BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANSDUK PROV. JAWA TIMUR Untuk mewujudkan agenda dan prioritas pembangunan di Jawa Timur berdasarkan visi, misi dan agenda pokok pembangunan Jawa Timur, maka ditetapkan Visi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur : “Terwujudnya Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan yang Maju, Berdaya Saing, Produktif, Kompetitif dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut, disusun Misi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur sebagai berikut : 1. Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja ; 2. Meningkatkan

pelayanan

penempatan

tenaga

kerja

dan

perluasan

kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ; 3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis ; 4. Memberikan perlindungan dan pengakuan hak – hak dasar kependudukan ; 5. Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Tujuan : Di Bidang Ketenagakerjaan : 1. Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

II - 1

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri. Indikator

kinerja tujuannya adalah persentase penempatan pencari kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara). 3. Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis). 4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penurunan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial. 5. Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja / buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak. Indikator kinerja tujuannya adalah persentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan. Di Bidang Kependudukan : 6. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator

kinerja tujuannya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. Di Bidang Ketransmigrasian : 7. Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Indikator kinerja tujuannya adalah (1) persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga), dan (2) persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.


II - 2

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan No 1.

MISI

TUJUAN

INDIKATOR

Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri.

Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri.

Persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

- Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Persentase penempatan pencari kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

- Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif.

Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dalam segala aspek serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.

- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

Persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis). Persentase penurunan kasuskasus perselisihan hubungan industrial.

- Mewujudkan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak.

Persentase penurunan kasuskasus ketenagakerjaan.

4.

Memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar kependudukan.

Persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP.

5.

Mengarahkan dan menempatkan penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

2.

3.

1. Persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). 2. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama : Di Bidang Ketenagakerjaan : 1. Meningkatnya

tenaga

kerja

yang

terampil/kompeten.

Indikator kinerja

utamanya adalah persentase peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

II - 3

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 2. Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan. Indikator kinerja utamanya adalah persentase peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri dan luar negeri. 3. Meningkatnya

produktivitas

kerja.

Indikator

kinerja

utamanya

adalah

persentase pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas. 4. Meningkatnya

pelayanan

pelatihan

dan

produktivitas.

Indikator kinerja

utamanya adalah (a) hasil survey IKM pelayanan pelatihan, (b) hasil survey IKM kepuasan pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dan (c) hasil survey IKM pelayanan produktivitas. 5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal. Indikator kinerja

utamanya adalah (a) persentase penempatan pencari kerja, dan (b) pengembangan jejaring informasi lowongan kerja, melalui : persentase perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu), dan persentase peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja. 6. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja. Indikator kinerja utamanya adalah (a) hasil survei IKM pelayanan penempatan tenaga kerja, dan (b) hasil survei IKM pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). 7. Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor formal. Indikator kinerja

utamanya adalah persentase tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis). 8. Menurunnya perselisihan hubungan industrial. Indikator kinerja utamanya adalah persentase penurunan kasus perselisihan HI (hubungan industrial). 9. Meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. Indikator

kinerja utamanya adalah (a) persentase peningkatan upah pekerja, (b) persentase peningkatan Peraturan Perusahaan (PP), dan (c) persentase peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 10. Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial. Indikator kinerja

utamanya adalah hasil survei IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial.


II - 4

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 11. Meningkatnya K3 yang kondusif. Indikator kinerja utamanya adalah (a) persentase penurunan kasus kecelakaan kerja, dan (b) persentase peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3, meliputi kecelakaan nihil (zero accident) dan SMK3 (Sistem Manajemen K3). 12. Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif. Indikator kinerja utamanya adalah kepesertaan jamsostek aktif : tenaga kerja dan perusahaan. 13. Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. Indikator kinerja utamanya adalah (a) persentase pengujian kualitas udara emisi dan ambien, dan (b) persentase pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja. 14. Meningkatnya pelayanan K3. Indikator kinerja utamanya adalah hasil survei IKM pelayanan K3. Di Bidang Kependudukan : 15. Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan. Indikator kinerja

utamanya adalah persentase kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. Di Bidang Ketransmigrasian : 16. Meningkatnya

realisasi

pemberangkatan

transmigrasi.

Indikator

kinerja

utamanya adalah persentase penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). 17. Meningkatnya kemandirian transmigran. Indikator kinerja utamanya adalah persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.


II - 5

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran TUJUAN Uraian 1

Mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri.

2.1 Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

SASARAN Indikator

% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

% penempatan pencari kerja melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

Uraian 1

Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/ kompeten. Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan.

% peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi. % peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di dalam negeri dan luar negeri.

3

Meningkatnya produktivitas kerja.

% pertumbuhan produktivitas perusahaan/ UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas.

4

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan produktivitas.

- Hasil survey IKM pelayanan pelatihan.

Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal.

- % penempatan pencari kerja.

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

- Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja.

Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor informal.

% tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).

2

1

2

2.2 Mewujudkan pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif.

% tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha dan mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).


Indikator

1

- Hasil survey IKM pelayanan produktivitas.

- Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja, melalui : % perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu), dan % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja.

