BAB II KIPRAH ULAMA PADA MASA ORDE LAMA TAHUN 1945 – 1965 A. Kondisi Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Lama Jepang telah menyerbu ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, telah mendarat di Tarakan, Kalimantan timur. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 12 juni tahun 1942 Komandan Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer Belanda di Kalimantan Timur menyerah pada tanggal 12 Januari tahun 1942 kepada Jepang 1. Jepang menjalankan agresi militer ke berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 24 Januari tahun 1942, pemerintah Jepang berhasil menguasai Balikpapan yang merupakan sumber minyak. Pada tanggal 29 Januari tahun 1942 Pontianak berhasil diduduki atas pemerintahan Jepang. Pada tanggal 3 Februari tahun 1942 pemerintah Jepang berhasil menguasai Samarinda. Sesampai di Kotabangun pada tanggal 5 Februari tahun 1942 tentara jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II yang dikuasi oleh tentara Hindia Belanda. Dengan direbutnya lapangan Samarinda II terbang maka dengan mudah 1
Marwati Djoned Posponegoro Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI (Departemen Pendidikan dan kebudayaan balai Pustaka 1993).p.1
13
14
Banjarmasin diduduki oleh Jepang tanggal 10 Februaari tahun 19422. Pemerintah Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Indonesia pada tanggal 8 maret 1942 kembalilah berakhirnya
pemerintahan Hindia
Belanda
di
Indonesia. Indonesia memasuki periode baru, yaitu priode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan Jaman Hindia Belanda di Indonesia terdapat satu pemerintahan sipil. pada pemerintahan Jepang di Indonesia terdapat tiga pemerintahan militer yaitu Angkatn Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. 1.
Pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara kedua puluh lima) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukkit Tinggi
2.
Pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara keenam belas) untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta.
3.
Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada selatan ke dua) untuk ddaerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, dengan pusat di Makasar. 3 Abad 20 sebagai abad imperialisme, dengan laba tanam paksa,
Bandung dijadikan sebagai pusat kereta api yang multi pungsi yaitu: pertama sebagai jasa transportasi masa kedua dibidang niaga sebagai pengangkut hasil tanam paksa. Ketiga dibidang operasi militer sebagai Benteng, seluruh wilayah yang ada perlawanan para ulama dan santri
2 3
Ibid.p. 1 Sejarah Nasional Indonesia IV…Ibid p . 7
15
untuk mempersempit ruang gerak perlawanan ulama dan santri serta 4
memperlemah pengembangan Islam .
Untuk melakukan pertahan darat, pemerintahan jepang membangun sarana dan prasana pertahanan seperti di daerah Bandung, Sukabumi, dan Lembang dibangun sekolah Militer dan Polisi. Untuk melengkapi pertahanan udara, dibangun pula pusat penerbangannya, Oleh karena itu, perencanaan melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri serta Sultan di seluruh Nusantara. Pemerintah Belanda menciptakan perang Aceh untuk mematahkan perlawanan Ulama dan Santri serta umat Islam Aceh di bawah pimpinan Teoekoe Tjik Di Tiro, Teoekoe Oemar dan Tjoet Nja Dhien. Untuk Sumatera Utara, diciptakan perang Batak demi melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri yang dipimpin oleh Si Singamaradja XII.
Sampai disini terlihat adanya
perubahan tatanan politik di Eropa, Timur Tengah, dan India yang berpengaruh besar terhadap perubahan politik di Indonesia. Sangat besar pengaruhnya terhadap perjuangan menegakan nasionalisme yang dipimpin para Ulama dan Santri di Indonesia dalam membendung imperialism Barat 5. Para Ulama dihadapkan pada kondisi yang dilematis. pada satu pihak kondisi Timur Tengah berpihak kepa Sekutu. Sedangkan propaganda kaisar Hirohito setelah Kesultanan Turki runtuh menjadi republic sekuler Turki atau raja Husein dari Arab 4
Ahmad Mansur Surya Negara API Sejarah 1 pratama 2012).p. xx 5 API Sejarah 2…Ibid .p. xxii
(grapindo media
16
