BAB II KONDISI UMUM DAERAH II.1. KONDISI GEOGRAFIS

BAB II KONDISI UMUM DAERAH II.1.

KONDISI GEOGRAFIS Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada

pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara 109 o 35‘ – 110o 50‘ Bujur Timur dan 6o 50’ – 7o 10’ Lintang Selatan. Dengan luas 373,70 KM2, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : - Sebelah utara

:

Laut Jawa

- Sebelah Selatan

:

Kabupaten Semarang

- Sebelah Timur

:

Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

- Sebelah Barat

:

Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai,

dataran rendah dan

perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Sesuai dengan letak geografis,

dipengaruhi iklim daerah tropis yang

dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230 C sampai dengan 340 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron. Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debiet air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Kondisi ini

diperparah oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaan ketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir . Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya

C:\Users\Pavilion\AppData\Local\Temp\SolidDocuments\SolidPDFTools\Create\BAB II.doc

7

dengan sebaran Perumahan sebesar 33,70 %, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebesar 13,47 %, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, Tambak sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahaan 2,42 %, Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26 %. Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan

tanah.

Kegiatan

budidaya

dikembangkan

dalam

alokasi

pengembangan fungsi budidaya. Prioritas pengembangan wilayah Kota Semarang terbagi dalam empat wilayah pengembangan dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian wilayah kota, dan masing-masing bagian wilayah kota mempunyai skala prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan itu meliputi: perdagangan, perkantoran, jasa, pendidikan, olahraga, transportasi, industri, pemukiman, pertanian, dan pengembangan Kota Baru di wilayah Kecamatan Mijen. 1.

Kawasan Pusat Perkantoran Kawasan pusat perkantoran dialokasikan dalam lima kawasan, yaitu: 

Kawasan Perkantoran Jalan Pahlawan: Pusat perkantoran Pemerintah Provinsi.



Kawasan Perkantoran Jalan Pemuda: Pusat perkantoran Pemerintah Kota Semarang.



Kawasan Perkantoran Jalan Madukoro: Pusat perkantoran Pemerintah Provinsi dan Kota Semarang.



Kawasan Kota Lama: Kawasan perkantoran swasta.



Kawasan Kota Baru Mijen: Pusat perkantoran swasta, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Semarang.

2.

Kawasan Perdagangan Kota Semarang dalam mengembangkan kawasan perdagangan lebih menekankan pada:


8



Pengoptimalan pusat-pusat perdagangan yang sudah ada di wilayah pusat kota, dan pengembangan pusat perdagangan baru di semua wilayah kecamatan .



Pengembangan pusat perdagangan yang bersifat Linear, yaitu pusat perdagangan di sepanjang jalan dan bersifat alamiah, misalnya Jl MT Haryono, Jl Dr Cipto, Jl Brigjen Sudiarto, Jl Jend Sudirman, Jl Pandanaran, Jl Ahmad Yani, Jl Gajah Mada, dan Jl MH Thamrin.

3.

Kawasan Industri Kawasan industri di Kota Semarang yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan terbagi dalam tiga wilayah industri (Industry estate), yaitu: a.

Kawasan Industri Genuk Kawasan industri Genuk mempunyai kelebihan sebagai berikut: 

Luas areal 900 ha



Dekat dengan pelabuhan laut, pergudangan, dan pusat perdagangan

b.



Dekat dengan sumber tenaga kerja



Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya



Angin tidak menuju ke Pusat Kota



Drainase ke arah laut

Kawasan Industri Tugu 

Kelebihan Kawasan Industri Tugu



Luas areal 1600 ha



Dekat dengan sumber tenaga kerja



Dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya



Jalur sabuk pengembangan Jawa Tengah Bagian Utara



Drainase ke arah laut



Memungkinkan pembangunan pelabuhan industri



Kondisi tanahnya lebih matang daripada Kawasan Industri Genuk.

c.

Kawasan Industri Mijen Kawasan

Industri

Mijen

merupakan

satu

kesatuan

dengan

pembangunan Kota Baru Mijen. Kawasan ini merupakan wilayah cadangan dan mampu menjadi kawasan industri, karena: 

Luas areal 300 ha



Memungkinkan jalur ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas



Jenis industri yang menjadi prioritas adalah industri dengan tingkat polusi rendah dan teknologi tinggi.



Memungkinkan pengembangan jalur transportasi primer.


9

d.

Kawasan Pendidikan dan Olah raga 

Kawasan

pendidikan

di

kota

Semarang,

khususnya

untuk

pendidikan tinggi, diarahkan kearah Kecamatan Ngaliyan, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati dan Mijen. 

Kawasan olah raga di Kota Semarang, untuk skala regional diarahkan

pada

dua

daerah

utama,

yaitu

Kecamatan

Gajahmungkur dan kawasan kota baru di Kecamatan Mijen. Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan. Tabel II.1 Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Semarang No 1

Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Kota I

2

Wilayah Pengembangan Kota II

3

Wilayah Pengembangan Kota III

4

Wilayah Pengembangan Kota IV

Bagian Wilayah Kota

Prioritas Peruntukan

1. Bagian wilayah kota I: Kec Semarang Tengah, Kec Semarang Timur, Kec Semarang Selatan 2. Bagian wilayah kota II: Kec Gajah Mungkur, Kec Candisari 3. Bagian wilayah kota III: Kec Semarang Barat dan Kec Semarang Utara 1. Bagian Wilayah Kota IV: Wilayah Genuk 2. Bagian Wilayah Kota X: Wilayah Kec Tugu dan Kec Ngaliyan 1. Bagian Wilayah Kota V: Kec Gayamsari dan Kec Pedurungan 2. Bagian Wilayah Kota VI: Kec Tembalang 3. Bagian Wilayah Kota VII: Kec Banyumanik 1. Bagian Wilayah Kota VIII- Kec Gunung Pati

Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa


Pendidikan dan Olah raga Transportasi

Sub urban, wilayah Industri, transportasi Sub Urban, wilayah industri, dan perumahan dengan kepadatan rendah Pemukiman dan Pendidikan Pendidikan dan Pemukiman Militer dan Pemukiman Wilayah cadangan pengembangan pendidikan dan pengembangan sektor pertanian, meliputi: perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

10

No

Wilayah Pengembangan

Bagian Wilayah Kota

Prioritas Peruntukan

2. Bagian Wilayah Kota IXKec Mijen

Wilayah cadangan pengembangan: Kawasan pertumbuhan baru sebagai kota baru; Industri non polutif dan teknologi tinggi, rekreasi, dan olah raga: Pengembangan sektor pertanian yang meliputi; perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

Sumber: RTRW Kota Semarang 2000-2010

Penentuan wilayah pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi kegiatan yang ada dan potensi lokasi serta karakteristik kegiatan yang akan dikembangkan

pada

masing-masing

wilayah.

Kemudian

untuk

lebih

meningkatkan efisiensi pengembangan kota, maka masing-masing wilayah pengembangan dibagi ke dalam BWK (Bagian Wilayah Kota). Adapun pembagian wilayah-wilayah Kota sesuai dengan RTRW Kota Semarang adalah sebagai berikut : 1.

Bagian Wilayah Kota I Rencana pemanfaatan ruang di BWK I sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Semarang serta kecenderungan perkembangan yang ada adalah : a.

Kawasan Perkantoran, alokasi kawasan perkantoran di BWK I meliputi Kelurahan Sekayu, Kelurahan Mugasari dan Kelurahan Pleburan.

b.

Kawasan Perdagangan dan Jasa, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pandansari, Kauman, Jagalan, Rejomulyo, Peterongan dan Purwodinatan.

c.

Kawasan Permukiman, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Pindrikan

Lor,

Pindrikan

Kidul,

Miroto,

Pekunden,

Gabahan,

Brumbungan, Mlatibaru, Bugangan, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, Karang Tempel, Bulustalan, Barusari, Randusari, Lamper Lor, Lamper Kidul dan Lamper Tengah. d.

Kawasan Campuran (permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum), alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan Kembangsari,

Bangunharjo,

Karangkidul,

Kemijen,

Mlatiharjo,

Kebonagung, Randusari, Mugassari, Pleburan dan Wonodri. 2.

Bagian Wilayah Kota II Rencana pemanfaatan ruang BWK II berdasarkan kepada kondisi fisik dasar serta fungsi dan peranan bagian wilayah kota sesuai dengan


11

arahan dari RTRW Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut maka arah pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan adalah : a.

Kawasan Permukiman Perkotaan, alokasi pengembangan fungsi tersebut meliputi Kelurahan Bendungan, Kelurahan Petompon, Kelurahan

Bendan

Duwur,

Kelurahan

Karangrejo,

Kelurahan

Jomblang, Kelurahan Kaliwiru, Kelurahan Jatingaleh, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kelurahan Lempongsari, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Sampangan, Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Candi, dan Kelurahan Tegalsari. b.

Kawasan Perkantoran, alokasi pengembangan fungsi perkantoran Kelurahan Petompon, Kaliwiru, Karangrejo, Wonotingal, Tegalsari, dan Jatingaleh.

c.

Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa, pada BWK II fungsi ini berkembang di sepanjang jalur utama dengan skala pelayanan kota untuk melayani pemukiman-pemukiman yang tumbuh dan berkembang. Beberapa kelurahan yang dialokasikan menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Wonotingal, Kelurahan Jatingaleh dan Kelurahan Gajah Mungkur.

d.

Kawasan

Campuran

Permukiman

dan

Perdagangan,

alokasi

pengembangan fungsi ini berada pada kelurahan Sampangan, Wonotingal, Jomblang, Petompon, Tegalsari. e.

Fungsi Kawasan Khusus Militer, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada Kelurahan Gajah Mungkur.

f.

Kawasan Olahraga dan Rekreasi, alokasi pengembangan fungsi ini pada Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Kaliwiru.

g.