- Hasil survey IKM pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

II - 6

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur TUJUAN Uraian 3.1 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

SASARAN Indikator

% penurunan kasuskasus perselisihan hubungan industrial.

Uraian

Indikator

1

Menurunnya perselisihan hubungan industrial.

% penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

2

Meningkatnya perbaikan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.

- % peningkatan upah pekerja. - % peningkatan PP (Peraturan Perusahaan). - % peningkatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

3.2 Mewujudkan peningkatan perlindungan hakhak dasar pekerja/ buruh, termasuk pekerja perem-puan dan anak.

% penurunan kasuskasus ketenagakerjaan.

3

Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial.

Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial.

1

Meningkatnya K3 yang kondusif.

- % penurunan angka kecelakaan kerja. - % peningkatan perusahaan yang mendapat penghargaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), meliputi kecelakaan nihil (zero accident) dan SKM3 (Sistem Manajemen K3).

2

Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif.

% kepesertaan jamsostek aktif : tenaga kerja dan perusahaan.

3

Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif.

- % pengujian kualitas udara emisi dan ambien.

Meningkatnya pelayanan K3.

Hasil survey IKM pelayanan K3.

4 4

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data eKTP.


Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.

- % pemeriksaan lingkungan kerja dan tenaga kerja.

% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP.

II - 7

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur TUJUAN Uraian 5

SASARAN Indikator

Mewujudkan kemandirian dan integrasi transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang & layak lingkungan.

Uraian

Indikator

1. % penempatan transmigran di daerah penempatan trans-migrasi (Kepala Keluarga).

Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi.

% penempatan trans-migran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga).

2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

Meningkatnya kemandirian transmigran.

% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

2.2. PROGRAM PRIORITAS Pelaksanaan

pembangunan

ketenagakerjaan,

ketransmigrasian

dan

kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi : a. Bidang Ketenagakerjaan Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Pendidikan kemasyarakatan produktif pada bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja. (2) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.


II - 8

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. (4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. (5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau. (6) Pembinaan

kemampuan

dan

keterampilan

kerja

masyarakat

dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 2) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja. Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (2) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penciptaan lapangan kerja. (3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja luar negeri. (4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri. (5) Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus, dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT). (6) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel.


II - 9

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur 3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa: (1) Pembinaan dan pengembangan syarat kerja yang harmonis. (2) Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan. (3) Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. (4) Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter. 4) Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

dan

Perlindungan

Tenaga Kerja. Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa : (1)

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

(2)

Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.

(3)

Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.

(4)

Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.

(5)

Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan.

b. Bidang Kependudukan. 5) Program Kependudukan. 1. Untuk mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas kepemilikan dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan


II - 10

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan

serta

peningkatan

pelayanan publik. 2. Untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk

dan

pencatatan

sipil

dan

berlaku

nasional

guna

membangun sistem yang mampu menghimpun data kependudukan yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). (2) Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu. (3) Fasilitasi

sosialisasi,

koordinasi,

sinkronisasi

dan

evaluasi

kebijakan umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil. c. Bidang Ketransmigrasian. 6) Program Mobilitas Penduduk. 1. Untuk

mendapatkan

animo

calon

transmigran

yang

memiliki

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan. 2. Untuk menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), manfaat (sharing of

benefits),

dan

saling

memikul

tanggung

jawab

pembiayaan

pembangunan (sharing of burdens), terutama untuk pembangunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014

II - 11

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah. Implementasi kegiatannya berupa : (1)

Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa.

(2)

Optimalisasi penempatan calon transmigran.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya tenaga kerja yang terampil/kompeten.

Meningkatnya tenaga kerja yang dimagangkerjakan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA % peningkatan lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan atau kompetensi.

% peningkatan calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan di : - Dalam negeri

-

3

Meningkatnya produktivitas kerja.

-

Luar negeri

% pertumbuhan produktivitas perusahaan/UKM yg diberi bimbingan konsultasi produktivitas.

FORMULA INDIKATOR

TARGET

∑ lulusan pelatihan yg mendapat sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi thn ini thn sebelumnya x 100 ∑ lulusan pelatihan yg mendapat sertifikat keterampilan atau sertifikat kompetensi thn sebelumnya Ket : - Sertifikat keterampilan yg dikeluarkan BLK/LP (Lembaga Pelatihan). - Sertifikat kompetensi yg dikeluarkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

30%

∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn ini - thn sebelumnya ∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn sebelumnya

x 100

13%

∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di luar negeri thn ini - thn sebelumnya ∑ calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di luar negeri thn sebelumnya

x 100

30%

x 100

30%

∑ produktivitas perusahaan/UKM setelah bimbingan konsultasi - produktivitas perusahaan/UKM sebelum bimbingan konsultasi ∑ produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi

Ket : Produktivitas perusahaan/UKM = ∑ omzet penjualan ∑ tenaga kerja

4

Meningkatnya pelayanan pelatihan dan produktivitas.

-

Hasil survey IKM pelayanan pelatihan.

∑ Nilai IKM UPT Pelatihan

Hasil survey IKM kepuasan pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK

∑ Nilai IKM UPT Pelatihan


81,00

∑ UPT Pelatihan 75,00

∑ UPT Pelatihan

II - 12


NO

5

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penempatan tenaga kerja di sektor formal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA -

Hasil survey IKM pelayanan produktivitas.

-

% penempatan pencari kerja.

-

Pengembangan jejaring informasi lowongan kerja : - % perusahaan anggota aktif PLKT

- % peningkatan mitra kerja jejaring bursa kerja.

FORMULA INDIKATOR

TARGET

Nilai IKM pelayanan produktivitas

81,15

∑ pencari kerja yg ditempatkan x 100

60,00%

∑ pencari kerja yg mendaftar ∑ perusahaan anggota aktif PLKT yg menginformasikan lowongan kerja ∑ perusahaan anggota PLKT

80,00% x 100

∑ mitra kerja jejaring bursa kerja thn ini - thn sebelumnya ∑ mitra kerja jejaring bursa kerja thn sebelumnya

x 100

20,00%

Ket : PLKT = Pusat Layanan Karir Terpadu

6

7

8

9

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

Hasil survey IKM : -

Pelayanan penempatan tenaga kerja.

Nilai IKM pelayanan penempatan tenaga kerja.

80,00

-

Pelayanan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Nilai IKM pelayanan TKI.

76,50

Meningkatnya perluasan lapangan kerja di sektor informal.

% tenaga kerja di sektor informal yang mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap (usahanya tetap eksis).

Menurun perselisihan hub. industrial.

% penurunan kasus perselisihan hub. Industrial.

Meningkatnya perbaikan syarat kerja & kesejahteraan pekerja.

-

-

-

% peningkatan upah pekerja.

% peningkatan Peraturan Perusahaan (PP). % peningkatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

10

Meningkatnya pelayanan pembinaan hubungan industrial.

Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial.

11

Meningkatnya K3 yang kondusif.

-

% penurunan kasus kecelakaan kerja.


∑ tenaga kerja di sektor informal yg mampu belajar usaha & mempunyai pendapatan tetap ∑ tenaga kerja yg mendapat pembinaan di sektor informal Selisih ∑ kasus perselisihan HI thn ini dengan thn sebelumnya ∑ kasus perselisihan HI tahun sebelumnya ∑ rata-rata UMK thn ini - rata-rata UMK thn sebelumnya ∑ rata-rata UMK thn sebelumnya ∑ Peraturan Perusahaan (PP) thn ini - thn sebelumnya ∑ Peraturan Perusahaan (PP) thn sebelumnya ∑ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) thn ini thn sebelumnya ∑ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) thn sebelumnya

x 100

97,00% 15,00%

x 100

x 100

x 100

10,00%

35,00%

27,00%

Nilai IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial.

81,25

Selisih ∑ kasus kecelakaan kerja thn ini dengan thn sebelumnya ∑ kasus kecelakaan kerja thn sebelumnya

17,00% x 100

II - 13


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA -

12

Meningkatnya kepesertaan jamsostek aktif.

-

% peningkatan perusahaan yg mendapat penghargaan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) : - Kecelakaan Nihil (Zero Accident). - SMK3 (Sistem Manajemen K3). % kepesertaan jamsostek aktif : - Orang (tenaga kerja).

FORMULA INDIKATOR

TARGET

∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3 thn ini - thn sebelumnya ∑ perusahaan yg mendapat penghargaan K3 thn sebelumnya

25,00% 25,00%

∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek aktif ∑ pekerja yg menjadi peserta jamsostek

- Perusahaan.

13

Meningkatnya lingkungan kerja yang aman, higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif.

-

-

x 100

x 100

40,00%

∑ perusahaan yg menjadi peserta jamsostek aktif ∑ perusahaan peserta jamsostek

x 100

67,00%

% pengujian kualitas udara emisi dan ambien.

∑ perusahaan yg diuji kualitas udara emisi & ambien ∑ perusahaan yg meminta pengujian kualitas udara emisi & ambien

x 100

96,00%

% pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja.

∑ perusahaan yg diperiksa lingkungan kerja & tenaga kerja ∑ perusahaan yg meminta pemeriksaan lingkungan kerja & tenaga kerja

x 100

95,00%

14

Meningkatnya pelayanan K3.

Hasil survey IKM pelayanan K3.

Nilai IKM pelayanan K3.

78,50%

15

Meningkatnya angka kepemilikan dokumen kependudukan.

% kepemilikan e-KTP dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal melalui perekaman data e-KTP. % penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga). % transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

∑ penduduk yg telah melakukan perekaman data e-KTP ∑ penduduk yg wajib perekaman data e-KTP

100%

16 17

Meningkatnya realisasi pemberangkatan transmigrasi. Meningkatnya kemandirian transmigran.

∑ transmigran yg ditempatkan

x 100

∑ transmigran yg siap berangkat

x 100

∑ transmigran yg mampu meningkatkan pendapatannya ∑ transmigran yg ditempatkan

x 100

Ket. : Kriteria keberhasilan transmigran : - Pendapatan meningkat. - Kondisi tempat tinggal bertambah baik.


II - 14

70,00% 35,00%

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents