BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

PERENCANAAN

Perencanaan Kabupaten Sidoarjo diimplementasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. RPJMD ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

1

VISI DAN MISI

Dalam

melaksanakan

kegiatan

pembangunan

yang

ada

di

Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang

BAB II - 1


dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015.

a. Visi Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi umumnya masih bersifat umum dan luas. Visi menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Akan tetapi, juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi. Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi umumnya masih bersifat umum dan luas. Visi menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Akan tetapi, juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi. Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah ”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015 ini adalah : “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Selanjutnya, Visi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : a) Sejahtera

adalah

kondisi

masyarakat

yang

mempunyai

indeks

pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat BAB II - 2


kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin. b) Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan pada tataran

pemerintah

daerah,

mandiri

adalah

mampu

membiayai

pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yaitu: 1. Rasio PAD terhadap APBD > 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan. 2. Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio ini menggambarkan semakin mandirinya daerah. 3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah daerah selalu berupaya

mendorong pembangunan di

sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga

kontribusinya pada

perekonomian daerah bisa lebih nyata dirasakan. 4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara layak akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang diperolehnya. 5. Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi sehingga surplus bila digunakan untuk pembiayaan BAB II - 3


pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah. c) Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks ketimpangan antar wilayah.

b. Misi Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Perumusan misi dilakukan bersama oleh perwakilan dari: Dinas, Badan, Kantor, Instansi, dan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal

(kesempatan

(Opportunity)

dan

ancaman

(Threat))

dan

kemampuan internal (kekuatan (Strong) dan kelemahan (Weakness)) Kabupaten Sidoarjo. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1:

Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

untuk

mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai dengan meningkatan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan BAB II - 4


sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.

Misi 2:

Menumbuhkembangkan

potensi

sektor

industri,

perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Misi 3:

Meningkatkan

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. kemerdekaan

Dalam

pengelolaannya

memeluk

agama

negara

sedangkan

menjamin pemerintah

berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

BAB II - 5


Misi 4:

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis

sesuai

dengan

konteks

peradaban.

Paradigma

pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 5:

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar

(good-government)

termasuk

didalamnya

memerlukan

dan

bersih

(clean-government)

penyelenggaraan

unsur-unsur

mendasar

pelayanan antara

publik

lain

unsur

profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi 6:

Mendorong

tumbuh

kembangnya

iklim

investasi

untuk

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Misi 7:

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan BAB II - 6


lingkungan pembangunan

ditindaklanjuti

dengan

berkelanjutan

yang

menyusun sering

program

disebut

sebagai

berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Misi 8:

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat. Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan

upaya

menuju

Kabupaten

Sidoarjo

yang

demokratis,mandiri dan sejahtera. Perlu adanya upaya yang serius

dan

intens

mensosialisasikan

dari

segenap

cara-cara

aparatur

demokrasi

yang

daerah

untuk

ideal

secara

simultan dan berkelanjutan.

1. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan

dan

mencermati

isu-isu

strategis,

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, peluang, ancamanmaka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

BAB II - 7


a. Strategi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 merumuskan 8 strategi yang diharapkan akan mampu membawa kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan masyarakat.

Strategi I

: Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu bagian visi pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi georgrafis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami

hanya

sebatas

ketidakmampuan

ekonomi,

tetapi

juga

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tidak hanya kemiskinan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun sektor pendidikan serta kesehatan mempunyai peran yang sangat penting. Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian

BAB II - 8


untuk

mewujudkan

proses

pendidkan

yang

lebih

demokratis,

memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional, sehingga secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan

kehidupan

bangsa,

setiap

warga

negara

berhak

mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik dari yang normal maupun yang berkelainan, yang mampu maupun yang tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setidaknya sesuai anjuran pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun. Di bidang kesehatan, upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat, baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga yang miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khusunya pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor penting juga yang mempengaruhi

peningkatan

peluang

hidup

ini

adalah

perhatian

BAB II - 9


masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembangunan dan Puskesmas keliling, bisa merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengoptimalkan pemanfaatnya. Meskipun fasilitas Puskesmas terdapat hampir di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya

dapat

dijangkau

oleh

masyarakat

yang

sekiranya

mempunyai beban dalam hal biaya berobat dan jarak tempuh transportasinya. Berbagai sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo harus dibentuk agar dalam pelaksanaannya langsung mempunyai dampak terhadap masyarakat. Beberapa masukan dan saran mengenai sasaran pembangunan kesehatan di masyarakat Sidoarjo yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan

masyarakat

melalui

puskesmas

dengan

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat,

meningkatkan

jangkauan

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk

perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa melalui posyandu dan puskesmas.

BAB II - 10


Strategi II

: Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah

secara

berkelanjutan

meliputi

industri,

perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan

koperasi,

serta

pengembangan

sektor

pariwisata

Pembangunan di bidang industri menghadapi tantangan kedepannya. Berbagai hal seperti kesiapan pemerintah di bidang regulasi, serta permodalan merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan investasi serta infrastruktur daerah. Kabupaten Sidoarjo terkenal dalam hal perikanan, sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah agar hasil perikanannya terus optimal. Pembangunan

pertanian

mencakup

sub

sektor

tanaman

bahan

makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dalam era otonomi daerah,

pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo

selalu

berupaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan hasil produksi pertanian serta perikanan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan sektor pertanian dan perikanan diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dan diharapkan bisa menjadi titik pusat sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan agrobisnis terutama agroindustri juga mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar, serta mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja. Namun kedepannya pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna harus dioptimalkaN, karena terjadi tren penurunan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian. Beberapa masalah yang akan dihadapi juga seperti permasalahan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam, serta rendahnya harga pada saat panen raya merupakan BAB II - 11


permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu antar sektor. Sehingga kebutuhan pupuk dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu harus selalu terpantau dan pendistribusian secara tepat dapat terlaksana. Pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis. Karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta berbagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi-sosial penduduk. Dalam masa krisis, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperlihatkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. Potensi industri kecil kerajinan yang strategis, telah dilakukan pembinaan dalam bentuk sentra industri dan “kampoeng” perlu terus dikembangkan. Kemampuan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM yang harus kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan tekonologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar dan tingkat kewirausahaan. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar dan kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat serta perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM. Saat ini perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kedua kondisi tersebut. BAB II - 12


Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Strategi III

: Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat

Konsisten dengan misi ketiga yang mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, maka diperlukan sebuah langkah untuk mencapainya, yaitu dengan memperkuat modal sosial melalui kegiatan sosial masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban masyarakat ini menjadi syarat mutlak tumbuhnya investasi di suatu daerah, hal ini untuk menarik investor dari dalam negeri

maupun

investor

asing

untuk

menanamkan

modalnya.

Penanaman modal investor di daerah tersebut akan membawa dampak positif pada tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal bahkan hingga terorisme. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Meskipun upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah mampu menciptakan iklim yang relatif kondusif, namun besarnya wilayah Kabupaten Sidoarjo, ketentraman dan penanggulangan kriminalitas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi dan

BAB II - 13


diselesaikan. Meningkatnya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Bila tidak dilakukan antisipasi secara dini akan berdampak

pada

penyelenggaraan

perlindungan

ketentraman

masyarakat.

Strategi IV

: Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam kondisi seperti itu, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilainilai luhur budaya bangsa. Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan. Sehingga mampu menjadi mitra

sejajar

laki-laki.

Kebijakan

ini

dlakukan

secara

lintas

bidang/program, lintas lembaga, dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan

mengupayakan

pengarustamaan

gender

(gender

mainstreaming) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan

BAB II - 14


gender. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum responsif sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal lainnya, serta tindak kekerasan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tampaknya belum mampu menumbuhkan komitmen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Adanya permasalahan

dan

hambatan

yang

cukup

besar

dalam

mengimplementasikan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo antara lain mengenai pemahaman kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pengambil kebijakan dan pelaksana program. Selain itu juga belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG. Sehingga PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah. Peran

serta

dari

masyarakat

menjadi

pondasi

utama

dalam

pembangunan suatu daerah. Diiringi dengan inovasi yang muncul dari masyarakat,

diharapkan,

masyarakat

memiliki

andil

dalam

pembangunan. Inovasi-inovasi masyarakat akan sangat membantu pemerintahan dalam menciptakn kebijakan-kebijakan yang berbasis masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, keadilan gender menjadi target dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan persentase gender wanita dalam struktur pemerintahan. Ada beberapa saran mengenai sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas

BAB II - 15


kehidupan dan peran perempuan

adalah peningkatan kesejahteraan,

kualitas kehidupan dan peran perempuan. Dalam kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarki) dan bersifat strukturan (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada), diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi V

: Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur

Desentralisasi

dan

penyelenggaraan

otonomi

daerah

pemerintahan

dan

memiliki

dampak

pembangunan

pada

didaerah.