Kawasan-kawasan pendidikan, pada perkembangannya fasilitas pendidikan ini diharapkan tetap memiliki fungsi pelayanan seperti kondisi sekarang dengan pembatasan pengembangan pada Kelurahan Bendan Duwur. Pengembangan fungsi ini diarahkan pada Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Petompon, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Jatingaleh, dan Kelurahan Karangrejo.

3.

Bagian Wilayah Kota III Peran BWK III sebagai kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai

Kawasan

Permukiman,

kawasan

Pusat

Kota

dan

Pusat

Transportasi Kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu Fungsi Pelayanan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di BWK III meliputi kegiatan sebagai berikut :


12

a.

Pusat transportasi, Pengembangan fungsi kegiatan harus dibentuk dalam

satu

kesatuan

sistem

transportasi

terintegrasi

yang

menghubungkan wilayah Kota Semarang dan regional Jawa Tengah dengan

wilayah

nasional

maupun

internasional. Ketiga

roda

transportasi sebagai pusat kegiatan tranportasi masing-masing Bandar Udara Ahmad Yani berada pada Kelurahan Tambakharjo, Pelabuhan Samudra berada di Kelurahan Tanjung Mas, dan Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol di Kelurahan Dadapsari dan Purwosari. b.

Permukiman dan Perumahan, Pembangunan perumahan di BWK III diarahkan sebagai permukiman dengan intensitas yang cukup tinggi yang meliputi semua Kelurahan yang berada pada BWK II.

c.

Kawasan Rekreasi, yang terdiri dari kawasan rekreasi pameran PRPP yang berskala Regional Jawa Tengah, museum terbesar di Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito), Kawasan rekreasi pantai Marina dan Kuil suci untuk perayaan tahun baru Cina.

d.

Kawasan

Pergudangan,

kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

penunjang dari kegiatan fungsi utama BWK III meliputi Kelurahan Tanjung Mas dan Bandarharjo yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang yang datang melalui pelabuhan samudra. e.

Perdagangan dan jasa, fungsi perdagangan dan jasa di BWK III yaitu perdagangan hasil bumi, onderdil mobil dan motor, bahan bangunan,

elektronika

perkembangan

dan

aktivitas

lain-lain.

wilayah

Melihat

BWK

kecenderungan

III

maka

arahan

pengembangan fungsi kegiatan ini mencakup seluruh kelurahan dengan pusat di Kelurahan Karangayu. f.

Perkantoran/Pemerintahan

dan

Fasilitas

Sosial,

arahan

pengembangan fungsi kegiatan ini dialokasikan pada Kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Tawangsari. g.

Industri, arahan pengembangan fungsi ini di BWK III dialokasikan pada Kelurahan Bandarharjo dn Kelurahan Tanjung Mas.

h.

Penghijauan dan Ruang Terbuka, kelestarian

lingkungan

dan

diarahkan untuk menjaga

sebagai

paru-paru

kota

dengan

mengupayakan suatu taman-taman lingkungan serta jalur hijau sepanjang jalan kota. i.

Retarding

Basin,

diarahkan

untuk

berfungsi

sebagai

tempat

penampungan air karena BWK III ini terdapat masalah terhadap penggenangan air (rob dan banjir).


13

4.

Bagian Wilayah Kota IV Sesuai dengan arahan RTRW Kota Semarang bahwa fungsi primer BWK IV ditetapkan untuk kegiatan industri, pusat transportasi dan perikanan darat. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, pusat kesehatan dan pendidikan. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a.

Kawasan Industri, dialokasikan di sebelah utara dan selatan Jl. Kaligawe. Untuk industri kecil di selatan yaitu di Kelurahan Muktiharjo Lor, Gebangsari, Genuksari, dan Banjardowo. Sedangkan industri sedang dan besar di utara, yaitu pada kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.

b.

Kawasan Permukiman, dialokasikan sebelah selatan dan timur Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Sembungharjo, Banjardowo, Karangroto, sebagian Kudu, sebagian Muktiharjo Lor, sebagian Genuksari, Gebangsari, dan Penggaron Lor.

c.

Kawasan

Perdagangan

dan

Jasa,

dialokasikan

disepanjang

Kaligawe – Genuk dan sepanjang jalan Banjardowo Raya (GenukPedurungan). d.

Kawasan Perikanan Darat, kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK IV Genuk adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan disebelah utara Kecamatan Genuk yaitu di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo.

e.

Kawasan Permukiman Nelayan dan Perumahan bagi Pekerja Pabrik, yang dialokasikan di Kelurahan Trimulyo untuk permukiman Nelayan dan Kelurahan Terboyo Kulon dan Wetan untuk perumahan bagi pekerja pabrik.

f.

Pusat Transportasi, yaitu dengan adanya Terminal Terboyo yang berada di Kelurahan Terboyo Kulon.

g.

Kawasan Pendidikan dan Kesehatan, diarahkan di Kelurahan Terboyo Kulon dan tersebar merata diseluruh wilayah Kecamatan Genuk.

5.

Bagian Wilayah Kota V Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK V ditetapkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pusat transportasi,


14

kawasan permukiman dengan kepadatan sedang – tinggi. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu sebagai pusat kesehatan dan kawasan industri. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a.

Kawasan Perdagangan dan Jasa : dialokasikan disepanjang jalan Brigjen Sudiarto (Jl. Majapahit), Jl. Supriyadi dan sebagian Jalan Kaligawe Raya, sedangkan kawasan campuran permukiman dan perdagangan disepanjang Jalan Gajah, Arteri Pedurungan – Citarum, Bandardowo Raya dan Pedurungan Kidul.

b.

Kawasan Permukiman : dialokasikan secara merata diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan yaitu Kelurahan Tambakrejo, Kaligawe, Sawahbesar, Sambirejo, Siwalan, Pedurungan Tengah, Padean Lamper, Gayamsari, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Kalicari, Palebon, Gemah, Tlogosari Wetan, Penggaron Kidul, Pedurungan Lor, Plamongansari dan Tlogomulyo.

c.

Kawasan Industri : dialokasikan di Timur BWK V (dekat perbatasan dengan Kecamatan Mranggen – Demak), yaitu di Kelurahan Plamongansari dan bagian utara BWK V, yaitu di Kelurahan Tambakrejo.

d.

Pusat Transportasi : yaitu dengan adanya Sub Terminal Penggaron di Kelurahan Penggaron Kidul.

e.

Pusat Kesehatan : diarahkan di Kelurahan Gemah dengan adanya Rumah Sakit Jiwa Semarang, sedangkan fasilitas kesehatan lainnya tersebar diseluruh bagian wilayah Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan.

6.

Bagian Wilayah Kota VI Sesuai dengan arahan RTRW Semarang bahwa fungsi primer BWK VI ditetapkan untuk kegiatan pendidikan, fungsi skunder (skala kota) sebagai kawasan permukiman (kepadatan sedang-rendah). Sedangkan kegiatan pendukung lainnya (skala lokal) meliputi kegiatan campuran, perdagangan dan jasa, rekreasi dan konservasi (penanganan daerah lindung). Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a.

Kawasan Pendidikan : dialokasikan di Kelurahan Tembalang dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Universitas Diponegoro merupakan sarana

pendidikan

skala

nasional

Tembalang.

Pemanfaatan

memerlukan

kebutuhan

ruang

ruang

yang untuk

ada

kawasan

pelengkap


di

sarana

Kelurahan pendidikan prasarana

15

pendidikan,

seperti

jaringan

jalan

untuk

kemudahan

akses

transportasi (terutama untuk menjangkau lokasi-lokasi kampus yang selama ini dilayani oleh angkutan plat hitam). b.

Kawasan Perumahan : dialokasikan di semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang dengan tingkat kepadatan penduduk rendah – sedang. Kecamatan Tembalang dalam konstelasi regional merupakan salah satu kawasan pemekaran kota dengan kondisi topografi perbukitan guna meringankan tekanan penduduk di pusat Kota Semarang. Lokasi perumahan bertipe mengelompok dan tidak teratur. Tipe mengelompok terdapat di perumahan baru yang dibangun developer, misalnya Sendangmulyo dan Bukit Kencana Jaya. Sedangkan tipe perumahan yang tidak teratur terdapat di permukiman

penduduk

lokal/tradisional

(Meteseh

dan

Mangunharjo). Pengaturan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan orientasi dan peletakan masa bangunan perumahan untuk mencapai kepadatan yang sesuai arahan RTRW (kepadatan rendah – sedang) dilakukan dengan memberikan batasan mengenai KDB/KLB yang ditetapkan (Untuk perumahan skala besar/real estate). c.

Kawasan Rekreasi : kawasan rekreasi di Kelurahan Rowosari berupa danau buatan dengan memanfaatkan daerah genangan. Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.

d.

Kawasan Campuran : terletak disepanjang jalur utama (Jalan Mrican/sekitar

Kampus

Undip),

di

Kelurahan

Kedungmundu,

Sendangguwo, Sendangmulyo, Mangunharjo, Bulusan, Tandang dan Sambiroto. Kawasan campuran terdiri dari kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa. e.

Kawasan Perdagangan dan Jasa : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VI dialokasikan di sekitar Kelurahan Tembalang, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo dan di Perumahan Bukit Kencana Jaya. Kebutuhan ruang untuk mewadahi aktivitas perdagangan dan jasa ini terutama untuk memenuhi permintaan akibat adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang, dan karena adanya permintaan kebutuhan sehari-hari penduduk. Pola ini membawa pada satu pemikiran bahwa kegiatan


16

perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Tembalang berskala lokal. f.

Kawasan Konservasi : Kawasan konservasi terletak di Kelurahan Bulusan, Meteseh, Mangunharjo dan Sambiroto. Kawasan konservasi terutama

dialokasikan

di

lokasi-lokasi

yang

memiliki

tingkat

kelerengan > 40%. 7.

