BAB II MAJELIS TARJIH SEBAGAI LEMBAGA FATWA
A. Majelis Tarjih: Pemegang Otoritas Ijtihad dalam Muhammadiyah 1. Sejarah Majelis Tarjih Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).1 Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah. KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrî`, Tanfîẓ dan Taftîsyî.2 Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian. Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena urgenitas gagasan
tersebut,
khususnya
untuk
1
mengantisipasi
agar
antar
warga
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah, hal. 49. 2 M. Junus Anis, “Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah,” dalam Suara Muhammadiyah, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), hlm. 3; Majelis Tarjih dan Tajdid, Buku Agenda Musyawarah, Ibid.
10
Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat.3 Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi. Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta. Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai berikut: 1.
KH. Mas Mansur (Surabaya)
2.
Buya AR Sutan Mansur (Sumatra Barat)
3.
H. Muhtar (Yogyakarta)
4.
H. A. Mukti Ali (Kudus)
5.
Kartosudharmo (Betawi)
6.
M. Kusni
7.
M. Junus Anis (Yogyakarta).4
Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17. Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjih Pusat adalah sebagai berikut: 3
Dikutip dari Oman Fathurrahman SW, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), hlm. 11. 4 M. Junus Anis, “Asal Mula”, hlm. 3; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah, hlm. 50.
11
1. KH. Mas Mansur
: Ketua
2. KHR. Hadjid
: Wakil Ketua
3. HM. Aslam Zainuddin
: Sekretaris
4. H. Jazari Hisyam
: Wakil Sekretaris
5. K.H. Badawi
: Anggota
6. K.H. Hanad
: Anggota
7. K.H. Washil
: Anggota
8. K.H. Fadlil
: Anggota5
Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.6 Gagasan tentang perlunya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran sutau Majelis Tarjih tidak vakum dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesunguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang faktor ini, ada baiknya disimak pidato iftitah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan di depan peserta sidang khususi Tarjih
5
Ibid. Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majlis Tarjih, hlm. 13.
6
12
tahun 1960. Pidato itu disampaikan oleh K.H. Fakih Usman. Selengkapnya perhatikan kutipan pidato beliau dibawah ini:7 Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnya dan banyaknya usaha atau pekerjaan jang dilakukan, merata ke semua tjabang yang diperlukan oleh masjarakat. Banjaknya tenaga-tenaga jang memasuki terdiri dari bermatjam-matjam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini mentjebabkan pemerasan tenaga pimpinan jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, jang hakekatnja memerlukan keahlian sendiri-sendiri. Sehingga sulit sekali bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan suatu persoalan dengan persoalan lainja. Dan djuga lebih dari itu, tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnja hubungan sesuatu dengan tudjuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam. Memang sebagai jang terjadi dalam kelanjutan dalam sedjarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. Ialah susahnya terdapat lagi tenaga Alim Ulama dalam arti jang sebenarnya. Jang andailah tenaga-tenaga jang chusus dalam ilmu atau hukum agama. Tapi tidak meliputi seluruh bidang jang dihadjatkan dalam sesuatu masjarakat sebagai jang dikehendaki oleh Islam. Malah dalam masa kelandjutannya lagi, di samping Muhammadiyah mengadakan bermatjam-matjam pendidikan atau perguruan, tidak terdapat ada mengadakan pendidikan atau perguruan jang chusus untuk memrdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai jang seharusnya. Banjak dipakai keperluan-keperluan lain jang bermatjam-bermatjam dari usaha-usaha Muhammadiyah. Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terjadi peristiwa jang mengantjam timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa timbulnya perdebatan dan perselisihan mengenai Ahmadiyah, ketika beberapa orang muballighjnadatang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadiyah. Kejadian itulah jang akibatnya langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempatnya berdiri kita dari garis jang semula ditentukan. Dan kedjadian itulah jang langsung mendjembatani didirikandja Madjlis Tardjih. Mencermati pidato KH. Fakih Usman di atas, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kelahiran Majelis Tarjih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan dinamika warga Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan dinamika di sini adalah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah. 7
Lihat, Mitsuo Nakamura, Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia, kumpulan karangan, terj. M. Darwin (Surakarta: Hapsara, 1983), hlm. 33; Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, hlm. 14
13
Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H . Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja tetapi telah berkembang di hampir seluruh pulau Jawa dan di luar Jawa.8 Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah telah berkembang secara cepat seiring perjalanan waktu, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha, misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dari perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tetapi juga sampai di luar Jawa. Perkembangan yang cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan Islam di Indonesia. Pada tahun 1925, Haji Rasul, seorang tokoh dari Minangkabau Sumatera Barat datang ke Pulau Jawa untuk menemui Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Yogyakarta setelah ia mendengar tentang adanya gerakan pembaharuan Islam yang dikembangkan di Yogyakarta. Ia sangat tertarik dengan gagasan-gagasan dan gerakan-gerakan yang dikembangkannya untuk memajukan umat Islam Indonesia. Setelah menemui pimpinan Muhammadiyah ini, Haji Rasul kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman ini, Haji Rasul memperkenalkan Muhammadiyah
kepada
masyarakat
Minangkabau.