Sementara dampak terhadap birokrasi adalah harapan atas penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih baik. Sejalan dengan misi kelima tentang peningkatan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima, mendorong setiap aparatur untuk

berbenah

diri

dan

berusaha

untuk

memaksimalkan

kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi

sangat

penting

dalam

pencapaian

tujuan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan profesionalisme aparatur. Akuntabilitas dan transparansi aparatur menjadi sorotan utama masyarakat. Tuntutan masyarakat menjadi tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintahan. Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus

BAB II - 16


merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan (transparansi), efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya memberikan public serviceexcellence kepada masyarakat. Sehingga capaian yang diinginkan adalah terbentuknya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi VI

: Meningkatkan infrastruktur

investasi daerah

dan

melalui

pembangunan

pengembangan

iklim

investasi Di sektor jasa, dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini tidak lepas dari peran sektor perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa akan berkembang, apabila kota tersebut mempunyai tingkat perdagangan yang cukup ramai. Contohnya seperti jasa telekomunikasi, jasa kurir antar

barang,

dan

lain

sebagainya

sebagai

wujud

terciptanya

perdagangan yang maju.

BAB II - 17


Sektor industri juga masih cukup besar kontribusinya terhadap PDRB, sehingga perlu tetap didukung untuk pengembangan investasinya. Namun diarahkan pada industri yang mendukung konsep Agropolitan. Dengan keadaan yang maju tersebut, diharapkan akan menarik minat investor

untuk

menanamkan

modalnya

di

Kabupaten

Sidoarjo.

Peningkatan investasi dan perdangan lokal, regional, dan internasional ditunjukkan dalam besarnya angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta besarnya Penanaman Modal Asing. Kenaikan atau penurunan jumlah investasi harus dilihat secara rinci. Apakah terdapat kenaikan/penurunan investor yang menanamkan modalnya, atau hanya sebatas perluasan industri lokal saja. Terlebih nilai investasi di sektor industri, dimana baik secara langsung maupun tak langsung mempunyai dampak terhadap terwujudnya sasaran pembangunan peningkatan investasi, peningkatan bidang ketenagakerjaan dan produktivitas, serta bidang

ekonomi

daerah

lainnya

yang

dapat

menunjang sektor

infrastruktur daerah. Apabila peran pemerintah serta peran sektor swasta dapat memberikan sumbangsih yang layak terhadap penerimaan Kabupaten, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi, dan langkah selanjutnya adalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa poin penting mengenai pemerataan infrastuktur adalah pemerataan jalan beraspal, lampu penerangan jalan, pemerataan jalur komunikasi telepon, dan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal. Sehingga bisa diraih sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya

meningkatkan

iklim

investasi

dan

perdagangan

serta

pembangunan infrastruktur daerah yang kondusif dan terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai potensi daerah. Sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat agar dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.

BAB II - 18


Strategi VII

: Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana letusan lumpur (mud volcano) akibat kegagalan proyek penambangan gas yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini bisa kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu lumpur yang keluar ke permukaan tersebut merendam perkampungan warga, bahkan beberapa desa hilang dari peta karena lumpur telah menenggelamkan perumahan di beberapa desa. Selain berdampak dalam hilangnya rumah-rumah warga, ternyata dampak negatif muncul dalam hal pengairan air sungai. Sungai yang pada awalnya layak untuk digunakan warga mengairi sawah maupun kegiatan sehari-hari, kondisi saat ini bisa dikatakan sangat tidak layak. Karena beberapa sungai utama seperti Sungai Brantas terdapat endapan lumpur yang berasal dari bencana di atas.. Untuk bencana lumpur Lapindo, penanganan merupakan kewenangan Pemerintah

Pusat

(BPLS).

Peran

Kabupaten

Sidoarjo

adalah

memfasilitasi dan melakukan mediasi permasalahan sosial yang dialami warga

kepada

Pemerintah

Pusat.

Untuk

masalah

infrastruktur,

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kegiatan-kegiatan lain yang diluar kewenangan Pemerintah Pusat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melalui suatu program khusus dengan nomenklatur penanganan Lapindo, tetapi tersebar melalui beberapa kegiatan yang merupakan turunan program kerja yang dimiliki oleh SKPD. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya sebatas pada penanganan bencana serta pemulihan lingkungannya, namun juga beberapa aspek permasalahan yang potensial terjadi di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah kebutuhan air bersih, pengelolaan dan pengoptimalisasi sumber daya alam, dan yang tidak kalah pentingnya

BAB II - 19


yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian alam dan penegakan hukum di bidang lingkungan. Beberapa masyarakat yang jauh dari sistem saluran air bersih, masih memanfaatkan air sumur tanah. Walaupun bisa dikatakan sudah dapat tercukupinya kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari, namun muncul permasalahan yang pelik jika datangnya musim kemarau. Air sumur dan air

sungai

akan

mengering

akibat

musim

kemarau.

Sehingga

menyebabkan krisis air bersih di masyarakat yang belum dilalui sistem air bersih kota. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam pemerataan penyediaan air bersih untuk masyarakat Sidoarjo. Tak hanya kemarau, musim hujan pun juga mendatangkan masalah yang sama. Jawa Timur yang akhir-akhir ini sering dilanda hujan deras, terutama kota Sidoarjo dan beberapa kota lainnya, menyebakan masalah banjir.