Bagian Wilayah Kota VII Sesuai dengan arahan di RTRW, BWK VII mempunyai fungsi sekunder (skala kota)

untuk

transportasi sekunder

kegiatan dan

meliputi

permukiman

rekreasi.

Sedangkan

kegiatan

(kepadatan kegiatan

pendidikan

sedang-rendah), pendukung

campuran

dan

fungsi

kegiatan

perdagangan dan jasa. Selain itu BWK VII juga mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai kawasan khusus militer. Adapun arahan lokasi untuk masingmasing kegiatan tersebut adalah: a.

Kawasan Permukiman : dialokasikan disemua kelurahan dengan kepadatan rendah-sedang untuk menampung limpahan penduduk dari pusat Kota Semarang. Timbulnya permukiman baru yang dibangun oleh developer seperti Villa Aster, Srondol Bumi Indah, Perumahan Setiabudi dan Graha Estetika adalah indikasi fungsi utama kawasan ini dan merupakan kecenderungan perkembangan kawasan untuk fungsi permukiman. Disamping itu perkembangan perumahan Banyumanik merupakan potensi lokasi perumahan yang akan menjadi pusat perkembangan aktivitas lainnya yang ada di Kecamatan Banyumanik. Perkembangan fungsi permukiman yang dibangun oleh developer lebih dapat dikontrol dengan mekanisme peraturan yang berlaku (penetapan KDB/KLB) daripada pengaturan rumah-rumah tradisional penduduk lokal yang cenderung tidak teratur baik mengenai luasan persil, orientasi dan peletakan masa bangunan.

b.

Kawasan Transportasi : Kawasan transportasi terutama disebabkan karena adanya jalan-jalan regional yang melewati kawasan Banyumanik, seperti Jalan Tol Jatingaleh-Srondol. Disamping itu kawasan Banyumanik adalah entrance point (pintu gerbang) Kota Semarang dari arah selatan. Keberadaan tersebut dari aspek transportasi perlu direspon dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang cukup. Disamping itu pengaturan tata guna lahan


17

di sekitar jalan-jalan utama dari aspek estetika perlu diperhatikan karena akan terkait dengan image Kota Semarang. c.

Kawasan Rekreasi : Kawasan rekreasi berupa Taman Tabanas dan sekitarnya (panorama Kota Semarang dari atas). Skala pelayanan rekreasi ini adalah skala kota.

d.

Kawasan Pendidikan : di Kelurahan Pedalangan (Akper), terutama untuk mengimbangi perkembangan Kampus Undip di Kelurahan Tembalang.

e.

Kawasan Campuran: meliputi kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Srondol Kulon, Srondol Wetan, Sumurboto, Banyumanik dan Pudak Payung.

f.

Kawasan Perdagangan dan Jasa : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana system jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK VII dilokasikan di Kelurahan Tinjomoyo, Ngesrep, Srondol Wetan, dan Banyumanik.

g.

Kawasan Khusus Militer: terletak di Kelurahan Srondol Kulon dan Pudak Payung.

8.

Bagian Wilayah Kota VIII Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK VIII ditetapkan untuk kegiatan pertanian dan konservasi serta pendidikan. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut adalah kegiatan perumahan, perdagangan

dan

jasa,

campuran,

dan

pariwisata.

Adapun

kebijaksanaan pengembangan wilayah BWK VIII adalah: a.

Kawasan

Permukiman

:

Kawasan

permukiman

pedesaan

dialokasikan di seluruh wilayah lingkungan pedesaan, sedangkan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK VIII Kelurahan Gunungpati dan di Kelurahan Sekaran. b.

Kawasan Perdagangan dan Jasa : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan

aktivitas

an

rencana

jaringan

jalan,

kegiatan

perdagangan dan jasa di BWK VIII dialokasikan di Kelurahan Gunungpati dan Sekaran. c.

Kawasan

Campuran

Permukiman,

Perdagangan

dan

Jasa

:

diarahkan disepanjang jalan Gunungpati-Ungaran (di Kelurahan


18

Gunungpati,

Plalangan,

dan

Sumurrejo),

dan

disekitar

jalan

Gunungpati-Manyaran di Kelurahan Gunungpati dan Cepoko. d.

Kawasan Pendidikan : dialokasikan di Kelurahan Sekaran dan Nongkosawit

e.

Kawasan Pertanian: direncanakan diseluruh BWK VIII. Di bagian tengah dan selatan untuk pertanian lahan basah, dan dibagian utara untuk pertanian lahan kering.

f.

Kawasan Rekreasi: kegiatan rekreasi di BWK VIII berupa kawasan rekreasi waduk dan Gua Kreo di Kelurahan Kandri.

g.

Kawasan Konservasi: diseluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu disekitar sungai, waduk,

mata air dan

lahan dengan kelerengan lebih dari 40%. 9.

Bagian Wilayah Kota IX Pemanfaatan ruang BWK IX direncanakan dengan mempertimbangkan: a.

BWK IX Mijen merupakan wilayah cadangan pengembangan kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan skala regional.

b.

BWK IX Mijen termasuk dalam kategori wilayah perbukitan yang akan diarahkan

pengembangannya

sesuai

dengan

potensi-potensi

sumber daya alamnya yaitu untuk pengembangan pertanian dan konservasi, dan pemukiman. c.

Fungsi dari BWK IX yaitu pengembangan permukiman kepadatan rendah, industri yang bertumpu sumber daya alam, agro bisnis, agrowisata dan perlindungan lingkungan

Adapun rencana pemanfaatan ruang wilayah BWK IX, yaitu: a.

Kawasan Permukiman : Kawasan permukiman pedesaan dialokasikan

diseluruh

wilayah

lingkungan

pedesaan,

sedangkan

kawasan pemukiman perkotaan dialokasikan disekitar pusat BWK IX Mijen dan di Kelurahan Pesantren, Jatibarang dan Kedungpane. b.

Kawasan Perdagangan dan Jasa: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK IX dialokasikan di Kelurahan Wonopolo, Pesantren dan Jatibarang.

c.

Kawasan

Campuran

Permukiman

:

perdagangan

dan

jasa

diarahkan disepanjang jalan Mijen-Boja (di Kelurahan Cangkiran, Jatisari,Mijen, dan Wonopolo) dan sekitar Kelurahan Polaman. d.

Kawasan Pendidikan: dialokasikan di Kelurahan Jatibarang.


19

e.

Kawasan Industri: dialokasikan di sekitar jalan arteri primer di Kelurahan Jatibarang dan Mijen berupa industri bebas polusi (techno park).

f.

Kawasan Pertanian: direncanakan di bagian utara wilayah BWK IX di Kelurahan Cangkiran, Bubakan, Polaman, Purwosari, Tambangan, dan Karangmalang.

g.

Kawasan Rekreasi: kegiatan rekreasi di BWK IX berupa kawasan rekreasi/agrowisata Sodong di Kelurahan Purwosari.

h.

Kawasan Konservasi: diarahkan di seluruh wilayah yang memiliki syarat sebagai kawasan konservasi, yaitu di sekitar sungai, waduk dan lahan dengan kelerengan lebih dari 40%.

10.

Bagian Wilayah Kota X Sesuai dengan arahan di RTRW bahwa fungsi primer BWK X ditetapkan untuk kegiatan industri, sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer tersebut

adalah

kegiatan

perumahan,

perdagangan

dan

jasa,

campuran, pertanian, rekreasi, perikanan dan olah raga. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah: a.

Kawasan Industri : dialokasikan disebelah utara jalan kereta api dan sebelah selatan Jalan Siliwangi.

b.

Lokasi industri yang terletak di sebelah Utara jalan kereta api terdapat di Kelurahan Mangkang Wetan, Randusari, Karanganyar dan Tugurejo. Sedangkan yang terdapat di sebelah Selatan Jalan Siliwangi terdapat di Kelurahan Podorejo, Rowosari, Tambakaji dan Purwoyoso.

c.

Kawasan Permukiman: dialokasikan sebagian besar terdapat di Kecamatan Ngaliyan. Kawasan akan dikembangkan sebagai kegiatan perumahan/permukiman terdapat di Kelurahan Ngaliyan, Tambak aji, Bringin, Gondoriyo, Podorejo dan Kelurahan Tugurejo.

d.

Kawasan Perdagangan dan Jasa: berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan dan jasa di BWK X dilokasikan di Mangkang, Tambakaji dan Jrakah khususnya di sepanjang Jalan Siliwangi.

e.

Kawasan

Campuran

Permukiman,

Perdagangan

dan

Jasa:

diarahkan di sepanjang Jalan Siliwangi (terutama di Kelurahan Mangkang Kulon, Wonosari), Ngaliyan-Boja, Jalan Gatot Subroto dan disepanjang rencana jalan lingkar luar (outer ring road). Untuk


20

kawasan campuran permukiman dan industri diarahkan di Kelurahan Karanganyar dan Tugurejo. f.

Kawasan Pendidikan: diarahkan di Kelurahan Tambak aji terutama di dekat pertigaan Jrakah.

g.

Kawasan Pertanian: direncanakan di kawasan Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.

h.

Kawasan Rekreasi: kegiatan rekreasi di BWK X berupa kawasan rekreasi pantai, kawasan ini terdapat di bagian Utara Kecamatan Tugu.

i.

Kawasan Perikanan: kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK X adalah perikanan tambak. Lahan untuk kegiatan ini dialokasikan dibagian Utara Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangunharjo.

j.

Kawasan Olah Raga: dialokasikan di Kecamatan Bambankerep terutama di dekat perbatasan dengan Kecamatan Mijen.

II.2.

