannya bersifat selamanya (mu’abbad) maupun sementara (mu’aqqat).
3. Wali Wali adalah rukun nikah yang dipersilisihkan oleh para ulama. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah. Maka tidak sah nikah, menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah, tanpa adanya wali yang memenuhi syarat.39 Dalil kehadiran wali di dalam pelaksanaan akad nikah adalah beberapa ayat dan hadis. Di antaranya al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 232:
Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik
39
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 309.
38
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).
Imam Syafi’i mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para wali menghalangi sebuah pernikahan.40 Dalam Mazhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.41 Wali menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di dalam pernikahan.42 Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi Thalib. Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu diketahui oleh walinya dan mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Lalu Ali ibn Abi Thalib membenarkan dan mensahkan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.43 Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa wali bukanlah rukun, melainkan syarat di dalam akad nikah. Dengan demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.44
40
Ibid, hal. 311.
41
Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, juz 5, hal. 11.
42
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 41, hal. 248.
43
Syamsuddin al-Syarakhsi, al-Mabsuth, juz 5, hal. 17.
44
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 309.
39
4. Dua Orang Saksi Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping juga bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah. 45 Bagi dua orang saksi disyaratkan hal-hal sebagai berikut: a. Islam, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama. Kedua saksi haruslah orang Islam dan dipastikan keislamannya, tidak cukup kesaksian dari seseorang yang belum jelas keislamannya. Akan tetapi Ulama Hanafiyyah menggariskan bahwa apabila seorang muslim menikah dengan seorang perempuan Ahli Dzimmah, maka kesaksian dua orang Ahli Dzimmah dalam hal ini dapat diterima, karena kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab yang lain diterima. Akan tetapi jumhur ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah termasuk Muhammad alSyaibani dan Zufar tidak sepakat dengan pendapat ini. b. Berakal. Tidak sah kesaksian dari orang gila. Karena tujuan persaksian tidak terwujud dengan kahadiran orang gila, yaitu menetapkan telah terjadinya akad nikah jika kelak dikemudian hari terjadi pengingkaran. c. Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz, karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai pelaksanaan akad nikah.
45
Ibid, hal. 312.
40
d. Berbilang (lebih dari satu), syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis:
(ْل )رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﲏ ٍ ي َﻋﺪ َﱄ َوﺷَﺎ ِﻫ َﺪ ﱢ َﻻ ﻧِﻜَﺎ َح إﱠِﻻ ﺑِﻮِ ﱟ
46
Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni). e. Laki-laki. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiyyah. Hendaknya saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki. Para ulama Hanafiyyah berpendapat tentang bolehnya menerima kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena perempuan punya kapabilitas untuk bersaksi.47 f. Merdeka, ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Hanabilah. Seorang budak dipandang tidak memiliki hak wali atas dirinya sendiri, oleh karena itu, ia juga tidak memiliki hak wali terhadap orang lain, sedangkan persaksian merupakan bagian dari perwalian. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki. Tidak ada dalil yang menafikan kesaksian budak, baik dari al-Qur’an maupun dari Sunnah Rasulullah Saw. Periwayatan budak terhadap Hadis Nabi Muhammad saw juga diterima apabila budak tersebut adil dan dapat
46 47
Ibid, hal. 314. Ibid, hal. 315.
41
dipercaya. Bagaimana mungkin dalam hal yang lebih rendah, yaitu dalam masalah nikah, kesaksiannya tidak diterima. Patokan dalam persaksian adalah percaya dengan berita yang disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat dipercaya dan adil maka kesaksiannya dapat diterima. 48 g. Adil, Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan penyelewengan. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi’i. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan hadis sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian juga karena tujuan kehadiran saksi adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap akad nikah, maka tujuan ini tidak tercapai dengan kehadiran mereka karena akad nikah tidak akan dimuliakan karena kehadiran mereka. Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh
karena itu akad nikah sah dilakukan dengan saksi
orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Hal ini dikarenakan kesaksian adalah bentuk penerimaan amanah, maka sah diterima oleh orang-orang fasik sebagai mana bentuk-bentuk amanah yang lain.49 h. Dapat melihat. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi’iyyah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta 48
Ibid, hal. 315-316.
49
Ibid, hal. 317.
42
tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna
melainkan
dengan
melihat
secara
langsung
dan
mendengarkannya.50 i. Mendengar dan memahami akad yang diucapkan. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli tidak dapat diterima, demikian juga tidak diterima kesaksian orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak dapat mengingatnya setelah ia sadar. Kesaksian orang non arab yang tidak paham Bahasa Arab juga tidak bisa diterima kalau shighat diucapkan di dalam Bahasa Arab.51 j. Bisa berbicara. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah, Hanbilah dan pendapat yang dipandang paling shahih di kalangan Syafi’iyyah. Dengan demikian orang yang bisu tidak bisa menjadi saksi pernikahan karena mereka sendiri tidak bisa memberikan kesaksian.52 Akan tetapi ulama Hanabila memberikan catatan, bahwa apabila orang bisu tersebut bisa memberikan kesaksian melalui tulisan, maka ia bisa menjadi saksi di dalam pernikahan.53 k. Bukan anak dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, ini adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah. Ulama
50
Ibid, hal. 316.
51
Ibid, hal. 317.
52
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah Juz 41, h. 299
53
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 9, hal. 315.
43
Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa persoalan ini termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian ayah terhadap anak atau anak terhadap orang tuanya.54
Di samping syarat-syarat di atas, seorang saksi hendaknya juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut; pertama, hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal. Kedua, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman aka pernikahan tersebut. Ketiga, hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.55
5. Shighat Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya ija>b dan qabu>l, dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal tersebut atau lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama. Ija>b, menurut jumhur ulama adalah pernyataan yang bersumber dari wali isteri, sementara qabu>l adalah pernyataan yang bersumber dari suami atau wakilnya. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa sama saja apakah ija>b didahulukan dari qabu>l, atau sebaliknya qabu>l didahulukan dari ija>b. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak diperbolehkan mendahulukan qabu>l dari pada ija>b, karena qabu>l merupakan reaksi dari pada ija>b. Jika seorang laki-laki berkata kepada wali
54
55
Ibid, hal. 316.
Ibid, hal. 316-317.
44
perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut menjawab “saya nikahkan”. Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak sah.56 Adapun ulama Hanafiyyah, menurut mereka ija>b adalah pernyataan pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh pengantin laki-laki.57
56
Ibid, hal. 319.
57
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, juz 41, hal. 234. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, hal. 319.