Untuk
mempercepat
penerimaan Muhammadiyah oleh masyarakat Minagkabau ini, cara Haji Rasul memperkenalkannya adalah dengan merubah organisasi yang pernah didirikan, yaitu Samdi Aman menjadi Cabang Muhammadiyah. Melalui cara ini, Muhammadiyah berkembang sangat cepat di Minangkabau. Dari tanah Minangkabau ini Muhammadiyah kemudian berkembang ke Bengkulu dan tempat-tempat lain di Sumatera dan Kalimantan Timur, seperti Banjarmasin dan Amuntai pada tahun 1927.9
8
Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih, Ibid. Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Majlis Tarjih, hlm. 15.
9
14
Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Indonesia ini secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah, termasuk dalam bidang keagamaan. Ragam latar belakang warga Muhammadiyah tentu ikut memberikan kontribusi pada ragam aktifitas keagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk dapat memperkokoh soliditas warga Muhammadiyah dari perbedaan ragam keagamaan maka perlu adanya lembaga yang secara khusus menangani problem-problem keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini, maka lahirlah Majelis Tarjih. Adapun faktor eksternal adalah dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada warga Muhammadiyah karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Dinamika itu adalah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun itu persoalan khilafiyah ini memang sering menimbulkan problema tersendiri bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan serius dalam agama. Di samping itu, kalau disimak secara cermat pidato iftitah KH. Fakih Usman di muka, persoalan yang medorong perlunya segera dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah. Berlajar dari kehadiran Ahmadiyah ini, Muhammadiyah dianggap perlu melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.10 Gambaran faktor eksternal yang diprediksi oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam Beach Congres ke-26. Faktor eksternal yang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah diseputar persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah. Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itu 10
Ibid., hlm. 17.
15
sendiri, karenanya, persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat yang lain. Akibat sikap-sikap yang demikian, terjadinya benturan secara fisik antar warga masyarakat sulit dapat dikendalikan. Oleh karena itu, untuk memayungi warga Muhammadiyah dari imbas perselisihan khilafiyah dirasa perlu dibentuk dan didirikan Majelis Tarjih. Fungsi dari Majelis Tarjih ini adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah.11 Berikut ini dikutipkan faktor eksternal yang mendorong perlunya Majelis Tarjih sebagaimana digambarkan dalam Beach Congres ke-26 dimaksud: ...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedahlah timbul dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnja banjak, di antaranja karena masing-masing memegang tegoeh pendapat seorang ʻoelama atau jang tersboet di sesoatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisianja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada AlQoer‟an, perintah Toehan Alah dan kepada Hadiest, soennah Rasoeloellah. Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoek menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itoe yang masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koeat dan berdalil benar dari Al-Qoer‟an dan Hadiest.12 Di samping persoalan khilafiyah sebagai faktor eksternal, ada faktor eksternal lainnya yang ikut memberikan andil atas kelahiran Majelis Tarjih, yaitu keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, sekte dalam Islam yang datang dari India. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia, kira-kira tahun 1924 M, melalui dua orang tokohnya, yaitu Mirza Wali Aḥ mad Baiq dan Maulana Aḥ mad, pada awalnya dimaksudkan untuk membendung arus kristenisasi di Indonesia.13 Namun, dalam perkembangannya, Ahmadiyah ini mampu „memurtadkan” seorang tokoh 11
Beach Congres ke-26 (Yogyakarta: Hooddbur Congres Muhammadiyah, t.t), hlm. 31. Majelis Tarjih dan Tajdid, Buku Agenda Musyawarah, hal. 59. 13 Oman Fathurrahman SW, Fatwa-fatwa Majlis Tarjih, hlm. 19. 12