PEREKONOMIAN DAERAH

II.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

di

samping

dapat

berdampak

pada

peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin

besar Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan

daerah

dalam

menunjang

pelaksanaan

Perkembangan pertumbuhan ekonomi kota

otonomi

daerah.

Semarang per tahun dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel II.2 Rata-rata pertumbuhan Ekonomi per tahun 2000 – 2004 No

Tahun

1 2 3 4 5

2000 2001 2002 2003 2004

Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Pertahun (%) 3,40 4,97 5,11 4,10 4,02

Sumber : Semarang dalam angka 2004

Dari tabel di atas menunjukan bahwa Sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi merangkak naik ke angka pertumbuhan yang positif hingga mencapai angka petumbuhan 4,02 % pada tahun 2004. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,19 % pertahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota

Semarang

diprediksikan

mencapai

angka


kurang

lebih

5,5

%.

21

Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas. II.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun

mengalami

peningkatan rata-rata 8,20 % per tahun. Adapun pertumbuhan sektor ekonomi Kota Semarang Tahun 2000 – 2004 menurut Lapangan usaha adalah sebagai berikut : Tabel II.3 Pertumbuhan Sektor ekonomi di Kota Semarang menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 1993 tahun 2000-2004 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengankutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Total

2000

2001

2002

2003

2004

-28,13

-9,66

3,37

4,25

1,86

4,94

8,41

3,72

2,72

3,60

3,10

5,61

4,30

4,16

3,38

3,88

3,38

10,87

5,97

8,40

6,89

6,86

3,27

3,91

2,79

7,15

4,08

4,31

4,56

4,93

10,37

8,87

3,79

5,75

5,23

7,48

2,75

2,49

4,34

2,93

2,27

6,40

3,56

4,00

2,84

4,97

5,11

4,10

4,43

4,02

Sumber : PDRB Kota Semarang Tahun 2004, Bappeda dan BPS Kota Semarang

Tabel diatas menunjukan bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2004 menunjukan pertumbuhan positif. Sektor Listrik mengalami pertumbuhan paling besar dibanding 8,40 %, lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 5,97 %. Peningkatan output pada sektor listrik berkaitan dengan fungsinya sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan perkembangannya searah dengan perkembangan penduduk dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2004 atas dasar harga berlaku adalah Sektor Perdagangan,Hotel, dan Restoran sebesar 38,81%, dan seterusnya adalah Sektor Industri sebesar 29,26%, Sektor jasa-jasa 12,74 %, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,43%, sektor


22

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 5,72%, Sektor bangunan 3,89%, sektor listrik, gas, dan air sebesar 1,88%, sektor pertanian sebesar 0,94%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,34 %. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang sangat besar didorong oleh adanya pusat pelayanan perekonomian yang berskala regional maupun nasional. Sementara, sektor industri pengolahan, baik industri besar maupun industri sedang yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Semarang, dapat dijumpai persebarannya antara lain di Kecamatan Genuk dan Ngaliyan, dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Tugu dan Semarang Barat; sedangkan persebaran industri sedang sebagian besar terletak di Kecamatan Genuk dan Semarang Barat dan sebagian kecil terletak di Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Utara. Perhitungan sektor ekonomi basis dilakukan dengan penghitungan nilai LQ Kota Semarang. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan perhitungan LQ, dapat diketahui bahwa Kota Semarang mempunyai sektor basis sebagai berikut: 1.

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor basis pada wilayah Kota Semarang. Hal ini didorong oleh banyaknya pelayanan keuangan dan jasa yang ada, serta kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial perekonomian dalam kawasan Kedungsepur pada khususnya dan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Tabel II.4 Nilai LQ untuk Ekonomi Basis Berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Semarang Lapangan Usaha

1999

2000

2001

2002

2003

Pertanian

0,06

0,04

0,04

0,04

0,04

Pertambangan dan Penggalian

0,20

0,19

0,18

0,18

0,16

Industri Pengolahan

1,21

1,15

1,12

1,09

1,01

Listrik, Gas, dan Air Bersih

1,49

1,34

1,28

1,23

1,23

Bangunan

0,81

0,99

0,98

0,92

0,89

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

1,77

1,69

1,60

1,54

1,46

Pengangkutan dan Komunikasi

1,58

1,57

1,51

1,42

1,36

1,89

1,88

1,82

1,73

1,68

1,53

1,47

1,47

1,40

1,38

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perush. Jasa


23

Sumber: Kota Semarang dalam Angka

2.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan sektor basis. Hal ini didukung oleh kedudukan Kota Semarang sebagai pusat pelayanan di kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat banyak fasilitas perdagangan dan jasa yang berskala luas di wilayah ini dan mampu melayani wilayah di sekitarnya.

3.

Sektor

jasa

merupakan

sektor

basis

yang

menunjukkan

bahwa

perkembangan perkotaan sudah mengarah ke arah sektor ekonomi tersier. 4.

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis selanjutnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pusat-pusat pelayanan komunikasi dan transportasi baik darat, laut, maupun udara di Kota Semarang. Selain itu, kedudukan Kota Semarang yang merupakan kota transit yang dilalui oleh jalur utama pergerakan Jakarta-Surabaya turut mendorong pesatnya perkembangan sektor pengangkutan di wilayah ini.

5.

Sektor basis selanjutnya adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yang menunjukkan

bahwa

Kota

Semarang

telah

menjadi

pusat

bagi

pelayanan kebutuhan listrik, gas, dan air bersih bagi wilayah sekitarnya, terutama wilayah Kedungsapur. 6.

Sektor basis terakhir adalah industri pengolahan. Hal ini sangat terkait dengan banyaknya kawasan industri yang terdistribusi di wilayah Kota Semarang. Pada Tahun 2000 pendapatan perkapita masyarakat

sebesar Rp.

3.195.051,- atau mengalami pertumbuhan 3,35 %,

tahun 2001 sebesar Rp.

3.297.098,-

atau mengalami pertumbuhan 3,19 %,

tahun 2002 sebesar Rp.

3.399.781,-

atau

meningkat

sebesar

3,11

%,

tahun

2003

sebesar

Rp. 3.465.463 atau 1,93 % dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.602.362,- atau 3,95 %. Peningkatan ini dimana

juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita

perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2000 sampai

dengan 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan perkapita atas dasar berlaku dari tahun ke tahun juga menunjukan peningkatan, bila pada tahun 1999 adalah Rp. 8.734.259,45 dan pada tahun 2003 mencapai Rp. 14.016.235,34 berarti terjadi peningkatan sebesar 1,60 persen selama 5 tahun.

Jika

dilihat

berdasarkan

harga

konstan

pendapatan perkapita dalam periode 1999


1993,

pertumbuhan

– 2003 juga mengalami

24

peningkatan sebesar 1,13 %. Selengkapnya rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk tahun 1999 – 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Rata-rata Produk domestik regional Bruto perkapita penduduk Tahun 2004 – 2003 Pendapatan Perkapita (Rp)

Tahun Harga Berlaku

Pertumbuhan (%)

Harga Konstan 1993

Harga Berlaku

Harga Konstan 1993

2000

9.923.098.00

3.959.928,10

13,61

3,55

2001

11.419.483,45

4.088.522,53

15,08

3,25

2002

12.885.457,96

4.215.832,47

12,84

3,11

2003

14.016.235,34

4.308.516,94

8,78

2,20

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah

Konstribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi yang selama lima tahun terakhir terbesar adalah Perdagangan dan Hotel sebesar 35,45 % kemudian diikuti industri pengolahan 31,69 %, jasa-jasa 13,12 %, pengangkutan dan komunikasi 7,34 %, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,37 %, bangunan 3,60 %,

listrik, gas dan air bersih 1,50 %,

pertanian 0,67 % dan pertambangan dan penggalian 0,26 %. Pertumbuhan sektor usaha perdagangan yang cukup tinggi didukung dengan adanya nilai eksport non migas yang mengalami peningkatan cukup tajam. Data eksport non migas selama tiga terakhir adalah sebagai berikut : Tabel II.6 Nilai Eksport Non Migas Menurut Jenis Komoditas di Kota Semarang Tahun 2002 -2004 dalam (US $ 000) No

Jenis Komoditi

2002

2003

2004

1

Perkebunan

5.902,29

7.955,55

8.857,87

2

Kehutanan

6.253,68

13.246,26

14.655,22

3

Pertanian

1.075,71

2.059,94

1.495,89

4

Perikanan

1.584,25

2.716,94

1.041,86

5

Peternakan

977,86

1.346,38

1.251,27

6

Rempah-rempah

271,11

407,58

400,14

7

Makanan

1.357,54

3.725,53

2.166,53

8

Kerajinan

320,51

485,37

1.309,98

9

Perindustrian

271.445,78

369.693,39

389.769,55

JUMLAH

289.188,72

401.636,94

420.948,26

Sumber : Semarang dalam angka 2004


25

II.2.3. Inflasi Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar, pada tahun 2000 laju inflasi sebesar 8,73 %, tahun 2001 naik menjadi 13,98 %, tahun 2002 turun menjadi 13,56 persen, pada tahun 2003 turun menjadi 6,07 % dan pada tahun 2004 sebesar 5,98 %. Laju inflasi tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan inflasi ini terjadi disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan yang mencapai minus 1,25 %,

sedangkan

kelompok pengeluaran konsumsi yang lainnya mengalami kenaikan. Laju inflasi untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi tahun 2003 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 21,63 %, Kelompok perumahan sebesar 11,07 %,

kelompok makanan jadi, minuman,

rokok dan tembakau

kelompok sandang sebesar 2,38 %,

sebesar 5,35 %,

kelompok transport dan komunikasi sebesar 1,58 % dan kelompok kesehatan sebesar 1,56 %. Untuk kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar minus 1,25 %. II.2.4. Pendapatan Daerah Bergulirnya manajemen

otonomi

keuangan

menghasilkan

anggaran

daerah daerah. daerah

membawa Hal

tersebut

yang

konsekuensi perlu

perubahan

dilakukan

benar-benar

untuk

mencerminkan

kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Selama kurun waktu lima tahun, perhitungan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Semarang selalu memenuhi target kecuali tahun 2000 karena adanya transisi waktu perubahan dimulainya tahun anggaran. Tahun 2000 mencapai realisasi sebesar 98,8 % dari target yang ditetapkan, tahun 2001 mencapai 109,9 %, 107,1 %, target.

dan

tahun 2002 mencapai 109,2 %, tahun 2003 mencapai

sampai dengan tahun 2004 sudah mencapai 153,1 % dari

Adapun pertumbuhan realisasinya selama lima tahun terakhir

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 46.66 %. Pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 101,22 %, tahun 2002 naik sebesar 13,84 % dan tahun 2003 naik sebesar 24,92 %.

Selama lima tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah

(PAD) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 45,19 %, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Adapun rincian

penerimaan pajak

daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 41,15%. Adapun penerimaan


26

pajak daerah yang menonjol antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak

Parkir.

Selengkapnya

penerimaan

dari

sektor

pajak

daerah

sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel II.7 Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah No

PAJAK DAERAH

2000

2001

TAHUN 2002

2002

2004

1

Pajak Hotel

6,934,049,600

10,215,198,195

12,256,631,082

14,348,863,722

15,183,080,997

2 3

Pajak Restoran Pajak Hiburan

4,433,085,117 1,638,296,190

8,163,524,297 2,230,346,165

10,412,975,016 3,015,179,493

11,999,588,464 3,575,450,492

13,144,048,368 3,635,117,767

4 5

Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian

1,366,478,297

2,517,341,497

3,867,505,368

7,984,782,500

9,754,020,625

14,305,285,131

24,305,299,845

35,645,446,807

42,914,885,509

50,549,488,287

2,763,156

30,096,348

74,003,700

80,820,024

80,206,684

1,258,317,385

1,617,571,886

0

0

-

0

0

1,228,140,314

1,572,090,058

1,828,226,730

29,938,274,876 49,079,378,233 JUMLAH Sumber : DPKD Kota Semarang

66,499,881,780

82,476,480,769

94,174,189,458

6

7 8

Golongan C Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

9 Pajak Parkir

Penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44,08%.

Adapun

penerimaan retribusi daerah yang menonjol antara lain

adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSU, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi IMB, Retribusi Ijin Gangguan HO dan Retribusi Trayek. Selengkapnya penerimaan dari sektor pajak daerah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel II.8 Perkembangan Pendapatan Daerah dari Sektor Retribusi Daerah

N0

TAHUN

RETRIBUSI DAERAH 2000

1 2 3 4

5 6 7 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Kebersihan Retr. Penggantian B.Cetak KTP & Akta Retribusi Akta Capil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pasar Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

2001

2002

2003

2004

2,337,345,127

6,103,894,228

8,110,826,185

10,178,567,869

11,637,570,575

2,767,475,650

5,581,045,625

5,536,180,895

5,645,516,240

5,704,910,625

794,532,500

2,256,812,500

2,416,356,500

2,279,201,000

1,389,743,000

0

629,650,000

852,144,500

942,005,000

960,368,000

11,519,375

35,267,500

44,762,500

54,950,000

86,937,500

328,784,850

388,929,175

307,286,000

304,870,000

529,158,700

2,591,229,103

3,393,106,260

3,875,633,201

4,238,650,882

4,598,590,661

0

1,359,020,000

2,238,343,000

2,640,918,122

2,935,102,680


27

N0

9 10 11 12

Retribusi Pemr. Alat Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

16

Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Tempat Penginapan Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga

17

Retribusi IMB

18

Retribusi Ijin Gangguan

19

Retribusi Ijin Trayek

13 14 15

TAHUN

RETRIBUSI DAERAH

JUMLAH

2000

2001

2002

2003

11,337,000

18,649,500

18,558,000

20,072,500

1,067,774,365

1,757,332,470

2,047,966,800

2,538,224,275

3,078,457,750

824,982,791

1,628,127,955

1,818,934,730

2,039,936,335

963,645,936

665,388,720

411,813,350

666,322,900

560,431,500

376,652,900

507,093,267

579,159,069

195,341,634

239,135,460

425,649,870

24,696,500

68,305,000

70,164,000

85,640,500

68,731,000

190,115,268

230,705,620

160,917,652

268,225,943

417,038,550

615,089,750

622,826,075

919,283,375

1,084,731,750

1,802,960,015

1,935,329,340

4,913,702,673

5,867,853,700

7,834,976,280

784,269,886

1,393,433,625

2,389,410,760

2,809,971,980

2,538,430,600

Up

2004

34,751,875

70,214,375

80,734,375

92,166,250

14,971,179,574

28,415,294,990

36,436,200,348

41,618,312,640

24,680,000

103,959,375 44,610,523,145

Sedangkan penerimaan laba BUMD sebelum adanya deviden BPD Jateng sebesar + Rp. 307 juta atau 0,02 % dari total PAD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 85,97 %.

Kenaikan yang cukup fantastis ini disebabkan

adanya setoran deviden dari Bank Jateng (BPD Jateng), Penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 84,06 %. Penerimaan yang

berasal dari

dana perimbangan, selama

lima tahun terakhir

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 43,93 %. Rincian penerimaan dana perimbangan terdiri dari Pos Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 66,02 %. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,15 %. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 68,81 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2001 mengalami penurunan DAK sebesar 92,18%, tahun 2002 dan tahun 2003 Pemerintah Kota tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Walaupun

kota

Semarang

selama

lima

meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata

tahun

terakhir

dapat

45,19 %, namun faktor

ketergantungan dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi masih cukup besar sekitar 72,47 %.

Penyebab dari ketergantungan yang begitu

besar adalah keterbatasan sumberdaya alam, jumlah aparatur yang begitu besar dan belum berkembangnya potensi perekonomian daerah.

Jumlah

aparatur yang besar menyebabkan belanja aparatur setiap tahun mencapai kurang lebih 58,75 %, dimana belanja tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Data penerimaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :


28

Tabel II.9 Penerimaan Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2001 – 2004 Kota Semarang NO. 1 A

B

C

URAIAN 2 BAG. PENDAPATAN ASLI DAERAH

2001 3 85,524,461,00 0

a. Pos Pajak Daerah b. Pos Retribusi Daerah c. Pos Bagian Laba BUMD d. Lain-lain PAD yang sah BAG. DANA PERIMBANGAN a. Pos Bagi Hasil Pajak b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak c. Pos Dana Alokasi Umum d. Pos Dana Alokasi Khusus BAG. LAIN - LAIN PEND. DAERAH YANG SAH a. Pos Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah

JUMLAH Sumber : DPKD Kota Semarang

2002 4

2003 5

2004 6

106,839,455,000

122,744,935,000

155,824,656,967

49,079,370,00 0

61,681,625,000

70,580,000,000

94,174,189,458

28,415,295,00 0

33,760,170,000

35,439,520,000

46,115,361,326

295,512,000

269,519,000

307,197,000

11,102,148,000

16,455,896,000

15,227,909,183

353,163,704,000

413,059,852,000

516,900,043,706

84,178,344,000

103,701,492,000

195,409,274,272

2,035,360,000

1,358,360,000

2,386,354,434

266,950,000,000

308,000,000,000

314,104,415,000

0

0

5,000,000,000

7,661,831,000

10,511,831,000

26,437,701,000

7,661,831,000

10,511,831,000

26,437,701,000

467,664,990,000

546,316,618,000

699,162,401,673

181,278,000 7,848,518,000 313,863,683,0 00 54,885,695,00 0 1,478,825,000 254,262,363,0 00 3,236,800,000 21,256,353,00 0 21,256,353,00 0 420,644,497,0 00

II.2.5. Belanja Daerah Sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan perhitungan belanja rata-rata setiap tahunnya sebesar 50,29 %, Anggaran belanja sebelum perubahan sistem anggaran (Tahun 2000 – 2001) terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Pada

tahun 2000 prosentase Perhitungan Belanja Rutin terhadap anggaran adalah sebesar 88,3 %, dan tahun 2001 sebesar 70,9 %. Sedangkan kenaikan perhitungan belanja rutin pada tahun 2001 adalah sebesar

135,76 %.

Prosentase perhitungan belanja pembangunan terhadap anggaran pada tahun 2000 adalah sebesar 78,11 %, tahun 2001 sebesar 27,68 %. Sedangkan kenaikan Perhitungan Belanja Pembangunan pada tahun 2001 adalah sebesar 30,16 %. Sedangkan rincian perhitungan anggaran belanja setelah perubahan sistem (Tahun 2002 – 2004) terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun 2002 prosentase Perhitungan Belanja Aparatur


29

Daerah terhadap anggaran adalah sebesar 98,43 %, tahun 2003 sebesar 96,17 % dan sampai dengan tahun 2004 mencapai 66,94 % dari target satu tahun. Sedangkan prosentase Perhitungan Belanja Pelayanan Publik terhadap anggaran pada tahun 2002 adalah sebesar 98,80 %, tahun 2003 sebesar 82,92%.

II.2.6. Investasi Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2001 dibandingkan Tahun 2003 mengalami kenaikan dari Rp. 7.943.000.000 menjadi Rp.

345.695.529.000.

Penanaman

Modal

Dalam

Negeri

(PMDN)

juga

mengalami kenaikan dari Rp 28.175.000.000,- pada Tahun 2001 menjadi Rp 91.884.350.000,- pada Tahun 2003. Sedangkan dari daya serap tenaga kerja untuk PMA naik dari 987 orang menjadi 2.882 pada tahun 2003. Daya serap tenaga untuk PMDN meningkat dari 428 orang tahun 2001 menjadi 2.887 orang pada tahun 2003. Kenaikan investasi ini tidak lepas dari kondusifnya iklim investasi, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah,

letak strategis pada

perlintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Jakarta Surabaya, dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Selengkapnya perkembangan jumlah dan nilai investasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel II.10 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi

Tahun 2001 2002 2003

Jumlah PMA PMDN 6 2 9 4 27 7

Nilai Investasi PMA PMDN 7.943.000.000 28.175.000.000 4.895.000.000 11.826.961.000 345.695.529.000 91.884.350.000

Sumber : Semarang Dalam Angka diolah

Tenaga Kerja PMA PMDN 987 428 1.498 3.314 2.882 2.887

II.2.7. Pinjaman Daerah Dalam melaksanaan pembangunan dibutuhkan sumberdaya yang cukup tinggi, terutama sumber pembiayaan, sementara pembiayaan yang tersedia baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah belum mencukupi. Kekurangan pembiayaan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satu alternatif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pinjaman dari pihak ke tiga atau lembaga-lembaga keuangan. Total kewajiban pinjaman Pemerintah Kota Semarang sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp. 78,008,824,216.- yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp.


30

70,983,318,030.- ditambah bunga, bunga masa tenggang, biaya profisi dan administrasi serta denda sebesar Rp. 7,025,506,186. Secara rinci posisi pinjaman daerah sampai dengan tahun 2005 sebesar sebagai berikut : Tabel II.11 Posisi Pinjaman Daerah per 31 Juli 2005 No 1 1 2 3 4 5

Uraian

Tahun Anggaran

2 3 Pinjaman Urban V Pandanaran, IBRD1989/1990 RDI2408 Pinjaman Urban Transport IBRD-RDI1993/1994 2817 Pinjaman 1994/1995 SSUDP/P3KT Pembelian 2003 Gedung Dinas Pengadaan Truck 2005 Kontainer sampah JUMLAH Sumber : DPKD Kota Semarang

II.3.

Masa Pinjaman 4

Pokok Pinjaman 5

Kewajiban

Ket

6

7

20 Tahun

10,425,642,681

17,667,595,669

Bank Dunia

20 Tahun

8,301,905,454

19,478,724,794

Bank Dunia

20 Tahun

27,181,765,895

28,262,645,679

Bank Dunia

3 tahun

21.000,000,000

9,306,708,074

2 Tahun

4,074,000,000

3,293,150,000

70,983,318,030

78,008,824,216

Bank BPD PT. New Ratna Motor

SOSIAL BUDAYA DAERAH

II.3.1. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 %, pada tahun 2000 jumlah penduduk sebesar 1.309.667 jiwa, tahun 2001 jumlah penduduk sebesar 1.322.320 jiwa, tahun 2002 sebesar 1.350.005 jiwa, tahun 2003 sebesar 1.378.261 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 1.399.133 jiwa. Kenaikan pertumbuhan penduduk ini disamping karena tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh migrasi dari daerah hinterland sebagai konsekuensi kota metropolitan. Tingkat kelahiran dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,33 %, pada tahun 2000 sebesar 16.133, tahun 2001 sebesar 15.770 jiwa, tahun 2002 sebesar 16.315 jiwa, tahun 2003 17.162 jiwa dan pada tahun 2004 sebesar 17.562 Jiwa. Tabel II.12 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2001 No

Kecamatan

Jml

2002 Kpdtn

Pendd. 1

Mijen

37.927

Jml

2003 Kpdtn

Pendd. 659

38.843

Jml

2004 Kpdtn

Pendd. 675

40.685


Jml

Kpdtn

Pendd. 707

41.675

724

31

2001 No

Kecamatan

Jml

2002 Kpdtn

Pendd.

Jml

2003 Kpdtn

Pendd.

57.485

1.092

58.130

Jml

2004 Kpdtn

Pendd.

2

Gunungpati

3

Banyumanik

1.105

104.578

3.771

106.834

3.853

4

Gajahmungkur

57.550

5.339

58.482

5

Semarang Sltn

78.036

13.182

6

Candisari

773719

11.429

7

Tembalang

103.343

8

Pedurungan

9

Genuk

10 11

59.042

Jml

Kpdtn

Pendd. 1.122

60.208

1.143

111.527

4.022

113.651

4.098

5.425

59.220

5.494

59.831

5.550

84.103

14.207

84.878

14.338

85.178

14.388

78.336

11.520

80.129

11.784

80.855

11.890

2.338

106.090

2.400

110.848

2.508

113.300

2.563

137.784

6.650

141.695

6.839

145.001

6.998

148.555

7.170

62.996

2.300

63.904

2.333

67.442

2.462

69.323

2.531

Gayamsari

63.142

12.004

64.104

12.187

65.310

12.416

66.416

12.627

Semarang Timur

81.816

11.491

84.044

11.804

83.897

11.783

83.759

11.764

12

Semarang Utara

122.736

11.188

122.929

11.206

123.353

11.245

124.273

11.328

13

Semarang Tgh

77.210

15.021

76.810

14.944

76.424

14.868

76.156

14.816

14

Semarang Barat

146.651

7.347

148.753

7.453

150.496

7.540

152.957

7.663

15

Tugu

24.145

822

24.400

830

24.668

840

25.189

857

16

Ngalian

89.202

2.232

92.548

2.315

95.341

2.385

97.807

2.447

Jumlah

1.322.320

3.559

1.350.005

3.634

1.378.261

3.710

1.399.333

3.744

Sumber : Semarang Dalam Angka

Dari data tersebut di atas persebaran penduduk tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi berada di pusat-pusat kota yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gayamsari, Candisari, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Sedangkan wilayah Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, dengan kepadatan penduduk dibawah 1000 orang tiap km2.

Kecamatan yang terpadat penduduknya

adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan tingkat kepadatan sebesar 14.868 tiap km2. Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2002, nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 73,6. Dengan angka tersebut Kota Semarang menduduki urutan ke 14 dari 341 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah menduduki urutan pertama. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota semarang. II.3.2. Pendidikan Pembangunan Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi setiap perubahan dan diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggungjawab dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan


32

dan

pemerataan

kesempatan

memperoleh

pendidikan

bagi

semua

masyarakat, tercapainya efektif dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Selama lima tahun terakhir Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai berikut : Tabel II.13

APK masing-masing Jenjang Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2000 – 2004 ( % ) Pendidikan

Tahun 2000 APK

APM

Tahun 2001 APK

Tahun 2002

APM

APK

APM

Tahun 2003 APK

Tahun 2004

APM

APK

APM

105,44

82,24

102,85

85,86

101,98

83,05

103,22

82,5

100.87

81,81

SMP/MTs

96,32

73,76

91,48

68,27

93,64

66,72

94,49

69,45

92,34

67,87

SMU/SMK/MA

120,08

70,54

86,5

62,1

92,48

61,43

83,42

59,57

83,42

59,57

SD/MI

Sumber

: Dinas Pendidikan

Sedangkan Angka Putus Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel II.14 Angka Putus Sekolah Tahun 2000 – 2004 Prosentase Angka Putus Sekolah SLTP/MTs SMU/SMK/MA 0,39 0,74

Tahun 2000

SD/MI 0,07

Tahun 2001

0,07

0,39

0,74

Tahun 2002

0,07

0,42

0,45

Tahun 2003

0,06

0,46

0,75

Tahun 2004

0,10

0,48

0,78

II.3.3. Kesehatan Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif,

hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator

keberhasilan bidang kesehatan.

Perubahan derajat kesehatan masyarakat

antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan. Angka Harapan Hidup Kota Semarang di atas angka harapan hidup tingkat Nasional sebesar Hidupnya mencapai pada tahun 2003 menjadi 70 tahun.

65 tahun.

69 tahun,

Pada tahun 2001

Angka Harapan

pada tahun 2002 naik menjadi 70 tahun,

turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2004 kembali Dalam periode yang sama angka kematian bayi


33

mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,75 persen setiap tahun.

Indikator

lainnya adalah jumlah kasus gizi buruk, pada tahun 2001 turun sebanyak 40 kasus,

dan pada tahun 2002 sampai dengan 2004 tetap tidak mengalami

perubahan yakni 40 kasus. Tabel II.15 Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Tahun 2001 – 2004 Angka Harapan

Angka Kematian

Gizi Buruk

Hidup

Bayi

Tahun 2001

69

42/1000

0,8

Tahun 2002

70

33,45/1000

0,51

Tahun 2003

69,9

79,2/1000

0,63

Tahun 2004

70

79/1000

1,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kota

II.3.4. Ketenagakerjaan Selama

lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif

mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,025 %. Pada tahun 2000 sebesar 898.894 jiwa, tahun 2001 sebesar 904.331 jiwa, tahun 2002 sebesar 921.325 jiwa, tahun 2003 sebesar 952.056 jiwa. Sekitar 68,59 % penduduk kota Semarang adalah penduduk usia produktif (15 - 64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar

31,41 %.

Tabel II.16 Pencari Kerja dan Pengangguran Tahun

Pencari Kerja

Pengangguran

2000

10.005

191.095

2001

11.072

162.254

2002

10.946

163.946

2003

12.437

163.946

2004

15.181

172.432


Tabel II.17 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Tahun

Usia 0–9

10 -14

15 – 65

65 +

Jumlah

2000

252.386

121.824

898.984

36.473

1.309.667

2001

259.102

124.659

904.331

34.228

1.322.320

2002

268.071

128.403

921.325

32.206

1.350.005

2003

263.575

125.533

952.056

37.047

1.378.193

2004

267.561

127.440

966.522

37.610

1.399.133

Sumber : Semarang Dalam Angka Diolah


34

Dari data tersebut

diketahui bahwa angka beban tanggungan tiap

tahun sebesar 45,77 % yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45,77 penduduk usia tidak produktif. Struktur

Penduduk

menurut

tenaga

kerja

dapat

digambarkan

berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 sebanyak 747.647 orang, tahun 2001 sebanyak 681.969 orang, tahun 2002 sebanyak 685.865 orang, tahun 2003 sebanyak 600.748 orang dan pada tahun 2004 sebanyak 609.875 orang. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000 angka TPAK sebesar 73,48 %, tahun 2001

sebesar 66,10 %, tahun 2002 sebesar 65,40 %,

tahun 2003 sebesar 61,25 % dan pada tahun 2004 sebesar 60,74 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat. II.3.5. Kesejahteraan Sosial Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks.

Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang

kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS) .

Walaupun ditengarai mereka berasal dari

daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah kota Semarang dan menjadi pemandangan yang berkesan kurang baik. Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,21 % pertahun.

Pada tahun 2004 jumlah

penduduk miskin sebesar 59.500 KK atau 238.200 jiwa atau 17% dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah.


35

Tabel II.18 Perkembangan Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Semarang

Tahun

Penduduk Miskin (KK)

Pengemis

Waria

Wanita Tuna Susila

2000

54.155

350

125

955

Anak jalanan dan Anak Terlantar 1.489

2001

42.119

327

127

907

1.105

2002

44.013

340

125

915

1.635

2003

44.358

340

120

880

1.564

2004

59.550

325

127

876

966

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kota Semarang merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Penanganan terhadap penyandang masalah

sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut secara empiris tidak menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kota Semarang dapat dilihat dari semakin beragamnya fasilitas sosial yang tersedia serta semakin meningkatnya keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial.

Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Semarang meliputi

Panti Jompo sebanyak

5 buah panti asuhan sebanyak 40 buah,

rumah

singgah sebanyak 3 buah dan yayasan sosial sebanyak 90 buah. Tabel II.19 Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kota Semarang Tahun

Jumlah panti jompo

Jumlah panti asuhan

2000 2001 2002 2003 2004

5 5 5 5 5

34 34 34 34 40


Jumlah rumah singgah 5 5 6 6 3

Yayasan Sosial 76 82 86 90 90

Yayasan-yayasan sosial tersebut juga memberikan pondok-pondok singgah dengan maksud untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan.


36

II.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH II.4.1. Perumahan Kondisi rumah penduduk di Kota Semarang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%.

Meskipun demikian, masih ada rumah yang

dindingnya belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 orang/rumah. Tabel II.20 Banyaknya Rumah Penduduk di Kota Semarang Tahun 2004 No.

Kecamatan

Permanen

Semi Permanen

Papan

Bambu

Jumlah

1

Mijen

4.932

2.341

2.145

0

9.418

2

Gunungpati

6.804

4.942

2.878

0

14.624

3

Banyumanik

16.827

2.309

1.760

0

20.896

4

Gajah Mungkur

7.920

2.482

395

0

10.797

5

Semarang Selatan

9.176

4.576

2.119

0

15.871

6

Candisari

11.900

2.735

591

145

15.371

7

Tembalang

24.414

4.445

1.943

352

31.154

8

Pedurungan

26.020

4.320

1.275

217

31.832

9

Genuk

5.458

3.573

3.503

0

12.534

10

Gayamsari

9.988

1.810

967

129

12.894

11

Semarang Timur

9.768

6.532

1.435

0

17.735

12

Semarang Utara

14.757

6.426

5.839

0

27.022

13

Semarang Tengah

10.262

3.839

1.326

0

15.427

14

Semarang Barat

24.411

6.685

3.763

0

34.859

15

Tugu

3.075

1.224

604

61

4.964

16

Ngaliyan

15.292

4.175

2.838

0

22.305

201.004

62.414

33.381

904

297.703

Jumlah

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di kota Semarang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 670 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 162 buah,


37

Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 143 buah dan Perguruan Tinggi 59 buah.

Tabel II.21 Jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan Jenjang Pend.

Negeri Sekolah Siswa

Swasta Sekolah Siswa

Jumlah Sekolah Siswa

TK

2

289

25

1240

27

1.529

SD

523

109.251

147

32.342

670

141.593

SMP

40

29.596

122

33.133

162

62.729

SMU

16

14.683

63

22.154

79

36.837

SMK

11

9.152

53

19.389

64

28.541

PT Jumlah

4

42.000

55

53.821

57

95.821

596

162.971

465

162.079

1002

367.050


Dari Tabel tersebut di atas nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada tiap tingkatan cukup tinggi. Untuk pendidikan SLP dan SLA, jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri. Untuk daya tampung SD, sekolah swasta mampu menampung 32.342 murid, sedangkan SD negeri mampu menampung 109.251 murid atau sekitar tiga kali SD swasta.

Untuk SMP jumlah murid yang ditampung swasta 33.133

murid, SMP negeri 29.596 murid sehingga yang ada di sekolah swasta lebih banyak daripada negeri.

Fenomena ini lebih jelas di SMU/SMK dimana untuk

swasta mampu menampung 22.239 murid sedangkan negeri 14.683 murid. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, peran serta atau partisipasi swasta

semakin tinggi dalam pemenuhan

pendidikan. II.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Semarang. Jumlah Rumah Sakit sebanyak 14 buah, Rumah Sakit Bersalin 22 buah, Puskesmas 37 buah dan Puskesmas Pembantu 34 buah. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 71 buah sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 4 buah, serta didukung oleh fasilitas kesehatan


38

lainnya

memberikan

gambaran

bahwa

pelayanan

fasilitas

kesehatan

masyarakat telah mencukupi.

Tabel II.22 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Semarang No

Jenis Fasilitas

2000

2001

2002

2003

34

34

34

34

34

37

37

37

37

2004

1.

Puskesmas

37

2.

Puskesmas Pembantu

3.

RS Negeri

5

5

5

6

6

4.

RS Swasta

8

8

8

8

8

5.

Klinik 24 Jam

19

37

40

44

44

6.

Rumah Bersalin

22

31

29

30

22

7.

Laboratorium Kesehatan

34

37

41

27

41

8.

Balai Pengobatan Negeri

0

0

0

0

0

9.

Balai Pengobatan Swasta

59

109

108

120

120


II.4.4

Jaringan Transportasi Panjang jaringan jalan di Kota Semarang adalah 2.762,371 km. Dari

panjang jaringan jalan tersebut, 59,760 km mrupakan jalan nasional; 28,890 km merupakan jalan provinsi; dan 2.673,721 km merupakan jalan kabupaten/lokal. Bila dilihat dari kondisinya, 1.212,506 km berada dalam kondisi baik; 911,108 km berada dalam kondisi sedang; dan 638,754 km berada dalam kondisi rusak. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.23 Panjang Jalan di Kota Semarang Tahun 2004

Status Jalan

Panjang (km)

Baik

Kondisi Sedang

Rusak

Negara

59,760

41,910

14,950

2,900

Provinsi

28,890

20,190

7,200

1,500

2.673,721

1.150,406

888,958

634,354

2.762,371

1.212,506

911,108

638,754

Kota/Lokal Jumlah

Sumber: Kota Semarang dalam Angka


39

Selain jalan dan terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada, Kota Semarang juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yang termasuk lengkap yaitu stasiun, pelabuhan, dan bandara. Stasiun di Kota Semarang ada dua, yang semuanya termasuk stasiun perhentian kereta api yang besar yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol, serta kelengkapan depo perkeretaapian. Pelabuhan laut di Kota Semarang adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan internasional, adalah salah satu dari dua pelabuhan internasional yang ada di Provinsi Jawa Tengah, selain Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap. Sedangkan sarana transportasi udara dilayani oleh Pelabuhan Udara Ahmad Yani, yang merupakan bandara internasional. Terminal angkutan umum, terdiri dari terminal Terboyo, Terminal Banyumanik dan Terminal Penggaron. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, dimana masih terjadinya percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan fasilitas transportasi darat (terminal), rel kereta api (stasiun), pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang efektif.

Tabel II.24 Banyaknya Kendaraan Bermotor dan Trayek Angkutan di Kota Semarang Tahun 2004 Jenis Kendaraan / Trayek Angkutan

Jumlah

1.

BUS

584

2.

Truk

833

3.

Colt, Taksi

1.762

4.

Angkutan Kota

1.827

5.

Mobil Pribadi

6.

Sepeda Motor

26.406 104.777

Jenis Trayek 1.

Trayek Utama

49 buah

2.

Trayek Ranting

44 buah


II.4.5. Jaringan Air Bersih


40

Jumlah pelanggan air bersih (PDAM) di Kota Semarang adalah 115.165 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan non niaga atau rumah tangga. Meskipun demikian, pengguna rata-rata terbesar adalah instansi pemerintah, pelabuhan dan sejenisnya, serta industri, dengan rata-rata pemakaian di atas 1.500 m3. Data selengkapnya mengenai jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Semarang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.25 Banyaknya Pelanggan Air Bersih PDAM di Kota Semarang Tahun 2004 Jenis Pelanggan

Jumlah Pelanggan

Sosial umum

Pemakaian Air (m3)

1.258

541.672

847

728.030

5

1.408

109.936

26.523.520

88

26.375

Insatansi Pemerintah 1 – 2

641

1.199.979

Lembaga Pendidikan 1 – 3

172

72.171

5.153

1.170.048

146

196.803

0

0

Terminal air

18

22.268

KU Khusus

1

604

118.265

30.482.878

Sosial Khusus Warung Air Rumah Tangga 1-5 Rumah Tangga Niaga

Niaga 1 – 6 Industri 1 – 3 Pelabuhan laut/ Udara

Jumlah Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

II.4.6. Jaringan Drainase Penanganan drainase Kota Semarang, terbagi atas dua karakteristik wilayah yaitu penanganan daerah atas dan penanganan daerah bawah. Penanganan daerah atas terbagi ke dalam beberapa pelayanan DAS, yaitu DAS

Babon,

DAS

Banjir

Kanal

Timur,

DAS

Silandak/Siangker, DAS Bringin, DAS Plumbon.

Banjir

Kanal

Barat,

DAS

Sementara bagian bawah

terbagi ke dalam empat sistem drainase, Sistem Drainase Semarang Timur, Sistem Drainase Semarang Tengah, sistem Drainase Semarang Barat, dan Sistem Drainase Semarang Tugu. Permasalahan drainase yang dihadapi di Kota Semarang adalah adanya banjir kiriman yang terjadi di wilayah Hulu Gunung Ungaran, banjir


41

lokal dan terjadinya rob di kawasan sekitar pantai. Pembukaan lahan didaerah hulu mengakibatkan meningkatnya debit limpasan melebihi kapasitas saluran, erosi yang tinggi menyebabkan pendangkalan saluran dan sungai, serta penurunan tanah menjadi penyebab terjadinya rob.

II.4.7. Jaringan Sampah Pengelolaan sampah di kota besar seperti Semarang semakin hari semakin komplek dan perlu penanganan segera, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri dan lain

lain) hingga

tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas atau Kelurahan/ Kecamatan. Pengelolaan sampah Kota Semarang saat ini baru menjangkau 132 Kelurahan dari 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang dan sampah yang terangkut baru 75 % dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar ± 4.000 m3/ hari. Jumlah sarana prasrana persampahan yang ada pada saat kondisinya rata-rata umur tekhnisnya diatas lima tahun, secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel II.26 Jumlah sarana dan prasarana Persampahan Sarana dan Prasarana Persampahan -

Truck Hidrolik/Arm Roll Dump Truck Sampah Dump Truck Tanah Truck Tinja Creane Wheel Loader Swamp Dozer Shovel Loader Excavator / Back Hoe Kontainer Sampah

Jumlah 85 unit 16 unit 5 unit 2 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 Unit 2 unit 384 unit

Sumber : Dinas Kebersihan Kota semarang

II.4.8. Jaringan Listrik Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2003 tercatat sebanyak 303.738 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, dengan rata-rata pemakaian seluruh pelanggan adalah 117.298 Kwh. Bila dilihat secara rinci, maka pemakai dengan konsumsi listrik rata-rata terbesar adalah industri, yaitu sejumlah 544.398,21 Kwh, sedangkan pemakai dengan konsumsi rata-rata terendah adalah rumah tangga, dengan konsumsi rata-rata sebesar


42

1.666,24 Kwh. Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.27 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Semarang Tahun 2004 Golongan Tarif

Jumlah Pelanggan

Daya Tersambung

Kwh Terjual

5.337

36.714.545

55.003.646

Rumah Tangga

282.479

274.708.600

488.110.886

Usaha + Hotel

21.559

165.348.075

260.585.606

919

228.805.900

613.452.977

3.290

41.114.184

77.741.113

313.784

746.691.304

1.365.617.666

Sosial

Industri Kantor Pemerintah + Penerangan Jalan Jumlah

Sumber: Kota Semarang dalam Angka, 2004

Jangkauan pelayanan listrik secara sudah menjangkau pada seluruh wilayah kota Semarang namun belum semua bangunan rumah tangga

menjadi

pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah bangunan rumah tangga sebanyak 297.703 buah, sedangkan yang menjadi pelanggan rumah tangga sejumlah 282.579 pelanggan. II.5. PEMERINTAHAN UMUM II.5.1. Organisasi dan aparatur Pemerintahan Secara

administratif,

Kota

Semarang

terbagi

atas

16

wilayah

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kota Semarang didukung oleh aparatur sebanyak

15.044 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 2.653 orang Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL). Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci adlaah sebagai

berikut : Tabel II.28 Data Pegawai TPHL dan PNS DATA KEPEGAWAIAN 2.

3.

Data TPHL - SK perjanjian kontrak - SK penugasan kembali - SK pemberhentian - SK penugasan baru Data Jumlah Pegawai : - Golongan IV/a – IV/d - Golongan III/a – III/d - Golongan II/a – II/d - Golongan I/a – I/d - CPNS

2000

61 1988 3228 573

JUMLAH / TAHUN 2001 2002 2003

2004

2005

1919 1919 24 -

1925 1895 39 57

1990 1913 106 77

2804 1884 61 920

2.653

1582 9135 4323 980

1845 9571 4143 386

3070 8191 3738 240

3057 8394 3786 226

3599 7788 3225 154 278


43

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kota Semarang didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai. Tabel II.29 Jumlah pegawai menurut pendidikannya No.

Tingkat Pendidikan

JUMLAH / TAHUN 2002 2003 2004 952 891 848

2005 741

1

SD

2001 987

2

SLTP

790

828

772

773

704

3

SLTA

6125

6281

5895

6012

5.451

4

Diploma (D1,D2 danD3)

3796

3866

3700

3735

3.974

5

S1

3885

3865

3830

3938

3.943

6

S2

154

153

151

157

230

7

S3

-

-

-

-

1


Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawainya untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal serta pelatihanpelatihan. Sebagaimana tabel berikut : Tabel II.30 Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Struktural DIKLAT 1. Diklat Pim II

2001 12

TAHUN 2002 2003 17 3

2004 8

2. Diklat Pim III

71

25

11

16

3. Diklat Pim IV

280

200

80

-


Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatanjabatan tertentu.

Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun

fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut : Tabel II.31 Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional DIKLAT 1. Diklat Fungsional Guru SD

2001

TAHUN 2002 2003 80

2004

2. Diklat Fungsional Guru SLTP 3. Diklat Fungsional Guru SLTA


40

44

DIKLAT 4. Diklat Teknis Fungsional

2001 101

TAHUN 2002 2003 218 160

2004 204

125

80

200

103

181

24

5. Diklat Kepala Sekolah dan Diklat Penyusunan Karya Ilmiah 6. Diklat Pra Jabatan Gol. II

23

7. Diklat Pra Jabatan Gol. III

37

36


Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang no. 1,2,3 dan 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari : Walikota dan Wakil Walikota. Sekretaris Daerah dengan 3 Assisten dan 8 Bagian yang terdiri dari  Assisten Tata Praja, meliputi : o

Bagian Pemeriintahan Umum

o

Bagian Pemerintahan Kelurahan

o

Bagian Hukum

 Asisten Ekonomi dan Pembangunan o

Bagian Perekonomian

o

Bagian Pembangunan

o

Bagian Kesejahteraan Rakyat

 Asisten Administrasi o

Bagian Umum

o

Bagian Organisasi

Sekretaris DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi :  Bagian Umum  Bagian Risalah dan Rapat  Bagian Keuangan Lembaga Teknis Daerah terdiri 6 Badan dan 4 Kantor, yang meliputi :  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Badan Pengawas Daerah  Badan kepegawaian Daerah  Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah  Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah Dinas Daerah sebanyak 17 buah terdiri dari :  Dinas Kesehatan  Dinas Pengeloaan Keuangan Daerah


45

 Dinas Pendidikan  Dinas Perhubungan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Kelautan dan Perikanan  Dinas Pertanian  Dinas Tata Kota dan Permukiman  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Pertamanan dan Pemakaman  Dinas Koperasi dan UKM  Dinas Pariwisata  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Dinas Kebakaran  Dinas Kebersihan  Dinas Pasar Sedangkan yang berbentuk Kantor terdiri dari:  Kantor Informasi dan Komunikasi  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  Kator Pengolah Data Elektronik  Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kecamatan sebanyak 16. Kelurahan sebanyak 177. Adapun struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana gambar di bawah ini :


46

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG W W aa ll ii kk oo tt aa

D D PP R RD D

Wakil Wakil Walikota Walikota

Sekretaris Sekretaris Daerah Daerah Sekeretariat Sekeretariat DPRD DPRD

Asisten-Asisten Asisten Asisten-Asisten

Lembaga Lembaga Teknis Teknis Daerah Daerah

Kecamatan Kecamatan

Dinas-Dinas Dinas Dinas-Dinas

Kelurahan Kelurahan

II.5.2. Pelayanan Publik Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin

banyaknya

penyelenggaraan

berbagai

pemerintahan

tuntutan

masyarakat,

dilaksanakan

secara

maka transparan

sistem dan

akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan

mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari

masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “entry point” yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kota. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari adminitrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat – menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, periizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain.


47

Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak

Cerai

Rujuk(NTCR),

Akte

Kelahiran/Kematian),

Pelayanan

usaha

perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel II.32 Jumlah akte/ijin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang Jenis Layanan Akte Kelahiran Akte Kematian Perkawinan Perceraian Pengakuan Anak Pengesahan Anak KTP IMB HO

2000 20.997 712 1.352 97 37 65 214.985 1.293 484

2001 19.234 690 1.260 76 83 98 253.473 1.105 276

2002 21.454 759 1.374 88 86 101 247.377 2.004 474

2003 22.979 759 1.461 88 62 93 235.691 1.690 506

2004 23.608 681 1.454 130 65 111 133.994 2.323 425

Sumber : Semarang dalam Angka 2004

Upaya

peningkatan

pelayanan

masyarakat

dilakukan

melalui

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan. Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, beberapa langkah telah dilakukan. Pertama, mengimplementasikan Bulan Layanan Publik (BLP) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2004. Kedua, dilanjutkan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik (TP3) hingga akhir tahun 2004. Ketiga, menindak lanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kota Semarang telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya cukup baik. Keempat, pada bulan Agustus 2005 dibuat Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah / saluran bagi masyarakat untuk mengadu / komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian


48

keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.


49

BAB II KONDISI UMUM DAERAH II.1. KONDISI GEOGRAFIS

Recommend Documents