BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENSTRA 1.

Visi Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda Sleman Tahun 2011-2015 adalah: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sleman sebagai suatu lembaga perencanaan

pembangunan

daerah.

Bappeda

Kabupaten

Sleman

berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. Penjelasan Visi: a.

Makna berkualitas adalah apabila hasil-hasil perencanaan memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi di atas ditetapkan tiga kriteria, yaitu: 1)

Berbasis lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehinga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

2)

Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 1

3)

Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

b.

Makna partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan masyarakat

pembangunan. diabaikan

Sebaliknya

sedangkan

mobilisasi

apabila

partisipasi

masyarakat

yang

dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil - hasil pembangunan. c.

Makna visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab

2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rumusan misi Bappeda Kabupaten Sleman adalah: a.

Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif.

b.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 2

c.

Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Penjelasan Misi 1).

Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif . Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipatif aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan juga harus implementatif, artinya hasil-hasil perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk meminimalisasi konflik dan/atau dampak negatif. Simplifikasi yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti. Pengendalian pelaksanaan Rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pemba-

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 3

ngunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Setiap instansi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan. 2)

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan Institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

3)

Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak.

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 4

3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai Bappeda Tahun 2015 berdasarkan Review Renstra Bappeda Tahun 2011-2015, yaitu : 1)

Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;

2)

Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan

3)

Mewujudkan pelayanan prima;

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran a. Perencanaan yang implementatif dan inklusif : 1)

Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD 100 %;

2) Persentase kesesuaian komponen Renstra dengan RPJMD 90 %; 3) Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD 100 %; 4) Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 100 %; 5) Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD 100 %; 6) Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program PPAS 100 %; 7) Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD 95 %; 8) Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD 95 %; 9) Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR 100 %; 10) Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 100 %; 11) Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / musrenbang 8 komponen;

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 5

12) Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 95 %; 13) Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan 30 %. 14) Terlaksananya penjaringan asirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 100 %; 15) Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD 100 %; 16) Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam Renstra 95 %; b. Data dan informasi pembangunan yang aktual : 17) Data statistik tersaji tepat waktu : a) Sleman Dalam Angka bulan September; b) Kecamatan dalam angka bulan November; c) SIPD bulan Desember; d) PDRB Kabupaten bulan Desember; e) PDRB Kecamatan bulan Desember; f) Inflasi (per triwulan) bulan April/Juli/Oktober/ Desember; g) IPM bulan November; h) IHB bulan Desember; i) Inkesra bulan November; j) Statistik Industri bulan Desember; k) IPG bulan Desember; l) Gini Rasio bulan November. c. Penerapan manajemen kerja sesuai standar 18) Implementasi SOP Bappeda; 90%; 19) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda; 83%. B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 6

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, yaitu : Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Sleman No

Indikator Kinerja Utama

Target

Cara Pengukuran Kesesuaian dihitung dari konten dan proses RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renja SKPD yang mengacu pada RKPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Jumlah program pembangunan dalam KUA-PPA yang mengacu pada program pembangunan dalam Renja SKPD dibagi seluruh program pembangunan yang ada dalam Renja SKPD dikali 100

1

Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD

100%

2

Persentase kesesuaian komponen Renstra dengan RPJMD

90%

3

Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD

100%

4

Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD

100%

5

Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program PPAS

100%

Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan

95%

6

7

100%

Jumlah program pembangunan dalam RKA SKPD yang mengacu pada program pembangunan dalam KUA-PPA dibagi seluruh program yang ada dalam KUAPPA dikali 100 jumlah kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi jumlah kegiatan kegiatan dalam Renja SKPD kali 100

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 7

No

Indikator Kinerja Utama

Target

Cara Pengukuran

usulan kegiatan pada Renja SKPD 8

Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

95%

9

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analaog dan peta digital Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / musrenbang

100%

10

11

12

C.

8

Jumlah kegiatan dalam DPA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi seluruh jumlah kegiatan dalam Renja SKPD dikali 100 Jumlah RDTR Kecamatan dibagi Jumlah seluruh Kecamatan dikali 100

8 Komponen :

komponen - keterwakilan pengusaha

persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan

95%

30%

- keterwakilan akademisi - keterwakilan LSM - keterwakilan Ormas - keterwakilan kaum difabel - keterwakilan organisasi keagamaan - keterwakilan forum anak - keterwakilan organisasi profesi jumlah perwakilan peserta dibagi jumlah undangan yang didistribusikan kali 100 skoring keterlibatan Tinggi : ≥ 30% dari peserta Sedang : 2029% dari peserta Rendah : < 20%

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa RKT. Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 8

Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Orgnisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. RKT Bappeda sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan. Tabel 6 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

1 1

2

perencanaan yang implementatif dan Inklusif

1

2

3

4

5

6

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD Dengan komponen RPJMD Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD

Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program pada PPAS

PROGRAM

100%

Program Perencanaan Pembangunan daerah

90%


100%


100%

100%

100%

 Program pengembangan sistem pelaporan  Program Perencanaan Pembangunan daerah  Program Perencanaan Pembangunan daerah  Program Penanggulang an kemiskinan Program Perencanaan Pembangunan daerah

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 9

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang

95%

PROGRAM


95%


100%

Program perencanaan tataruang.

100%

8 komponen

Program perncanaan tataruang.

Program perencanaan pembangunan daerah.

12

persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

95%


13

keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan

30%


14

Terlaksananya penjaringan aspirsi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan

100%

Program pengembangan data/informa si/statistic daerah.

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 10

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM

RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif

2.

data dan informasi pembangunan yang Aktual

15

Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD

100%

16

Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renstra

95%

17

data statistik tersaji tepat waktu

Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah 



Bulan :

- Sleman Dalam Angka - Kecamatan dalam angka - SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan) - IPM - IHB - Inkesra - Statistik Industri - IPG - Gini Rasio

Program pengembang an komunikasi. Program pengembang an data/informa si/statistik daerah.

Sept Nov Des Des Des Apr/Jul/Okt/Des Nov Des Nov Des Des Nov

3

Penerapan manajemen kerja sesuai standar

18

Implementasi SOP Bappeda

90%

Program Penngkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 11

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4 83%

19

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda

PROGRAM

 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.  Program peningkatan kualitas pelayanan public.  Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek.  Program Pelayanan Administrasi perkantoran.  Peningkatan sarana & prasarana aparatur .  Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  Program kerjasama pembangunan.  Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

D. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Penyusunan penetapan kinerja tahun 2015 mengacu pada RKT Tahun 2015. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2015 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 19 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 12

Tabel 7 Penetapan Kinerja Tahun 2015 No 1

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2

Perencanaan yang implementatif dan inklusif

Target 4

3

Anggaran (Rp.) 5

1

Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD

100%

426,188,175

2

Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD Dengan komponen RPJMD

90%

317,442,175

3

Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD

100%

906,418,625

4

Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD

100%

5

Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD

100%

636,366,600

6

Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program pada PPAS

100%

675,376,600

7

Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD

95%

108,746,000

8

Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

95%

499,568,950

108,746,000

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 13

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja

2

Data dan informasi pembangunan

Anggaran (Rp.)

4

5

Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR

100%

150,372,200

10 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

150,372,200

8 komponen

368,283,000

3

9

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif

Target

11

Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang

12

persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

95%

368,283,000

13

keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan

30%

368,283,000

14 Terlaksananya penjaringan aspirsi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 15 Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD

100%

150,372,200

100%

85,064,750

16 Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renstra

95%

281,034,250

17

data statistik tersaji tepat waktu - Kabupaten Dalam Angka

Bulan : Sept

756,788,475

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 14

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran (Rp.)

1

2

3

4

5

yang aktual

3

Penerapan manajemen kerja sesuai standar

- Kecamatan dalam angka - SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan) - IPM - IHB - Inkesra - Statistik Industri - IPG - Gini Rasio 18 Implementasi SOP Bappeda

19

Nov Des Des Des apr/jul/okt/des Nov Des Nov Des Des Nov 90%

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda

83%

Kebutuhan Anggaran

37,619,950

3,033,824,425

5,911,170,525

LAKIP BAPPEDA 2015

II - 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents