BAB II PERKEMBANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DI INDONESIA SEBELUM BERDIRINYA BPUPK

BAB II PERKEMBANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DI INDONESIA SEBELUM BERDIRINYA BPUPK

Sebelum memperjuangkan

berdirinya kemerdekaan

BPUPK, Indonesia

perkembangan sangat

pergerakan

dinamis

walaupun

untuk harus

mendapatkan banyak halangan dari penguasa saat itu, baik dari pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintahan pendudukan Jepang. A. K. Pringgodigdo menyatakan, pergerakan Indonesia meliputi semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi secara moderen ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia, oleh karena tidak puasnya keadaan masyarakat yang ada.42 Dengan kata lain pergerakan Indonesia dimulai sejak perjuangan untuk kemerdekaan itu dilakukan secara terorganisir melalui organisasi moderen, dengan diawali oleh Boedi Oetomo.

2.1 Berdirinya Organisasi-Organisasi Kebangsaan A. Boedi Oetomo Berdirinya Boedi Oetomo diawali dengan dibentuknya Dana Pelajar oleh Wahidin Soedirohoesodo. Kampanye tentang pentingnya meningkatkan martabat rakyat yang didengungkan Wahidin Soedirohoesodo, mendapatkan perhatian yang

42

A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1994, hlm. vi.

Perdebatan dasar..., Widy Rossani Rahayu, FIB UI, 2008

30

besar dari Soetomo dan pelajar-pelajar STOVIA lainnya. Pada 20 Mei 1908, para pelajar itu berkumpul di gedung STOVIA dan akhirnya mendeklarasikan berdirinya Boedi Oetomo. Sejak awal berdirinya hingga Oktober 1908, Boedi Oetomo yang baru muncul itu merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA sebagai anggota intinya.43 Awalnya jangkauan gerak Boedi Oetomo hanya terbatas pada penduduk pulau Jawa dan Madura saja, lalu kemudian meluas ke daerah Indonesia yang lain.44 Hingga menjelang kongres pertama, berhasil terbentuk 8 cabang Boedi Oetomo, yaitu di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta I, Yogyakarta II, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo.45 Setelah cita-cita Boedi Oetomo mendapat dukungan yang semakin luas dari kalangan priyayi, maka pada Kongres Boedi Oetomo I disepakati kepengurusan Boedi Oetomo berikutnya dijabat oleh kalangan priyayi46. Kesepakatan itu muncul karena para pelajar berpendapat bahwa organisasi akan lebih kuat jika berada di tangan angkatan tua, karena mereka lebih memiliki wibawa.47 Tanpa pengalaman berorganisasi sebelumnya, Boedi Oetomo menjadi wadah berorganisasi bagi para tokoh-tokoh radikal dan bercorak politik, seperti Tjipto Mangoenkoesoemo, dan tokoh yang menganut kebatinan, seperti Radjiman

43

Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 177. 44

Ibid., 178. Ibid 46 Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Boedi Oetomo 1908—1918, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989, hlm. 252. 47 Ibid., 45


31

Wediodiningrat.48 Kedua tokoh ini memiliki perbedaan pendapat yang disampaikan pada saat Kongres Boedi Oetomo I. Tjipto Mangoenkoesoemo menginginkan agar Boedi Oetomo menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya, bukan hanya golongan priyayi, dan kegiatan-kegiatannya lebih tersebar di seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di Jawa dan Madura saja.49 Sementara itu, Radjiman Wediodiningrat menginginkan sebaliknya. Berdasarkan hasil Kongres Boedi Otomo I, jabatan ketua diduduki oleh Tirtokoesoemo.50 Ketua pertama, Tirtokoesoemo, lebih menaruh perhatian terhadap tanggapan pemerintah kolonial atas organisasi yang dipimpinnya daripada melakukan pendekatan terhadap penduduk pribumi. Setelah perdebatan yang panjang tentang corak Boedi Oetomo, maka Pengurus Besar memutuskan untuk membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura, dan tidak akan melibatkan diri pada bidang politik.51 Oleh karena itulah Boedi Oetomo lebih memilih untuk bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Karena sebagian besar pendukungnya adalah golongan priyayi rendahan,52 sehingga Boedi Oetomo lebih fokus untuk menyebarluaskan pendidikan Barat. Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, maka Boedi

48

Ibid. M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200—2004, Serambi, Jakarta, 2007, hlm. 344—345. 50 Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 178. 51 M. C. Ricklefs, op. cit., hlm. 344. 52 Ibid. 49


32

Oetomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priyayi daripada bagi penduduk pribumi pada umumnya. Pada Desember 1916, pemerintah Belanda mengesahkan undang-undang pembentukan Volksraad.53 Saat itulah Boedi Oetomo mulai memasuki kancah politik, dengan berhasil menempatkan empat orang anggotanya duduk dalam Volksraad. Di dalam sidang Volksraad, wakil-wakil Boedi Oetomo masih tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan politik pemerintah.54 Sebaliknya para anggota pribumi yang berasal dari organisasi yang lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalam Volksraad, justru cukup banyak memberikan kritik terhadap pemerintah.55 Sikap Boedi Oetomo tersebut akhirnya membuahkan dukungan yang lebih besar namun juga mengundang cercaan dari kalangan wakil-wakil pribumi dan sosialis Belanda. Boedi Oetomo menghadapi tantangan berat pada saat kepemimpinan Gubernur Jenderal De Fock. Ia memiliki sikap kurang toleran terhadap organisasiorganisasi pribumi yang ada saat itu, salah satunya Boedi Oetomo. Saat itu adalah masa sulit bagi Boedi Oetomo untuk menentukan sikap, akan meneruskan garis moderat yang telah ditempuhnya di bawah pengarahan politik etis, atau mulai menempuh jalan baru yang radikal dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi pribumi lainnya di dalam Volksraad. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpecahan 53

Volksraad adalah Dewan Rakyat, namun tidak memiliki kekuasaan legislatif. Badan ini beranggotakan 39 orang, 19 orang diantaranya diangkat langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Lihat: Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 50. 54 Ibid., hlm. 181 55 Ibid.


33

diantara golongan moderat dan radikal di dalam Boedi Oetomo.56 Perpecahan tersebut berdampak pada keluarnya beberapa tokoh radikal seperti Soetomo yang kemudian mendirikan Indonesische Studieclub pada tahun 1924. Sebab utama didirikannya Indonesische Studieclub ialah karena Sutomo dan juga beberapa pemimpin lainnya menganggap asas kebangsaan Jawa dari Boedi Oetomo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rasa kebangsaan waktu itu.57 Organisasi ini menjadi cikal bakal didirikannya Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada Oktober 1930. Lalu Persatuan Bangsa Indonesia dan beberapa organisasi lokal lainnya melakukan fusi dan mendirikan Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Sementara itu, Boedi Oetomo akhirnya menjadi organisasi yang terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia sesudah kongres pada bulan Desember 1930.58

B. Partai Nasional Indonesia

Sesudah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontakkannya tahun 1926 dan 1927,59 pemerintah Belanda menjalankan politik kolonial yang lebih reaksioner.60 Sejalan dengan itu, gagasan nasionalisme moderen semakin mencuat dan memberi jalan ke arah terbentuknya gerakan yang bercorak nasional murni dan bersifat radikal, seperti Algemeene Studie 56

Ibid.

57

Prof. Iwa Kusuma Sumantri, Sedjarah Revolusi Indonesia djilid I, Djakarta, 1969, hlm. 39 dan 62. 58 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 181. 59 Pada 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakkan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan pada 1 Januari 1927, PKI melakukan pemberontakannya di Sumatera. 60 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 209.


34

Club yang didirikan oleh Soekarno pada 1925, di Bandung.61 Pada tahun 1926, dua tahun setelah terbitnya karya H. O. S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, Soekarno memasukkan unsur kekuatan ideologi ketiga yaitu nasionalisme dalam karangannya ”Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”.62 Ketiga kekuatan ideologi itu merupakan landasan pergerakan nasional secara garis besar dan oleh Soekarno juga dianggap dapat dipakai sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat Indonesia.63 Ketiga kekuatan ideologi tersebut di kemudian hari terkenal dengan singkatan Nasakom. Pada 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakanlah rapat pendirian Partai Nasional Indonesia.64 Dalam anggaran dasarnya, dinyatakan bahwa tujuan didirikannya PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia.65 Tujuan ini hendak dicapai dengan azas ”percaya pada diri sendiri”.66 Itulah sebabnya PNI memilih berjuang dengan cara non-kooperasi dan tidak mau tergabung dalam dewandewan yang diadakan oleh pemerintah.67 Pada rapat PNI di Bandung pada 24—26 Maret 1928, disusunlah program azas dan daftar usaha (Bengeinsel en werk-program).68 Program azas dan daftar usaha

61

Ibid. Ibid., hlm. 210. 63 Ibid. 64 Pada awalnya, kepanjangan PNI adalah Perserikatan Nasional Indonesia, namun kemudian pada Kongres I PNI, Mei 1928 di Surabaya, kata Perserikatan dianggap kurang baik, sehingga diganti dengan kata ”Partai”, namun sebenarnya sejak awal berdirinya, kepanjangan dari PNI selalu salah dibaca menjadi ”Persatuan Nasional Indonesia”. Lihat Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosususanto, op. cit., hal. 210 dan Bernhard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 96. 65 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 210—211. 66 Ibid., hlm. 211 67 Ibid. 68 Ibid., hlm. 211. 62


35

ini kemudian disahkan pada Kongres PNI I di Surabaya pada 27—30 Mei 1928.69 Tujuan Kongres PNI I adalah mengesahkan anggaran dasar, program azas dan rencana kerja PNI. Selain itu kongres juga bertujuan untuk memperkenalkan PNI lebih jauh kepada masyarakat dan organisasi pergerakan lainnya. Pada Kongres PNI itu, Soekarno terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar PNI, sedangkan Sartono sebagai Bendahara.70 Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah dan bank, memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI melalui rapat-rapat umum, serta menerbitkan surat kabar Banteng Priangan di Bandung dan Persatoean Indonesia di Jakarta. Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa itu, sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda, hingga akhirnya ancaman akan dibubarkan pun dikeluarkan terhadap PNI.71 Kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda itu pun akhirnya direalisasikan dengan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI seperti Soekarno, R. Gatot Mangkoepradja, Markoen Soemadiredja dan Soepriadinata, pada Desember 1929.72 Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI, terutama Soekarno yang merupakan jiwa penggerak PNI, ternyata merupakan pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa ke II di Jakarta, diambillah keputusan pada 69

Ibid. Ibid., hlm. 212. 71 Ibid., hlm. 215. 72 Pada saat itu, Soekarno menjabat sebagai Ketua PNI, R. Gatot Mangkoepradja menjabat sebagai Sekretaris II PB PNI, Markoen Soeradimerdja adalah Sekretaris II pengurus PNI cabang Bandung. 70


36

tanggal 25 April 1931 untuk membubarkan PNI.73 Pembuabaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung-pendukung PNI, yang masing-masing pihak mendirikan Partindo yang dipimpin oleh Sartono, PNI-Baru yang di pimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.74 Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan pembaharuan sosial. Mereka setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan utama yang harus dicapai dengan taktik non-kooperasi. Tetapi apabila PNI-Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, maka Partindo percaya bahwa organiasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.75

2.2 Berdirinya Organisasi-Organisasi Keislaman

A. Sarekat Islam

Sarekat Islam berdiri di Solo pada 11 November 1912. Sebelumnya,

organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada 16 Oktober 1905.

Nama organisasi ini kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun

1923, lalu Partai Syarikat Islam Hindia Timur (PSIHT) pada tahun 1927, hingga

kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930.76

Ada dua sebab mengapa organisasi ini didirikan. Pertama, kompetisi yang

meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan kalangan Cina dan yang 73

A. K. Pringgodigdo, op. cit., hlm. 72.

74

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 216—217.

75

Ibid., hlm. 217. Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 6. Lihat juga George Mc. T. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 86—88. 76


37

kedua karena superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia.77

Periode pertama dari Sarekat Islam ditandai oleh perhatian terhadap masalah-masalah

organisasi, termasuk di dalamnya usaha mencari pimpinan, penyusunan anggaran

dasar dan hubungan organisasi pusat dengan organisasi daerah.78

Dalam anggaran dasar yang dibuat oleh Raden Mas Tirtoadisurjo, tujuan

dibentuknya Sarekat Islam adalah; Akan berikhtiar, supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara, dan supaya timbullah kerukunan dan tolongmenolong satu sama lain antara sekalian kaum Muslimin,dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet negeri (Surakarta) wet-wet Gouvernement,... berikhtiar mengangkat derajat rakyat, agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesarannya negeri.79

Pada Mei 1912, bergabunglah H. O. S. Tjokroaminoto ke dalam Sarekat Islam

di Surabaya atas ajakan Haji Samanhoedhi. Lalu, Tjkroaminoto menyusun sebuah

Anggaran Dasar baru dan meminta pengakuan dari pemerintah untuk menghindarkan

diri dari pengawasan preventif represif secara administratif.80

Sejak tahun 1919, dukungan terhadap Sarekat Islam semakin menurun, salah

satu penyebabnya karena masuknya pengaruh komunis dalam keanggotaan Sarekat

Islam.81 Meskipun telah meningkatkan kegiatan dan perhatian terhadap masalah

keanggotaan, namun Sarekat Islam, yang pada tahun 1923 telah mengubah namanya

menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), gagal untuk memperoleh kembali dukungan yang 77

Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam 1900—1942, Jakarta, LP3ES, 1996, hlm. 115. Ibid., hlm. 116. 79 Ibid., hlm. 117 80 Ibid., hlm. 118 81 Ibid., hlm. 135—136. 78


38

telah hilang. Kelemahan kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah, merupakan sebab utama kegagalan tersebut. PSI juga gagal dalam mencapai dukungan pada tingkat pedesaan, terutama karena ia semakin mengucilkan dukungan kyai-kyai dan ulama pedesaan yang pada tahun 1910 merupakan elemen kunci bagi keberhasilan PSI.82 Hilangnya dukungan ini sebagian juga disebabkan oleh tindakan-tindakan keras dari pemerintah terhadap PKI. Selain itu, sikap ke-agamaan Tjokroaminoto yang tidak ortodoks dan ancaman bahwa modernisme Islam dari PSI akan menyulitkan posisi mereka sendiri, menyebabkan mereka meninggalkan PSI.83 Untuk mempertahankan ortodoksi terhadap penyelewengan-penyelewengan ini, beberapa ulama di Jawa Timur mendirikan Nahdatul Ulama pada tahun 1926, yang organisasinya segera tersebar ke seluruh Jawa. PSI telah sangat tergantung kepada pengikut-pengikut tingkat lokal yang kuat dan dukungan kyai dan ulama PSI akan jauh lebih sulit untuk d berakar di daerah pedesaan. PSI semakin terjepit antara moderen-dinamis dari Muhammadiyah yang mempunyai basis di kota dan konservatisme Nahdatul Ulama yang mempunyai berbasis di pedesaan.84

Akhirnya, pembaharuan organisasi PSI, yang pada tahun 1930 berubah

menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia,85 hanya berlangsung di atas kertas, dan

partai tersebut ternyata tidak mampu, bukan saja pada tahun 1927 tetapi juga pada

82

Ibid., hlm. 150—152. Ibid., hlm. 152.. 84 Ibid., hlm. 154. 85 Ibid. 83


39

tahun-tahun berikutnya, untuk menciptakan suatu struktur organisasi yang kuat. PSI

tidak bisa mencegah proses kemundurannya secara pelan-pelan, baik melalui

kepemimpinan yang kuat maupun melalui reorganisasi. Dari persoalan ini kemudian

timbul masalah lain yang lebih permanen sifatnya seperti masalah kekurangan dana

untuk menjalankan proyek-proyek yang lebih anmbisius, yang sudah cukup membuat

mereka mampu menyaingi nasionalisme keras dari PNI.

B. Muhammadiyah

Dalam Sarekat Islam, ajaran agama Islam menjadi lambang dari persatuan

rakyat. Sarekat Islam, bukan hanya gerakan atau organisasi keagamaan semata-mata,

namun juga merupakan partai politik yang berdasarkan agama. Sedangkan

Muhammadiyah berbeda dengan Sarekat Islam, gerakannya lebih bertujuan untuk

melakukan usaha reformasi dan pembaruan pendidikan Islam.86 Organisasi

Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di

Yogyakarta. Untuk mencapai tujuannya itu, kemudian Muhammadiyah mendirikan

sekolah-sekolah dan mesjid-mesjid, selain itu Muhammadiyah juga aktif mengadakan

kajian-kajian tentang ajaran Islam.87

Muhammadiyah dikenal sebagai suatu gerakan pembaharu, hal ini

dikarenakan Muhammadiyah berusaha memperbaharui pengertian kaum muslimin

tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan cara mengenalkan

86 87

Ahmad Syafii Maarif, op. cit., hlm. 66. A. K. Pringgodigdo, op. cit., hlm. 21.