Hal

ini

dapat

mengganggu

aktivitas

warga

sehar-hari.

Penyebabnya bisa mulai dari sampah yang menghambat saluran air kota, maupun penanganan air banjir yang kurang optimal. Beberapa permasalahan yang terlihat maupun yang tak terlihat, harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan beberapa langkah harus segera dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkunan hidup yang berkelanjutan.

Strategi VIII : Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancamana yang dapat mengganggu

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat.

Potensi

ancamana ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal. Untuk itu perlunya dibentuk beberapa langkah yang dianggap dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik. Nilai-nilai

BAB II - 20


persatuan

dan

kesatuan

bangsa,

kesadaran

masyarakat

dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan hal dasar yang harus dibangun di dalam kehidupan politik bermasyarakat. Seperti Pemilu Kepala Daerah atau Pemilukada, dimana tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi dan seminim mungkin tidak ada yang golput. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar, yaitu ditunjukkan oleh terlaksananya PILKADA Langsung. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang politik hanya bersifat membantu membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Hasil pelaksanaan pembinaan politik kepada masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan forum wawasan kebangsaan. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan politik kepentingan golongan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah model awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas dan keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan

pembangunan

politik

ditandai

dengan

semakin

meningkatnya arus demokratisasi telah membawa implikasi pada berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti dinamika perubahan politik yang dinamis sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat

terhadap

peran

lembaga

legislatif

sebagai

wahan

representasi politik masyarakat, adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat. Dari beberapa langkah yang ada, diharapkan dapat terlaksananya peran dan kelembagaan yang lebih kokoh melalui peran dan fungsi lembaga BAB II - 21


politik, kemasyarakatan, pers, dan pemerintahan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD, Parpol, LSM, dan Masyarakat. Serta yang terpenting bahwa partisipasi masyarakat harus meningkat dalam proses pengambilan keputusan dalam berpolitik. Seperti pemilihan kepala daerah, maupun keputusan kebijakan publik melalui forum publik.

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Tabel II.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo VISI “Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan” MISI I

:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat

yang

memiliki

daya

saing

dalam

menghadapi

tantangan global TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya

1) Meningkatnya

STRATEGI Meningkatkan

KEBIJAKAN UMUM 1) Peningkatan tingkat

kualitas dan

tingkat

kualitas sumber

pendidikan

daya saing

pendidikan

daya manusia

masyarakat

SDM

masyarakat

melalui pendidikan,

masyarakat Sidoarjo

2) Meningkatnya

2) Peningkatan tingkat

Kesehatan dan

Kesehatan

tingkat

pendapatan

masyarakat

kesehatan

masyarakat

masyarakat

3) Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat

BAB II - 22


3) Meningkatnya

4) Pengendalian laju

kualitas dan

pertumbuhan

produktivitas

penduduk

tenaga kerja

5) Peningkatan daya

4) Meningkatnya

saing sumber daya

kesadaran

manusia

masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera 5) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 6) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar 7) Meningkatnya pelayanan Ketransmigras ian MISI II

:

Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya

1) Meningkatnya

STRATEGI Pembangunan

KEBIJAKAN UMUM 1) Peningkatan tingkat

Daya Saing

daya saing

ekonomi

sinergis

pendidikan

Daerah

sektor UMKM

dengan

potensi

masyarakat

dan Koperasi

daerah

secara

2) Meningkatnya


berkelanjutan

Kesehatan

Ketahanan

meliputi

masyarakat

Pangan

perdagangan, jasa,

industri,


BAB II - 23


Daerah

pertanian

(utama)

agrobis,

3) Meningkatnya

saing

Perikanan

menengah

usaha

koperasi,

kesejahteraan masyarakat

meningkatkan daya

Produksi

4) Meningkatnya

berbasis

kecil dan serta

4) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk 5) Peningkatan daya

Produksi dan

pengembangan

saing sumber daya

Produktivitas

sector pariwisata

manusia

Pertanian 5) Meningkatnya Kunjungan Wisata 6) Meningkatnya produksi sektor industri 7) Meningkatnya Volume Perdagangan MISI III

:

TUJUAN Meningkatnya

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban SASARAN 1) Terwujudnya

STRATEGI Meningkatkan modal

KEBIJAKAN UMUM 1) Peningkatan modal

tatanan

masyarakat

sosial, kegiatan

sosial pembangunan

kehidupan

beriman dan

sosial dan ketertiban

(kepribadian dan

masyarakat

berkepribadian

masyarakat

pelestarian budaya

yang

dengan

berkepribadia

pemberdayaa

n dan beriman

n pemuda dan

ketertiban

olahraga

masyarakat melalui

2) Terwujudnya

lokal 2) Peningkatan

penegakan

masyarakat

supremasi hukum

beriman dan

secara konsisten

berkepribadian

dan berkelanjutan

melalui pelestarian kebudayaan lokal

BAB II - 24


MISI IV

:

Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender

TUJUAN Meningkatnya

SASARAN 1) Terwujudnya

peran serta

kesetaraan

masyarakat

gender

dalam

diberbagai

pembangunan

aspek

berkelanjutan.