16
Muhammadiyah, yaitu M. Ng. Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah.14 Keberhasilan Ahmadiyah mengajak Joyosugito ke luar Muhammadiyah bukan hanya persoalan kehilangan salah satu kadernya tetapi, bagi Muhgammadiyah, hal ini menjadi persoalan serius karena salah satu doktrin Ahmadiyah adalah bahwa Mirza Gulam Aḥ mad adalah seorang Nabi. Doktrin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul terakhir. Keberhasilan Ahmadiyah „memurtadkan‟ warga Muhammadiyah ini terus menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Karena itu, kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang kini telah dicetak berulangkali itu, meskipun merupakan kitab fikih, namun pembahasannya diawali dengan persoalan keimanan. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya yang tidak diawali dengan pembahasan keimanan. Sebab, persoalan keimanan merupakan suatu yang mendasar bagi keberislaman warga Muhammadiyah. Dari uraian keimanan pada kitab HPT nampak dengan jelas bahwa Muhammadiyah menganggap Ahmadiyah adalah aliran sesat di Indonesia. Sebab, Ahmadiyah mempercayai Mirza Gulam Aḥ mad sebagi nabi setelah Nabi Muhammad saw. Perhatikan penjelasan HPT tentang mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muḥ ammad saw berikut ini: Barangsiapa
yang
mengimani
kenabian
seseorang
sesudah
Nabi
Muḥ ammad saw maka harus diperingatkan dengan firman Allah:” Muḥ ammad itu bukannya bapak seseorang kepadamu, tetapi ia Pesuruh Allah dan penutup sekalian Nabi‟,15 dan sabda Rasul-Nya: “Dalam umatku aku akan ada pendustapendusta, semua mengaku dirinya Nabi, padahal aku ini penutup sekalian Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku‟. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari
14
Syahlan Rasyidi, Kemuhammadiyahan untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Solo: Majelis PPK, t.t.), hlm. 66. 15
17
Śaubân)...;16 dan banyak lagi hadis lainnya yang menerangkan dengan jelas, bahwa tak ada Nabi sesudah Muḥ ammad saw.17 Jika orang tidak menerima dan tidak mempercayai ayat dan hadist tersebut, maka ia mendustakannya, dan barangsiapa mendustakan, maka kafirlah ia.18 2. Kedudukan Majelis Tarjih Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/PP/1971 tentang Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah menyebutkan dua istilah berkait dengan ketarjihan di Muhammadiyah sebagai organisasi, yaitu Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih. Menurut pasal 1 Qaidah Lajnah, yang dimaksud dengan Lajnah Tarjih adalah lembaga persyarikatan dalam bidang agama. Lembaga ini, seperti dijelaskan oleh pasal 3 ayat 1 dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Dari sini dapat diketahui bahwa pemegang otoritas keagamaan dalam Muhammadiyah adalah Lajnah Tarjih. Dalam Qaidah Lajnah Tarjih tidak disebutkan secara jelas tentang definisi Majelis Tarjih. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Majelis Tarjih memimpin Lajnah Tarjih, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang. Dalam ayat (2) pasal 5 disebutkan bahwa kalau dipandang perlu, anggota persyarikatan dapat diangkat sebagai anggota Majelis Tarjih. Kalau dihubungkan dengan Lajnah Tarjih, maka Lajnah Tarjih adalah lembaganya sedangkan Majelis Tarjih adalah pelaksananya (eksekutif). Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/SK-PP/I-A/8.c/1993, istilah Lajnah Tarjih sudah tidak
16
Sanad hadis ini terdiri dari Śaubân, Abî Asmâ‟ ar-Raḥ abî atau „Amr b Mursyid, Abî Qilâbah atau ʻAbd Allâh b Zaid b ʻAmr b Nabîl, Ayyûb b Abî Tamîmah Kaisân, Ḥ ammâd b Zaid Dirhâm dan Qutaibah b Sa„id b Jamîl b Tarîf b ʻAbd Allâh. Hadis ini berkualitas sahih karena rawi-rawinya bersambung dan kualitas rawi-rawinya berkualitas sahih, yakni „adil dan dâbit. Berdasarkan hal ini maka hadis yang diriwayatkan at-Tirmizî ini dapat dijadikan sebagai hujah. Sedangkan menurut at-Tirmizî sendiri, hadis ini hadis ḥ asan ṣ aḥ îḥ . 17 Hadis yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizî ini diriwayatkan oleh Abû Dâud, Ibn Mâjah dan Aḥ mad. 18 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2009), cet. 3, hlm. 282.