di ikuti dengan adanya pameran budaya islam dan pembangunan masjid di Tokyo serta mengundang para Ulama dan pimpinan organisasi islam ke Tokyo dengan biaya dari pemerintah Jepang. Di bawah kondisi ini timbul sikap politik ulama yang menerima kehadiran Jepang sebagai saudara tua. Menyerahnya Belanda. dipropogandakan bala tentara Jepang sebagai berakhirnya pemerintahan Kristen di Indonesia. Para ulama dihadapkan suatu pembaharuan besar diberbagai bidang yang terkait dengan usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terutama balatentara Jepang mempercayakan pembentukan tentara Pembela Tanah Air Kepada ulama, dalam menghadapi serangan balik Amerika Serikat. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membangkitkan jiwa keprajuritan para pemuda yang di perjuangkan oleh Oemar Said Tjokroaminoto. Balatentara Jepang tidak hanaya mempercayakan kepemimpinan Tentara Pembela Tanah Air kepada Ulama. P.M Koiso, Pada 7 September 1944, juga menyampaikan janji berkenaan dengan Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari 6. Janji ini sebagai jawaban terhadap tuntutan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam yang diperjuangkan oleh K.H Zainal Mustofa dari Pesantren Singaparna, Tasikmalaya serta Kiyai Srengseng dan Hadji Madrias dari Pesantren Indramayu 7. Tuntunan K.H Zainal Mustofa dan Janji P.M. Koiso belum terrealisasikan, bom atom yang dijatuhkan di Hirosima dan 6 7
Api Sejarah 2 … Ibid p. xxvii Aladin Kato Persatuan Tarbiah Islamiah … ibid.p. 130
17
Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, menjadikan perang dunia ke II dan perang Asia Timur Raya berakhir. Ditandai dengan meyerahnya kaisar Hirohito. Pada slein itu pada tanggal 14 Agustus tahun 19458, Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno datang ke Bukittinggi pada bulan Mei tahun 1942. K.H Sirajuddin Abbas di jalan Surao Gonjang No.25 persiapan kemerdekaan untuk membicarakan Bangsa Indonesia pertama. Pemikiran dan sikap politik bangsa Indonesia kedua pemikiran awal Negara Republik Indonesia yang diinginkan 9. Presiden Soekarno Bersama Wakil Presiden Hatta Merumuskan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian dibacakan pada 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, 17 agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta10. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, sehari setelah Proklamasi tepatnya tanggal 10 Ramadhan 1364 Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 para ulama seperti Wahid Hasyim ( Nahdatul Ulama) bersama Tengku Mohamad Hasan (Aceh) merumuskan ideologi bangsa dan Negara, pancais dan Konstituasi Undang-Undang Dasar 1945. untuk diserahkan kepada Drs. Mohamad Hatta dan dilanjutkan Kepanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Untuk disahkan.11
8
Opcit.p. xxvii Opcit.p. 136 10 Api Sejarah 2 … Opcit.p. xxviii 11 Ibid …p.xxvii 9
18
Suatu pemerintahan pusat Republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir bulan Agustus tahun 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah di rancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekann Indonesia PPKI, sebelum menyerahnya Jepang. Akan tapi angkatan laut Jepang mem bahwa orang-orang Indonesia yang beragama keristiani di wilayahnya tidak menyutujui peranan istimewa Islam. Sehingga Piagam Jakarta dan suatu syarat bahwa kepala Negara haruslah seorang yang beragama Islam tidak jadi dicantumkan. Sukarno dianggkat sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1945 Smpai dengan 1967 dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1945-1956).12 Pada bulan November dan Desember 1945 Revolusi di wilayah pedesaan memasuki suatu tahapan yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan antara elit-elit alternatip. Kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau generasi –generasi struktur-setruktur kelas sosial adalah kurang penting, kebanyakan revolusi sosial, juga hanya mempunyai arti penting untuk sementara waktu saja kecuali beberapa wilayah Sumatera,. Di Sumatra dan Jawa mendorong orang-orang yang dengan sepenuh hati mendukung Republik Indonesia untuk melawan sekutu. Atas nama kedaulatan rakyat para pemuda revolusioner mengintimidasi, menculik, dan kadang-kadang 12
319
Riklefs Sejarah Indonesia modern. Gajah Mada universitas 2011. P.
19
membunuh para pejabat yang dituduh melakukan korupsi, pencatutan, atau penindasan selama pendudukan Jepang13. para anggota salah satu santri abangan sering mengulingkan pemerintahan sekutu, atas nama kedaulatan rakyat. Peristiwa medium merupakan salah satu titik balik revolusi yang saangat penting. Partai Komunis Indonesia PKI tidak akan lagi merupakan ancaman bagi para pemimpin Republik Indonesia, yang berkuasa sampai tahun 1950-an. Golongan kiri pada umumnya tidak dipercaya lagi dan banyak pemimpinnya yang telah dijebloskan kepenjara atau mati. Dengan berakhirnya kelompok Stanilis maka kaum komunis nasional yang menganut pemikiran Tan Malaka dan menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di medium. bergabung membentuk Partai Murba pada bulan Oktober tahun 1948. Mereka kini merupakan kelompok kiri yang utama di kalangan kaum revolusioner. Peristiwa Madium menciptakan
tradisi
permusuhan
tentara
Partai
Komunis
Indonesia PKI dan memperbesar pertentangan antara Masyumi dan PKI seperti juga halnya dengan ketegangan kemasyarakatan santri-abangan.
Persekutuan
antara
perwira
militer
dan
pemerintah Republick Indonesia menjadi semakin kuat. Pihak militer sendiri lebih ditempa dalam pertempuran dan bersatu 14. Keberhasilan
Republik
Indonesia
menumpaskan
pemberontakan kaum komunis mengubah simpatik Amerika yang 13 14
Ibid…p. 328 Ibid…p. 346
20
didasarkan atas sentiment-semntimen anti penjajah, menjadi dukungan diplomatic yang didasarkan pada strategi global 15. Republik Indonesia telah menunjukan anti komunis oleh karna mendapat dukungan dari Amerika. Ketika terakhir kalinya melaksanakan untuk malakukan penaklukan, maka Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik mereka kepada pihak Republik Indonesia16. Belanda secara sepihak melanjutkan dengan penyelesaian federal mereka, perundingan-perundingan antara Belanda dengan pihak Republik Indonesia terhenti sama sekali. Wakil Presiden Hatta tidak bersedia mengabulkan permintaan pihak Belanda agar mereka bertanggung jawab atas keamanan di dalam Negara selama peralihan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisional yang kedua dan merupakan bencana militer politik bagi Indonesia, walaupun pada saat itu tampaknya Indonesia memperoleh kemenangan. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Para pemimpin Republik Indonesia membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenagan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Setelah ditangkapnya Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, Agus
15 16
Ibid…p.346 Ibid…p.347
21
Salim, (Mentri Luar Negeri) dan seluruh kabinet terkecuali yang tidak ada di tempat17. Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bagsa PBB merasa tersinggung sekali, sesuatu yang memang mengharapkan diharapkan
oleh
pemerintah
Republik
Indonesia
komite
Perserikatan Bangsa Bagsa PBB sedang berada dikaliurang yang letaknya tidak jauh hanya beberapa kilometer dari Yogyakarta ketika Belanda menyerang, demikian martabat, wewenng, serta jasa-jasa baik Perserikatan Bangsa Bagsa PBB tampakya telah diperlakukan secara tidak pantas oleh Belanda. Pada tangal 22 Desember tahun 1948 Amerika Serikat menghentikan pemberian dan bantuan terhadap Belanda. Supaya keluar dari Indoneisia Belanda meneriama himbawan Perserikatan Bangsa Bagsa PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tangal 31 Desember tahun 1948 supaya di Jawa dan tanggal 5 Januari tahun 1949 di Sumatera. Pada tanggal 6 Juni Tahun 1946 pemerintah Republic Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah di tinggalkan oleh Belanda pada akhir bulan Juni 1949. Pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang keliam pada tanggal 17 agustus 1950 semua struktur konstituante semasa tahun-tahun Republik Indonesia secara resmi dihapuskan. Pada tanggal 21 Februari Tahun 1957 Presiden Soekarno mengusulkan demokrasi terpimpin yang merupakan suatu bentuk 17
Ibid ...p.347
22
pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional. Pemerintah itu akan didasarkan pada kabinet gotong royong yang terdiri dari partai-partai besar termasuk PKI, yang dapat nasihatnasihat dari Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan pungsional pemuda, kaum buruh kaum tani, kelompok agama kelompok daerah dan lain-lain bukannya partai partai politik akantapi tidak menghapuskan parlemen. Gagasan tentang kabinet Hatta. Satu-satunya langkah yang akan meredakan –gerakan protes daerah, nyat-ntyata tidak terpikirkan oleh sukarno, PNI, PSI, dan partai-partai lain yang tidak mendukung. Meskipun sistem politik sampai tahun 1957 mempunyai kelemahan-kelemahan,
namun
rakyat
Indonesia
telah
mendapatkan suatu kemenangan. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara tunggal tidak pernah mudah untuk mengetahui bagaimana komitmen-komitmen massa seperti itu tumbuh tetapi beberapa unsur telah menimbulkan suatu identitas yang benarbenar Indonesi, tersebarnya bahasa Indonesia. Pendisketritan identitas-identitas politik kedaeraah atu kesukaan pederallisme Belanda18. Sikap lanjut para ulama, mendukung dan menyambut maklomat Wakil Presiden tanggal 3 november tahun 1945 dengan mendeklarasiakan berdirinya partai islam Indonesia masyumi tanggal 7 November tahun 1945, disertai dengan penyataan, 60 miliar kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabililah 18
Ibid...p. 386
23
melawaan penjajah. Perang dijalan Allah untuk menentang tiaptiap penjajah. Disertai pula keputusan pembentukan barisan sabilillah dan hizbullah dinyatakan sebagai barisan istimewa Tentara Keamanan Rakyat TKR. Loyalitas ulama dengan partai dan laskarnya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh presiden Sukarno dan oleh wakil presiden Mohamad Hatta. Bertentang dengan kelompok sosial dan komunis yang pernah kerja sama denga sekutu pada mas pendudukan bala tentara Jepang, dengan lascar pemuda sosial Indonesia, Pesindo, Mereka berupaya melancarkan kudeta, mematahkan peran ulama dalam pemerintahan dan militer. 1. Dilakukan
oleh
kelompok
sosial
sultan
syahrir,
melakukan kudeta tak berdarah 16 Oktober 1945. Membatalkan
seluruh
keputusan
komite
nasional
Indonesia Pusat. KNIP. 22 Agustus 1945. Mengeser dan menggantikan pimpinan nasional yang pernah kerja sama dengan pemerintah bala tentara jepang kecuali peresiden dan wakil presiden. 2. PKI dibawah Muhamad Yusup dengan mengunakan lascar persindo melancarkan kudeta di Cirebon 12 Februari 1946dengan pertimbangan rusia di bawah stalim ssebagai kelompok Sekutu dalam perang Dunia II, setelah perang Dunia II berakhir, Belanda merasa berhak menerima kembali daerah jajahannya. PKI sebagai angota kominteren berpihak kepada sekutu, bersikap tidak
24
membenarkan proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanpa belanda. 3. Kelompok komunis nasional di bawah pimpinan datuk tan malaka, melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin oleh sultan syahrir, 3 Juli 1946, menuntut testamen pilitik bahwa presiden dan wakil presiden pernah
berjanji
akan
menyerahkan
kepemimpinan
nasional kepada Tan Malaka19. 4. PKI di bawah pimpinan Amir Sarifuddin dan musa, didukung oleh presindo dan front Demokrasi Rakyat FDR, melancarkan kudeta PKI di Madium, 19 September 1948 berupaya menumbangkan kabinet Hatta, Dengan adanya kudeta PKI di Madium, presiden sukarno menyatakan PKI sebagai teroris20. Sultan dari sekitar 40an kesultanan seluruh Indonesia, menyerahkan kedaulatan kepada pimpinan nasional, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta,
1 September
1946,dalam maa perang Kemerdekaan, 1945-1950, para ulama selalu mendukung perjuangan melalui diplomasi: lingkarjati, Renvile, KMB dan perjuangan grilia yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Tidak pernah terlintas berupa menggunakan kekuatan militer dan Iskandar serta massa parpolnya untuk melakukan kudeta. 19
Ahmad Mansur Suryanegara Bandung 2012.p.xxviii 20 Opcit.p.xxxi
API 2 SEJARAH.Salamadani
25
Loyalitas Ulama dan Parpol Masyumi terhadap Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, Ditampilkan oleh Mohamad Natsirdengan gagasan Mosi integral, mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat RIS, dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada tanggal 1 Agustus 1950. Mohamad Natsir berasal dari Persatuan Islam Persis, Jong Islamiten Bond JIB, Partai Islam Indonesia PMII, dan Masyumi,Meletakan dasar pemikiran kesatuan bangsa dan Negara. Suatu perestasi pemikiran politik yang cemerlang di tengah terpecah belahnya Negara dalam beberapa Negara bagian yang berasal dari Negara boneka penjajah Belanda, Bahkan, Negara republic Indonesia berada dibawah republic Indonesia Serikat
RIS, kemudian
muhamad natsir mengajak
para
pemberontak bersenjata yang bertujuan kudeta, seperti APRI, KNIL
Andi
Azis,
RMS,
serta
NII
untuk
sama-sama
membubarkan diri, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Dengan sukarno sebagai Presiden dan Mohamad Hatta Sebagai Wakil Presiden, berkat konsep pemikiran dan disambut baik oleh segenap Negara bagian dan Republik Indonesia. Menjadikan Mohamad Natsir sebagai perdana mentri. Setelah perang Dunia II berakhir dan melahirkan Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur atau Blok Demokrasi dan Komunis, Perang kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950,
26
melahirkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan Kompretasi Indonesia-Malaisia. Kelanjutan dari konsep demokrasi terpimpin, menjadikan PKI yang pada awalnya dicap sebagai teroris oleh presiden sokarno saat terjadinya kudeta PKI di medium, mendapat kesempatan menduduki Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Front Nasional yang pernah didirikan pada masa Kudeta PKI di Madium21. Kondisi ini PKI melancarkan Kudeta G 30 S, 30 September 1965 di Jakarta, Dampaknya, Partai Politik dinilai tidak mampu menciptakan kesatuan bangsa di bawah Orde Baru, Tahun 1965-1997. Presiden Soeharto mengendalikan Partai Politik menjadi Dua: Partai Persatuan Pembangunan-PPP dan Partai Demokrasi Indonesia-PDI, Sebelum adanya kebijakan Parpol itu. Didahului dengan adanya demontrasi. KAMI dan KAPPI yang mayoritas aktivisnya berasal dari HMI, PMII, IMM, SEMMI, dan Demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. Semua organisasi ini merupakan keorganisasian Santri di universitas, institut, dan sekolah. Orde Baru yang memberikan kesempatan bagi kalangan militer memimpin Negara, kembali ke UUD 1945 dan Pancasila, tidak dapat berlajut lebih lama lagi. Pakopkantip dan Laksus membuat kebijakan yang menjauhi Ulama dan Umat Islam. Terjadinya banyak pelanggaran kemudian dikoreksi kelompok petisi 50 yang dipimpin oleh Ali Sadikin dan Mohamad Natsir, 21
Ibid…p.xxxi
27
NAmun Masih mampu bertahan lama. Baru setelah rusia terjadi gerakan pembaharuan atatu perestronikan dan demokrisasi. Pada tahun 1987 menularke Indonesia. Tahun 1997, pemerintah Orde Baru dadpat di lengserkan, Amin Rais ketua pusat muhamadiah menjadi tokoh gerakan Utama gerkan pembaharuan dan menghidupkan kembali Demokrasi serta Partai Politik. Dampak dari Orde Reformasi, muncul partai-partai politik seperti jamur tersiram hujan, Ulama santri dan umat islam dihadapkan pilihan pimpinan partai politik yang tidak satu lagi baik dari pimpinan sipil dan militer yang berlatarbelakangan darikeluarga muslim. Rakyat dan umat islam mulai melihat banyak pemimpin yang menampakan wajahnya. B. Peranan Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Pendidikan dan Keagamaan Indonesia adalah Negara dengan jumlah umat islam terbesar oleh karena itu hubungan Indonesia dengan agama sangatlah erat kaitannya, di kebanyakan Pendidikan agama pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang
dalam
konsep
dan
implementasinya
harus
memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pendidikan dipengaruhi
oleh
yang
diterapkan
berbagai
di
kebijakan
Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai
Indonesia politik dari
sangat
pemerintah. pemerintahan
kolonial Belanda dan Jepang, awal dan pasca kemerdekaan, hingga masuknya Orde Baru terkesan menganak tirikan
28
pendidikan Islam karena sebuah alasan “Indonesia bukan negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh Ulama-Ulama Islam. Pendidikan Islam sudah mulai dikenal sejak kedatangan Islam ke Indonesia. Pendidikan Islam memakai sistem sorogan atau perorangan dan berlangsung secara sangat sederhana serta tidak mengenal strata atau tingkatan seperti pendidikan pesantren, dan
kemudian
berkembang dengan
sistem
kelas
dalam
pendidikan modern,22 Penyelenggaraan pendidikan agama pasca kemerdekaan Republik Indonesia mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Usaha untuk itu dimulai
dengan
memberikan
bantuan
terhadap
lembaga
pemerintahan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tahun 27 Desember 1945 menyebutkan: Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat, berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah23. Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah 22
Abdurahman Wahid Kitab Kuning pesantren dan tarekat. IKAPI Bandung .p.18 23 Fuad Fahrudin. Agama dan Pendidikan demokrasi Pengalaman Muhamadiah dan Nahdatul Ulama. Jakarta 2016.p.3
29
berbenah terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital. Dan untuk itu dibentuklah Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Kementrian PP dan K pada saat
itu
mengeluarkan
instruksi
umum
yang
isinya
memerintahkan kepada para kepala sekolah dan guru-guru, yaitu: 1. Mengibarkan bendera merah-putih setiap hari di halaman
sekolah. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Menghentikan
pengibaran
bendera
Jepang
dan
menghapuskan nyanyian Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. 4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala
ucapan dan istilah yang berasal dari pemerintah Jepang. 5. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.
Selain selanjutnya
dari
kebijakan-kebijakan
tersebut,
yang dilakukan pemerintah Indonesia
tindakan adalah
menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Setiap warga negara
berhak
mendapatkan
pengajaran,
Pemerintah
mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pada masa Orde Lama ada beberapa peristiwa dalam bidang pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu:
30
a. Dari tahun 1945-1950 landasan pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila. b. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di bagian Timur Indonesia menganut sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda. c. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesto politik Republik Iindonesia menjadi haluan negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardana. Di tengah-tengah revolusi fisik, pemerintah Republik Indonesia tetap membina pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. maka dikeluarkanlah
peraturan-peraturan
bersama
antara
kedua
departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Adapun pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama. Pendidikan agama Islam untuk umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. sebelum itu pendidikan agama sebagai ganti pendidikan budi pekerti yang
31
sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang, berjalan sendirisendiri di masing-masing daerah. Pada
bulan
Desember tahun
1946
dikeluarkanlah
peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama dimulai pada kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan Indonesia belum mantap, sehingga SKB dua menteri tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Daerah-daerah di
luar
Jawa
masih banyak
yang
memberikan pendidikan agama sejak kelas I SR (Sekolah Rakyat). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Majlis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya adalah ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Republik Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia itu adalah munculnya SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951, Nomor: 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan),
32
Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), yang isinya adalah: Pendidikan agama mulai diberikan di kelas IV Sekolah Rakyat Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka pendidikan agama mulai diberikan pada kelas I SR (Sekolah Rakyat), dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya dimulai pada kelas IV SR (Sekolah Rakyat). Pendidikan agama diberikan pada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Untuk menyempurnakan kurikulum Pendidikan Agama dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pindok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental, agama, dan kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta
menolak
pengaruh-pengaruh buruk budaya asing. Pada tahun 1966, MPRS melakukan sidang, suasana pada waktu itu adalah membersihkan sisa-sisa mental G-30 S/ PKI. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah
33
mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib para siswa mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia24. Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena didorong oleh para ulama dikarenakan mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah Belanda. Langkah pertama diwujudkan dengan kesadaran berorganisasi. Pergolakan rakyat Indonesia melalui bidang pendidikan, makin menumbuhkan kesadaran para ulama dan tokoh organisasi Islam untuk melawan penjajah Belanda. Dengan sendirinya, kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh semangat keislaman dan rasa nasionalisme yang tinggi menimbulkan perkembangan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dan lahirlah perguruan-perguruan nasional yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir menurut istilah pada waktu itu) yang berkembang pesat sejak awal tahun 1900-an, sekolah-sekolah tersebut yaitu: Sesuai dengan haluan politik, seperti Taman Siswa, yang mula-mula didirikan di Yodyakarta. Sekolat Sarikat 24
Ricklefs Sejarah Indonesia Moderen. …Ibid.p.428
34
Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis. Ksatria Institut, yang didirikan oleh Douwes Dekker (Dr. Setiabudi) di Bandung. Selain itu juga muncul Perguruan-perguruan yang didirikan oleh para uama pada Sekolah Rakyat, yang memakai ajaran agama Islam, yaitu: Sekolah-sekolah Serikat Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah Thowalib di Padang Panjang. Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama. Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI). Sekolah-sekolah Persatuan islam (Persis). Sekolah-sekolah Al-Jam’iyatul Washliyah. Sekolah-sekolah Al-Irsyad. Sekolah-sekolah Normal Islam. Masih banyak sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh para Ulama dan organisasi Islam di berbagai kawasan Indonesia, baik dalam bentuk Pondok Pesantren maupun madrasah. Setelah Republik Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instansional Departemen Agama diserahi tanggung jawab dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama. Lembaga pendidikan agama ada yang berstatus negeri dan ada yang swasta. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai tindak lanjutnya adalah penyediaan dan pengadaan tenaga guru agama yang ditugaskan di Sekolah-sekolah umum negeri.
35
Untuk memenuhi kebutuhan guru agama Islam
maka
pada tahun 1950 Departemen Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Lulusan sekolah Guru Agama Islam dipersiapkan untuk menjadi guru agama di sekolah dasar. Sedangkan untuk guru agama di sekolah menengah, maka didirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHA). Untuk memenuhi tenaga guru di SGHA dan tenaga dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan PTAIN yang kemudian bernama IAIN. Pada tahun 1945 sampai tahun 1950 (masih menghadapi Revolusi Fisik) perhatian pemerintah dan rakyat lebih tertuju pada masalah-masalah politik dan bagaimana mempertahankan negara dari ancaman penjajah. Hal ini terlihat pada edaran dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pertama Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan kepada para kepala sekolah dan guru agar menanamkan sikap nasionalisme kepada para siswa25. Penentuan peraturan pendidikan agama tersebut adalah pengaruh para tokoh Ulama yang ada di Dewa Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1950. Jika dilihat dalam beberapa peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan agama
sampai
1965,
semuanya
menyertakan
syarat
“mendapatkan izin dari orang tua atau wali siswa” atau “orang 25
Ibid…p.352
36
tua atau wali siswa tidak meyatakan keberatannya”. Barulah pada tahun 1966 setelah PKI dibubarkan, peraturan harus mendapat izin dari orang tua atau wali siswa untuk mengikuti pelajaran agama dapat dihapuskan dan pelajaran agama menjadi hak wajib bagi semua siswa dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh wilayah Indonesia.26 Pendidikan agama khususnya Islam adalah peran aktif sekolah-sekolah swasta yang berlatar belakang Islam. Mereka dengan
konsisten
menjadikan
pengajaran
agama
sebagai
pelajaran wajib yang diajarkan kepada para siswa sejak kelas I SR (Sekolah Rakyat), meskipun pada waktu itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa pengajaran Republik Indonesia agama dimulai dari kelas IV SR (Sekolah Rakyat). Dengan banyaknya sekolah-sekolah Islam swasta, baik sekolah umum, madrasah, ataupun pesantren, dunia pendidikan di Indonesia
dapat
terwarnai
dengan nilai-nilai
keagamaan.
Sehingga Agama dapat menjadi penyeimbang terhadap sistem pendidikan
nasional
yang pada
saat
itu
belum
terlalu
memperhatikan aspek pendidikan agama.
C. Peran Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Sistem politik yang berkembang pada masa pemerintahan belanda pada tahun 1945 adalah sistem politik yang dipengaruhi 26
Ahmad Mansur Surya Negara API SEJARAH 2. Ibid..p.xxxi
37
oleh nilai-nilai Islam sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran yang hakiki dan pemberi legitimasi dalam perjuangannya. Politik Belanda pada masa tahun 1945 selalu diwarnai oleh kecurigaan, kewaspadaaan dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau Islam, sehingga melakukan kebijakan yang sangat membatasi ruang gerak umat Islam. Pendekatan yang baik ini mengalami perubahan ketika Snouk Hurgronye menjadi penasehat kerajaan Belanda dengan membuat rekomendasi sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan stabilitas keamanan dan menarik hati rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah modern. Melahirkan
tokoh-tokoh
Ulama
yang
memegang
peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda muncul berbagai organisasi Islam yang sangat berpengaruh seperti Sarekat Islam (SI), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian organisasi gabungan dengan nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiya, Yogyakarta, tanggal November 7 sampai dengan 8 November tahun 1945. Dalam Muktamar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua Majelis Syura adalah Hasyim Asy’ari dan salah seorang Wakil Ketuanya
38
adalah putranya, Wahid Hasyim, dengan pendukung utama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama27. Pada masa 1950-an Masyumi adalah salah satu dari empat partai besar yang ada di Indonesia pada saat itu, seperti yang telah saya singgung di atas bahwa Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi islam terbesar dan mempunya banyak masa bila kita bandingkan
dengan
organisi
islam
lainnya.
Berdasarkan
kenyataan ini dapat dibayangkan apabila salah satu dari dua organisasi besar ini mengundurkan diri dari Masyumi, maka partai ini akan kehilangan salah satu sayapnya (pesantren atau reformis) dari tubuhnya, dan memang kenyataan inilah yang terjadi pada awal 1950-an.28 Partai Masyumi pecah antara lain disebabkan oleh pembagaian kekuasaan yang tidak seimbang didalam pemerintah. NU mengharapkan agar kursi mentri agama dapat ditunjuk dari golongan mereka. Namun Dewan Syura Masyumi memutuskan memilih KH. Fakih Usman (berasal dari Muhammadiyah) untuk menduduki kursi Mentri Agama.29 Kegagalan tersebut semakin memotifasi ulama tradisional untuk keluar dari partai ini dan mendirikan partai sendiri yang diberi nama NU. Dengan adanya perpecahan dua partai ini
bukan hanya mengakibatkan
perpecahan dari dua golongan ulama tersebut, tetapi 27
juga
Ricklefs Sejarah Indonesia Moderen..Ibid. p.362 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 3 29 Hasbi Indra, Pesantren dan Transpormasi Sosial” Jakarta: Penerbit Penamadani, 2005, hal 51 28
39
membuat umat islam yang ada di Indonesia saat itu menjadi terpecah belah. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa dalam hal politik ulama sudah mulai mementingkan kelompok masingmasing dan tidak melihat keadaan umat islam pada saat itu. Pada tahun 1960-an partai Masyumi dibekukan dan tinggal PNU sebagai satu-satunya partai Islam yang ada di Indonesia. Keterlibatan ulama dalam politik praktis baik sebagai calon maupun sebagai pendukung calon Kepala Daerah, DPR, Presiden dan lain-lain menimbulkan kekhawatiran dari banya kalangan, karena keterlibatan ulama dalam kancah politik praktis tersebut dikhawatirkan akan memecah berlahkan umat islam. Ulama adalah orang yang menempati kedudukan tertinggi dimata umat, hal itu disebabkan karena kharismanya, ulama memiliki kelebihan dalam spiritual keagamaan serta kearifan, dan ulama juga memiliki beban membimbing, mengarahkan umatnya kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT. ulama juga merupakan tempat untuk bertanya dan konsultasi tentang kehidupan oleh semua umatnya.30 Disamping itu Ulama dijadikan sebuah simbol pencitraan kepada masyarakat. Citra diri yang ingin dibentuk manakala calon tersebut menggandeng ulama adalah citra yang religius dengan komitmen mengangkat nilai-nilai religius Islam.31
30
http://muhammadidolaq.blogspot.com/2011/03/jika-kiai-jadipolitisi.html, diakses tgl 29 April 2012 31 http://edikusmayadi.blogspot.com/2012/03/ulama-dan-politiklokal.html, diaksese tanggal 29 April 2011
40
Dengan peran tersebut membuat banyak perkataan ulama didengar oleh umat yang selalu setia mengikutinya. Namun kedudukan itulah membuat ulama menjadi rebutan banyak golongan, termasuk partai politik dan mereka melamar para ulama untuk menjadi wakil calon kepala daerah, calon anggota dewan dari partai mereka, dan mereka juga menggunakan ulama sebagai pendukung setia mereka karena perkataan ulama sangat dihargai oleh umat dan umat bisa memilih kandidat yang didukung oleh para ulama. Ketika ulama tergoda dengan politik praktis, maka ulama tidak lagi sebagai pengayom umat, dan pengaruh umat kejalan agama, tetapi ulama sudah berubah fungsi menjadi Makelar Politik/ Political Brokers. Keterlibatan ulama dalam dunia perpolitikan Indonesia tidak banyak bisa merubah kebijakan pemerintah supaya bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik dan menjadikan pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat dan diridhai oleh Allah SWT. Hal itu disebabkan karena ulama tidak mampu bersaing dengan para politisi-politisi yang bukan berasal dari kaum
ulama.
Ulama
belum
mampu
mengalahkan
cara
merasionalkan usulan-usulan kebijakan yang diajukan oleh para politisi-politisi kondang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang politik, akibatnya kebijakan-kebijakan yang sudah diskenariokan oleh para ulama tidak bisa dijalankan dalam dunia nyata. Dan bahkan sebaliknya politisi- politisi kondang tersebut mampu mempengaruhi ulama dan membuat ulama mengikuti
41
cara mereka berpolitik. Hal yang banyak terjadi dewasa ini meskipun relasi ulama dan politik bukan hal yang baru, namun yang perlu diperhatikan ialah jika calon yang didukung oleh para ulama menjadi penguasa daerah, namun para ulama jarang yang dimasukkan kedalam jajaran kabinetnya, sehingga kebijakan yang mereka jalankan tidak banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama. Dalam perpolitikan Indonesia, aktifitas politik ulama sama saja dengan politisi-politisi yang bukan berasal dari partai yang bernuansa islam. Etika politik para politisi partaipartai politik islam tidak jauh berbeda dengan etika politisi yang tidak berasal dari partai islam. Contohnya para politisi partaipartai islam juga melakukan tindakan korupsi bahkan mereka juga melakukan tindakan yang sangat memalukan ketika sidang dilakukan dan hal itu menurut pengetahuan saya tidak pernah dilakukan oleh para politisi-politisi lainnya. Ulama dalam menyampaikan dakwah dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah Pernah berkata dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi “ jihat yang paling utama adalah (melontarkan kalimat yang adil dihadapan penguasa yang dhalim”.32 Ulama seharusnya berada di barisan terdepan dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara kaum muslim secara umum, dan memberi perhatian terhadap keadaan kaum muslimin, terutama perlakuan pemerintah atau
32
Saifullah dkk, Islam, Dakwah dan Politik, Bogor: Perpustakaan Nasional, 2002, hal 9
42
penguasa terhadap mereka.33 Ulama harus terlibat langsung dalam mengontrol, menjaga, memberikan kritik dan nasihat agar penguasa bisa memimpin bangsa ini dengan berlandaskan Alquran dan hadits. Ulama juga tempat penguasa bertanya dalam ragam kebijakan menyangkut urusan pemerintahan, politik, sosial ekonomi, pendidikan, dll. Karena
itu,
peran
politik
ulama
adalah
sebuah
keniscayaan. Politik adalah pengaturan rakyat yang tidak akan pernah berpisah dengan visi dan misi sosok ulama. Rusaknya moral para birokrat, bergesernya haluan politik pada sekadar hanya untuk meraih kekuasaan, “lugu”-nya masyarakat menilai persoalan politik, dan intervensi asing terhadap negara, boleh jadi di antaranya karena peran politik ulama yang kian terpinggirkan.34 Peran politik ulama setidaknya adalah dalam beberapa aktivitas berikut: a. Menjaga kejernihan pemikiran masyarakat tentang halhal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. b. Membangun kesadaran politik masyarakat bahwa masyarakat
harus
perpolitikan
di
mengetahui negaranya,
perkembagngan
sehingga
apabila
pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai, maka masyarakat bisa secepatnya mengatasi hal tersebut. 33
Ibid, hal 12 http://hizbut-tahrir.or.id/2007/04/01/politik-ulama/ diakses tanggal 28 April 2012 34
43
c. Melakukan perang pemikiran (ash- shirâ„ al -fikri) apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah itu jauh dari harapan semua umat dan bertentangan dengan agama. d. Melakukan kontrol terhadap penguasa (muhâsabah li al-hukkâm) supaya penguasa senantiasa melakukan/ menjalankan kebijakan yang semestinya. e. Membongkar konspirasi penjajah. f. Memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat baik itu dalam hal kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan berkelompok. g.
Menggerakkan
masyarakat
untuk
berjihad
dan
melakukan perubahan masyarakat. Baik itu dalam hal kebijakan pemerintah, maupun dalam hal cinta agama dan tanah air. Para politisi sipil yang mendominasi Indonesia pada masa itu sebagian besar masih berasal dari kelas ulama-ulama Indonesia dan para priyayi. kelompok yang mengambil pimpinan di dalam gerakan nasional diIndonesia. ulama-ulam dan priyai adalah kaum terpelajar dengan latar belakang aktivisme politik dan tugas pemerintah. Pada tahun 1950 para politis Jakarta membentuk suatu sistem parlementer Kabinet bertanggung jawab kepada suatu parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang jumlah anggotanya 232 yang dianggap sebagai kekuatan politik dan kekuasaan
44
pemerintahan di Indonesia yang menjadi, terbagi beberapa suara dan kursi dipemerintahan Indonesia di antaranya adalah. Masyumi Mendapat 49 kursi (21 persen), PNI 36 Kursi (16 persen), PSI 17 Kursi (7,3 persen), PKI 13 Kursi (5,6 Persen), Partai Katholik 9 Kursi(3,9 Persen) partai keristen 5 Kursi (2,2 Persen)ndan Murba 4 Kursi (1,7 Persen) ,sedangkan lebih dari 42 persen kursi dibagi diantara partai partai atau peroranganperorangan lainnya. Hal ini merupakan suatu struktur partai yang tidak menopang pemerintahan-pemerintahan yang kuat tetapi umumnya diyakini bawhanya struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilahan umum dilaksanakan 35.
D. Peran Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Sosial dan Ekonomi Ulama dan Santri memasuki tahun 1944 menghadapi tantangan yang sangat berat Balatentara Jepang mencoba menggenggam seluruh wilayah Asia Timur Termasuk Indonesia. Perang membutuhkan
pangan atau beras sera logistik
lainya, ulama desa diwajibkan menyerahkan bahan makanan pada pemerintahan
Jepang.
Perang
membutuhkan
dana
untuk
pembangunan kembali mesin perang yang rusak. umat islam diwajibkan menyerahkan harta emas intannya dan rakyat dijadikan obyek kerja paksa oleh pemerintah Jepang.
35
Ibid..P.363
45
Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II berdampak masalah sandang pangan menjadi langka, keluarga Tentara pembela Tanah Air PETA yang dipimpin oleh Ulama tidak dapat menghindari dari bencana kelaparan dan kekurangan sandang, Dalam kondisi ini, gerakan protes sosial dari desa-desa yang dipimpin oleh ulama Desa di Jawa dan pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). bekerja sama dengan Ulama tentang pemerintahan jepang yang terjadi 36. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1968. Indonesia bergantian menggunakan system ekonomi liberal dan system ekonomi komando.
Hampir seluruh program
ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah : 1.Situasi politik yang diwarnai maneuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI,
dantentara-AD)
yang
tidak
menghendaki
kemandirian ekonomi nasional. 2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya cabinet tidak memberikan kabinetnya
kesempatan untuk
kebijakan tersebut.
36
Ibid,…p.86
teguh
kepada
Soekarno
menjalankan
dan
kebijakan-
46
3.Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh37. Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakyat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti. ● Berdikari di bidang ekonomi; ● Berdaulat di bidang politik dan ● Berkepribadian dalam budaya Pada
awal
kemerdekaan,
pembangunan
ekonomi
Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
37
http://muhammadidolaq.blogspot.com/2011/03/jika-kiai-jadipolitisi.html, diakses tgl 29 April 2012 37 http://edikusmayadi.blogspot.com/2012/03/ulama-dan-politiklokal.html, diaksese tanggal 29 April 201
47
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik. Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana
ini
mencakup
sektor-sektor
penting
dan
menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya
pengeluaran
besar-besaran
yang
bukan
ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana
48
revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian
juga
diperparah
dengan
terjadinya
hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis. Keadaan
ekonomi
keuangan
pada
masa
awal
kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh: 1. Inflasi
yang
sangattinggi, disebabkan
karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands
East
Indies/pasukan
sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerahdaerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
49
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. 3. Kas negara kosong. 4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitankesulitan ekonomi, antara lain : a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah
ekonomi
yang
mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan,
masalah
sandang,
serta
status
dan
administrasi perkebunan-perkebunan. d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
50
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan). Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1957 Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain : • Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
51
• Nasionalisasi
De
Javasche
Bank
menjadi
Bank
Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Program
Benteng
(Kabinet
Natsir),
yaitu
upaya
menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga
hanya
dijadikan
alat
untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni
Indonesia-Belanda.
Akibatnya
banyak
52
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Masa
Demokrasi
Terpimpin
pada
tahun
1959-
1967 Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalagalanya diatur oleh pemerintah). • Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). • Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu: a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. b. Pembentukan
Deklarasi
Ekonomi
(Dekon)
untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
53
terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%. c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. d. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. e. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