STRATEGI Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender

2) Meningkatnya

pemerataan pembangunan masyarakat melalui

masyarakat dan desa

dan inovasi

:

1) Peningkatan

pemberdayaan

peran serta

MISI V

KEBIJAKAN UMUM

2) Peningkatan

masyarakat

peranan wanita

dalam

dalam

pembangunan

pembangunan

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya

1) Meningkatnya

transparansi,

pelayanan

profesionalism

kependudukan

e, dan

2) Terwujudnya

produktivitas

Sistem

aparatur

Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 3) Meningkatnya Pengembanga n budaya

STRATEGI Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur

KEBIJAKAN UMUM 1) Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi 2) Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. 3) Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi 4) Peningkatan tingkat

pemerintah

kepuasan

yang bersih,

masyarakat

akuntabel,

terhadap pelayanan

BAB II - 25


transparan,da

pemerintahan.

n bebas dari

5) Peningkatan

korupsi

produktifitas

4) Tersedianya

aparatur

dokumen

6) Pengembangan

statistik

sistem tatakelola

5) Terwujudnya

kearsipan

penyelenggara

7) Peningkatan public

an pelayanan

service excellence

sistem yang adil dan merata 6) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatika n kepentingan masyarakat MISI VI

:

TUJUAN Meningkatnya

Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 1) Meningkatnya

Meningkatkan

1) Pengembangan

Investasi

penyediaan

investasi melalui

investasi berdaya

Daerah yang

sarana dan

pembangunan

dukung tinggi

didukung

prasarana

infrastruktur daerah

dengan

bidang

dan pengembangan

pembangunan

layanan

pekerjaan

iklim investasi


perijinan cepat

umum

dan

2) Meningkatnya

2) Optimalisasi

bidang/urusan Pkerjaan Umum

pengembanga

kualitas

n Infrastruktur

layanan

pembangunan

Daerah secara

kebutuhan


lebih memadai

dasar

bidang/urusan

(perumahan)

Perhubungan

masyarakat

3) Optimalisasi

4) Optimalisasi

BAB II - 26


3) Meningkatnya

pembangunan

investasi baik


PMA maupun

bidang/urusan

PMDN

Perumahan/Permuki

4) Meningkatnya

man

kualitas layanan perijinan dan penanaman modal 5) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota 6) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah MISI VII

:

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan

1) Meningkatnya

STRATEGI Pelestarian

KEBIJAKAN UMUM 1) Optimalisasi

kualitas dan

kualitas

Lingkungan Hidup

pelestarian dan

pelestarian

lingkungan

secara

kualitas lingkungan

lingkungan

hidup melalui

Berkelanjutan

hidup

hidup

penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan 2) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan

BAB II - 27


MISI VIII :

Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Menumbuhke

1) Meningkatnya

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat

mbangkan

kualitas norma

iklim

maupun etika

demokrasi

dalam

yang kondusif

masyarakat

KEBIJAKAN UMUM 1) Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 2) Peningkatan peran

dan

serta masyarakat

meningkatnya

dalam berpolitik

peran serta masyarakat dalam berpolitik

c. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan 8 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1) Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM masyarakat Sidoarjo 2) Meningkatnya Daya Saing Daerah 3) Meningkatnya

tatanan

kehidupan

masyarakat

yang

berkepribadian dan beriman 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. 5) Meningkatnya transparansi, profesionalisme, dan produktivitas aparatur 6) Meningkatnya Investasi Daerah yang didukung dengan layanan perijinan cepat dan pengembangan Infrastruktur Daerah secara lebih memadai 7) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup 8) Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpolitik BAB II - 28


2. Sasaran 1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat 3) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4) Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

tentang

pentingnya

keluarga kecil sejahtera 5) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 6) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar 7) Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian 8) Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi 9) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (utama) 10) Meningkatnya Produksi Perikanan 11) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian 12) Meningkatnya Kunjungan Wisata 13) Meningkatnya produksi sektor industri 14) Meningkatnya Volume Perdagangan 15) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga 16) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal 17) Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek 18) Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan 19) Meningkatnya pelayanan kependudukan 20) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 21) Meningkatnya Pengembangan

budaya

pemerintah

yang

bersih, akuntabel, transparan,dan bebas dari korupsi 22) Tersedianya dokumen statistik 23) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata BAB II - 29


24) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan masyarakat 25) Meningkatnya

penyediaan

sarana

dan

prasarana

bidang

pekerjaan umum 26) Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat 27) Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN 28) Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal 29) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota 30) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah 31) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan 32) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan 33) Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat.

d. Target Kinerja Sasaran Sasaran (objective) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 1) Sasaran “Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat”, yang dilaksanakan melalui urusan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan : Pendidikan No

INDIKATOR

1 2

Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

SKPD

3

Dinas Pendidikan

4 5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Prosentase Angka Putus Sekolah Prosentase Nilai Rata-Rata US dan UN

6

Angka Melek Huruf

Dinas Pendidikan


BAB II - 30


Urusan : Pendidikan No

INDIKATOR

SKPD

7

Prosentase Angka Kelulusan Sekolah

8

Rasio Ideal Prasarana & Sarana Pendidikan Terhadap Jumlah Murid : b. Rasio Jumlah Guru Terhadap jumlah murid c. Rasio Jumlah kelas terhadap murid d. Kondisi bangunan sekolah

2) Sasaran

“Meningkatnya

tingkat

kesehatan


masyarakat”,

yang

dilaksanakan melalui urusan Kesehatan dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut : Urusan : Kesehatan No

INDIKATOR

SKPD

1

Angka Kematian Bayi

Dinas Kesehatan

2

Angka kematian anak balita

Dinas Kesehatan

3

Angka kematian ibu Angka morbiditas : a. Angka kesembuhan TB Paru b. Angka kesakitan DBD c. Angka penemuan AFP (Acute Flaccid Paralysis = Lumpuh Layu Mendadak)

Dinas Kesehatan

5

Balita dengan gizi buruk

Dinas Kesehatan

6

Prevalensi gizi kurang

Dinas Kesehatan

7

Kecamatan bebas rawan gizi

Dinas Kesehatan

8

Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas: a. Persentase kunjungan rawat jalan b. Persentase kunjungan rawat inap

Dinas Kesehatan

9

Ratio penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo : a. Jumlah kunjungan rawat inap b. Jumlah kunjungan rawat jalan c. Bed Occupancy Ratio (BOR) d. Average Length of Stay (ALOS) e. Turn Over Interval (TOI) f. Net Death Rate (NDR)

RSUD

4

Dinas Kesehatan

3) Sasaran “Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja” dilaksanakan melalui urusan Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

BAB II - 31


No 1

Urusan: Ketenagakerjaan INDIKATOR Tingkat Pengangguran Terbuka

2

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

3

Jumlah perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja

SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

4

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

6

Jumlah perusahaan yang ada

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

7

Angka kecelakaan kerja

8

Jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

5

4) Sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera” dilaksanakan melalui urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1 2 3 4

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera INDIKATOR SKPD Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif BPMPKB Prosentase Perkawinan dibawah umur BPMPKB Rata-rata usia kawin pertama penduduk BPMPKB perempuan Total Fertility Rate BPMPKB

5) Sasaran

“Meningkatnya

kesejahteraan

sosial

masyarakat”,

dilakasanakan melalui urusan Sosial, dengan indikator

sebagai

berikut : No 1

Urusan : Sosial INDIKATOR

2

Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Persentase jumlah penanganan PMKS

3

Penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin

4

Jumlah rumah ibadan yang dibantu

5

Jumlah badan kredit desa

SKPD Dinas Sosial & Tenaga Kerja Dinas Sosial & Tenaga Kerja Bag. Adm. Kesra & Kemasyarakatan Bag. Adm. Kesra & Kemasyarakatan Bag. Adm. Perekonomian & SDA

BAB II - 32


6) Sasaran “Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar”, dilakasanakan melalui urusan Perpustakaan, dengan indikator sebagai berikut : Urusan : Perpustakaan No

INDIKATOR

SKPD

1

Pengunjung Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip

2

Penambahan Jumlah Buku perpustakaan


3

Penambahan Judul Buku perpustakaan


4

Jumlah peminjam


5

Jumlah perpustakaan keliling


7) Sasaran “Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian”, dilakasanakan melalui urusan Transmigrasi, dengan indikator sebagai berikut : No 1

Urusan : Transmigrasi INDIKATOR Jumlah transmigran (KK/jiwa) yang diberangkatkan

SKPD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

8) Sasaran “Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi” dilaksanakan melalui urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil menengah Indikator

1

Persentase koperasi aktif

2

Jumlah KSP/USP sehat

3

Jumlah modal koperasi

4

Jumlah volume usaha koperasi

5

Jumlah sisa hasil usaha (SHU) koperasi

6

Jumlah usaha mikro

SKPD

Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM

BAB II - 33


Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil menengah Indikator

No 7

Jumlah usaha kecil

8

Jumlah usaha menengah

9

Jumlah modal UMKM

10

Jumlah volume usaha UMKM

11

Jumlah bantuan pemerintah pada koperasi

SKPD

Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM

9) Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah”, dilaksanakan melalui urusan Ketahanan Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan : Ketahanan Pangan No

INDIKATOR

1

Pola pangan harapan

2

Ketersediaan pangan daerah

SKPD Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan

10) Sasaran “Meningkatnya produksi perikanan”, yang dilaksanakan melalui urusan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

Urusan : Kelautan dan Perikanan INDIKATOR

SKPD

1

Produksi Perikanan : laut, perairan umum, kolam dan tambak

Dinas Kelautan dan Perikanan

2

Tingkat produktivitas: udang windu dan bandeng


3

Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun


BAB II - 34


11) Sasaran “Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian”, yang dilaksanakan melalui urusan Pertanian, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Pertanian INDIKATOR

No 1

2

Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berupa padi, jagung, kacang hijau, kedelai, sawi, bayam dan kangkung Produksi perkebunan tebu

3

Produktivitas perkebunan tebu

4

Produksi peternakan : 1. Daging 2. Telur (ton) 3. Susu (liter) Populasi binatang ternak (kuda, sapi, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, enthok)

5

SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

12) Sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan”, yang dilaksanakan melalui urusan Pariwisata,

dengan indikator kinerja sebagai

berikut :

Urusan : Pariwisata INDIKATOR

No 1

Jumlah kunjungan wisata

2

Jumlah pengelola jasa wisata

13) Sasaran

“Meningkatnya

produksi

SKPD Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

sektor

industri”,

yang

dilaksanakan melalui urusan Industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut : BAB II - 35


Urusan : Industri INDIKATOR

No 1

Peningkatan Jumlah industri

2

Peningkatan Jumlah industri yang memiliki izin

3

Peningkatan Volume (Nilai produksi) industri

4

Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri Jumlah sentra industri/klaster

5

SKPD Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM

14) Sasaran “Meningkatnya volume perdagangan”, yang dilaksanakan melalui urusan Perdagangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan : Perdagangan INDIKATOR

No 1

volume perdagangan

2

Jumlah pelaku usaha perdagangan

3 4

Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan Nilai ekspor daerah

5

Persentase pedagang yang menempati Pasar

SKPD Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Diskoperindag dan ESDM Dinas Pasar

15) Sasaran “Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga” dilaksanakan melalui urusan Pemuda dan Olahraga, dengan indikator kinerja sebagai berikut: No

Urusan: Pemuda dan Olahraga INDIKATOR

1

Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat Nasional

2

Jumlah sarana olahraga milik pemerintah

3

Jumlah Grup Olahraga

SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

BAB II - 36


Urusan: Pemuda dan Olahraga INDIKATOR

No 4

Jumlah pemuda pelopor

SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

16) Sasaran “Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal” dilaksanakan melalui urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: Urusan : Kebudayaan INDIKATOR

No 1

Jumlah Kelompok Seni dan Budaya

2

Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir

SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

17) Sasaran “Terwujudnya Kesetaraan Gender di berbagai aspek” dilaksanakan melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja sebagai berikut: No 1 2 3

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak INDIKATOR SKPD Jumah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi GEM (Gender Empowerment Measurement) GDI (Gender Development Indeks)

BPMPKB BPMPKB BPMPKB

18) Sasaran “Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan”

dilaksanakan

melalui

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1 2

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa INDIKATOR SKPD Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan Jumlah Rehabilitasi / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)

BPMPKB BPMPKB

BAB II - 37


19) Sasaran “Meningkatnya pelayanan kependudukan”, dilaksanakan melalui urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan : Kependudukan dan Pencatatan Sipil INDIKATOR SKPD

No 1

Persentase penduduk ber KTP

2

Persentase penduduk ber Akta kelahiran

3

Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20) Sasaran “Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung

Pelayanan

Kepada

Masyarakat”,

dilaksanakan melalui urusan Komunikasi dan Informatika, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan: Komunikasi dan Informasi INDIKATOR

No 1

Jumlah media informasi

2

Jumlah media komunikasi

SKPD Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol

21) Sasaran ”Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih,

akuntabel,

dilaksanakan

melalui

transparan,dan urusan

bebas

Urusan

dari

korupsi”,

Otonomi

daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan indikator kinerja sebagai berikut : URUSAN: OTODA No

INDIKATOR

SKPD

1

Realisasi PAD

DPPKA

2

Pendapatan daerah

DPPKA

3

Jumlah belanja daerah

DPPKA

4

Opini BPK atas laporan keuangan

DPPKA

5

Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindaklanjutnya

Inspektorat

BAB II - 38


URUSAN: OTODA No 6 7 8

INDIKATOR Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan tindaklajutnya Jumlah pelanggaran disiplin