18
disebutkan lagi, yang ada adalah Majelis Tarjih. Melihat fakta ini, Oman Fathurrahman menyimpulkan bahwa Lajnah Tarjih telah dilebur ke dalam Majelis Tarjih. Berdasarkan Surat Keputusan PP Nomor 74 ini maka Majelis Tarjih adalah pemegang otoritas ijtihad dalam Muhammadiyah.19 Namun, dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXVI di Padang tahun 2003 dimunculkan lagi istilah Lajnah Tarjih. Salah satu keputusan Munas Tarjih ini adalah tentang refungsionalisasi dan restrukturisasi organisasi. Dalam keputusan Munas Tarjih ke-XXVI pada poin 2 disebutkan bahwa “perlu dibentuk Lajnah Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam20 di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Majelis Tarjih dalam hubungannya dengan Muhammadiyah adalah sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah untuk mengurus administrasi Lajnah. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang, tugas Lajnah Tarjih sebagai lembaga ada lima, yaitu (a) mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat. (b) menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, anggota dan keluarga Muhammadiyah. (c) mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. (d) mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. (e) hal-hal lain di bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.21 Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI juga dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Lajnah Tarjih. Penjelasan tentang fungsi dan wewenang ini dirasa penting untuk mempertegas kedudukan Lajnah Tarjih dalam Muhammadiyah. Adapun fungsi Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut: (a) Legislasi bidang agama. 19
Oman Fathurrahman, Fatwa-fatwa Mejelis Tarjih Muhammadiyah, hlm. 37. Kata “Pengembangan Pemikiran Islam” ini terkait dengan nama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Namun, setelah kepengurusan periode Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang pada tahun 2005, nama Majelis ini berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Oleh karena itu, pada periode Muktamar ini, kata “Pengembangan Pemikiran Islam” dihilangkan atau dihapuskan. 21 Lihat, Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang Refungsionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, khususnya pada poin 4. 20
19
(b) Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-masalah keagamaan. (c) Memberi fatwa di bidang keagamaan. (d) Menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan.22 Sedangkan wewenang Lajnah Tarjih, dalam Keputusan Munas Tarjih ke XXVI dijelaskan sebagai berikut: (a) Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama. (b) Memberikan fatwa dan nasehat. (c) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah. (d) Menyebarkan keputusan Lajnah. (e) Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.23 B. Majelis Tarjih dan Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih, sumber hukum untuk penetapan fatwa adalah alQuran dan as-Sunnah al-Maqbûlah.24 Penetapan atas al-Quran dan as-Sunnah alMaqbûlah sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli usul fikih lainnya, yang menetapkan sumber hukum tidak hanya al-Quran dan as-Sunnah alMaqbûlah saja tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi Muhammadiyah, ijtihad lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. Ijtihad sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum. Namun, pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad. Dalam memahami sumber hukum, yakni al-Quran dan as-Sunnah alMaqbûlah terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Orientasi pertama biasa disebut dengan pemahaman tekstual, sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dua kecenderungan ini dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman dengan orientasi tekstual dipakai oleh Majelis Tarjih untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sedangkan
22
Ibid., poin 5. Ibid., poin 6. 24 PP Majelis Tarjih dan Tajdid, Manhaj Tarjih, 2006. 23
20
orientasi kedua, yaitu pemahaman kontekstual dipakai untuk memahami masalahmasalah yang bersifat muamalat.25 Adapun metode penetapan hukum menurut Majelis Tarjih adalah bayânî, ta‘lîlî dan istiṣ lâhî. Yang dimaksud dengan bayânî adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasan. Sedangkan ta‘lîlî adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Adapun istiṣ lâhî (filosofis) adalah metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan.26 Sementara itu, pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih untuk masalah ijtihadiyah adalah at-tafsîr al-ijtimâ‘î al-mu‘âsir, at-târikhî, as-susiuluji dan alantrubuluji. Pemakaian pendekatan seperti ini merupakan bentuk respon positif Muhammadiyah terhadap perkembangan modern. Dikatakan demikian karena dalam kajian-kajian usul fikih, suatu ilmu sebagai perangkat analisis atas suatu fatwa, pendekatan yang demikian tidak dijumpai. Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan lembaga fatwa lainnya, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)27 atau Persatuan Islam (Persis)28 atau Bahsul Masail NU.29 Penggunaan pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Majelis Tarjih terhadap perkembangan pemikiran modern.30 Sedangkan teknik yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dalam penetapan hukum adalah ijma, qiyâs, maṣ alaḥ ah mursalah dan „urf. Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan para usul fikih klasik, yang menempatkan ijma, qiyas, maṣ alaḥ ah mursalah dan „urf sebagai sumber hukum Islam.
25
Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat pada Pokok-pokok Manhaj Tarjih poin 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada poin 1 Pokok-pokok Manhaj Tarjih, meskipun pada poin 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual. 26 Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006. Dalam Manhaj ini, istilah yang dipakai adalah bayânî, ta‘lîlî dan istiṣ lâhî, sedangkan dalam Pokok-pokok Manhaj Tarjih sebelumnya, istilah yang dipakai adalah bayânî, qiyâsî dan istiṣ lâhî. 27 Lihat, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor U-596/MUI/X/1997. 28 Lihat, Metode Istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996. 29 Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992. 30 Keterbukaan seperti ini telah disebutkan dalam poin 4 Pokok-pokok Manhaj Tarjih.
21