40

kembali ajaran Islam sejati dengan dasar Al-Quran dan Sunnah.88 Inovasi tang lain

ialah bahwa Muhammadiyah adalah organisasi pertama yang menggunakan bahasa

Indonesia dalam kongresnya pada tahun 1923.89 Penggunaan bahasa Indonesia dalam

suatu pertemuan umum pada waktu itu bisa berdampak politik, karena dengan bahasa

Indonesia, kesatuan Indonesia semakin terasa.90

Dalam mengarahkan kegiatan-kegiatannya, organisasi ini dalam tahun-tahun

pertama tidaklah mengadakan pembagian tugas yang jelas diantara anggota

pengurusnya. Hal ini disebabkan oleh ruang gerak yang masih sangat terbatas. Pada

tahun 1917, ruang gerak Muhammadiyah masih sekitar daerah Kauman,

Yogyakarta.91 Jangkauan gerak Muhammadiyah mulai meluas setelah tahun 1917.

Pada tahun itu, Boedi Oetomo mengadakan kongresnya di Yogyakarta. Pada kongres

itu Muhammadiyah mengadakan tabligh yang memang sengaja dilakukan untuk

mendukung kongres Boedi Oetomo.92 Tabligh yang diadakan oleh Muhammadiyah

dengan Ahmad Dahlan sebagai pembicaranya, ternyata membuat banyak peserta

kongres

Boedi

Oetomo

terpesona,

sehingga

sejak

saat

itulah

pengurus

Muhammadiyah menerima banyak permintaan dari berbagai daerah di Jawa untuk

mendirikan cabang-cabangnya.93 Daerah gerak Muhammadiyah secara resmi mulai

diperluas ke seluruh Jawa sejak tahun 1920 dan ke seluruh Indonesia sejak 1921.94

88

Ahmad Syafii Maarif, op. cit., hlm. 74. Ibid. 90 Ibid. 91 Deliar Noer, op. cit., hlm. 87. 92 Ibid. 93 Ibid. 94 Ibid. 89


41

Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang di Bengkulu

dan Banjarmasin, sedang pada tahun 1929 pengaruhnya sudah tersebar ke Aceh dan

Makassar.95 Mubaligh-mubaligh dari Jawa dan Minangkabau dikirim ke daerah-

daerah tersebut untuk menyebarkan cita-cita Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki cabang organisasi wanita yang bernama Aisyiah.

Pada awalnya organisasi ini merupakan organisasi yang berdiri sendiri yang didirikan

oleh kaum wanita dari daerah Kauman, Yogyakarta, yang telah aktif sejak tahun 1918

dengan nama Sopotrisno.96 Karena hubungannya yang dekat dengan Muhammadiyah,

akhirnya organisasi ini mengubah namanya menjadi Aisyiah lalu kemudian pada

tahun 1922 secara resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah.97

Organisasi ini menekankan sekali pentingnya kedudukan wanita sebagai ibu.

Hal ini karena menurut mereka pendidikan pertama yang akan diterima oleh seorang

anak adalah di rumah.98 Sehingga seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang

sangat besar untuk kemajuan masyarakat melalui asuhan dan didikan anaknya sendiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, Aisyiah juga memberikan perhatian kepada remaja-

ramaja perempuan, dan untuk itu dibangun pula suatu bagian khusus bernama

Nasyiatul Aisyiah.99

Selain menaruh perhatian pada peranan wanita melului Aisyiah-nya,

Muhammadiyah juga menaruh perhatian terhadap gerakan kepanduan. Oleh karena 95

Ibid., hlm. 89. Ibid., hlm. 90. 97 Ibid. 98 Ibid. 99 Ibid., hlm. 91. 96


42

itulah pada tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathan.100 Dalam Hizbul

Wathan, selain materi dan pelatihan kepanduan tentu diberikan juga pelajaran-

pelajaran agama dan organisasi, untuk mempersiapkan mereka terjun ke dalam

organisasi Muhammadiyah yang sebenarnya kelak.101

Sikap toleran yang dikembangkan dan pengabdian yang dilakukan oleh

Muhammadiyah, menyebabkan organisasi ini dapat berkembang dnegan cepat. Pada

tahun 1925, organisasi ini telah mempunyai 29 cabang dengan 4000 orang anggota.102

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan dan mengelola

8 Hollands Inlandsche School (HIS), sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah

sekolah dasar lima tahun, sebuah schakelschool, 14 madrasah, seluruhnya dengan 119

orang guru dan 4000 murid.103 Dalam bidang sosial, Muhammadiyah berhasil

mendirikan dua buah klinik di Yogyakarta dan Surabaya dengan jumlah pasien yang

pernah ditangani sebanyak 12.000 orang, lalu kemudian mendirikan sebuah rumah

miskin dan dua buah panti asuhan.104

Kongres Muhammadiyah pada tahun 1930 yang diadakan di Bukittinggi

mencatat bahwa kongres ini dihadiri oleh 112 cabang dengan 24.000 orang

anggota.105 Keanggotaan ini bertambah lagi pada tahun 1935 menjadi 43.000 orang

dan tersebar di 710 cabang.106 Pada tahun 1938 terdapat 852 cabang Muhammadiyah

100

Ibid. Ibid., hlm. 91—92. 102 Ibid., hlm. 95. 103 Ibid. 104 Ibid. 105 Ibid. 106 Ibid. 101


43

dan 898 kelompok (yang belum berstatus cabang), dengan jumlah anggota sebanyak

250.000 orang.107 Selain itu, pada tahun itu Muhammadiyah berhasil mengelola 8834

mesjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 sekolah.108

C. Nahdatul Ulama Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Kalangan pesantren pun kemudian mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri.109 Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berkembangnya paham Wahabi di Mekkah, tidak luput dari perhatian kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad

107

Ibid. Ibid. 109 Ibid., hlm. 246. 108


44

Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Tjokroaminoto.110 Sedangkan kalangan pesantren sendiri tidak sependapat dengan gerakan Wahabi yang disebarkan oleh Raja Ibnu Saud dari Mekkah.111 Dengan sikapnya yang berbeda itu, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya melakukan walk out. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrio, maka setelah itu beberapa tokoh pesantren merasa perlu untuk membentuk organisasi yang sesuai dengan bentuk perjuangan mereka. Lalu akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini kemudian dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

110 111

Ibid., hlm. 243. A. K. Pringgodigdo, op. cit. hlm. 109.


45

NU sendiri menyatakan dirinya menganut paham Ahlussunah waljama'ah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Kemudian dalam bidang fikih mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Nahdatul Ulama memiliki pengaruh yang besar di daerah Surabaya, lalu kemudian di daerah Kediri dan Bojonegoro, Kudus, hingga khirnya di hampir seluruh daerah Jawa Timur.112

112

Ibid.


46

BAB III KIPRAH ANGGOTA-ANGGOTA BPUPK

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yang dianggap organisasi pertama di antara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk moderen dan yang besar artinya.113 Dari akar inilah gerakan-gerakan kalangan kebangsaan mulai muncul, seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Organisasi-organisasi tersebut lahir sebagai reaksi dari para penggerakpenggeraknya, terhadap kolonialisme dan mencita-citakan Indonesia merdeka berdasarkan Kebangsaan.114 Hal inilah yang menjadi tujuan dan titik berat organisasiorganisasi pergerakan tersebut. Banyak tokoh kalangan kebangsaan yang lahir dan menjadi motor dari organisasiorganisasi tersebut, tidak terkecuali tokoh-tokoh yang kemudian akhirnya menjadi anggota BPUPK, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat, dan Muhammad Yamin. Keempat tokoh kebangsaan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam sidang-sidang BPUPK.

113 114

A. K. Pringgodigdo, op. cit., hlm. 1. Endang Saefudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 4.


47

3. 1 Kiprah Tokoh-Tokoh Kebangsaan A. Soekarno Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah orang Jawa, sedangkan ibunya adalah orang Bali. Pendidikan yang ditempuh oleh Soekarno HIS (Hollandsch Indlansche School), lalu ELS (Europeesche Lagere School)115, setelah itu dilanjutkan ke HBS (Hoogere Burger School)116, dan kemudian ke THS (Technische Hooge School), yaitu sekolah teknik dimana Soekarno mengambil spesialisasi teknik arsitektur.117 Soekarno tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak dengan pengaruh budaya Jawa yang sangat kental, sehingga sejak kecil Soekarno sudah sangat menyukai pertunjukkan wayang.118 Kiprah Soekarno dalam pergerakan Indonesia dimulai sejak ia bersekolah di HBS Surabaya dan menjadi anak angkat dari H. O. S. Tjokroaminoto. Karena tinggal bersama Tjokroaminoto, Soekarno pun banyak belajar tentang organisasi dan pergerakan darinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Tjokroaminoto cukup kuat pada diri Soekarno. Kedekatannya dengan Tjokroaminoto pun membawa Soekarno dekat dengan Sarekat Islam.119 Di dalam Sarekat Islam, Soekarno telah

115

ELS (Europesche Lagere School) merupakan sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa, keturunan Timur asing, dan kaum pribumi dari golongan priyayi atau elite. Lama sekolah 7 tahun dan baru didirikan pada 1818. Lihat Djohan Makmur, dkk., Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993, hlm. 60. 116 HBS (Hoogere Burger School) adalah sekolah setingkat dengan SMA sekarang, khususnya untuk masyarakat Kolonial Belanda di tanag jajahannya, Hindia Belanda. Mata pelajaran dan ijazahnya sama dengan sekolah HBS di negeri Belanda. Lihat Ibid., hlm. 81. 117 MPB Manus, dkk., Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jilid I, Proyek ISDN Direktorat Sejarah dan Tradisional Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993, hlm. 16. Lihat juga Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, op. cit., hlm. 666. 118 Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 27-33. 119 Sebuah organisasi yang pada saat itu dipimpin oleh Tjokroaminoto sendiri.


48

menyaksikan serentetan aliran politik yang silih berganti. Nama Sukarno kemudian menjadi lebih dikenal setelah ia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya.120 Namun, Soekarno merasa tidak puas terhadap organisasi-organisasi yang ada pada saat itu, seperti Jong Java, yang hanya bertujuan mewujudkan Jawa Raya, atau organisasi-organisasi kedaerahan lainnya yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan daerahnya saja. Ketidakpuasan ini yang akhirnya mengantarkan Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927.121 Sasaran pertama PNI adalah pembentukan sebuah federasi, di mana kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya akan bekerjasama dalam hal-hal tertentu dan akan memberikan kekuatan yang diperlukan kepada tuntutan-tuntutan yang akan ditujukan kepada kekuasaan kolonial.122 Untuk merealisasikannya, Soekarno mengusulkan hal itu pada kongres Sarekat Islam di Pekalongan pada Oktober 1927.123 Kongres Sarekat Islam pun menyambut baik usulan Soekarno tersebut dan menginstruksikan Soekiman124 untuk mengambil langkah-langkah persiapan tertentu guna merealisasikannya.125 Sebuah panitia yang terdiri dari beberapa partai dan diketuai oleh Sabirin dari Sarekat Islam Bandung, menghasilkan suatu badan yang bernama PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) pada 17 Desember 1927,126 dimana

120

Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 47. Ibid., hlm. 96. 122 Ibid.,hlm. 97. 121

123

Alasan Soekarno mengajukan usul tersebut kepada Sarekat Islam karena Algemene Studie Club yang dipimpin oleh Soekarno memang memiliki hubungan lebih dekat dengan Sarekat Islam. Selain itu Soekarno juga merupakan salah satu murid Tjokroaminoto. 124 Saat itu menjabat sebagai Komisaris Sarekat Islam. 125 Deliar Noer, op. cit., hlm. 271. 126 Ibid.


49

sidang PPPKI tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari tujuh partai terbesar, yaitu PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi dan Indonesisch Studieclub.127 Sejak awal berdirinya, PNI telah ditetapkan sebagai organisasi non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya pemerintah kolonial Belanda menganggap PNI bukanlah organisasi yang berbahaya seperti PKI, namun semakin lama Soekarno dan PNI mempunyai pengaruh yang semakin besar terhadap pergerakan Indonesia saat itu, apalagi terdengar kabar bahwa PNI bermaksud untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda.128 Untuk menindak lanjuti berita tersebut, Soekarno dan beberapa tokoh PNI lainnya pun ditangkap pada 29 Desember 1929 dan hukuman penjara bagi Soekarno dan pemimpin PNI lainnya baru ditetapkan oleh Raad van Justitie pada 17 April 1931.129 Penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI menjadi pukulan berat bagi organisasi tersebut, dikarenakan ketergantungan PNI terhadap pemimpinnya terutama Soekarno masih sangat kuat. Oleh karena itulah pada Kongres Luar Biasa ke II di Jakarta, diambil keputusan untuk membubarkan PNI pada 25 April 1931.130 Setelah Soekarno dipenjara dan PNI dibubarkan, Mr. Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Sementara di PNI, kemudian mendirikan Partindo (Partai Indonesia). Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir yang

127

Ibid. A. K. Pringgodigdo, op. cit., hlm. 72. 129 Ibid. 130 Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 216. 128


50

menjadi pengurus PI (Perhimpunan Indonesia) di Belanda, yang pada awalnya mendukung Soekarno dengan gerakan PNI-nya, merasa kecewa PNI dibubarkan hanya karena Soekarno dipenjara. Menurut Hatta hal ini bisa terjadi karena Soekarno gagal memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia, sehingga akhirnya ia dan Sjahrir memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi, yaitu PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia), sebuah organisasi yang mementingkan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia bisa lebih berkembang.131 Mengenai hubungan Soekarno dengan Islam, seperti sudah disebutkan sebelumnya, yakni dimulai sejak Soekarno menjadi anak angkat Tjokroaminoto dan kemudian ia bergabung ke dalam Sarekat Islam. Namun, sejak Islam menjadi lebih dominan dalam program partai Sarekat Islam,132 Soekarno mulai lebih menjaga jarak dengan Sarekat Islam walaupun ia tetap menjadi anggotanya. Soekarno ingin bersikap netral dalam soal agama dan tidak ingin terikat kepada sesuatu dogma agar memungkinkannya untuk memasuki semua kultus, termasuk Marxisme.133 Hal ini sesuai dengan kepercayaan lama orang-orang Jawa bahwa ”semua hal adalah satu”.134 Karena latar belakang hidup dan pemikirannya yang lebih kental dengan pengaruh

131

Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 159-161. Hal tersebut dikarenakan masuknya orang-orang komunis ke dalam Sarekat Islam, sehingga akhirnya Sarekat Islam memberlakukan disiplin partai, yaitu anggota Sarekat Islam tidak boleh merangkap menjadi anggota partai lain. Pada saat itu banyak orang-orang komunis yang memiliki dua keanggotaan partai, yaitu di Sarekat Islam dan di PKI. Akhirnya, terjadi perpecahan di dalam Sarekat Islam, ada SI merah yang berhaluan komunisme dan ada SI putih berhaluan Islam. Sejak perpecahan itulah SI menjadi lebih kental keIslamannya. 133 Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 216. 134 Ibid. 132


51

Jawa dibandingkan pengaruh Islam, bahkan dikatakan bahwa Soekarno bukan seorang Muslim, ia adalah seorang Jawa.135 Namun, yang menarik adalah Soekarno menjadi lebih dekat dengan Islam justru pada saat ia diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Endeh, Flores. Di dalam pengasingan itu keingintahuannya tentang Islam begitu besar sehingga kemudian ia melakukan interaksi lewat surat dengan Ahmad Hasan yang merupakan pemimpin Persis (Persatuan Islam)136. Banyak pertanyaan tentang Islam yang ia tanyakan kepada Ahmad Hasan, selain itu ia pun mempelajari karya-karya tertentu tentang Islam.137 Pada Februari 1938, tempat pengasingan Soekarno dipindahkan ke daerah Bengkulu. Di Bengkulu inilah Soekarno mulai bergabung dengan Muhammadiyah, sebuah Ormas Islam yang didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 dan lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam.138 Walaupun menjadi anggota dari Muhammadiyah, tidak serta merta membuat Soekarno mau mengikuti semua aturan-aturan yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Salah satu peristiwa yang cukup fenomenal adalah ketidaksetujuannya terhadap adanya tabir pemisah antara kaum wanita dan kaum pria, pada sebuah rapat Muhammadiyah di Bengkulu, awal tahun 1939, sehingga akhirnya Soekarno dan

135

Ibid. Deliar Noer, op. cit., hlm. 95. 137 Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 217. 138 Deliar Noer, op. cit., hlm. 84-86. 136


52

istrinya pun meninggalkan rapat tersebut.

139

Soekarno tidak menyetujui hal tersebut

karena ia menganggap tabir itu sebagai suatu lambang perbudakan kaum wanita, yang tidak diharuskan atau dikehendaki oleh Allah dan Nabi.140 Menurut Soekarno, ajaran-ajaran itu sendiri tidak berubah, firman-firman Allah dan sunnah Nabi tidak berubah, tetapi pengertian manusia mengenai hal-hal itu terus menerus berubah.141 Karena itu, harus terus menerus diadakan penefsiranpenafsiran baru dan koreksi-koreksi atas pengertian-pengertian lama. 142 Begitulah kehidupan Soekarno pada saat di Bengkulu. Bergabung dengan sebuah Ormas Islam, lebih dekat dengan Islam namun juga selalu mengiterpretasikan sendiri ajaran Islam. Di Bengkulu, konsep mengenai dialektikanya beralih, dari arena politik ke ajaran Islam. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena pecahnya Perang Dunia ke II telah menarik perhatiannya. Selain itu, perhatiannya terhadap Islam selama ini bukanlah untuk kebangkitan Islam, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia, seperti Muhammad Natsir, Agus Salim maupun Ahmad Hasan, sehingga wajar ketika pada waktu-waktu berikutnya ia tidak lagi memfokuskan pikirannya kepada ajaran Islam, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Terhadap kehadiran penjajah Jepang di Indonesia, Soekarno memiliki sikap sendiri tentang hal tersebut. Soekarno mungkin saja pernah menyatakan perasaan-

139

Bernhard Dahm, op. cit. hlm. 228. Ibid. 141 Ibid., hlm 230. 142 Ibid. 140


53

perasaan anti Jepang dalam percakapan pribadi, tapi ia tidak pernah melakukannya dalam pernyataan-pernyataan kepada publik. Bahkan ia pernah mengatakan: “Andaikan ada permusuhan antara suatu rakyat Asia, dan katakanlah, kaum imperialis Inggris, maka saya akan mengharapkan bahwa rakyat Asia itu akan mendapat bantuan dari rakyat-rakyat Asia lainnya.”143 Sikap Soekarno yang ambivalen tersebut merupakan refleksi betapa ia sangat anti terhadap Barat. Di satu sisi ia membenci imperialisme tapi dia sisi lain ia menyukai kebangkitan Asia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara Barat, seperti yang terjadi dengan Jepang. Baginya mungkin masih sedikit lebih baik jika Indonesia dijajah oleh Jepang daripada oleh Belanda. Sedangkan Mohammad Hatta tidak menyetujui sikap yang dilakukan oleh Soekarno, karena baginya tidak ada perbedaan antara imperialisme Eropa dan imperialisme Asia. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang benar-benar telah mendarat di berbagai tempat di Jawa, dan satu minggu kemudian pulau Jawa secara resmi telah berada di tangan Jepang.144 Pada awal kedatangan Jepang, banyak harapan-harapan yang digantungkan, namun ternyata harapan dan nasionalisme yang telah bangkit kembali sebelum kedatangan Jepang, mendadak dimatikan kembali. Terhadap rakyat Indonesia, konsesi yang diberikan hanya janji untuk memberikan partisipasi yang lebih besar

dalam pemerintahan dan harapan akan kemungkinan memperoleh

143

Ibid., hlm 262.

144

M. C. Ricklefs, op. cit., hlm. 405.


54

kemerdekaan setelah perang.145 Berbeda dengan konsesi yang diberikan oleh Jepang kepada Filipina dan Birma (Myanmar). Jepang menentukan bahwa Filipina harus segera diberikan kemerdekaan, sedangkan kepada Birma paling tidak harus ditawarkan prospek akan memperoleh kemerdekaan. Keputusan Soekarno untuk mau bekerjasama dengan Jepang secara formal terjadi pada 17 Maret 1942 di Bukittinggi.146 Di Bukittinggi ia bertemu dengan Kolonel Fujiyama yang pada saat itu menjabat sebagai komandan militer yang pertama untuk daerah Minangkabau. Baginya, pendudukan Jepang memberikan satu kesempatan yang unik untuk mewujudkan suatu cita-cita lama yang tidak bisa dicapai di bawah dominasi Barat. Soekarno juga selalu mengatakan berulang-ulang dalam setiap pidatonya, “Nippon mengasih kans kepada kita.”147 Pengaruh dan popularitas Soekarno terhadap rakyat Indonesia pada saat itu sangat besar, sehingga sikap Soekarno yang mau bekerjasama dengan Jepang pun diikuti oleh cukup banyak kalangan, dan hal ini dimanfaatkan benar oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk memuluskan hegemoninya di Indonesia, sehingga akhirnya pada bulan Juli 1942 Soekarno dibebaskan dari pengasingannya. Soekarno menginjakkan kembali kakinya di Jawa pada 9 Juli 1942.148

145

Ibid., hlm. 405—406.

146

Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 274. 147 Ibid., hlm 279. 148 Ibid. hlm. 276.


55

Pada 9 Maret 1943, pemerintah pendudukan Jepang memberikan izin didirikannya organisasi Poesat Tenaga Rakyat atau Poetera.149 Organisasi ini mencakup semua perkumpulan politik dan non politik Indonesia terdahulu yang berkedudukan di Jawa dan Madura dan organisasi ini direncanakan sebagai suatu jembatan ke arah pemerintahan sendiri.150 Soekarno ditunjuk sebagai ketua Poetera, dengan didampingi oleh Mohammad Hatta, K. H. Mas Mansoer dan Ki Hadjar Dewantara sebagai wakil ketua.151 Pada awal September 1943, didirikan Tyoo Sangi In di Jakarta, yaitu sebuah Badan Pertimbangan Pusat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yang bertugas untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemerintah.152 Badan-badan serupa pun akan didirikan di tingkat provinsi, yang disebut Sangi-kai. Lalu, pada pertengahan Oktober 1943, Soekarno diangkat menjadi ketua Tyoo Sangi In.153 Pada Januari 1944, pemerintah penddudukan Jepang mendirikan Djawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat di Jawa), sebuah gerakan massa yang berada di bawah komando pemerintah pendudukan Jepang sendiri.154 Sedangkan organisasiorganisasi yang sudah ada sebelumnya, seperti Poetera, akan dilebur kedalam organisasi baru ini. Struktur organisasi ini mirip dengan Poetera, selain itu organisasi ini pun diketuai oleh Soekarno. 149 150

George McTurnan Kahin, op. cit., hlm. 135. Ibid.

151

Ibid. M. C. Ricklefs, op. cit., hlm. 417. 153 Ibid., hlm. 418. 154 Ibid., hlm. 419. 152


56

Tindakan Djawa Hokokai yang tidak populer dan merugikan rakyat Indonesia, mau tidak mau selalu mengaitkan nama Soekarno sebagai ketuanya, hal ini mengakibatkan reputasinya merosot. Untuk pertama kalinya ada orang yang menyebutnya “kacung Jepang.“155 Pada awal tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat seperti yang pernah dijanjikan oleh Jepang pada awal-awal kedatangannya di Indonesia.156 Perubahan sikap pemerintah pendudukan Jepang ini, tentu saja mengecewakan bagi orang-orang Indonesia yang sebelumnya bersedia bekerjasama, tidak terkecuali bagi Soekarno. Pada saat keadaan Jepang semakin terdesak oleh sekutu, Perdana Menteri Koiso makhirnya menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia Timur (To Indo) di kemudian hari.157 Kabar baik ini pun sampai ke telinga soekarno pada hari yang sama. Sikap Soekarno terhadap Jepang pun kembali melunak. Soekarno berusaha untuk meredam sikap anti Jepang yang belakangan berkembang di kalangan rakyat Indonesia, dengan menggunakan janji kemerdekaan yang akan diberikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai peredamnya.158 Soekarno ingin memanfaatkan momen baik ini, agar kemerdekaan yang diinginkan itu benar-benar akan diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

155

Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 328. Ibid. 157 Asia Raya, 8 September 2604. 158 Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 329. 156


57

B. Mohammad Hatta Mohammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Minangkabau, Sumatera Barat tepatnya di kota Bukittinggi. Nama asli Mohammad Hatta adalah Mohammad Athar. Seperti yang sudah diketahui bahwa Sumatera Barat adalah daerah dengan keislaman yang sangat kuat. Pada saat Hatta lahir pada tahun 1902, daerah ini sudah setengah abad diduduki oleh Belanda. Hatta lahir dari keluarga yang memiliki tradisi keislaman sangat kental, bahkan kakeknya adalah seorang pendiri Surau Batu Hampar159 yang sekaligus pemimpin Tarekat Sufi. Karena itulah kebingungan sempat melanda orang tua Hatta yang sulit untuk memutuskan akan disekolahkan ke mana Hatta nantinya, ke surau tradisional atau sekolah moderen Belanda. Dalam kasus Hatta, persoalannya menjadi sulit karena ia diharapkan untuk menjalankan tradisi keagamaan keluarga ayahnya.160 Hatta tidak pernah mempunyai kesempatan mengenal ayahnya, karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Hatta berumur delapan bulan. Sejak umur tujuh tahun Hatta melewatkan hari-harinya di surau Batu Hampar. Pamannya, Syeikh Arsyad menginginkan Hatta menuntut ilmu agama di Mekah, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo. Namun keinginan ini ditolak oleh ibunya. Sedangkan guru agama Hatta yang termasuk kaum modernis, Syeikh M. Jamil

159

Surau Batu Hampar sendiri merupakan sebuah komunitas keagamaan, suatu tarekat sufi, dengan tujuan awalnya adalah untuk menuntun pengikutnya menurut jalur agar lebih dekat memahami Tuhan. Namun dalam perkembangannya, surau tersebut juga bertindak untuk mengimbangi pengaruh Barat, dan mencegah lembaga pendidikan dan social Kristen yang didukung oleh Belanda menggerogoti kedudukan Islam di daerah tersebut. Lihat Mavis Rose, Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 5. 160 Ibid.


58

Jambek, menginginkan Hatta untuk belajar di sekolah moderen Belanda, agar mampu melawan tantangan dominasi Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan. Antara kaum modernis dan kaum tarekat sufi pada saat itu terjadi perbedaan pandangan. Kaum modernis curiga bahw atuntunan yang diberikan oleh tarekat sufi bertentangan dengan hukum Islam, namun Hatta sebagai anggota keluarga terpandang pemimpin tarekat sufi, tidak bisa begitu saja mengecam pemimpin tarekat.161 Hal inilah yang kemudian menjadi dilema tersendiri bagi Hatta, sehingga akhirnya dia lebih memilih untuk terlibat dalam persaudaraan Nasionalis daripada persaudaraan Islam, dan mungkin hal ini pula yang membuatnya lebih memilih untuk tidak mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan partai-partai Islam Modernis di masa depan.162 Sebagian besar hidupnya memang penuh dengan nilai agama tetapi tetap netral dalam politik. Hatta menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Eropa di kota Padang. Hatta lulus sekolah dasar dengan nilai yang cukup baik, sehingga bisa langsung melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) atau SMA di Batavia, ibukota kolonial Jawa. Tetapi ibunya melarangnya dan tetap menginginkan Hatta untuk bersekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau SMP di Padang terlebih dahulu. Pada tahun 1917 Hatta aktif di organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang dan menjabat sebagai bendahara. Pada bulan Mei 1919 Hatta lulus ujian akhir MULO lalu ia memutuskan untuk melanjutkan ke Prins Hendrik School, yaitu sebuah

161 162

Ibid., hlm. 9. Ibid.


59

SMA yang khusus mempelajari mata pelajaran dagang. Ia memilih sekolah ini lebih karena sentimen kebangsaannya yang sangat menyadari kerugian ekonomi yang selama ini diderita oleh rakyat karena penjajahan. Ternyata Hatta sangat berbakat dalam bidang ekonomi. Bahkan saat di Batavia ia kembali diminta menjadi bendahara untuk Jong Sumatranen Bond pusat. Setelah lulus dari Prins Hendrik School, ia melanjutkan

kuliah

dagang

di

negeri

Belanda

pada

Nederlandsch

Hendelshoogeschool, dengan mendapatkan beasiswa. Pemikiran Hatta mengenai ekonomi mendapat pengaruh dari Lenin. Ia memiliki pandangan yang sejalan dengan penekanan Lenin pada organisasi dan disiplin.163 Ia terdorong oleh pemecahan Lenin untuk membantu pertarungan melawan imperialisme di Asia. Sistem sel Lenin dan metode umum untuk meruntuhkan kemapanan menjelang revolusi juga berkesan di hati Hatta.164 Metode ini merupakan format yang dapat dipakai demi tujuan-tujuan politik sepanjang hidupnya. Di Belanda Hatta Juga aktif di Indische Vereniging165, yang kemudian berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, ketika Hatta menjadi ketuanya.166 Organisasi ini juga menerbitkan majalah dengan nama Indonesia Merdeka yang sebelumnya bernama Hindia Poetra.

163

Ibid., hlm. 33. Ibid. 165 Sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1908 dan beranggotakan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikannya di Belanda. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memperhatikan kepentingan orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Lihat A. K. Pringgodigdo, op. cit., hlm 56 dan Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, op.cCit., hlm. 195. 166 MPB Manus, dkk., op. cit., hlm. 56. 164


60

Ketika komitmen pribadi Hatta terhadap sentimen kebangsaan semakin mendalam, tulisan-tulisannya menjadi semakin tajam dan mendalam. Menjelang Hatta terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia, ia mengakui bahwa kelompok tersebut bukan lagi merupakan organisasi social, melainkan telah menjadi “pusat kemajuan bagi gerakan nasional Indonesia” yang sekembalinya mereka ke Indonesia akan segera bergabung dengan rakyat dan akan berjuang dengan rakyat. Di Belanda, Hatta berhubungan cukup dekat dengan keluarga Le Febvre, mantan Residen Sumatera Barat, salah seorang dari sedikit pejabat Belanda yang mendukung pembentukan Jong Sumatranen Bond.167 Kebaikan sikap beberapa orang Belanda terhadap mahasisiwa Indonesia, seperti salah satunya yang diterima Hatta sempat membuat dilema tersendiri, dan semakin menyulitkan mereka untuk memandang penjajah Belanda sebagai musuh. Sehingga akhirnya ia harus membuat pemilahan secara jelas, bahwa bukan orang kulit putih secara personal yang dibencinya, tetapi sistem eksploitasi kolonial dengan tekanan pada ras-lah yang dibencinya.168 Pada 25-27 Desember 1931 diadakan konferensi di Yogyakarta untuk mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Organisasi ini kemudian dipimpin oleh Sjahrir, yang telah kembali lebih dulu dari Belanda. Lalu pada Agustus 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan denagn segera menjadi pemimpin PNI-Baru.

167 168

Mavis Rose, op. cit., hlm. 34. Ibid.


61

Sekembalinya Hatta dari Belanda, hubungan Hatta dan Soekarno tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki perbedaan pandangan yang sulit bersatu. Perbedaan antara mereka adalah tentang organisasi “kooperasi” dan “non-kooperasi”, tentang kedaulatan rakyat dan juga tentang penolakan Hatta terhadap PPPKI, sebuah organisasi yang diprakarsai dan dihidupkan oleh Soekarno Soekarno juga menginginkan agar antara Partindo dan PNI-Baru dapat duduk bersama, namun seperti yang dikatakan Hatta; “Kalau Partai Indonesia menolak dasar Kedaulatan Rakyat, yang merupakan darah daging anggota PNI, maka tidak ada kesamaan”.169 Sekembalinya Hatta dari Belanda, konsep pemikirannya tentang kebangsaan menjadi semakin terarah. Ia berpendapat bahwa kemerdekaan bagi Indonesia harus menjamin

partisipasi

rakyat

di

dalam

pemerintahan

negerinya

sendiri.170

Kemerdekaan harus tidak melahirkan suatu bangsa di mana mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan. Konsep Hatta tentang pemerintahan demokratis serta kemakmuran social dan ekonomi bagi rakyat disebutnya sebagai kedaulatan rakyat.171 Dapat dikatakan bahwa Nasionalisme Hatta adalah Nasionalisme yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyatnya adalah kedaulatan rakyat yang berperspektif demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi social yang berakar dalam demokrasi asalnya. Kemudian ia bertemu dengan pemikiran Marx dan tokoh-tokoh sosialis

169

Ibid. hlm. 109.

170

Ibid. Ibid., hlm. 110.

171


62

lainnya, berjumpa dengan fasisme dan totaliterisme.172 Kesemuanya itu kemudian merangsang pengembangan pemikirannya tentang Nasionalismenya, Demokrasinya dan Sosialismenya. Pada 25 Februari 1934, Hatta, Sjahrir dan beberapa anggota PNI lainnya ditangkap. Setelah diinterogasi, Hatta dan Bondan yang juga salah seorang pengurus PNI, ditahan di penjara Glodok, Batavia.173 Sedangkan Sjahrir ditahan di Cipinang.174 Pada 16 November 1934, keputusan untuk mengasingkan Hatta dan tujuh pengurus PNI-Baru lainnya ke Boven Digul, Irian Barat, dikeluarkan secara resmi. Sedangkan Hatta beserta pengurus PNI-Baru lainnya baru diberangkatkan ke pengasingan pada Januari 1935. Pengasingan Hatta dan Sjahrir ke Boven Digul, menimbulkan banyak protes, baik di kalangan orang Indonesia sendiri maupun di kalangan sosialis Belanda.175 Akhirnya, pemerintah Belanda memutuskan untuk memindahkan Hatta dan Sjahrir ke Banda Neira. Di Banda Neira, kehidupan Hatta dan Sjahrir menjadi jauh lebih baik.176 Lalu pada 1 Februari 1942, Hatta dan Sjahrir dipindahkan lagi ke Sukabumi.177 Pada tahun 1942 ini, Perang Asia Timur Raya sedang berlangsung.178 Dengan memanfaatkan pemindahan Hatta dan Sjahrir ke Sukabumi, pemerintah Belanda menginginkan dukungan dari Hatta, yang selama ini tampak seperti seseorang yang

172

Ibid. Ibid., hlm. 126. 174 Ibid. 175 Ibid. 176 Ibid., hlm. 128. 177 Ibid., hlm. 130 178 Ibid. 173


63

anti Jepang, sehingga akhirnya pemerintah Belanda pun bisa mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Rencana pemerintah Belanda yang ingin memanfaatkan dirinya sebagai upaya untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia sudah diketahui sejak awal oleh Hatta, sehingga tentu saja Hatta menolaknya, karena ia menolak segala macam imperialisme, baik yang dilakukan oleh Barat maupun yang dilakukan oleh Jepang. Setelah Jepang berkuasa, Hatta dibebaskan dan kembali ke Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Jepang dalam rangka untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, dan Jepang menyadari bahwa figur Hatta dan Soekarno mempunyai pengaruh yang kuat dan mendapatkan dukungan yang nyata dari masyarakat.179 Dalam memoir yang ditulisnya, Hatta memiliki sudut pandang sendiri tentang Islam, pandangan yang terinspirasi dari pemikiran pamannya Syeikh Arsyad. Hatta berkeyakinan bahwa sosialisme adalah prinsip dasar dalam Islam.180 Hatta menyatakan bahwa pamannya Syeikh Arsyad yang selalu mengajarkannya supaya secara sosial, sadar dan mengelola kebutuhan rakyatnya sendiri, dengan menekankan bahwa “seperti Tuhan yang mencintai kita, maka kita pun harus saling mencintai”.181 Hatta mungkin berusaha meyakinkan rekannya sesame muslim bahwa sosialismenya tidak hanya berkembang dari Karl Marx. Penjelasan Hatta ini seolah ingin menunjukkan bahwa ada seorang pemimpin yang Islam yang puritan, tetapi sekaligus baik budi, seimbang dan manusiawi, seorang yang lebih menyukai perdamaian 179

MPB Manus, dkk., op. cit., hlm. 58. Ibid., hlm. 10. 181 Ibid. 180


64

ketimbang fanatik agama yang memimpin jihad. Selain itu Syeikh Arsyad juga tidak mendukung konsep suatu negara Islam, dengan mengutip Kekaisaran Ottoman sebagai sebuah contoh mengenai keruntuhan politik yang memburukkan nama Islam. Dari hal tersebut di atas dapat dilihat betapa besar pengaruh pemikiran Syeikh Arsyad pada pemikiran Hatta tentang Islam dan tentang kebangsaan.

C. Radjiman Wediodiningrat Radjiman lahir di Lempuyangan Yogyakarta, pada 21 April 1879 dengan ayah, keturunan Jawa, bernama Ki Sutodrono, sedangkan ibunya keturunan dari daerah Gorontalo.182 Pada 1893, Radjiman berhasil menyelesaikan studinya di ELS (Europesche Lagere School), sebuah sekolah yang sebagian besar siswanya adalah putra pejabat. Radjiman bisa bersekolah di ELS karena ayahnya yang merupakan mantan tentara KNIL. Setelah lulus dari ELS, Radjiman mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dokter Djawa dan berhasil lulus pada 22 Desember 1898. Lalu pada 14 Januari1899 Radjiman diangkat sebagai pembantu dokter bedah di rumah Sakit Weltvreden,183 dan disinilah Radjiman mengawali karirnya sebagai

182

A. T. Sugito, Dr. K. R. T. Rajiman Wedyodiningrat: Hasil Karya dan Pengabdiannya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1998, hlm. 12. 183 Weltevreden adalah sebutan untuk daerah Lapangan Banteng dan jalan Medan Merdeka sekarang, yang dipergunakan untuk pemukiman pejabat-pejabat Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Mengenai Weltefreden lihat A. Heuken S. J., Tempat-Tempat Bersejarah Di Jakarta Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1997, hlm. 145. Rumah Sakit Weltevreden kini menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto.


65

dokter.184 Namun pada tahun yang sama, Radjiman ditugaskan untuk menjadi dokter di daerah Banyumas, lalu ditugaskan lagi ke Purworejo.185 Karena prestasinya yang berhasil menanggulangi wabah penyakit pes, sehingga Radjiman dipindahkan ke jenjang pangkat yang lebih tinggi lagi di rumah sakit kota Semarang.186 Sebagai seorang dokter pribumi yang juga belum punya banyak pengalaman, penugasanpenugasan yang diberikan kepadanya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mengagumkan,

karena

tidak

banyak

dokter-dokter

pribumi

yang

bisa

mendapatkannya dalam waktu cukup singkat. Pada tahun 1902, Radjiman meninggalkan Madiun, kota tempat ia ditugaskan setelah Semarang,187 menuju Batavia untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus menjadi asisten Leraar (semacam asisten dosen) pada STOVIA. Pada tahun 1904, Radjiman meraih gelar Indisch Art dari STOVIA. Sejak tahun 1906, Radjiman bekerja di Keraton Surakarta sebagai dokter Keraton, dan sejak saat itu pulalah ia mulai tertarik dengan ilmu filsafat dan teosofi. Ketertarikan Radjiman terhadap ajaran theosofi adalah karena ajarannya yang sesuai dengan kepribadian Radjiman yang sangat kental dengan budaya Jawa kejawen. Ketertarikannya pada filsafat dan teosofi kemudian menggiringnya untuk masuk kedalam organisasi kejiwaan atau kebatinan yang bernama Wheda Sanjaya

184

Soebaryo Mangunwidodo, Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat: Perjalanan Seorang Putera Bangsa 1879-1952, Yayasan Dr. K. R. T. Radjiman Wedidiningrat, Jakarta, 1994, hlm. 23. 185 A. T. Sugito, op. cit. hml. 16. 186 Soebaryo Mangunwidodo, op. cit., hlm. 27. 187 Penulis tidak mendapatkan informasi lebih rinci tentang perpindahan tugas Radjiman tersebut, bahkan di dua buku yang menuliskan biorafi tentang Radjiman pun tidak ditemukan alasan penugasan itu dan di rumah sakit mana Radjiman bertugas.


66

yang artinya “semoga menjadi sumber penerang”, lalu Radjiman juga mengikuti perkumpulan teosofi di Surakarta.188 Selain bergabung dengan dua organisasi tersebut, Radjiman juga mempelajari spiritisme (pemanggilan roh) dari nyonya Zehenter dan tuan Warstadt.189 Di tengah giatnya Radjiman mempelajari filsafat, teosofi, dan kebatinan, ia tetap seorang yang mempunyai rasa dan pemikiran nasionalis yang kemudian menggiringnya untuk bergabung dengan organisasi Boedi Oetomo, sejak organisasi ini baru didirikan pada 20 Mei 1908. Pada Kongres Boedi Oetomo I, Radjiman pernah menyampaikan pidatonya yang cukup menggemparkan pada saat itu. Radjiman berpendapat bahwa orang Jawa tidak perlu mengikuti kebudayaan Eropa, karena yang terbaik bagi orang Jawa adalah menjalankan kebudayaan asli daerahnya.190 Pada Oktober 1909, Radjiman melanjutkan studinya di Universitas Amsterdam, dan meraih gelar Eropesche Arts pada 22 Desember 1910 dan pada 1911 Radjiman melanjutkan pendidikan kedokterannya lagi ke Universitas Berlin dengan mengkhususkan diri pada ilmu kebidanan, penyakit wanita dan bedah.191 Walaupun Radjiman sempat meninggalkan Boedi Oetomo karena melanjutkan kuliahnya di luar negeri, namun setelah kembali ke Indonesia Radjiman kembali aktif di Boedi Oetomo, dan aktivitasnya semakin meningkat sehingga ia diangkat menjadi ketua

188

Soebaryo Mangunwidodo, op. cit., hlm. 57. Ibid. 190 Ibid., hlm. 60-61. 191 A. T. Sugito, op. cit. hlm. 35. 189


67

Boedi Oetomo pada September 1914, dan sejak itu pula Boedi Oetomo mulai menunjukkan aktivitasnya ke dunia poltik yang lebih terbuka.192 Pada 1916-1917, dikirimkan sebuah misi ke negeri Belanda oleh komite Indie Werbaar, untuk pertahanan Hindia. Dwijosewoyo sebagai wakil Boedi Oetomo dalam misi tersebut, berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Belanda terkemuka. Dari sinilah telah diperoleh keterangan bahwa akan segera dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat). Undang-undang pembentukan volksraad disahkan pada Desember 1916.193 Menindaklanjuti hal tersebut, Boedi Oetomo segera membentuk sebuah komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad, namun komite ini tidak berjalan seperti seharusnya, sehingga Boedi Oetomo memutuskan untuk bekerjasama dengan partai kaum etika dalam kampanye pemilihan, sehingga Boedi Oetomo dapat menduduki jumlah kursi terbesar kedua diantara anggota pribumi di dalam volksraad tersebut, dan Radjiman menjadi salah satu anggota Volksraad yang berasal dari Boedi Oetomo.194 Selama menjadi anggota Volksraad, Radjiman hampir saja terpilih menjadi Ketua Dewan ketika diadakan penggantian Ketua Dewan dengan pemilihan langsung oleh para anggota-anggotanya, namun pada pemilihan itu Radjiman kalah tiga suara dari Mr. Schuurman. Pada 1919, Radjiman kembali lagi ke Belanda untuk belajar ilmu rontgenologie di Universitas Amsterdam dan pendidikan itu berhasil ia selesaikan 192

Soebaryo Mangunwidodo, op. cit., hlm. 61.

193

Ibid. A. T. Sugito, op. cit., hlm. 54.

194


68

pada 1920. Pada 1931, Radjiman kembali memperdalam ilmu kedokteran dengan mempelajari ilmu kebidanan pada Universitas Paris, Perancis.195 Tidak diketahui secara pasti, apa motifasi Radjiman berkelana ke beberapa negara Eropa dan terus menerus mendalami ilmu kedokteran, namun yang pasti Radjiman memang ingin menjadi seorang dokter yang ahli, sehingga ia terus menerus mendalami ilmu kedokteran. Pada Januari 1927, Radjiman mendirikan surat kabar yang berbahasa Belanda yang terbit dua kali sebulan, dengan nama Timboel.196 Surat kabar ini didirikan karena ketidakpuasan Radjiman terhadap surat kabar yang dimiliki oleh Boedi Otomo. Radjiman merasa selama ini kebebasan berekspresi dalam tulisannya terlalu dibatasi, hal inilah yang memotivasinya untuk mendirikan surat kabar baru.197 Pada masa penjajahan Belanda, Radjiman bersama beberapa tokoh-tokoh lainnya seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir merupakan tokoh-tokoh yang cenderung memilih jalur perjuangan non-kooperatif dengan Belanda.198 Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, pada masa pendudukan Jepang Radjiman dan ketiga tokoh tersebut menjadi tokoh-tokoh yang justru mengambil jalur kooperatif dengan pemerintah pendudukan Jepang, bahkan keempat tokoh ini memilih untuk mengambil bagian dalam pemerintahan sebagai taktik politik mereka.199

195

Ibid Ibid., hlm. 57. 197 Soebaryo Mangunwidodo, op. cit., hlm. 68. 198 Ibid. 199 Ibid., hlm. 76. 196


69

Radjiman sebagai salah satu tokoh yang memilih jalur kooperatif, pada masa pendudukan Jepang pernah berkiprah di Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa). Di dalam organisasi bentukan Jepang yang merupakan pengganti Putera200 ini, Radjiman duduk sebagai anggota Majelis Pertimbangan. Selain itu Radjiman juga menjadi anggota Tyoo Sangi In, yaitu sebuah lembaga pertimbangan yang dibentuk oleh Jepang yang berkedudukan di pusat (Batavia).201 Selain menjadi anggota Cuo Sangi In, Radjiman juga menjadi ketua Cuo Sangi Kai atau lembaga pertimbangan yang berkedudukan di daerah, untuk wilayah Madiun.202 Tyoo Sangi In didirikan pada bulan September 1943. Di tingkat pusat, keanggotaannya bermula 23 orang, lalu 60 orang. Yang mengesankan adalah, kembalinya para tokoh pergerakan lama yang radikal maupun moderat dalam satu atap organisasi. Sekalipun secara politis tujuan organisasi ini adalah bertujuan lebih memperbesar lagi kekuasaan Jepang, namun secara organisatoris, lembaga ini secara tidak langsung telah menjadi wadah yang penting bagi keutuhan persatuan orangorang pergerakan. Dalam arti, bagaimana mereka menyiasati keadaan tanpa harus tunduk oleh keadaan tersebut, sekalipun mereka cuma “bentukan”. Pola ini dalam masa-masa Jepang menjadi lebih efektif. Dengan pandangan hidup yang telah kuat dan mengakar, di jajaran orangorang pergerakan pada masa itu, Radjiman boleh dikatakan sebagai salah seorang 200

Putera adalah kepanjangan dari Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada 1 Maret 1942 dan diketuai oleh Soekarno. Tujuan didirikannya organisasi ini menurut Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda, Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 19. 201 Soebaryo Mangunwidodo, op. cit., hlm. 84. 202 Ibid.


70

yang sangat paham tentang apa yang diperbuatnya dan bagaimana posisinya. Bila disimak secara lengkap, Radjiman pernah mengemukakan pandangannya pada tahun 1911 tentang bakat dan kemampuan bangsa Jawa untuk maju.203 Agak puitis, Radjman mengemukakan bahwa ia sangat percaya pada bakat dan kemampuan bangsa Jawa untuk maju. Ia menjelaskan di masa lampau, bakat dan kemampuan ini telah dihancurkan oleh peperangan demi peperangan sejak jatuhnya kerajaan Majapahit. Padahal masa-masa sebelumnya bangsa Jawa cukup mampu menyerap berbagai budaya yang datang menjadi miliknya. Ini terrlihat dari karya arsitekturnya yang kaya dan karya kesusastraannya yang penuh inspiratif.

D. Muhammad Yamin Muhammad Yamin dilahirkan pada 23 Agustus 1903 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Usman dengan bergelar Bagindo Khatib, yang semasa hidupnya bekerja sebagai mantri kopi,204 sedangkan ibunya bernama Siti Sa’adah yang berasal dari Padang Panjang.205 Muhammad Yamin menjalankan pendidikan pertamanya di Sekolah Bumiputera Angka II (Sekolah Melayu).206 Di sekolah ini pendidikannya berlangsung empat tahun dan tidak diajarkan Bahasa Belanda. Kemudian Muhammad Yamin pindah bersekolah di HIS (Hollands Inlandsche School) dan pada 1918 Muhammad 203

Ibid., hlm. 85.

204

Mantri Kopi adalah sebuah jabatan pada masa penjajahan Belanda yang bekerja mengurus perkebunan kopi dan mengawasi gudang-gudang kopi.

205

MPB. Manus, dkk., op. cit., hlm.

206

Sering disebut juga Volkschool.


71

Yamin lulus dari HIS. Setelah tamat ari HIS, ia melanjutkan studinya ke Bogor dengan memasuki Sekolah Dokter Hewan, namun tidak lama kemudian ia pindah ke Sekolah Pertanian (Landbouwschool) yang juga terletak di Bogor.207 Namun, tidak lama kemudian Muhammad Yamin pindah ke Surakarta dan belajar di Algemene Middelbare School (AMS) bagian A1, yaitu jurusan Oostersch Letterkundige Afdeeling dan pada 1927 Muhammad Yamin berhasil menamatkan pelajarannya di AMS.208 Setelah tamat dari AMS, Muhammad Yamin melanjutkan studinya ke Rechthoogeschool (RHS) di Jakarta dan berhasil lulus pada tahun 1932.209 Pada saat menempuh pendidikannya di RHS itu, Yamin dikenal mempunyai sifat individualis tetpi bukan egois. Ia memang mementingkan dirinya sendiri dalam arti kata, ia yakin bahwa yang dikerjakannya itu berguna bagi perjuangan bangsa dan tanah airnya. Dalam banyak hal, terutama dalam bidangnya, Muhammad Yamin selalu ingin berada di depan. Ia selalu menghendaki dirinya sebagai orang yang diketengahkan, yang terkemuka, dan berdiri di barisan yang paling depan. Sejak tamat dari RHS itu, ia bekerja sebagai pengacara hingga masuk tentara pendudukan Jepang di Jakarta. Ia juga menjadi anggota Volksraad sejak tahun 1938 hingga 1942.210 Dalam Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin tampil untuk merumuskan hasil pertemuan tersebut. Rumusan tersebut di kemudian hari dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketika itu ia menjadi ketua Pengurus Besar Jong

207

MPB. Manus dkk., op. cit., hlm. 65. Ibid. 209 Ibid. 210 Ibid. 208


72

Sumatranen Bond, sekaligue ketua Pengurus Besar Indonesia Moeda. Empat tahun kemudian ia menjadi ketua Pengurus Besar Partindo hingga 1938. Pada masa pendudukan Jepang, ia pernah menjadi penasihat Sendebu-sendeka, selain itu ia juga pernah duduk dalam Majelis Pertimbangan Poetera.

3. 2. Kiprah Tokoh-Tokoh Islam A. Haji Agus Salim Haji Agus Salim dilahirkan di kota Gadang Bukit Tinggi, Minangkabau, pada 8 Oktober 1884. Ia merupakan anak pertama dari seorang pejabat pemerintah sekaligus berasal dari kalangan bangsawan yang beragama. Ayahnya bernama Sutan Muhammad Salim yang merupakan pejabat kejaksaan negeri di Riau. Tempat tugasnya sering berpindah-pindah, sehingga Agus Salim dan ibunya pun mengikuti kemana ayahnya pergi bertugas. Kota Gadang, tempat dimana Haji Agus Salim dilahirkan, merupakan daerah yang dekat dengan kota Bukittingi dan berada di bawah kaki gunung Singgalang. Seperti daerah Minangkabau lainnya, daerah ini juga sangat kuat tradisi keislamannya. Meskipun demikian, kehidupan beragamanya masih bersifat tradisional.211 Hal ini mengakibatkan, generasi mudanya lebih berminat untuk menjadi pegawai pamong praja, dokter, ataupun guru, sedangkan yang berminat menjadi ulama jauh lebih sedikit. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena ulama-ulama pada saat itu dianggap belum mampu menerjemahkan ajaran 211

Suhatno, dkk., Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Depdikbud, Jakarta, 1995, hlm. 9.


73

Islam secara rasional dan kreatif, ajaran Islam yang dajarkan lebih bersifat doktrin. Suasana lingkungan seperti itu, sedikit banyak juga mempengaruhi sikap dan kepribadian Agus Salim, bahkan ia pernah berkata bahwa ulama-ulama tersebut hanya mengutamakan segi fiqih dan ibadah, dan melupakan segi kemasyarakatan.212 Pada tahun 1891, Agus Salim mulai bersekolah dengan memasuki sekolah ELS (Europesche Lagere School), yaitu sekolah dasar Belanda. Kecerdsan otaknya telah menarik perhatian guru-gurunya yang orang Belanda, bahkan mereka pernah meminta untuk dapat membina dan mengarahkan Agus Salim sepenuhnya, baik di sekolah maupun di rumahnya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh kedua orangtuanya. Namun Agus Salim diijinkan untuk dibina dan diarahkan oleh guru Belandanya ketika saat makan pagi, siang dan malam, ditambah waktu sesudahnya boleh tinggal di rumah gurunya. Setelah tamat dari ELS pada 1898, Agus Salim pergi ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Lalu, ia bersekolah di HBS (Hoger Burgelijke School), yaitu sekolah menengah Belanda di Jakarta. Dalam waktu lima tahun, Agus Salim selesai dan berhasil menempuh ujian di HBS dengan nilai terbaik sekaligus menjadi juara. Setelah lulus dari HBS, Agus Salim ingin melanjutkan sekolahnya dengan mendapatkan beasiswa ke Belanda, namun beasiswa yang diinginkan tersebut tidak berhasil didapatkan. Sebenarnya Agus Salim pernah mendapatkan tawaran beasiswa ke Belanda untuk menggantikan beasiswa yang diberikan kepada R. A. Kartini, namun tawaran itu ditolaknya 212

Ibid., hlm. 10.


74

Pada tahun 1906, Agus Salim mendapatkan tawaran dari pemerintah Belanda untuk bekerja di Konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengurusi jamaah Haji dari Indonesia.213 Dalam kesempatannya menunaikan ibadah haji, ia bertemu dengan Syeikh Ahmad Khatib yang juga masih kerabatnya. Syeikh Ahmad Khatib dikenal sebagai seorang pelopor ulama pembaharu di Minangkabau, selain itu ia juga merupakan Imam Besar mazhab Syafii di Masjidil Haram, Mekkah. Oleh karena itu, Agus Salim sering mengadakan diskusi dengan beliau mengenai berbagai masalah agama Islam. Dengan modal kemampuan yang menguasai beberapa macam bahasa dunia dan memiliki pengetahuan yang luas, maka di dalam usaha mendalami ajaran agama Islam lebih banyak membandingkan dengan penuh kritik daripada mendengarkan fatwa guru semata. Itulah yang membedakan antara Agus Salim dengan ulama-ulama lain yang pernah berguru kepada beliau. Lima tahun setelah bekerja di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Agus Salim kembali ke Jakarta. Sekembalinya dari negeri Arab, Agus Salim menjadi orang yang sangat alim, ia juga menguasai bahasa Arab dengan baik dan ia pun memiliki pemikiran sendiri tentang kondisi umat Islam Indonesia saat itu yang berbeda dengan ulama Indonesia pada umumnya. Agus Salim berkata, “ Bahwa umat Islam Indonesia mundur lantaran salah dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam”.214

213 214

Ibid., hlm. 36. Suhatno, dkk., op.cit., hlm. 16.


75

Sejak tahun 1911 hingga 1912, Haji Agus Salim bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum atau BOW (Burgerlijke Openbare Werken)215 di Jakarta. Kemudian setelah itu, dia memilih untuk kembali ke kota Gadang dan mendirikan sekolah dasar swasta (HIS), dan juga memperistri Zainatun Nahar binti al-Matsir. Pada tahun 1915, Agus Salim kembali hijrah ke Jakarta dengan membawa serta keluarganya, ia kemudian bekerja di Indonesishe Drukerij (Percetakan Indonesia). Selain kesibukannya di surat kabar, Agus Salim juga aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Di tahun 1925, di kota Yogyakarta, Agus Salim ikut serta mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB), sekaligus diangkat sebagai penasehatnya. Akan tetapi pada tahun 1936, bersama Mohammad Roem dan beberapa orang lainnya, beliau mendirikan Gerakan Penyadar. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942—1945) usia Agus Salim telah mencapai 60 tahun. Sedangkan usaha dan kegiatan yang dilakukannya tidaklah menonjol seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama kegiatan yang hubungannya dengan kepentingan umat. Tetapi di lain pihak yaitu masalah kebutuhan ekonomi keluarga dewasa itu sangat membutuhkan waktu yang cukup banyak. Di samping sumber penghasilan tetap tidak ada, juga situasi ekonomi sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu Agus Salim bersama anaknya mencari pendapatan menjual arang. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesian, Agus Salim aktif dalam Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) bersama Bung Karno dan Bang Hatta dan lain-lain. 215

Ibid.


76

Selanjutnya beliau menjadi anggota BPUPK, lalu kemudian juga menjadi anggota PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara berturut-turut Agus Salim menduduki jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung, sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir II (1946) dan dalam Kabinet Syahrir III (1947), sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifudin (1947), juga menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I dan II (1948 dan 1949). Selanjutnya di sekitar tahun 1948 bersama Soekarno, Hatta, Mohammad Roem dan Ali Sastroamidjojo, Agus Salim diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Bangka. Setelah kembali dari pengasingan, Agus Salim diminta untuk menjabat sebagai penasehat ahli Menteri Luar Negeri. Pada 1953 Agus Salim diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa untuk mata kuliah Pergerakan dan Cinta Islam Indonesia di Cornell University dan Priceton University, Amerika Serikat.

B. Ki Bagoes Hadikoesoemo Ki Bagoes Hadikusumo dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta pada 24 November 1890. Ayahnya adalah seorang abdi dalem bidang keagamaan Kesultanan Yogyakarta. Pendidikan Ki Bagoes Hadikusumo hanya sampai pada Sekolah Rakyat saja. Walaupun demikian ia seorang ahli bahasa Jawa. Pendidikan dalam bidang keagamaan yang mendasar diperolehnya dari orang tuanya, karena ayahnya seorang ulama. Di samping itu dia juga belajar di Pesantren Wonokromo dan Pekalongan. Ia juga belajar mengaji dan ilmu agama dari KH. Ahmad Dahlan. Pengaruh pendidikan KH. Ahmad Dahlan mendapat tempat yang


77

penting dalam pembentukan kepribadian Ki Bagoes Hadikusumo. Ia juga sangat senang membaca buku-buku karangan ulama terkenal. Ia mempunyai banyak buku agama dan selalu mengikuti perkembangan ilmu. Ia juga mendalami buku-buku karangan Muhammad Abduh terutama tafsirnya, buku karangan Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali dan Ibnu Rusyd. Ketekunannya membaca menjadikan Ki Bagoes Hadikoesoemo seorang yang alim dan menghasilkan karya-karya tulis tentang agama. Sebagai seorang mubaligh, Ki Bagoes Hadikoesoemo menghabiskan waktunya untuk bertabligh serta memberi pengajian. Di samping itu ia juga mengajar pada Madrasah Mu’alimat. Penghasilannya sebagai guru ini jelas tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, karena itu setiap berdakwah ke kota lain, ia selalu membawa barang dagangan untuk dijual. Sebagai ketua Tabligh, ia sangat rajin memberi pengajian. KH. Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri Muhammadiyah memberi tugas kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk memimpin kawan-kawannya bertabligh sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan sering diutus keluar daerah Yogyakarta. Keahliannya berdebat dan berdiskusi serta pendiriannya yang teguh menjadikan Ki Bagoes Hadikoesoemo cepat dikenal dimana-mana, sehingga ia menjadi ulama yang disegani. Dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah periode KH. Ahmad Dahlan, ia diangkat menjadi Ketua Bagian Tabligh. Sebagai Ulama, pada tahun 1927 ia diangkat oleh Gubernur Jenderal menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan


78

Agama seluruh Jawa dan Madura.216 Tugas Komisi Perbaikan Pengadilan Agama adalah mengadakan penelitian sampai seberapa jauh hukum adat dan hukum Islam itu berpengaruh dalam proses pengadilan, terutama dalam hukum waris.217 Di samping itu Ki Bagoes Hadikoesoemo bersama dengan Hoessein Djajadiningrat diserahi tugas olem Pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pada tahun 1923 Ki Bagoes Hadikoesoemo diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono VIII menjadi anggota Panitia Pengawas Pondok Pesantren seluruh Yogyakarta. Pada tahun 1927 terjadi suatu hal yang penting dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, yaitu terbentuknya suatu bagian atau majelis, yaitu Bagian Tarjih. Ki Bagoes Hadikoesoemo diangkat sebagai ketua bagian yang baru itu oleh Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang waktu itu dipimpin oleh KH. Ibrahim. Pada jaman pendudukan Jepang, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dipegang oleh KH Mas Mansoer. Ketika pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi tunggal sebagai wadah penampungan semua kegiatan masyarakat, yaitu Poesat Tenaga Rakyat (POETERA) pada Maret 1943,218 KH Mas Mansoer ikut sebagai pemimpinnya, karena itu jabatan ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo. Dalam menjalankan tugas memimpin Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo didampingi oleh HA. Badawi.

216

MPB Manus, dkk., op. cit., hlm. 39. Ibid. 218 Organisasi Poetera dipimpin oleh Sokarno. Bagi Jepang pembentukan organisasi ini bertujuan untuk memobilisasi kekuatan rakyat yang aewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah Jepang. Lihat Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 294. Sedangkan menurut Soekarno, pembentukan organisasi ini adalah untuk membangun dan menghidupkan segala hal yang telah dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Lihat marwati Djoende Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 19. 217


79

Ki Bagoes Hadikoesoemo selaku ketua Pengurus Besar Muhammadiyah menghadapi tugas yang amat berat. Organisasi dan keanggotaannya disusun kembali. Pendaftaran kembali anggota dan cabang dilakukan cermat dan ajaran tauhid digiatkan untuk mengimbangi doktrin Jepang yang bermaksud mengalihkan aqidah umat Islam. Ki Bagoes Hadikoesoemo membentuk mubalighin istimewa yang terorganisasi dan selalu siap sedia diutus ke seluruh wilayah Jawa dan Madura dengan tugas menghidupkan kembali semangat tauhid dan jiwa beramal serta berjuang. Ki Bagoes Hadikoesoemo menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Muhammadiyah sampai tahun 1950. Pada muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto (1953), ia menolak untuk dipilih kembali menjadi ketua organisasi keagamaan itu. Sejak tahun 1954 KH. Mas Mansoer semakin menurun kesehatannya dan, oleh karena itu Ki Bagoes Hadikoesoemo semakin sibuk dengan tugas mewakili KH. Mas Mansoer. Ki Bagoes Hadikoesoemo bersama-sama dengan para pemimpin Islam lainnya seperti Agus Salim dan KH. Wachid Hasjim, diangkat menjadi anggota BPUPK mewakili golongan Islam yang berjumlah 18 orang.

C. Abdul Wachid Hasjim Kyai Haji Abdul Wachid Hasjim dilahirkan pada 1 juni 1914 di desa Tebuireng, Jawa Timur. Ia adalah anak kelima dari sepuluh bersaudara pasangan Kyai Haji Hasjim Asj’ari dan Nafiqah, putri kyai Ilyas dari Sewulan Madiun. Kyai Haji Hasjim Asj’ari adalah seorang tokoh agama Islam yang diesegani serta pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. Pondok pesantren yang didirikan tahun 1899 tersebut


80

dibangun dengan berbagai tantangan, terutama dari masyarakat sekitar Tebuireng yang tidak menghendaki adanya pesantren di lingkungan mereka.219 Penolakan tersebut dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang dialami masyarakat pada saat itu, sebagai akibat dari pelaksanaan politik ekonomi liberal pemerintah kolonial.220 Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat desa Tebuireng justru mendorong KH. Hasjim Asj’ari untuk menjalankan kegiatannya sebagai penyiar agama Islam dengan misi mengubah sikap dan perilaku penduduk. Dengan kelebihannya dalam bidang ilmu agama, dan teknik penyiaran, disamping pribadinya yang khas, akhirnya KH. Hasjim Asj’ari dapat mengembangkan Pesantren Tebuireng menjadi salah satu ”pesantren induk” untuk penyebaran atau pembentukan pesantren baru. Melalui ayahnya pula, Wachid Hasjim menerima pendidikan Islam untuk pertama kalinya. Ia begitu cepat menguasai hafalan-hafalan dari berbagai kitab maupun karya-karya sastra Arab. Kehausan akan ilmu pengetahuan menjadikan Wachid Hasjim seorang ”kutu buku”. Kegemarannya membaca menyebabkan Wachid Hasjim mengoleksi dan berlangganan berbagai majalah serta surat kabar dari dalam maupun luar negeri., baik yang berbahasa Arab, Melayu, Belanda maupun Inggris. Sebagai anggota perpustakaan di Surabaya, Wachid Hasjim melalap habis koleksi buku di perpustakaan tersebut. Dalam usia remaja, pengetahuannya telah begitu luas. Dengan cara belajar sendiri, Wachid Hasjim mempelajari banyak bidang

219 220

MPB Manus, dkk., op. cit., hlm. 92. Ibid.


81

ilmu pengetahuan seperti sejarah, filsafat, politik, ekonomi, pengetahuan alam dan seni-budaya. Setelah cukup memperoleh pendidikan di pesantern Tebuireng, pada tahun 1932 Wachid Hasjim pergi ke Mekkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan sekaligus menunaikan ibadah haji. Sekembalinya dari Mekkah, semakin bertambah pula ilmu pengetahuannya. Ayahnya pun secara diam-diam telah mengarahkannya untuk menjadi calon kyai muda. Kecerdasan, ketekunan, pemilikan pengetahuan yang luas serta penguasaannya terhadap berbagai bahasa, telah mendorong ayahnya mengangkat Wachid Hasjim sebagai asisten pendamping dalam menyiapakan dan mengerjakan tugas-tugasnya, mulai dari menyiapkan kurikulum, menjawab suratsurat yang berkaitan dengan hukum Islam, hingga menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan ilmiah. Sementara itu Pondok Pesantren Tebuireng terus mengalami pembaharuan, apalagi setelah dipimpin oleh para kyai muda seperti KH. Mohammad Ilyas (sepupu Wachid Hasjim) dan KH. Wachid Hasjim sendiri. KH. Mohammad Ilyas pernah memperoleh pendidikan di HIS Surabaya, karena itu ia menambah kurikulum pesantren dengan pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Barat. Berbagai pembaharuan yang dilakukan di Pesantren Tebuireng tidak berjalan mulus. Mereka yang tidak setuju banyak yang meninggalkan pesantren, tetapi kharisma dan kepandaian yang dimiliki KH. Wachid Hasjim dapat meyakinkan orang-orang bahwa pesantren adalah gabungan tempat pendidikan dan latihan agama, praktek dan pengabdian amal ibadah sekaligus tempat untuk menguasai ilmu


82

pengetahuan umum. Menurut KH. Wachid Hasjim, pembaharuan tersebut meliputi pengorganisasian dan manajemen, penerapan kurikulum, serta mengembangkan hubungan yang seimbang antara pesantren dan masyarakat di luar pesantren. Di bawah kepemimpinan KH. Wachid Hasjim jumlah santri yang belajar di Pesantren Tebuireng meningkat hingga 2000 orang. Pada tahun 1926 akan diselenggarakan Kongres Islam sedunia di Hejaz. Kongres Al-Islam se-Indonesia menunjuk wakil-wakil yang akan menjadi anggota delegasi ke Hejaz. Ternyata wakil-wakil yang ditunjuk tidak mengikutsertakan golongan ulama tradisional. Utusan tersebut diantaranya HOS. Tjokroaminoto (intelektual Islam berpendidikan Barat dari Sarekat Islam), KH. Mas Mansoer (golongan modernis Islam), dan wakil Muhammadiyah lainnya. Kekecewaan golongan ulama Islam tradisional menimbulkan tercetusnya keinginan untuk mengirim delegasi tersendiri ke Hejaz. Untuk merealisasi gagasan tersebut, kemudian diadakan pertemuan para ulama tradisional di Surabaya pada 31 Januari 1926. Ternyata pertemuan tersebut menghasilkan keputusan penting yang lain, yaitu tercetusnya gagasan dari KH. Hasjim Asj’ari untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah para ulama untuk membicarakan masalah-masalah penting, yang kemudian dikenal dengan Nahdatoel Oelama (NU). Nahdatul Oelama merupakan suatu organisasi dimana KH. Wachid Hasjim untuk pertama kalinya melibatkan diri. Karirnya di organisasi tersebut dimulai sebagai penngurus ranting NU di Cukir, kemmudian ketua NU cabang Jombang, dan tahun 1940 diangkat menjadi anggota Pengurus Besar bagian Ma’arif (bagian


83

pengajaran). Di bagian Ma’arif, KH. Wachid Hasjim menemukan tempat yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya sebagai ulama sekaligus intelektual muda Islam yang begitu menaruh perhatian terhadap pendidikan di kalangan santri. KH. Wachid Hasjim menginginkan adanya pembaharuan pada madrasah-madrasah di Indonesia. Meskipun menerima berbagai kritik, KH. Wachid Hasjim tetap konsisten dengan konsep pendidikannya yang cukup radikal. Ia mencoba menjelaskan konsepkonsepnya tersebut melalui berbagai tulisan di majalah organisasi ataupun ceramahceramah. Akhirnya cita-cita KH. Wachid Hasjim untuk mengadakan reorganisasi pada madrasah-madrasah di Indonesia, memperbaharui kurikulum dan kualitas tenaga pengajar, disetujui untuk dijadikan pedoman bagi madrasah-madrasah se-Indonesia. Serangan militer Jepang secara kilat dapat meruntuhkan kekuatan-kekuatan kolonial di Asia Tenggara pada tahun-tahun pertama Perang Dunia II. Terbentuknya pemerintah militer Jepang segera diikuti dengan tindakan dan berbagai keputusan politik yang memberatkan rakyat Indonesia, termasuk diantaranya keputusan untuk melakukan seikerei (menghormati dengan membungkukkan badan 90 derajat) kepada Tenno Heika, yang wajib dilakukan oleh segala lapisan masyarakat setiap pukul tujuh pagi. Keputusan ini sungguh tidak disukai umat Islam yang berpatokan pada hukum Islam, bahwa membungkuk hanya untuk menyembah Allah. Berbeda dengan pemerintah Belanda, pemerintah Jepang lebih banyak menaruh perhatian pada gerakan dan perkembangan umat Islam. Mereka mendorong dan lebih memberikan prioritas pada kalangan Islam dalam mendirikan organisasi mereka sendiri, sedangkan organisasi kalangan kebangsaan yang netral agama tidak


84

begitu digalakkan.221 Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak Jepang mengambil langkah ini, salah satunya adalah karena kalangan Islam dinilai anti Barat, sehingga akan menjadi lebih mudah diandalkan oleh Jepang untuk bekerjasama.222 Langkah awal yang dilakukan Jepang dalam rangka meraih simpati dari kalangan Islam adalah dengan tetap membiarkan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Namun, pemerintah Jepang merasa tidak puas dengan peranan MIAI, sehingga akhirnya MIAI dibubarkan dan digantikan dengan organisasi baru yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 22 November 1943, dengan KH. Hasjim Asj’ari sebagai ketua Pengurus Besar dan KH. Wachid Hasjim sebagai salah satu wakilnya.223 KH. Wachid Hasjim menyadari bahwa badan tersebut akan digunakan Jepang sebagai alat propaganda dan pengerahan tenaga romusha. Untuk itu ia mengajak para intelektual muda Islam seperti Mohammad Natsir, Harsono Tjokroaminoto, Prawoto dan Zaenal Arifin untuk bergabung dan mengorganisasi persiapan-persiapan ke arah perlawanan rakyat. Aktivitas lain KH. Wachid Hasjim adalah menerbitkan majalah Suara Muslimin Indonesia dan mendirikan Badan Propaganda Islam yang giat melakukan propaganda melalui corong radio, rapat umum, ceramah perjuangan dan latihan kedisiplinan.224

221

Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, hlm. 23. Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 24. 223 Ibid., hlm. 26. 224 MPB Manus, dkk., op. cit., hlm. 98. 222


85

D. KH. Abdoel Kahar Moedzakkir Abdoel Kahar Moedzakkir dilahirkan pada 16 September 1907 di Kampung Gading, sebelah selatan Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta dan dibesarkan di kampong Selokraman, Kotagede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga ulama. Ayahnya adalah seorang ulama yakni KH. Moedzakkir, cicit Kyai Hasan Bochari, seorang guru agama dan seorang pemimpin Laskar Pangeran Diponegoro yang ikut dibuang dan kemudian wafat di Tondano, Minahasa.225 Riwayat kehidupan pendidikan formal Kahar Moezakkir dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah Selokraman, Kotagede, namun pendidikan di sekolah ini tidak dilanjutkannya hingga akhir.226 Dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah, dia kembali mengenyam pendidikan madrasah dan pondok pesantren yaitu Madrasah Mamba’ul Ulum di Solo. Setelah itu ia melanjutkan ke Pondok Pesantren Tremas di Pacitan, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Tremas, pada 1924, Kahar Moedzakkir pergi menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian ia lanjutkan dengan menuntut ilmu di Mekkah dan Kairo, Mesir. Di Mekkah ia belajar pada seorang ulama terkenal bernama Kyai Mohammad Al-Baqir.227 Kemudian ia pindah ke Kairo, Mesir dengan mengikuti pelajaran di Al-Azhar University bagian

225

Ibid., hlm. 44. Lihat juga Dra. Umasih, M. Hum., dkk., Sejarah Pemikiran Indonesia Sampai Dengan Tahun 1945, Direktorat Nilai Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 2006, hlm. 5.

226 227

Ibid. Ibid., hlm. 45.


86

Ibtida’iyah. Setelah selesai diteruskan lagi belajar di Madrasah Al-Mualimin. Kemudian dilanjutkan dengan memasuki Darul Ulum, sebuah fakultas di Universitas Fuad di Kairo, dan lulus serta memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu syariat Islam di tahun 1936.228 Pada tahun 1937 Abdul Kahar Moedzakkir kembali ke Indonesia. Perjuangan Kahar Moedzakkir dalam bidang politik dimulai dalam lingkungan Muhammadiyah. Sejak tahun 1938, Kahar Moedzakkir aktif di Muhammadiyah dan mengajar di Muslimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Ia kemudian diangkat sebagai Direktur Madarasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta.229 Karena keaktifannya dalam Majelis Pemuda dan Majelis PKN Muhammadiyah, maka Kahar Moedzakkir terpilih menjadi anggota PP Muhammdiyah bersama-sama dengan Hamka.230 Ketika

pemerintah

pendudukan

Jepang

mendirikan

BPUPK,

Kahar

Moedzakkir menjadi salah satu anggota lembaga tersebut. Dalam sidang-sidang BPUPK itu, Kahar Moedzakkir mengemukakan pendapatnya tentang wilayah negara. Menurutnya, wilayah negara Indonesia dapat mencakup Semenanjung Melayu dan juga Papua, selama mereka rela menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia.231 Pada saat membicarakan rancangan UUD yang dihasilkan oleh panitia kecil, Kahar Moedzakkir termasuk golongan yang mengusulkan Islam sebagai landasan dalam mengatur kahidupan bernegara.. Ia adalah salah satu kalangan Islam yang menginginkan agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan, karena baginya,

228

Ibid. Ibid., hlm. 46. 230 Ibid. 231 Dra. Umasih, M. Hum., dkk., op. cit., hlm 7. 229


87

Islam adalah sistem yang lengkap dan kaidah-kaidahnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika tidak mau menggunakan Islam sebagai dasar negara, maka hapus semua yang berbau Islam dari dalam isi pasal rancangan UUD.232 Di samping berjuang dalam bidang politik, ia juga aktif dalam bidang pendidikan. Kahar Moedzakkir termasuk pendiri Sekolah Tinggi Islam (STI).233

232 233

Ibid. MPB. Manus, dkk., op. cit., hlm 47.


88

BAB IV PERDEBATAN TENTANG DASAR NEGARA

4.1. Pembentukan Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Angin segar menuju kemerdekaan akhirnya datang pada bangsa Indonesia yang sudah lama menginginkan terlepas dari penjajahan bangsa manapun. Pada sidang Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) di Tokyo, 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan kemerdekaan di kelak kemudian hari bagi seluruh rakyat Indonesia, agar dengan demikian kebahagiaan rakyat Indonesia bisa terjamin untuk selama-lamanya.234 Hal ini disebabkan kedudukan Jepang yang semakin terdesak dalam perang Asia Timur Raya, terutama sejak kekalahan Jepang dari Sekutu pada pertempuran laut di Coral Sea, daerah sebelah timur Australia, yang menyebabkan jatuhnya kepulauan Saipan.235 Setelah itu, situasi dalam negeri Jepang pun semakin memburuk, moril masyarakat Jepang semakin mundur, produksi peralatan perang menurun hingga mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan

234

Parnyataan resmi dapat dilihat di Asia Raya, 8 September 2604. Menurut Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 337, kata-kata ”kelak di kemudian hari”, janganlah diterjemahkan ”in the near future” seperti oleh Ben Anderson, Some Aspects of Indonesian Politics under Japanese Occupation 1944-1945, Cornell University Press, Ithaca N. Y., 1961, hlm. 2, atau bahkan ”in the very near future” seperti yang ditulis George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca N. Y., 1952, hlm. 115, oleh karena interpretasi tersebut kurang tepat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris seharusnya menjadi “later on, in the future”, karena dokumen-dokumen Jepang pun menerjemahkan kalimat itu dengan “in the future”. 235 Kepulauan Saipan adalah kepulauan yang penting bagi Jepang karena merupakan penghubung antara kepulauan Jepang dengan daerah-daerah selatan. Lihat Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 334.


89

amunisi, ditambah lagi dengan permasalahan hilangnya kapal angkut dan kapal perang Jepang dalam jumlah yang cukup besar.236 Setelah jatuhnya kepulauan Saipan, berturut-turut angkatan perang Jepang dipukul mundur oleh Sekutu di Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall. Selain itu, daerah-daerah seperti Ambon, Makasar, Manado dan Surabaya, akhirnya menjadi sasaran serangan udara tentara Sekutu berikutnya. Menghadapi situasi yang cukup kritis tersebut, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa dibawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada kemudian mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 1 Maret 1945.237 Namun, BPUPK didirikan secara resmi tanggal 29 April 1945,238 dibawah pimpinan Letjen Yuichiro Nagano, dengan K.R.T. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketuanya. Sedangkan pelantikan anggotanya dilaksanakan pada 28 Mei 1945.239 Seperti yang disampaikan oleh Gunseikan dalam makloemat Gunseikan No. 23, tujuan dibentuknya BPUPK adalah sebagai berikut ”Toedjoean; Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting yang mengenai kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai rencana yang penting, dan Badan Penyelidik akan menjadikan serta memberikan segala sesuatu, sebagai bahan untuk diperbincangkan, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan, yaitu sebagai badan untuk

236

George S. Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence, Cornell University Press, Ithaca N. Y., 1967, hal. …. 237 Asia Raya, 1 Maret 2605. 238 Asia Raya, 29 April 2605. 239 Asia Raya, 29 Mei 2605.


90

mengambil keputusan tentang bahan yang mengenai kemerdekaan itu.”240

Sementara itu, tugas dari BPUPK yang tertuang dalam Maklumat Gunseikan No. 23 adalah mempelajari dan menyelidiki semua hal penting yang terkait bidang politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lainnya yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia, dan melaporkannya kepada Gunseikan.241 Anggota BPUPK terdiri dari seorang Kaico (Ketua), dua orang Fuku Kaico (Ketua Muda), 59 orang Iin (anggota) yang didalamnya terdapat 4 orang dari golongan Cina, 1 orang dari golongan Arab dan 1 orang dari peranakan Belanda,242 serta ada pula Tokubetu Iin (anggota istimewa) yang terdiri dari 8 orang Jepang, yang menghadiri setiap sidang namun mereka tidak mempunyai hak suara selama persidangan.243 Radjiman Wediodiningrat ditunjuk sebagai Ketua, sedangkan Ketua Muda dijabat oleh R. P. Soeroso dan Ichibangase yang merupakan perwakilan dari pemerintah Jepang.244

4.2

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Sidang BPUPK digelar sebanyak dua kali. Sidang pertama, digelar pada 29

Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua digelar pada 10 Juli hingga 17 Juli 240

Asia Raya, 29 April 2605. Ibid. 242 RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 10. Lihat juga Asia Raya, 29 April 2605. 243 Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 67. Lihat juga Asia Raya, 29 April 2605. 244 Keterangan lebih lengkap tentang anggota-anggota BPUPK terdapat dalam lembar lampiran 241


91

1945. Sedangkan pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945, adalah masa reses sidang BPUPK. Namun pada masa reses itu digelar sidang tidak resmi oleh beberapa anggota BPUPK yang juga merangkap sebagai anggota Tyoo Sangi In dan ditambah dengan anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta, yang tidak menjadi anggota Tyoo Sangi In,245 untuk membahas hal-hal yang dianggap mendesak pada saat itu. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 mengagendakan pembahasan tentang dasar negara. Anggota BPUPK yang menyampaikan pidatonya pada sidang pertama ini adalah Muhammad Yamin, Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Roeseno dan Aris,246 namun hingga saat ini catatan pidato yang sudah ditemukan hanyalah

dari

pidato

Muhammad

Yamin,

Sosrodiningrat,

Soemitro,

Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Roeseno dan Aris,247 sedangkan pidato Margono belum ditemukan.248 Pada sidang hari pertama, perbedaan pendapat dan perdebatan belum terjadi begitu tajam. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para anggota BPUPK pada sidang hari pertama. Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang kelengkapan negara yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara merdeka nantinya, ”Bahan-bahan jangan saja dicari di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia: Borneo, Selebes, Maluku, Malaya, Sumatera dan Sunda Kecil. Tiga usaha yang harus dilakukan: 1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan negara, 245

A. G. Pringgodigdo, op. cit., hlm. 18. R. M. AB Kusuma, op. cit., hlm. 97. Lihat juga Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati (ed.), op. cit., hlm. 3-4. 247 Ibid., hlm. 97—116. 248 Ibid. 246


92

2. Menyusun undang-undang dasar negara, 3. menjalankan isi hukum dasar negara Indonesia.”249

Pada sidang BPUPK hari pertama itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep-konsep negara kebangsaan, tujuan kemerdekaan, ketuhanan, serta konsep pembentukan negara yang sangat detail. ”I. E’tat Nation = nationale staat = negara kebangsaan Dasar kemerdekaan = kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar ............ II. Tujuan Kemerdekaan: dasar kemanusiaan (internasionalisme), dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. III. Ke Tuhanan Peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa ................... X. Kesejahteraan rakyat: Perubahan besar tentang kesejakteraan yang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari yang mengenai dari putra-putra negeri. a. Daerah Negara. Kemauan angkatan muda Indonesia: Sumatera, Jawa, Malaya, Borneo, Selebes, Sunda Kecil, Maluku, Papua. b. Penduduk dan Putera negara. Sebelum hari pelantikan negara, diadakan ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab, dan Tionghoa. Jalan memasuki daerah keputeraan terbuka seluas-lluasnya. c. Bentuk Negara: Berkat bantuan Bala Tentara Dai Nippon dan berkat kesungguhan perjuanagan rakyat Indonesia, ditakdirkan oleh Tuhan kita naik dari kedudukan jajahan menjadi rakyat Negara Merdeka. Syair Indonesia Merdeka.”250 249

RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 98. Mengenai pidato Muhammad Yamin, terjadi perbedaan mencolok antara apa yang ditulis oleh Muhammad Yamin sendiri dalam Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945 dengan buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang ditulis oleh RM. A. B. Kusuma yang berdasarkan pada Pringgodigdo Archief dan notulensi resmi yang ditulis oleh Mr. A. G. Pringgodigdo yang bertugas sebagai Wakil Kepala Tata Usaha BPUPK. Lebih lengkapnya lihat lampiran. 250

Ibid., hlm. 98—99. Mengenai pidato Muhammad Yamin pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 yang berdasarkan Pringgodigdo Archief dan notulensi resmi yang ditulis oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, sama sekali berbeda dengan Naskah Persiapan UUD 1945 yang ditulis sendiri olehnya. Memang Muhammad Yamin menyinggung tentang kebangsaan , kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat, namun redaksi kata-kata dan format pidatonya sama sekali berbeda dengan apa yang terdapat dalam Naskah Persiapan UUD 1945 dan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang


93

Berbeda dengan Muhammad Yamin yang emmaparkan banyak konsep, sedangkan Sosrodiningrat lebih menekankan tentang pentingnya persatuan jika Indonesia ingin kemerdekaan. Sementara itu, Soemitro dan Wiranatakoesoema lebih menekankan bahwa kemerdekaan secepat-cepatnya sebagai hal yang paling penting, selain itu Soemitro juga mengatakan bahwa kalangan pribumi harus secepatnya mendapatkan jabatan di pemerintahan. Begitupun dengan tokoh-tokoh lain, lebih banyak menyampaikan tentang pentingnya persatuan rakyat Indonesia sebagai persiapan awal menuju kemerdekaan. Sedangkan Dasaad, dalam pidatonya, mewacanakan tentang negara yang berdasarkan agama, ”Sebab itu, maka pemerintahan Indonesia merdeka itu haruslah berdasar kepada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan bumi, agar kita dapat mempersembahkan gedung kemerdekaan ini, selaku pengucapan syukur kehadirat Tuhan.”251

Sejak saat itu, wacana tentang negara yang berdasarkan agama dan dasar negara Islam mulai berkembang pada sidang-sidang BPUPK, hingga akhirnya menjadi perdebatan yang tajam sejak sidang hari kedua BPUPK pada 30 Mei. Usulan Dasaad ini

diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Seperti yang dikatakan RM. A. B. Kusuma, keotentikan pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei Mei yang terdapat pada Naskah Persiapan UUD 1945 dan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, harus dipertanyakan. Karena di kedua buku itu, pidato Muhammad Yamin tebalnya 21 halaman yang sama panjangnya dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam menyampaikan pidatonya itu, Soekarno membutuhkan waktu selama 1 jam, berarti seharusnya sebanyak itu pula waktu yang dibutuhkan oleh Muhammad Yamin untuk menyampaikan pidatonya. Namun dalam Pringgodigdo Archief , dinyatakan bahwa pada hari itu, Muhammad Yamin hanya berpidato selam 20 menit. Lihat lampiran. 251 Ibid., hlm. 114.


94

mendapatkan dukungan dari tokoh kalangan Islam yang lainnya, seperti A. Rachim Pratlykrama yang disampaikan melalui pidatonya, ”Dasar negara: Persatuan rakyat sekokoh-kokohnya. Agama Islam 95 % dari penduduk beragama dan Kepala Negara harus seorang Muslimin. Islam sebagai Agama Negara dengan kemerdekaan seluasluasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam.”252

Ide tentang dasar negara Islam yang disampaikan oleh Dasaad dan A. Rachim Pratalykrama mendapat tentangan dari anggota sidang BPUPK yang lainnya, salah satunya adalah Abdul Kadir. Menurutnya, hal yang terpenting bagi masyarakat Indonesia adalah persatuan, sedangkan agama Islam, setelah Indonesia merdeka dengan sendirinya akan menjadi agama yang penting karena memiliki jumlah penganut yang lebih banyak.253 Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada Pendahuluan, perdebatan tentang dasar negara yang berkembang pada sidang BPUPK, pada dasarnya menyangkut dua konsep, yaitu dasar negara Kebangsaan dan dasar negara Islam. Dasar negara Kebangsaan ini diusung oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, dan lain-lain.254 Sedangkan untuk kalangan Islam direpresentasikan antara lain oleh Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Kahar Muzakkir yang berlatar belakang pesantren.255 Perbedaan pandangan tentang hubungan antara agama dan negara bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia, juga bukan baru terjadi pada sidang BPUPK. 252

Ibid., hlm. 120. Ibid., hlm. 202—203. 254 Deliar Noer., Partai Islam di Pentas Nasional, hlm. 35. 255 Ahmad Syafii Maarif, op. cit., 102. 253


95

Antara Sokarno dan Muhammad Natsir pernah terjadi perseteruan dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Sukarno berpendapat bahwa agama adalah persoalan manusia secara pribadi, dan baginya penilaian terakhir bukan terletak pada ajaran agama, tapi pada akal.256 Tidak mengherankan Soekarno memiliki pendapat seperti itu, karena semuanya bermula pada pemikiran Soekarno bahwa semua ajaran Islam, termasuk di dalamnya Al-Quran dan Al-Hadits, haruslah diinterpretasikan secara moderen.257 Pada intinya Soekarno mengajak kepada umat Islam Indonesia untuk berpikir merdeka, bertafsir merdeka, berijtihad merdeka dengan hanya berpedoman pada satu hal, yaitu jiwa yang Islam.258 Pendapat Soekarno ini kemudian mendapat tentangan dari Muhammad Natsir. Sejalan dengan tokoh-tokoh Islam yang lain, Muhammad Natsir pun berpendapat bahwa Islam adalah ajaran yang melingkupi semua aspek kehidupan dan bahwa Islamlah yang harus dijadikan ukuran terakhir,259 bukan akal, seperti yang diungkapkan oleh Soekarno. Begitulah perbedaan pendapat yang terjadi antara Soekarno dan Natsir, pada tahun 1940.260 Perbedaan pendapat yang sama pun terjadi pada sidang BPUPK. Kalangan kebangsaan ingin mewujudkan Indonesia dengan dasar negara Kebangsaan yang memisahkan antara ranah negara dengan agama, hal ini didasarkan pada argumentasi budaya, bahwa negara yang akan didirikin hendaklah sesuai dengan 256

Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam, hlm. 342. Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 232. 258 Ibid., hlm. 234. 259 Deliar Noer, op. cit., hlm. 342. 260 Bernhard Dahm, op. cit., hlm. 235. 257


96

budaya dan identitas bangsa Indonesia, seperti pidato yang disampaikan oleh Soepomo pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei, ”Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongangolongannya dalam lapangan apapun.”261

Konsep yang disampaikan oleh Soepomo itu kemudian dikenal dengan konsep dasar negara integralistik. Selain itu, dalam pidatonya Soepomo pun secara tegas menolak usulan dasar negara Islam, ”Oleh karena itu saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti, totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan terpisahh dari urusan negara dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.”262

Selain Soepomo, Mohammad Hatta pun megemukakan bahwa urusan negara harus dipisahkan dari urusan agama. Soepomo menyinggung pendapat Mohammad Hatta itu dalam pidatonya, ”Oleh anggota yang terhormat tuan Mohammad Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama.”263 261

Ibid., hal 127. Lihat juga Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, op. cit., hlm 55 dan Muhammad Yamin, op. cit., hlm. 113. 262 RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 130. 263 Pidato Mohammad Hatta pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, belum ditemukan hingga saat ini. Pada Asia Raya, 31 Mei 2605, hanya diinformasikan bahwa Mohammad Hatta berpidato selama satu jam, namun tidak diberitakan apa isi pidatonya itu.


97

Mohammad Hatta menekankan bahwa antara negara dan agama haruslah dipisahkan. Pernyataan Mohammad Hatta dan Sopemom tersebut ini mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan, baik itu kalangan Islam, maupun dari kalangan kebangsaan. Pernyataan-pernyataan dari kalangan Kebangsaan itu langsung mendapat tanggapan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo. Ia mencoba meluruskan pendapat yang dirasakan tidak benar tentang ajaran Islam, selain itu Ki Bagoes Hadikusoemo juga memberikan dukungannya tentang dasar negara Islam untuk digunakan oleh Indonesia yang akan merdeka nanti. ”Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki negara Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasar persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong-royong, didirikanlah negara kita ini di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran dan AlHadits seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kemarin salah seorang pembicara mengupas hal itu dengan panjang lebar lagi jelas dan terang. Yang terpenting dibicarakannya ialah tentang dasar negara kita, apakah dasar negara kita ini, akan didasarkan kebangsaan atau agama? Pembicara tidak setuju kalau negara berdasar agama. Katanya sebab agama itu tinggi dan suci, jadi agar supaya tetap terus suci janganlah agama dicampurkan dengan urusan negara. Dan menurut keterangan Kyai Sanusi tadi, 264 adalah pembicara yang mengatakan bahwa agama Islam atau Al-Quran itu tidak cukup untuk menjadi dasar tatanegara, itu keliru dan salah sama sekali. Karena AlQuran yang berisi lebih dari 6000 ayat itu hanya ada kira-kira 600 ayat saja yang mengenai hal ibadah dan akhirat, sedang selebihnya mengenai tatanegara dan urusan keduniaan.” 265

264 265

Naskah pidato K. H. Sanoesi belum ditemukan. RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 141 & 143.


98

Perbedaan pendapat dalam memandang ajaran Islam ini sangat mungkin terjadi karena pemahaman orang terhadap ajaran Islam yang tidak sama anatara yang satu dengan yang lain. Ada kalangan yang memahami hubungan antara Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Sedangkan di pihak lain ada kalangan yang melihat totalitas Islam dalam dimensinya yang lebih substantif, isi daripada bentuk menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.266 Sidang BPUPK terus berlanjut dan berjalan dengan berbagai ide dan pandangan tentang dasar negara yang mewarnainya. Soekarno sendiri baru menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan dukungannya terhadap dasar negara kebangsaan. ”Kita hendak mendirikan suatu negara ’semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.” ”Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saya memakai perkataan, ”kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudarasaudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan.”267

Pidato yang disampaikan oleh Soekarno adalah suatu upaya untuk mengatasi pertentangan antara kelompok yang menginginkan negara sekuler dalam arti

266

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, UI-Press, 1990, hlm. 205. 267 RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 156-157.


99

memisahkan dengan tegas hubungan antara agama dan negara, yang berhadapan dengan kalangan Islam yang menginginkan negara Islam. ”Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -maaf beribu-ribu maaf, keisalaman saya jauh belum sempurna-, tetapi kalau saudar-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraaan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebathebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusanutusan Islam, jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpinpemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam Badan Perwakilan ini......... Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula......... Maka Saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam Islam yang hanya diatas bibir saja. Kita berkata 90 % daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya dalam kalangan rakyat. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menuruti injil, bekerjalah mati-matian, agar sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk dalam Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, -fair play!”268

Kemudian Soekarno mengajukan lima asasnya sebagai dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan.269 Soekarno menamakan lima asas

268 269

Ibid., hlm. 160—161. Lihat juga Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, op. cit., hlm. 98—99. Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 17.


100

ini dengan Pancasila.270 Lima sila itu kemudian diperasnya menjadi tiga sila dengan nama Trisila, yang terdiri dari Sosio-nasionalisme yang telah mencakup Kebangsaan Indonesia dan Perikemanusiaan, Sosio-demokrasi yang telah mencakup Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan.271 Lalu Trisila ini pun diperas lagi menjadi Ekasila ”Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan ang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Rorong!”272

Ketika pidato ini diterbitkan pertama kali sebagai buku kecil pada tahun 1947, Radjiman Wedyodiningrat, yang memberinya Kata Pengantar, menamainya Lahirnya Pancasila.273 Pandangan yang sama dikemukakan juga dalam dokumen resmi Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, yang memandang bahwa pidato Soekarno tersebut merupakan pembahasan pertama tentang Pancasila, dan dengan demikian tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, Mohammad Roem mengatakan bahwa konsep Pancasila juga disampaikan oleh Muhammad Yamin. Tema dari kedua pidato mereka sama, jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima dan bahkan panjang pidatonya pun sama-sama duapuluh halaman.274 Sementara Mohammad Hatta sendiri menyatakan penggali Pancasila adalah Soekarno, bukan Muhammad Yamin.275

270

Ibid. Ibid. 272 Ibid. 273 Ibid. 274 Ibid., hlm. 19 275 Ibid. 271


101

Meskipun pidato ini mendapat sambutan baik, namun para pemimpin Islam merasa tidak puas, karena beranggapan bahwa kepentingan khusus mereka diabaikan. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh kalangan Islam yang memandangnya sebagai suatu ancaman bagi segi-segi ajaran Islam yang fundamental.276 Dapat dikatakan bahwa ide dasar negara Islam yang diusung oleh kalangan Islam tidak didukung oleh sebagian besar anggota BPUPK, sekalipun mayoritas anggota BPUPK beragama Islam. Dari jumlah angggota BPUPK sebanyak 68 orang, menurut pengamatan Prawoto Mangkusasmito, hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik kalangan Islam.277 Jadi, kalau dipresentasekan, anggota BPUPK yang mewakili aspirasi politik kalangan Islam hanya 25 % saja.278 Kalau dilihat jumlah yang hanya 25 % itu memang tidak signifikan untuk dapat memperjuangkan ide dasar negara Islam, sedangkan jumlah anggota BPUPK yang berasal dari kalangan kebangsaan jauh lebih banyak. Dengan jumlah yang lebih banyak tersebut sehingga kalangan kebangsaan lebih mempunyai ’kekuatan’ daripada kalangan Islam. Alasan kalangan Islam agar Indonesia menggunakan Islam sebagai dasar negara adalah karena ajaran Islam tidak memisah-misahkan antara urusan politik dan

276

Ibid., hlm. 27. Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 102. 278 Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 30. 277


102

kenegaraan dengan ibadah, duniawi dengan ukhrawi.279 Masalah politik dan kenegaraan juga diatur dalam ajaran Islam.280 Kalangan Islam tetap pada pendiriannya tentang dasar negara, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sudah sepatutnya aturan Islam yang diterapkan di Indonesia, selain itu kalangan Islam pun yakin kalaupun nantinya dasar negara Indonesia adalah Islam, penduduk Indonesia yang beragama lain tidak akan didzhalimi hak-haknya. Sementara itu, kalangan kebangsaan khawatir jika dasar negara Indonesia adalah Islam akan menyebabkan penduduk non-Islam tidak dapat mempersatukan dirinya dengan negara.281 Hingga hari terakhir, rangkaian sidang BPUPK yang pertama, perdebatan tentang dasar negara terus berlangsung, dan belum menemukan titik temu.Untuk menyelesaikan permasalahan ini, setelah pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Radjiman memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara.yang dapat disetujui oleh kalangan Islam dan kalangan kebangsaan, dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya.282 Panitia Kecil yang dibentuk secara resmi oleh BPUPK terdiri dari 8 orang yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Oto Iskandardinata, Mr. A. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid

279

Ahmad Syafii Maarif, op. cit., hlm. 105—106. Ibid. 281 RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 127—130. 282 Ibid., hlm. 167. 280


103

Hasjim.283 Tugas tersebut harus diselesaikan oleh Panitia Kecil maksimal pada masa sidang kedua BPUPK, namun Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikannya lebih cepat, yaitu pada masa reses sidang BPUPK tanggal 22 Juni 1945.284 Sedangkan Panitia Kecil tidak resmi atau sering disebut juga Panitia Sembilan yang dibentuk pada masa reses atas inisiatif Soekarno, terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, A. A. Maramis, Kahar Moezakkir, Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Agoes Salim.285 Setelah melalui pembicaraan yang serius, akhirnya panitia kecil ini berhasil mencapai satu kesepakatan antara kalangan Kebangsaan dan kalangan Islam. Dalam pidatonya pada 10 Juli, pada sidang kedua BPUPK, Soekarno menekankan menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh Panitia Kecil sangat berat karena adanya perbedaan pendapat anatara kalangan Kebangsaan dan kalangan Islam, namun kemudian kesepakatan pun akhirnya tercapai. ”Allah Subhana wa Ta’ala memberkati kita. Sebenarnya ada kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhana wa Ta’ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan. Panitia Kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambule yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, Maramis, Muzakkir, Wachid Hasjim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Haji Agoes Salim itu adanya. Marilah sekarang saya bacakan usul rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan. 283

Ibid. Ibid. 285 Ibid., hlm. 5. 284


104

Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membenyuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerkayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”286

Preambule ini ditandantangani oleh sembilan anggota Panitia Kecil pada 22 Juni 1945 di Jakarta, sehingga kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). Kemudian Soekarno memberikan penjelasn lagi, ”Di dalam preambul itu ternyatalah sebagai yang saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dadanya sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai. Masuk didalamnya ke-Tuhanan dan terutama sekali kewajiban ummat Islam untuk menjalankan Syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia; Susunan perikemanusiaan dunia masuk di dalamnya, perwakilan permufakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu Panitia 286

Ibid., hlm. 213—214


105

Kecil Penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai.”287

Sehari setelah pidato Soekarno, pada 11 Juli 1945, Latuharhary, seorang Protestan, yang juga merupakan anggota BPUPK, menyatakan keberatannya atas kata-kata tersebut. ”Saya tidak setuju dengan semuanya, yaitu dengan perkataan keTuhanan. Akibatnya akan besar sekali. Umpamanya terhadap pada agama lain. Umpamanya dalam hal ini ’...yang mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya’, yaitu bagaimana mewajibkan untuk menjalankannya? Salah satu anggota menyatakan pada saya bahwa terhadap pada adat istiadat di Minangkabau, rakyat yang menjalankanagama Islamnya harus meninggalkan adat-istiadatnya. Dan umpamanya di Maluku, hak tanah bersandar atas adat-istiadat sepenuhnya. Agama Islam maupun Kristen dalam hal ii tidak dapat mencampuri. Kalau diwajibkan pada pemeluk-pemeluknya agama Islam untuk menjalankan syariat Silam, sudah tentu kalimat ini akan dipergunakan terhadap pada adat-istiadat disini, umpamanya terhadap hak tanah. Tanah itu bukan saja diwariskan pada anak-anak yang beragama Islam, tetapi juga yang beragama Kristen. Jadi kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap pada adat-istiadat. Oleh sebab itu baiklah kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat.” 288

Kemudian Agoes Salim memberikan tanggapannya, ”...... pertikaian di Minangkabau itu sudah selesai, bisa ditentukan dimana dasar hukum adat dan dimana dasar hukum agama. Jadi itu suatu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan. Disamping itu riwayat adat dan agama kita memberi kepercayaan sedikit bahwa umat Islam di negeri-negeri adat tidak akan berlaku dengan........, melainkan kalau diakui, lebih tenang perjalanannya daripada kalau dihalangi agamanya seperti dirasakan di jaman yang lalu. Saya rasa buat membikin sakit tidak aman, sebab saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun

287 288

Ibid., hlm. 214. Ibid., hlm. 306. Lihat juga Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm 34.


106

yang lalu itu tidak berdasar kepada kekuasaan Balatentara, tetapi pada adat-istiadatnya umat Islam yang 90 % itu. ” 289

Soekarno yang memimpin pertemuan, mengingatkan segenap anggota bahwa Preambule itu adalah hasil jerih payah antara kalangan Kebangsaan dan kalangan Islam, sehingga jika kalimat ini tidak dimasukkan, khawatir tidak bisa diterima oleh kalangan Islam.290 Beberapa orang yang lainnya menyampaikan pula keberatannya. Wongsonegoro menyatakan pendapatnya didukung oleh Hoesein Djajadiningrat, bahwa anak kalimat tersebut mungkin menimbulkan fanatisme, karena seolah-olah memaksakan syariat bagi orang-orang Islam. Lalu, Wachid Hasjim memberikan pendapatnya, ”bila ada orang yang menganggap kalimat ini tajam, ada juga yang menganggap kurang tajam.”291 Soekarno kemudian mengingatkan bahwa kalimat itu merupakan hasil kompromo antara kalangan Islam dengan kalangan kebangsaan yang telah dicapai dengan susah payah. Namun, setelah mengalami perdebatan cukup alot, sidang pada hari itu akhirnya ditutup dengan kesimpulan: ”Oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang menolak, pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima”.292 Kemudian Soekarno membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari Soepomo, Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis, Singgih, Agoes Salim dan Soekiman. Panitia kecil ini harus mulai bekerja pada hari berikutnya, tangggal 12 Juli 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah 289

Ibid., hlm. 307. Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm 35. 291 Ibid. 292 Muhammad Yamin, op. cit., hlm. 259. 290


107

dihasilkan oleh Panitia Kecil itu kemudian dibawa ke dalam sidang resmi BPUPK pada 13 Juli 1945. Terdapat dua pasal yang menjadi perdebatan pada sidang tersebut, yaitu pasal 4 ayat 2 tentang Presiden, dan pasal 29 tentang kebebasan beragama. Pasal 4 ayat 2 berbunyi; ”Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli.” Sedangkan Pasal 29 berbunyi; ”Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.” Terkait dengan dua pasal itu, Wachid Hasjim mengusulkan untuk pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan dengan kata-kata ’yang beragama Islam’, karena menurutnya perhubungan antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah penting. Jika presiden beragama Islam maka perintah-perintah yang berbau Islam akan besar pengaruhnya. Sedangkan untuk pasal 29, Wachid Hasjim mengusulkan untuk diubah, sehingga berbunyi, ”Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan sebagainya.”293

Sementara itu, Agoes Salim tidak sependapat dengan usulan Wachid Hasjim, ”Dengan ini, kompromi antara golongan Kebangsaan dan Islam mentah lagi: Apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan Perwakilan Rakyat? Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta dan sebagainya. Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?”294

293 294

Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 36. Ibid., hlm. 36—37


108

Perdebatan pendapat mengenai pasal 4 ayat 2 dan pasal 29 terjadi cukup panjang. Usulan dari Wachid Hasjim ini didukung pula oleh Soekiman yang menekankan bahwa usul tersebut pada hakikatnya tidak membawa akibat apa-apa, bahkan justru akan memuaskan hati rakyat. Sementara otto Iskandardinata mengajukan penyelesaian kompromi lainnya. Pada satu sisi ia setuju dengan usulan Djajadiningrat yang meminta agar pasal 4 ayat 2 itu dihapuskan, namun pada sisi lain, ia menyarankan agar kata-kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta dicantumkan ulang dalam pasal tentang agama.295 Pada sidang BPUPK 14 Juli 1945, Soekarno sebgai Ketua Panitia Konstitusi, melaporkan kepada sidang paripurna tiga rancangan Deklarasi Kemerdekaan, Preambule Undang-Undang Dasar dan Batang tubuh Undang-Undang dasar yang terdiri dari 42 pasal. Saat rancangan Prembule tersebut disampaikan, Ki Bagoes Hadikoesoemo menyampaikan keberatannya terhadap kata-kata ’bagi pemelukpemeluknya’ dalam kata-kata ’kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya’, yang terdapat pada Preambule dan rancangan Batang Tubuh UndangUndang Dasar, pasal 28.296 Menurutnya jika kata-kata itu tetap diberlakukan maka nantinya akan diberlakukan dua peraturan, satu peraturan untuk umat Islam, dan satu peraturan lagi untuk yang beragama lain. Hal itu tentu tidak mudah untuk dilaksanakan. 295

Muhammad Yamin, op. cit., hlm. 262. Pada Rancangan Undang-Undang Dasar kedua, yang disampaikan pada 14 Juli 1945 dan dibahas pada 15 Juli 1945, yang mengatur tentang agama adalah pasal 28. Sedangkan pada Rancangan Undang-Undang Dasar ketiga, yang dibahas pada 16 juli 1945, pasal 29 adalah pasal yang mengatur tentang agama adalah. 296


109

Selain Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Moezakkir pun menyampaikan keberatannya dengan penggunaan kata ’Islam’ dan ’Allah’, seperti yang sudah dimasukkan ke dalam rancangan Preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Karena penggunaan kata ’Islam’ dan ’Allah’ itu sebenarnya menuntut konsekuensi lebih lanjut, yang tidak cukup hanya tercantum dalam Preambule dan satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar. Soekarno kemudian menanggapi keberatan Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Kahar Moedzakkir dengan mengingatkan kembali bahwa semua itu sudah merupakan hasil kompromi bersama. ”Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi panitia memegang teguh kompromis yang dinamakan oleh anggota yanng terhormat Muhammad Yamin ”Jakarta Charter”, yang disertai perkataan anggota yang terhormat Sukiman ”Gentleman’s Agreement”, suapaya ini dipegang teguh diantara fihak Islam dan fihak kebangsaan. Saya mengharap paduka tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia itu.”297

Namun kemudian, Ki Bagoes Hadikoesoemo menegaskan kembali tentang dasar negara Indonesia. Jika memang Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, maka menurutnya tidak perlu ada kompromi-kompromi seperti yang disampaikan oleh Soekarno. Hal ini jauh lebih baik daripada hanya mengambil aturan Islam setengah-setengah. Karena Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Soekarno tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak menemukan kesepakatan, akhirnya Radjiman

Wedyodiningrat

selaku

Ketua

BPUPK

mengajukan

usul

untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemungutan suara. Namun kemudian 297

Muhammad Yamin, op. cit., hlm. 279.


110

perbedaan pendapat pada sidang hari itu bisa diselesaikan setelah Abikoesno menyampaikan pidatonya, ”Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah menjalankan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Paduka tuan Ketua Panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan, janganlah terlihat perbedaan faham tentang soal ini dari seteman. Itulah tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguhsungguh, kita mendesak kepada setiap golongan yang ada dalam badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Janganlah sampai nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan faham.”298

Penjelasan Abikoesno ini mendapat sambutan dari para anggota BPUPK. Pendapat Abikoesno tersebut juga diterima oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo, sehingga usulan Preambule Undang-Undang Dasar itu pun diterima dengan bulat oleh seluruh anggota BPUPK.299 Sidang berikutnya mengagendakan pembahasan tentang Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia khusus perancang Batang Tubuh Undang-Undang Dasar ini diketuai oleh Soepomo. Sebelum usulan Batang Tubuh itu disampaikan di hadapan seluruh anggota sidamg BPUPK, Soepomo menyampaikan pandangannya, ”Paduka Tuan Ketua, Kemarin sidang ini telah menerima Preambule daripada UndangUndang Dasar, telah menerima dengan suara bulat Preambule ini, maka pembukaan ini mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok fikiran tentang sifat-sifat Negara Indonesia yang hendak kita bentuk. ...... maka dengan menerima pembukaan tadi, kita tidak bisa lain daripada membentuk Undang-Undang Dasar yang berdasar atas aliran pikiran yang termasuk dalam (pembukaan) undang-undang itu.”300 298

Ibid., hlm. 283—284. Ibid. 300 Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 40. Lihat juga Muhammad Yamin, Ibid., hlm. 302. 299


111

Sedangkan mengenai kalimat ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, Soepomo berkata, Dengan (anak kalimat) itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam, seperti kemarin dengan panjang lebar telah juga dan sesudanh tuan Abikoesno berpidato, sidang dewan bulat mupakat dengan pasal ini.”301

Kemudian Soepomo menyambung lagi perkataannya, ”Sebetulnya Panitia malahan bertindak lebih daripada apa yang tersebut dalam kata-kata Pembukaan itu. Dalam Panitia termasuk anggota-anggota, baik dari golongan Islam, yaitu tuan-tuan Kiai Wachid Hasjim dan Agus Salim, maupun wakil dari golongan lain yang tidak golongan Islam, misalnya tuan Latuharhary, Maramis. Kami dalam Panitia menerima juga dengan bulat Pasal 28 bab X tentang Agama, yang bunyinya begini: 1. ”Negara nerdasar atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”.302

Setelah diskusi yang panjang mengenai Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, Ki Bagoes Hadikoesoemo kembali menyatakan keberatannya dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ia berulangkali meminta kepada Ketua BPUPK untuk menjelaskan kepastian arti dari kalimat-kalimat itu. Radjiman Wedyodiningrat menanggapinya dengan menjelaskan kembali bahwa hal itu sudah disepakati bersama pada sidang sebelumnya. Akan tetapi Ki Bagoes Hadikoesoemo mengajukan alasan bahwa yang dibicarakannya adalah Bab X pasal 28, dan bukan Prembule. Ki Bagoes

301 302

Muhammad Yamin, Ibid., hlm. 304. Ibid.


112

Hadikoesoemo mengusulkan kembali agar kata-kata ”bagi pemeluk-pemeluknya” itu dihapuskan saja, namun ia juga berkata, ”kalau sidang mufakat, saya terima”.303 Perdebatan selanjutnya beralih pada ”apakah Presiden harus seorang Muslim ataukah tidak?”. Pratalykrama mengusulkan agar ”Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam”. Mengenai masalah tersebut Soepomo berpendapat bahwa usul yang disampaikan Pratalykrama itu tidak menghormati Piagam Jakarta.304 Selain itu menurutnya, 95 % penduduk Indonesia beragama Islam, maka hal tersebut menjadi jaminan bahwa yang akan terpilih sebagai Presiden adalah seorang Muslim, sehingga dengan demikian anak kalimat tambahan mengenai hal itu dalam UndangUndang Dasar tidak perlu.305 Namun K. H. Masjkur memandang perlunya tambahan anak kalimat seperti yang disampaikan oleh Pratalykrama karena jika di dalam Republik Indonesia ini ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya, maka Presidennya haruslah seorang Muslim, karena seorang Presiden yang bukan Muslim tidak akan menjalankan hukum dengan seksama dan tidak bakal diterima oleh golongan Islam.306 Perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam mengenai Pasal 28 terus berlanjut dan tidak menemukan titik temu sampai akhirnya Soekarno mengajukan usul tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang

303

Endang Saefudin Anshari, op. cit., hlm. 41. Ibid., hlm. 42. 305 Ibid. 306 Muhammad Yamin, op. cit., hlm. 379. 304


113

menyangkut kriteria Presiden yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, ”Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam.”307 Usulan Soekarno untuk merubah isi dari pasal 4 ayat 1 pun akhirnya dapat diterima oleh anggota-anggota sidang BPUPK. Hingga akhirnya sidang BPUPK pun berakhir setelah pada 17 Juli 1945 dilakukan pembahasan tentang Garis-Garis Besar masalah Pendidikan dan Pengajaran.308

307 308

RM. A. B. Kusuma, op. cit., hlm. 428. Ibid., hlm. 457—464.


114

BAB II PERKEMBANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DI INDONESIA SEBELUM BERDIRINYA BPUPK

Recommend Documents