BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

PERENCANAAN

Perencanaan Kabupaten Sidoarjo diimplementasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011–2015. RPJMD ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011–2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011–2015. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

1

VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011–2015.

BAB II - 1


a. Visi Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi yang menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi. Visi RPJMD merupakan visi Kepala Daerah Terpilih yang sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006–2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah

”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”.

Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 20112015 ini adalah :

“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Selanjutnya, Visi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : a) Sejahtera

adalah

kondisi

masyarakat

yang

mempunyai

indeks

pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin. b) Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran

BAB II - 2


masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan pada tataran

pemerintah

daerah,

mandiri

adalah

mampu

membiayai

pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yaitu: 1. Rasio PAD terhadap APBD > 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan. 2. Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio ini menggambarkan semakin mandirinya daerah. 3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah daerah selalu berupaya

mendorong pembangunan di

sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga

kontribusinya pada

perekonomian daerah bisa lebih nyata dirasakan. 4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara layak akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang diperolehnya. 5. Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi sehingga surplus bila digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah. c) Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks ketimpangan antar wilayah.

BAB II - 3


b. Misi Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Perumusan misi dilakukan bersama oleh perwakilan dari: Dinas, Badan, Kantor, Instansi, dan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal

(kesempatan

(Opportunity)

dan

ancaman

(Threat))

dan

kemampuan internal (kekuatan (Strong) dan kelemahan (Weakness)) Kabupaten Sidoarjo. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : Misi 1:

Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

untuk

mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai

dengan

Meningkatkan

meningkatan

kualitas

sumber

kualitas daya

sumber

daya

manusianya.

manusia

untuk

mewujudkan

masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang

maju dan

mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.

BAB II - 4


Misi 2:

Menumbuhkembangkan

potensi

sektor

industri,

perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

dan

pemerataan

pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan

teknologi

untuk

memperkuat

landasan

pembangunan

yang

berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Misi 3:

Meningkatkan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Dalam pengelolaannya sedangkan

negara

pemerintah

menjamin

kemerdekaan

berkewajiban

melindungi

memeluk

agama

penduduk

dalam

melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama. Misi 4:

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.

Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis

BAB II - 5


komunitas

dengan

memberikan

tempat

utama

bagi

prakarsa,

keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal. Misi 5:

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah

terhadap

masyarakat

mewujudkan

penyelenggaraan

government)

dan

bersih

pada

umumnya.

pemerintahan

(clean-government)

secara

Upaya

untuk

benar

(good-

termasuk

didalamnya

penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Misi 6:

Mendorong

tumbuh

kembangnya

iklim

investasi

untuk

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemberdayaan

investasi

daerah

perlu

dilakukan

terhadap

semua

komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Misi 7:

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi

rakyatnya

tanpa

harus

menimbulkan

kerusakan

lingkungan

ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan

lingkungan

atau

yang

disebut

dengan

pembangunan

berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan menopang

kebutuhan, hidup,

khususnya

dan

gagasan

kebutuhan

pokok

keterbatasan,

manusia

yaitu

untuk

keterbatasan

kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

BAB II - 6


Misi 8:

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan upaya menuju Kabupaten Sidoarjo yang demokratis,mandiri dan sejahtera. Perlu adanya upaya yang serius dan intens dari segenap aparatur daerah untuk mensosialisasikan cara-cara demokrasi yang ideal secara simultan dan berkelanjutan.

1. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan

dan

mencermati

isu-isu

strategis,

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, peluang, ancamanmaka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

a. Strategi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 merumuskan 8 (delapan) strategi yang diharapkan akan mampu membawa kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan masyarakat. Strategi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu bagian visi pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan,

BAB II - 7


kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi georgrafis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami

hanya

sebatas

ketidakmampuan

ekonomi,

tetapi

juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tidak hanya kemiskinan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun sektor pendidikan serta kesehatan mempunyai peran yang sangat penting. Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk

mewujudkan

proses

pendidkan

yang

lebih

demokratis,

memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional, sehingga secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan

kehidupan

bangsa,

setiap

warga

negara

berhak

mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik dari yang normal maupun yang berkelainan, yang mampu maupun yang tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setidaknya sesuai anjuran pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun.