10

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dimiliki Penyusunan dan Pengirinan LKPJ, LAKIP dan LPPD tepat waktu Indeks kepuasan masyarakat

11

Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi

12

Persentase Pejabat Stuktural Yang Telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjangnya Jumlah Pelatihan Teknis dan Fungsional Pegawai

9

13 14 16

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan Jumlah produk hukum yang ditetapkan

17

Jumlah permasalahan yang diselesaikan

SKPD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Bagian Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah DPPKA Bagian Hukum Bagian Hukum

22) Sasaran “Tersedianya dokumen statistik”, dilaksanakan melalui urusan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

Urusan: Perencanaan Pembangunan INDIKATOR Jumlah dokumen statistik yang tersedia

SKPD

Bappeda

23) Sasaran ”Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata”, yang dilaksanakan melalui urusan Kearsipan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No

Urusan : Kearsipan INDIKATOR

SKPD

1

Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku


2

Jumlah arsip in aktif yang dikelola


BAB II - 39


24) Sasaran

“Tersusunnya

Perencanaan

Pembangunan

yang

partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan masyarakat”, yang dilaksanakan melalui urusan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : URUSAN: Perencanaan Pembangunan INDIKATOR

No 1

Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan

2

Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penelitian

SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

25) Sasaran “Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum”, yang dilaksanakan melaui urusan Pekerjaan Umum, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan: Pekerjaan Umum. No

INDIKATOR

SKPD

1

Kondisi Jalan dan Jembatan

2

Ketersediaan PJU bagi masyarakat

3

Luas daerah genangan

Dinas PU Bina Marga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Pengairan

4

Luas areal dengan irigasi teknis

Dinas PU Pengairan

26) Sasaran

“Meningkatnya

kualitas

layanan

kebutuhan

dasar

(perumahan) masyarakat”, yang dilaksanakan melaui urusan Perumahan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : Urusan : Perumahan No

INDIKATOR

1

Jumlah sarana air bersih yang dibangun

2

Jalan lingkungan yang telah terbangun

3

Tanggap Waktu (Response Time ) kejadian kebakaran

SKPD Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB II - 40


27) Sasaran “Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN”, yang dilaksanakan melalui urusan Penanaman Modal, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Penanaman Modal 1

Jumlah Investasi PMA di Daerah

2

Jumlah Investasi PMDN Fasilitas di Daerah

3

Jumlah Investasi PMDN Non Fasilitas Daerah

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

28) Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal”, dilaksanakan melalui urusan Penanaman Modal dan Pertanahan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Penanaman Modal INDIKATOR

NO 1

Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu

2

Persentase Perusahaan yang Memiliki Ijin

SKPD Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

29) Sasaran “Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota” yang dilaksanakan melalui urusan Tata Ruang, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan Tata Ruang INDIKATOR

NO

SKPD

1

Dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi

Badan Perencanaan Pembangunan Derah

2

Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL / Urban Desain)

3

Jumlah Bangunan Ber IMB

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

30) Sasaran “Meningkatnya Optimalisasi pembangunan daerah”,

dilaksanakan

infrastruktur

melalui urusan Perhubungan dengan

indikator kinerja sebagai berikut : BAB II - 41


Urusan: Perhubungan INDIKATOR

No

SKPD

1

Peningkatan Jumlah Uji KIR

Dinas Perhubungan

2

Jumlah sarana dan prasarana transportasi

Dinas Perhubungan

3

Dinas Perhubungan

4

Perkembangan perpanjangan ijin trayek angkutan pedesaan Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal

5

Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

31) Sasaran

“Meningkatnya

kualitas

lingkungan

Dinas Perhubungan

hidup

melalui

penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan” yang dilaksanakan melalui urusan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

Urusan Lingkungan Hidup INDIKATOR

SKPD

1

Pemenuhan baku mutu air sungai

Badan Lingkungan Hidup

2

Pemenuhan baku mutu air limbah :


Pemenuhan baku mutu air limbah domestik Pemenuhan baku mutu air limbah industri besar 3

Pemenuhan baku mutu udara :

4

Pemenuhan baku mutu udara di lokasi yang padat lalu lintas Pemenuhan baku mutu udara di lokasi industri yang berpotensi pencemaran udara Jumlah sampah yang terangkut ke TPA

5

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

32) Sasaran “Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan”, dilaksanakan melalui urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan indikator kinerja sebagai berikut : No 1

Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral INDIKATOR Energy alternative yang tersedia

SKPD

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

BAB II - 42


33) Sasaran “Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat”, dilaksanakan melalui Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

B.

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri INDIKATOR SKPD

1

Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda

2

Jumlah Satpol PP

3

Jumlah kegiatan masyarakat

pembinaan

politik

kepada

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain, adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi

BAB II - 43


yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 dijadikan sebagai acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam LAKIP. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB II - 44

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents