15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pembahasan Teori 1. Konsep Media Pemberdayaan Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Akan tetapi sekarang kata tersebut digunakan, baik untuk bentuk jamak maupun mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media.17 Dalam bidang komunikasi, istilah media yang sering kita sebut sebenarnya adalah penyebutan singkat dari media komunikasi. Media komunikasi sangat berperan dalam mempengaruhi perubahan masyarakat. Televisi dan radio adalah contoh media yang paling sukses menjadi pendorong perubahan.18 Dalam pelaksanaan dakwah, Media merupakan suatu unsur yang menentukan pula. Sebab media dakwah adalah perantara atau penghubung yang diperlukan agar materi dakwah yang diberikan juru dakwah (subyek) dapat diterima, diresapi dan diamalkan oleh umat yang menjadi obyek
17
Esau Mambraku, Hakikat Media Pembelajaran, http://kurtek.upi.edu/media/konsep% 20media.htm, Tanggal akses 9 Agustus 2009 18 Idonbiu, Pengertian Media Komunikasi dan Audio-Visual, http://www.idonbiu.com, /2009/03/ pengertian-media-komunikasi-dan-audio.html, Tanggal Akses 9 Agustus 2009
15
16
dakwahnya. Di antara media dakwah dalam hal ini dapat berupa barang (materi), orang, tempat, kondisi tertentu dan sebagainya.19 Menurut Moh. Ali Aziz ada tiga jenis media dakwah:20 a. Spoken Words, yaitu media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang dapat ditangkap dengan indra telinga seperti radio, telepon, dan sebagainya. b. Pinted writing, yaitu media dakwah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang dapat ditangkap indra mata. c. The audio visual, yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi. Ada pula yang disebut media sosial, media sosial adalah bentuk komunikasi antar warga, yang ditandai dengan forum atau tatap muka, sifatnya personal dan aktif. Secara antropologis, dapat diambil contoh seperti forum di Jawa misalnya arisan, gotong royong, selapanan, dll. Media tradisional adalah adalah suatu institusi yang berfungsi mentransfer simbol nilai-nilai kepada masyarakat dan orang lain, apakah itu adatnya, hukumnya, atau nilai-nilai yang dianggap luhur oleh masyarakat. Media komunikasi tradisional biasanya bersifat tatap muka, tidak langsung, dan monolog intepretatif. 21 Dari berbagai pengertian media diatas ketika itu digunakan untuk tujuan yang berbeda menghasilkan kosep yang berbeda pula. Media yang 19
hal. 58
20
Hamzah Tualeka, Pengantar Ilmu Dakwah, (Surabaya: Indah Offset, 1993),
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.149 Jamil Gunawan, Media dalam Perubahan Sosial Masyarakat Adat, http://www. ireyogya.org/adat/proceed_tot6.htm, Tanggal akses 12 Agustus 2009 21
17
merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Dalam segi pemberdayaan masyarakat. Media pemberdayaan merupakan suatu alat atau sarana dalam mencapai hasil yang maksimal dalam setiap proses pemberdayaan dilaksanakan. Dalam kegiatan pemberdayaan, media yang dipakai tidak hanya media komunikasi saja. Seperti halnya dalam pelaksanaan dakwah, tontonan wayang kulit bisa mejadi media dalam melaksankan dakwah. 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.22 masyarakat yang lemah atau kurang beruntung disadarkan dan diberi rangsangan sehingga kehidupan masyarakat tersebut lebih berdaya. Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.23 ketika masyarakat mampu memilih apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya dan tidak
22
terkengkang oleh keadaan sehingga mereka
Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, h.82 23 Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam h.41
18
mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berdaya. Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkat taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.24
Dalam
memberdayakan
suatu
masyarakat,
konsep
pemberdayaan yang dijalankan tentunya berbeda-beda, melihat keadaan suatu masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 24
Moh. Ali Azis, dkk (ed), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi, h. 170
19
Dalam pengertian konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain (2) to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian ke dua ini adalah bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. 25 Dasar-dasar pemberdayaan antara lain adalah:26 d. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit. e. Proses pemberdayaan memandang system klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan kesumber penghasilan dan memberikan kesempatan. f. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi. g. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
115 116
25
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan, h.
26
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan, h.
20
h. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif. i. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi. j. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur parallel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu
proses
aktif
antar
motivator,
fasilitator,
dan
kelompok
masyarakatyang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan (1). Keadilan sosial (2). Kemakmuran merata (3). Perlakuan yang sama di mata hukum (4). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual (5). Kebahagiaan untuk sesama (6). Ketenteraman dan keamanan. 27 Dalam pengertian yang lain pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan ini diartikan
27
Khoriddin, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 29
21
bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :28 a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan mengimbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. d. Lembaga-lembaga. Yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan
mempengaruhi
pranata
masyarakat,
seperti
lembaga
kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. e. Sumber-sumber yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. f. Aktifitas
ekonomi,
yaitu
kemampuan
memanfaatkan
dan
mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran barang serta jasa. g. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 28
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 59
22
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individuindividu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarkat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Proses
pemberdayaan
cenderung
dikaitkan
sebagai
unsur
pendorong sosial ekonomi, dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:29 a. learning by doing. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan kongkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat. b. Problem solving. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat
29
Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, h.86
23
c. Self-evaluation. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. d. Self-development and coordination. Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan kordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. e. Self-selection. Satu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan. f. Self-decisim. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan akan terjadi proses menggelinding dengan sendirinya. 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan
24
masyarakat.30 Masyarakat yang lemah atau yang tidak berdaya diberikan peluang untuk dapat mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan terlepas dari perangkap kemiskinan. Tujuan pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah – langkah kecil guna terpacainya tujuan yang lebih besar.31 Masyarakat
diberdayakan agar tercipta suatu sistem keadilan
sosial berpihak pada masyarakat lemah. Dalam konsep yang lain, tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu di ketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidak berdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :32 a. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
30
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan, h. 75 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, h. 86 32 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 60 31
25
b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga. Dengan demikian tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat agar meningkatknya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang lemah sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tentram dan berkeadilan sosial. 4. Model-model Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kita dapat mengenali bahwa ada tiga upaya utama dalam pemberdayaan,
yaitu
melakukan
upaya
pemberian
kesempatan,
pemihakan, dan perlindungan.33 a. Upaya Pemberian Kesempatan Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada
kelompok
masyarakat
berkemampuan
lemah
yang
dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan kelompok berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu. Dengan banyak memberikan kesempatan pada masyarakat lemah sehingga masyarakat dapat berkembang menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. 33
205
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan,, h.
26
b. Upaya Pemihakan Pemberdayaan adalah upaya memberikan pemihakan yang berjalan terpadu dengan upaya pemberian kesempatan. Upaya pemihakan utamanya dilakukan dengan cara-cara menciptakan iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan mecegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan mengakses asset produkrtif dan sedian aset produktif yang ada.pemihakan yang dilakukan oleh kelompok yang berdaya terhadap kelompok yang tidak berdaya baik dari pemerintah maupun lembaga swasta sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat. c. Upaya Perlindungan Pemberdayaan adalah melindungi yang lemah. Melindungi yang lemah diperlukan akibat penguasaan aset produktif yang tidak seimbang antara kekuatan ekonomi besar dengan sekelompok warga Negara yang tidak menguasai atau mempunyai sekalipun aset produktif. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu model dari suatu pemberdayaan, masyarakat yang lemah dilindungi dari segala kerakusan yang dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Tiga upaya yang telah dijelaskan di atas, merupakan upaya pemberdayaan yang menjadi alternatif dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat.
27
5. Indikator Pemberdayaan Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan
mereka
yang
menyangkut
kemampuan
ekonomi,
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (power within). kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with). Keberdayaan tersebut dapat dilihat lebih jelas dari beberapa hal dibawa ini:34 a. Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika indivudu mampu pergi sendirian. b. Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goring, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, Sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan
sendiri tanpa meminta ijin pasanganya;
terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
34
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h.65
28
c. Kemampuan membeli komoditas besar yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan tehadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasanganya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-kepuusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha. e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu warga ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua yang mengambil uang, tanah perhiasan dari dia tanpa ijinya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah. f. Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa; seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukumhukum waris. g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau
29
bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pemberdayaan masyarakat atau keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat ketika masyarakat dalam menjalani hidup tidak dalam keadaan kekurangan, terbelenggu dan keterbelakangan dalam setiap segi, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial 6. Ukuran Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat harus dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasioanal maupun inkremental.35 Pada pendekatan pertama, dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka serta pengerahan sumber dayayang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serata tokohtokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus besifat naional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti. Pada pendekatan kedua, perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, 35
205
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan,, h.
30
mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Percepatan
pada satu sektor pada sektor lainnya bisa berbeda,
demikian pula antara satu wilayah dan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan amatlah penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin pada masyarakat. Untuk mengetahui berapa jauh pemberdayaan masyarakat berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dibandingkan. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat. Disini, peran ekonomi memang sangat penting. Cara pengukurannya pun banyak berkembang, seperti indeks GINI, jumlah orang yng hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan usaha berskala mikro dan kecil, nilai tukar petani, upah minimum dan sebagainya. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya menyangkut aspek perekonomian, tetapi juga disisi lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dibidang ini, ukurannya juga telah banyak dikembangkan, anatara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian
31
bayi per 1.000 kelahiran hidup, presentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagianh pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, diatas budaya menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikap kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi, dan siap bersaing. Pemberdayaan masyarakat harus pula membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya . masyarakat yan secara politik terisolasi bukanlah masyarakat yang berdaya, oleh karena itu, aspek politik juga ada dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi,
pemberdayaan
ditujukan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat hingga pada level rumah tangga bahkan individu. Oleh karena itu, untuk mengukur pemberdayaan kita dapat melihat ukuran pemberdayaan dari segi ukuran kemiskinan. 7. Kompleks Pemberdayaan Ada tiga kompleks pembedayaan yang mendesak untuk diperjuangkan
dalam
konteks
keummatan
masa
kini,
yakni
pemberdayaan dalam tataran rohaniah, intelektual dan ekonomi. 36
36
Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam h.44
32
Pertama, pemberdayaan pada matra rohaniah. Degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran islam. Perbedaan kaum muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkoptasi oleh budaya negatif barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama dihampir semua lini pendidikan. Untuk keluar dari belitan persoalan ini, masyarakat islam harus berjuang keras untuk mengalihkan pesaing besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total rohaniah islamnya, yang tidak betentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan. Kedua, pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan dimana pun sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan
teknologi.
Untuk
itu
diperlukan
berbagai
upaya
pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar. Dalam konteks jurisprudensi tanggungjawab sosial Islam, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon geologi sosial dibawah ini :37 1.
Bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam
2.
Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keummatan
37
Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam, h.45
33
3.
Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.
4.
Bahwa pada tataran menejemen oprasional, masyarakat Islam, terutama
mereka
yang
berkecimpung
dalam
wilayah
menejemen korporasi keummatan, harus siap menghadapi gelombang reengineering yang berorientasi pada sistem menejemen keunggulan, yang boleh jadi harus meninggalkan pola-pola menejemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efesien, dan produktif untuk diganti dengan pola-pola menejemen
kepemimpinan
profesional
dan
strategis.
Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan-hambatan
paling
nyata
terhadap
gerakan
pemberdayaan intelektual masyarakat Islam. 5.
bahwa untuk menjalankan ideal–ideal diatas, diperlukan gerakan aksional penggalian dan penghimpunan kekuatankekuatan ekonomis, yang diupayakan oleh setiap komponen umat bersama-sama masyarakat Islam, dengan menejemen yang transparan dan profesional. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi
demikian
identik
dengan
masyarakat
Islam
di
Indonesia.
Pemecahannya adalah tanggung jawab bersama. Situasi ekonomi
34
masyarakat Islam bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Ketiga
kompleks
pembedayaan
yang
mendesak
untuk
diperjuangkan tersebut harus di iringi dengan semangat juang para ahli dan setiap yang bersangkutan, khususnya warga Muslim untuk dapat memberdayakan masyarakatnya dari keadaan miskin, baik rohani, intelektual ataupun ekonominya 8. Strategi Pemberdayaan Pemberdayaan menjadikan manusia sebagai subyek dan obyeknya. Dalam pandangan Islam manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini, yakni membangun dan mengelolah dunia ini sesuai dengan kehendak Ilahi. Islam yang merupakan agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.38 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra’d (13), ayat 11 yang artinya
38
Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam h.41
35
“..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..” (QS Ar-Ra’d 13: 11) Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan model empiris pengembangan prilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumberdaya manusia. Sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Ketidakberdayaan merupakan suatu keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh manusia. Menurut Randy R. Wrihatnolo, pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instant”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :39 1. Tahap Penyadaran Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan 39
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan,, h. 2
36
pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Progam-progam yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberi pengetahuan yang bersifat kognitisi, belief, dan healing dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan dimulia dari mereka. 2. Tahap Pengkapasitasan Pengakapasitasan ini sering kita sebut “capacity building” atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus, mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi
daerah,
seharusnya
daerah-daerah
yang
hendak
diotonomkan diberi progam pemampuan untuk membuat mereka cakap. Dalam mengelola otonomi yang diberikan. 3. Tahap Pendayaan Pada tahap ini adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.
37
Gambar 2. I Tiga Tahapan Pemberdayaan
Melalui teori ini peneliti akan menyandingkan dengan hasil temuan-temuan yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan. Sehingga terbentuk suatu kensep atau gambaran yang terjadi di lapangan penelitian.
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dalam sudut pandang pemberdayaan masyarakat. Khazanah penelitian tentang ngaji bareng sebagai media pemberdayaan masyarakat belum pernah diteliti khususnya untuk lingkup
jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berjudul Ngaji Bareng Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Ngepre, Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini obyek dan sasarannya ditekankan pada dinamika proses
38
ngaji bareng sebagai media pemberdayaan masyarakat dan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.