BAB II - 8


Di bidang kesehatan, upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat, baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga yang miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khusunya pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor penting juga yang mempengaruhi

peningkatan

peluang

hidup

ini

adalah

perhatian

masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembangunan dan Puskesmas keliling, bisa merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengoptimalkan pemanfaatnya. Meskipun fasilitas Puskesmas terdapat hampir di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya

dapat

dijangkau

oleh

masyarakat

yang

sekiranya

mempunyai beban dalam hal biaya berobat dan jarak tempuh transportasinya.

BAB II - 9


Berbagai sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo harus dibentuk agar dalam pelaksanaannya langsung mempunyai dampak terhadap masyarakat. Beberapa masukan dan saran mengenai sasaran pembangunan kesehatan di masyarakat Sidoarjo yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan

masyarakat

melalui

puskesmas

dengan

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat,

meningkatkan

jangkauan

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk

perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa melalui posyandu dan puskesmas. Strategi II : Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata Pembangunan di bidang industri menghadapi tantangan kedepannya. Berbagai hal seperti kesiapan pemerintah di bidang regulasi, serta permodalan merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan investasi serta infrastruktur daerah. Kabupaten Sidoarjo terkenal dalam hal perikanan, sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah agar hasil perikanannya terus optimal. Pembangunan

pertanian

mencakup

sub

sektor

tanaman

bahan

makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dalam era otonomi daerah,

pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo

selalu

berupaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan hasil produksi pertanian serta perikanan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan sektor pertanian dan perikanan diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dan diharapkan bisa menjadi titik

BAB II - 10


pusat sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan agrobisnis terutama agroindustri juga mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar, serta mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja. Namun kedepannya pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna harus dioptimalkaN, karena terjadi tren penurunan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian. Beberapa masalah yang akan dihadapi juga seperti permasalahan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam, serta rendahnya harga pada saat panen raya merupakan permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu antar sektor. Sehingga kebutuhan pupuk dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu harus selalu terpantau dan pendistribusian secara tepat dapat terlaksana. Pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis. Karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta berbagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi-sosial penduduk. Dalam masa krisis, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperlihatkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. Potensi industri kecil kerajinan yang strategis, telah dilakukan pembinaan dalam bentuk sentra industri dan “kampoeng” perlu terus dikembangkan. Kemampuan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM yang harus kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan tekonologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen,

BAB II - 11


kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar dan tingkat kewirausahaan. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar dan kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat serta perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM. Saat ini perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kedua kondisi tersebut. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Strategi III : Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat Konsisten dengan misi ketiga yang mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, maka diperlukan sebuah langkah untuk mencapainya, yaitu dengan memperkuat modal sosial melalui kegiatan sosial masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban masyarakat ini menjadi syarat mutlak tumbuhnya investasi di suatu daerah, hal ini untuk menarik investor dari dalam negeri

maupun

investor

asing

untuk

menanamkan

modalnya.

Penanaman modal investor di daerah tersebut akan membawa dampak positif pada tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal bahkan hingga terorisme.

BAB II - 12


Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Meskipun upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah mampu menciptakan iklim yang relatif kondusif, namun besarnya wilayah Kabupaten Sidoarjo, ketentraman dan penanggulangan kriminalitas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi dan diselesaikan. Meningkatnya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Bila tidak dilakukan antisipasi secara dini akan berdampak

pada

penyelenggaraan

perlindungan

ketentraman

masyarakat. Strategi IV : Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam kondisi seperti itu, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilainilai luhur budaya bangsa. Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan. Sehingga mampu menjadi mitra

sejajar

laki-laki.

Kebijakan

ini

dlakukan

secara

lintas

bidang/program, lintas lembaga, dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan

mengupayakan

pengarustamaan

gender

(gender

BAB II - 13


mainstreaming) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum responsif sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal lainnya, serta tindak kekerasan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tampaknya belum mampu menumbuhkan komitmen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Adanya permasalahan

dan

hambatan

yang

cukup

besar

dalam

mengimplementasikan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo antara lain mengenai pemahaman kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pengambil kebijakan dan pelaksana program. Selain itu juga belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG. Sehingga PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah. Peran

serta

dari

masyarakat

menjadi

pondasi

utama

dalam

pembangunan suatu daerah. Diiringi dengan inovasi yang muncul dari masyarakat,

diharapkan,

masyarakat

memiliki

andil

dalam

pembangunan. Inovasi-inovasi masyarakat akan sangat membantu pemerintahan dalam menciptakn kebijakan-kebijakan yang berbasis

BAB II - 14


masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, keadilan gender menjadi target dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan persentase gender wanita dalam struktur pemerintahan. Ada beberapa saran mengenai sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan

adalah peningkatan kesejahteraan,

kualitas kehidupan dan peran perempuan. Dalam kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarki) dan bersifat strukturan (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada), diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender. Strategi

V : Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui

peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur Desentralisasi

dan

penyelenggaraan

otonomi

daerah

pemerintahan

dan

memiliki

dampak

pembangunan

pada

didaerah.

Sementara dampak terhadap birokrasi adalah harapan atas penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih baik. Sejalan dengan misi kelima tentang peningkatan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima, mendorong setiap aparatur untuk

berbenah

diri

dan

berusaha

untuk

memaksimalkan

kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi

sangat

penting

dalam

pencapaian

tujuan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan profesionalisme aparatur. Akuntabilitas dan transparansi aparatur menjadi sorotan utama masyarakat. Tuntutan masyarakat menjadi tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintahan.

BAB II - 15


Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan (transparansi), efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya memberikan public serviceexcellence kepada masyarakat. Sehingga capaian yang diinginkan adalah terbentuknya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi

VI

:

Meningkatkan

investasi

melalui

pembangunan

infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi Di sektor jasa, dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini tidak lepas dari peran sektor perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa akan berkembang, apabila kota tersebut mempunyai tingkat perdagangan yang cukup ramai. Contohnya seperti jasa telekomunikasi, jasa kurir antar

barang,

dan

lain

sebagainya

sebagai

wujud

terciptanya

perdagangan yang maju. Sektor industri juga masih cukup besar kontribusinya terhadap PDRB, sehingga perlu tetap didukung untuk pengembangan investasinya. Namun diarahkan pada industri yang mendukung konsep Agropolitan.

BAB II - 16


Dengan keadaan yang maju tersebut, diharapkan akan menarik minat investor

untuk

menanamkan

modalnya

di

Kabupaten

Sidoarjo.

Peningkatan investasi dan perdangan lokal, regional, dan internasional ditunjukkan dalam besarnya angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta besarnya Penanaman Modal Asing. Kenaikan atau penurunan jumlah investasi harus dilihat secara rinci. Apakah terdapat kenaikan/penurunan investor yang menanamkan modalnya, atau hanya sebatas perluasan industri lokal saja. Terlebih nilai investasi di sektor industri, dimana baik secara langsung maupun tak langsung mempunyai dampak terhadap terwujudnya sasaran pembangunan peningkatan investasi, peningkatan bidang ketenagakerjaan dan produktivitas, serta bidang

ekonomi

daerah

lainnya

yang

dapat

menunjang sektor

infrastruktur daerah. Apabila peran pemerintah serta peran sektor swasta dapat memberikan sumbangsih yang layak terhadap penerimaan Kabupaten, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi, dan langkah selanjutnya adalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa poin penting mengenai pemerataan infrastuktur adalah pemerataan jalan beraspal, lampu penerangan jalan, pemerataan jalur komunikasi telepon, dan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal. Sehingga bisa diraih sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya

meningkatkan

iklim

investasi

dan

perdagangan

serta

pembangunan infrastruktur daerah yang kondusif dan terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai potensi daerah. Sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat agar dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja. Strategi VII : Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana letusan lumpur (mud volcano) akibat kegagalan proyek penambangan gas yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini bisa kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu lumpur yang keluar ke permukaan tersebut merendam perkampungan warga, bahkan beberapa desa hilang dari peta karena lumpur telah

BAB II - 17


menenggelamkan perumahan di beberapa desa. Selain berdampak dalam hilangnya rumah-rumah warga, ternyata dampak negatif muncul dalam hal pengairan air sungai. Sungai yang pada awalnya layak untuk digunakan warga mengairi sawah maupun kegiatan sehari-hari, kondisi saat ini bisa dikatakan sangat tidak layak. Karena beberapa sungai utama seperti Sungai Brantas terdapat endapan lumpur yang berasal dari bencana di atas.. Untuk bencana lumpur Lapindo, penanganan merupakan kewenangan Pemerintah

Pusat

(BPLS).

Peran

Kabupaten

Sidoarjo

adalah

memfasilitasi dan melakukan mediasi permasalahan sosial yang dialami warga

kepada

Pemerintah

Pusat.

Untuk

masalah

infrastruktur,

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kegiatan-kegiatan lain yang diluar kewenangan Pemerintah Pusat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melalui suatu program khusus dengan nomenklatur penanganan Lapindo, tetapi tersebar melalui beberapa kegiatan yang merupakan turunan program kerja yang dimiliki oleh SKPD. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya sebatas pada penanganan bencana serta pemulihan lingkungannya, namun juga beberapa aspek permasalahan yang potensial terjadi di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah kebutuhan air bersih, pengelolaan dan pengoptimalisasi sumber daya alam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian alam dan penegakan hukum di bidang lingkungan. Beberapa masyarakat yang jauh dari sistem saluran air bersih, masih memanfaatkan air sumur tanah. Walaupun bisa dikatakan sudah dapat tercukupinya kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari, namun muncul permasalahan yang pelik jika datangnya musim kemarau. Air sumur dan air

sungai

akan

mengering

akibat

musim

kemarau.

Sehingga

BAB II - 18


menyebabkan krisis air bersih di masyarakat yang belum dilalui sistem air bersih kota. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam pemerataan penyediaan air bersih untuk masyarakat Sidoarjo. Tak hanya kemarau, musim hujan pun juga mendatangkan masalah yang sama. Jawa Timur yang akhir-akhir ini sering dilanda hujan deras, terutama kota Sidoarjo dan beberapa kota lainnya, menyebakan masalah banjir.

Hal

ini

dapat

mengganggu

aktivitas

warga

sehar-hari.

Penyebabnya bisa mulai dari sampah yang menghambat saluran air kota, maupun penanganan air banjir yang kurang optimal. Beberapa permasalahan yang terlihat maupun yang tak terlihat, harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan beberapa langkah harus segera dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkunan hidup yang berkelanjutan. Strategi

VIII : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancamana yang dapat mengganggu

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat.

Potensi

ancamana ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal. Untuk itu perlunya dibentuk beberapa langkah yang dianggap dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik. Nilai-nilai persatuan

dan

kesatuan

bangsa,

kesadaran

masyarakat

dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan hal dasar yang harus dibangun di dalam kehidupan politik bermasyarakat. Seperti Pemilu Kepala Daerah atau Pemilukada, dimana tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi dan seminim mungkin tidak ada yang golput. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar, yaitu ditunjukkan oleh terlaksananya PILKADA Langsung. Kewenangan Pemerintah Kabupaten

BAB II - 19


Sidoarjo dalam bidang politik hanya bersifat membantu membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Hasil pelaksanaan pembinaan politik kepada masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan forum wawasan kebangsaan. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan politik kepentingan golongan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah model awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas dan keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan

pembangunan

politik

ditandai

dengan

semakin

meningkatnya arus demokratisasi telah membawa implikasi pada berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti dinamika perubahan politik yang dinamis sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat

terhadap

peran

lembaga

legislatif

sebagai

wahan

representasi politik masyarakat, adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat. Dari beberapa langkah yang ada, diharapkan dapat terlaksananya peran dan kelembagaan yang lebih kokoh melalui peran dan fungsi lembaga politik, kemasyarakatan, pers, dan pemerintahan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD, Parpol, LSM, dan Masyarakat. Serta yang terpenting bahwa partisipasi masyarakat harus meningkat dalam proses pengambilan keputusan dalam berpolitik. Seperti pemilihan kepala daerah, maupun keputusan kebijakan publik melalui forum publik.

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

BAB II - 20


merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Tabel II.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo VISI “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan” MISI I

:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat

yang

memiliki

daya

saing

dalam

menghadapi

tantangan global

TUJUAN 1.Meningkatnya

SASARAN

KEBIJAKAN STRATEGI

1. Meningkatnya

UMUM 1. Peningkatan

kualitas Sumber

aksesibilitas dan

Daya Manusia

kualitas pelayanan

Meningkatkan

pendidikan

(SDM)

pendidikan

kualitas

masyarakat

masyarakat

sumberdaya

2. Meningkatnya

tingkat

2. Peningkatan

manusia melalui

tingkat

aksesibilitas dan

peningkatan

kesehatan

kualitas pelayanan

pendidikan,

masyarakat

kesehatan

kesehatan dan

masyarakat

pendapatan

3. Meningkatnya

masyarakat.

kesejahteraan ekonomi masyarakat 2.Meningkatnya

4. Meningkatnya

3. Peningkatan

daya saing

produktivitas

daya saing

bidang sumber

sumber daya

sumber daya

daya manusia

manusia

manusia

(SDM)

4. Peningkatan daya beli masyarakat 5. Pengendalian

BAB II - 21


laju pertumbuhan penduduk MISI II

:

Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatnya

1. Meningkatnya

KEBIJAKAN STRATEGI Pembangunan

UMUM 1. Peningkatan

potensi dan daya

daya saing sektor

ekonomi sinergis

pertumbuhan

saing daerah

UMKM dan

dengan potensi

ekonomikontribu

koperasi

daerah secara

si sektor UMKM

berkelanjutan

dan koperasi,

2. Meningkatnya

2. Meningkatnya

pertumbuhan

pertumbuhan

meliputi industri,

pariwisata,

ekonomi

sektor industri,

perdagangan,

industri

perdagangan,

jasa, pertanian

perdagangan,

jasa, dan pertanian

berbasis agrobis,

jasa, dan

berbasis agrobis.

meningkatkan

pertanian pada

daya saing usaha

PDRB melalui

kecil menengah

peningkatan

dan koperasi,

daya saing.

serta pengembangan sektor pariwisata MISI III

:

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

TUJUAN 1.Meningkatnya

SASARAN 1. Terwujudnya

KEBIJAKAN STRATEGI Meningkatkan

UMUM 1. Peningkatan

tatanan

masyarakat

modal sosial,

modal sosial

kehidupan

beriman dan

kegiatan sosial

pembangunan

masyarakat yang

berkepribadian

dan ketertiban

beriman dan berkepribadian

2. Meningkatnya

masyarakat

2. Peningkatan ketertiban

ketertiban

masyarakat

masyarakat

melalui penegakan supremasi

BAB II - 22


hukum secara konsisten dan berkelanjutan MISI IV

:

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender

TUJUAN

SASARAN

1.Meningkatnya

1. Meningkatnya

STRATEGI

KEBIJAKAN UMUM

Meningkakan

1. Peningkatan

peran serta

peran serta dan

peran serta dan

pemerataan

masyarakat

inovasi

inovasi

pembangunan

dalam

masyarakat dalam

masyarakat

masyarakat

pembangunan

pembangunan

dalam

berkelanjutan

MISI V

:

2. Terwujudnya

2. Peningkatan

pembangunan

peranan wanita

kesetaraan gender

yang berwawasan

dalam

di berbagai aspek

gender

pembangunan

Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

untuk

mencapai

pelayanan prima TUJUAN 1.Meningkatnya

SASARAN 1. Pengembangan


UMUM 1. Peningkatan

transparansi,

budaya

pelayanan pada

tingkat kepuasan

profesionalisme

pemerintahan

masyarakat

masyarakat

dan produktivitas

bersih, akuntabel,

melalu

terhadap

aparatur

transparan, dan

ipeningkatan

pelayanan

bebas korupsi

sistem pelayanan

pemerintah

dan tata kelola

melalui public

pemerintahan

service

yang baik, serta

excellence.

profesionalisme

2. Peningkatan

aparatur

produktifitas aparatur 3. Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi

BAB II - 23


4. Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi 2. Meningkatnya pelayanan publik

3. Meningkatnya

5. Pengembangand

Kepuasan

ata dan sistem IT

masyarakat

pendukung

terhadap

pelayanan umum

pelayanan

6. Pengelolaan tata

pemerintah

laksana pemerintah secara efektif

MISI VI

:

Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

TUJUAN

SASARAN

1.Meningkatnya

1. Terwujudnya iklim


UMUM 1. Optimalisasi

investasi yang

investasi yang

investasi melalui

pembangunan

berdaya dukung

kondusif

pembangunan

infrastrukturdaer

infrastruktur

ah

tinggi

2. Meningkatnya

2.Optimalisasi

investasi baik PMA

daerah dan

maupun PMDN

pengembangan

investasi

iklim investasi

berdaya dukung

3. Meningkatnya

Pembangunan

pembangunan

infrastruktur

infrastruktur

daerah

daerah

2. Pengembangan

tinggi 3. Pengembangan sumber- sumber dana pembangunan

MISI VII

:

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN STRATEGI

1.Meningkatnya

1. Meningkatnya

kualitas dan

kualitas dan

lingkungan hidup

efektivitas

pelestarian

pelestarian

secara

penanganan

lingkungan hidup

lingkungan hidup

berkelanjutan

bencana

melalui penurunan

Pelestarian

UMUM 1. Peningkatan

2. Optimalisasi

BAB II - 24


tingkat

pelestarian dan

pencemaran dan

kualitas

pengrusakan

lingkungan hidup

lingkungan 2. Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota MISI VIII :

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat

TUJUAN 1.Menumbuh

SASARAN 1. Terwujudnya


UMUM 1. Peningkatan

kembangkan

masyarakat yang

peran serta

peran serta

iklim demokrasi

demokratis dan

masyarakat

masyarakat

yang kondusif

memperhatikan

dalam berpolitik

dalam berpolitik

dan peningkatan

norma maupun

dan

peran serta

etika

pengembangan

tingkat

iklim demokrasi

kepercayaan

yang sehat

masyarakat

masyarakat

2. Meningkatnya

dalam berpolitik

peran serta

2. Peningkatan

masyarakat dalam

kepada

Pilpres dan

pemerintah

Pilkada

c. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan 8 (delapan) misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1)

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

2)

Meningkatnya daya saing bidang sumber daya manusia (SDM)

3)

Meningkatnya potensi dan daya saing daerah

4)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

5)

Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan berkepribadian

6)

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. BAB II - 25


7)

Meningkatnya

transparansi,

profesionalisme,

produktivitas

aparatur. 8)

Meningkatnya pelayanan publik

9)

Meningkatnya investasi yang berdaya dukung tinggi

10) Optimalisasi Pembangunan infrastruktur daerah 11) Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. 12) Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik.

2. Sasaran 1)

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat

2)

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat

3)

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat

4)

Meningkatnya produktivitas sumber daya manusia

5)

Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi

6)

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis.

7)

Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian

8)

Meningkatnya ketertiban masyarakat

9)

Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan

10) Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek 11) Pengembangan

budaya

pemerintahan

bersih,

akuntabel,

transparan, dan bebas korupsi 12)

Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah

13) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif 14) Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN 15) Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah

BAB II - 26


16) Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan 17) Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota 18) Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika 19) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pilpres dan Pilkada.

d. Target Kinerja Daerah Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1) Sasaran

“Meningkatnya

aksesibilitas

dan

kualitas

layanan

pendidikan masyarakat”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

1

Harapan Lama Sekolah

Dinas Pendidikan

2

Rata-Rata Lama Sekolah

Dinas Pendidikan

3

4

5

6

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

2) Sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

1

Angka Harapan Hidup

Dinas Kesehatan

2

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Dinas Kesehatan

3 4

Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Dinas Kesehatan

Persentase Balita gizi buruk

Dinas Kesehatan

BAB II - 27


5

Prevalensi HIV AIDS dengan TB

3) Sasaran

“Meningkatnya

kesejahteraan

Dinas Kesehatan

ekonomi

masyarakat”,

dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR Pengeluaran Per Kapita

SKPD Pelaksana Bappeda Bappeda, Dinas

2

Persentase penurunan penduduk miskin

Sosial & Tenaga Kerja, BPMPKB Dinas Sosial &

3

Indeks Keparahan Kemiskinan

Tenaga Kerja, BPMPKB Dinas Sosial &

4

Indeks Disparitas Wilayah

Tenaga Kerja, BPMPKB

4) Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Manusia”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

2

3

4

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran

Dinas Sosial dan

Terbuka (TPT)

Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Prosentase peningkatan cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional Persentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat nasional

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

5) Sasaran “Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi” dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

Indikator

1

Prosentase peningkatan volume usaha UMKM

2

Prosentase peningkatan Jumlah Modal UMKM

SKPD Pelaksana Diskoperindag & ESDM Diskoperindag &

BAB II - 28


ESDM 3

Diskoperindag &

Persentase Koperasi sehat

ESDM

6) Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis”. Dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

1

Pertumbuhan PDRB

Bappeda

2

Pertumbuhan PDRB sektor industri

Diskoperindag & ESDM

3

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

4

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

5

Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan

6 7

Diskoperindag & ESDM, Dinas Pasar Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPPKA

(PAD) Persentase Peningkatan Nilai Aset Daerah

7) Sasaran

“Terwujudnya

masyarakat

DPPKA

yang

beriman

dan

berkepribadian”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

Prosentase penurunan kejadian perselisihan antar

Badan Kesatuan

umat beragama

Bangsa & Politik

8) Sasaran “Meningkatnya

ketertiban masyarakat”, dengan indikator

kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR Prosentase penurunan Angka Kriminalitas daerah

SKPD Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

BAB II - 29


2

Persentase penurunan kejadian pelanggaran

Satuan Polisi

masyarakat terhadap PERDA

Pamong Praja

9) Sasaran “Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan”, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No 1 2

INDIKATOR Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Persentase peningkatan partisipasi masyarakat

SKPD Pelaksana BPMPKB Bappeda

dalam MUSRENBANG

10) Sasaran “Terwujudnya kesetaraan Gender di berbagai aspek”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

1

Indeks Pembangunan Gender

BPMPKB

2

Indeks Pemberdayaan Gender

BPMPKB

3

Persentase penurunan kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking

BPMPKB

11) Sasaran ”Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

1

Opini BPK atas Laporan Keuangan

DPPKA

2

Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Sekretariat Daerah

3

4

5

Prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern - BPK - Inpektorat

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Inspektorat

BAB II - 30


12) Sasaran “Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

SKPD Pelaksana Seluruh SKPD

13) Sasaran “Terwujudnya iklim investasi yang kondusif”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR Persentase Peningkatan Jumlah Ijin Investasi

SKPD Pelaksana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

14) Sasaran “Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

1

Prosentase peningkatan Nilai Investasi daerah

2

Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMA

3

Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMDN

SKPD Pelaksana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

15) Sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

INDIKATOR

1

Persentase peningkatan indeks infrastruktur daerah

2

Persentase jalan dalam kondisi mantap

3

4

Persentase penurunan luas daerah genangan banjir Persentase panjang saluran irigasi dalam Kondisi baik

5

Cakupan layanan air bersih penduduk

6

Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak

SKPD Pelaksana Seluruh Dinas KePU-an Dinas PU Bina Marga Dinas PU Pengairan

Dinas PU Pengairan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

BAB II - 31


7 8

Persentase penurunan Luasan Kawasan Kumuh Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Dinas Perhubungan

16) Sasaran “Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui

penurunan

tingkat

pencemaran

dan

pengrusakan

lingkungan”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

Persentase pelanggaran terhadap pencemaran

Badan Lingkungan

lingkungan hidup yang diselesaikan

Hidup

2

Tingkat Pemenuhan baku mutu air

3

Tingkat Pemenuhan baku mutu udara

4

Persentase volume sampah yang tertangani

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan & Pertamanan

17) Sasaran “Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

1

2

INDIKATOR

SKPD Pelaksana Bappeda, Dinas PU

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Cipta Karya & Tata

terhadap dokumen RTRW

Ruang Dinas Kebersihan &

Persentase Ketersediaan Luasan RTH

18) Sasaran

“Terwujudnya

masyarakat

Pertamanan

yang

demokratis

dan

memperhatikan norma maupun etika”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

INDIKATOR Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan

SKPD Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa & Politik

BAB II - 32


19) Sasaran “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada”, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

1

INDIKATOR

SKPD Pelaksana

Tingkat Partisipasi Pemilu - Pileg - Pilpres - Pilkada

B.

Badan Kesatuan Bangsa & Politik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditindaklanjuti

dengan

diterbitkannya

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain, adalah untuk : meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

BAB II - 33


kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan

dari

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya,

sehingga

terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dijadikan sebagai acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB II - 34

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents