BAB II KAJIAN TEORITIK dan TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan pustaka. Fungsi kajian tinjauan pustaka menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai landasan teoretik dalam analisis temuan. Bahasan mengenai kajian pustaka memuat komponen sebagai berikut : 1. Teori-teori utama dan teori-teori turunannya dalam bidang yang dikaji. 2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, antara lain mengenai prosedur, subyek, dan temuan. 3. Posisi teoritik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang diturunkan dalam sub-judul kerangka pemikiran dan hipotesis. Dari pemaparan diatas, hubungannya dengan penelitian yang dikaji adalah bahwa dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kajian teoritik dan tinjauan kepustakaan sebagai hasil penelusuran terhadap beberapa teori dan konsep yang relevan dengan kajian yang dibahas, yaitu mengenai Peran Menteri Luar Negri Ali Alatas dalam Mempertahankan Timor Timur Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI Tahun 1991-1999. Selain itu, tinjauan pustaka ini berisi tentang pendapat dari berbagai sumber yang berhubungan atau relevan dengan penelitian yang penulis kaji, sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahanpermasalahan dalam penelitian ini.
15
16
2.1 Teori Diplomasi dan Hubungan Internasional. 2.1.1 Diplomasi Dalam Roy (1991 : 2) Harold Nicholson yaitu seorang pengkaji dan praktisi dalam bidang diplomasi pada abad ke dua puluh menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih mutakhir kata diplomasi digunakan untuk menegaskan paling tidak 5 hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang paling penting adalah politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi dan suatu cabang dinas luar negri. Harold Nicholson pun menyatakan bahwa interpretasi yang kelima adalah suatu kualitas abstrak yang dalam arti baik merupakan keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional. Menurut KM Panikar dalam Roy (1991:3) menyatakan bahwa Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Svarlien juga menyatakan bahwa diplomasi adalah seni
dan ilmu perwakilan Negara dan
perundingan. Kata yang sama juga telah dipakai untuk menyatakan secara umum keseluruhan kompleks hubungan luar negri suatu Negara, yaitu departemen luar negri termasuk perwakilan luar negrinya. Sedangkan menurut Harold Nicolson, diplomasi itu adalah: 1. The management of internal relation by means negotiation; 2. Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations. 3. The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; and
17
4. The bussines of art of the diplomatic; Niam, M. 2009. Pengertian hukum diplomatic. [Online].
Tersedia :
http://masniam.wordpress.com/2009/04/28/pengertian-hukum-diplomatik/.
(30
Mei 2011). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan Negara lain. Dalam diplomasi ini terdapat dua teori yang dikembangkan oleh Nicholson yaitu teori warrior dan teori shop keeper (merchantile). Teori warrior menggambarkan politik kekuatan, sangat memperhatikan prestise nasional dan status negara itu untuk mencapai kemenangan. Sedangkan teori shop keeper (merchantile) lebih mengedepankan negosiasi yang bersifat menguntungkan secara politis dan bersifat memuaskan dengan cara konsiliasi dan kompromi. Teori ini menganggap diplomasi sebagai usaha untuk menciptakan hubungan atau kontak langsung secara bersahabat yang saling pengertian melalui konsensi timbal balik.dalam kajian peran Ali Alatas, dapat penulis simpulkan, bahwa dari kedua teori tersebut, yang digunakan oleh Ali Alatas adalah teori Shopkepper, hal ini terlihat dari beberapa pembicaraan yang ia lakukan baik dengan pihak PBB maupun dengan masyarakat Timor Timur itu lebih bersifat kompromi atau negosiasi, dan mencoba mencari jalan tengah agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
18
Dalam buku Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia Karya Bantarto (1994 : 45) Ada beberapa bentuk diplomasi, empat diantaranya ialah diplomasi pribadi (personal diplomacy by foreign secretary), diplomasi tingkat tinggi (summit diplomacy), diplomasi konferensi (conference diplomacy), dan diplomasi parlementer (parliamentary diplomacy). Diplomasi pribadi biasanya dilakukan oleh seorang menteri luar negeri, sehigga terkesan mengurangi efektivitas kerja seorang duta besar. Diplomasi tingkat tinggi berarti diplomasi yang dilakukan oleh kepala-kepala negara atau kepala-kepala pemerintahan. Diplomasi bentuk ini hanya akan terjadi jika ada kebutuhan yang bersifat basic. Diplomasi konferensi merupakan diplomasi yang terjadi dalam forum-forum multilateral. Alasan dipakainya diplomasi konferensi ini ialah karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di dunia serta keinginan negaranegara baru dan kecil untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar negara. 2.1.2 Hubungan Internasional Salah satu faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan
internasional
merupakan
hubungan
antar
negara
atau
antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam.
19
Hubungan internasional dapat dipandang sebagai fenomena sosial maupun sebagai disiplin ilmu atau bidang studi. Sebagai fenomena sosial, hubungan internasional mencakup aspek yang sangat luas, yaitu kehidupan sosial umat manusia yang bersifat internasional dan kompleks. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara. Menurut Schwarzenberger dalam Mc Clelland C.A ( 1986 : VI) Ilmu hubungan Internasional adalah bagian dari Sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat Internasional. Sementara itu Mc Clelland C.A dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional Teori dan system (1990 : 20) menyebutkan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Menurut Warsito Sunaryo Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai : negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional. Sedangkan menurut Daniel S.Papp hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya. Sedangkan menurut Daniel S.Papp Hubungan internasional adalah ilmu yang
20
mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya. (Pelana Z. 2011. Pengertian Hubungan Internasional. [Online]. Tersedia : http://zonapelajar.blogspot.com/2011/03/pengertian-hubungan-internasional.html. (30 Mei 2011). Maka, dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan Internasional adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut
J David Singer teori hubungan internasional adalah sebuah
badan tetap penyamarataan deskriptif, prediksi dan penjelasan kekuasaan. Kelebihan antara orang tradisional dengan definisi para ilmuan sangat banyak. Keduanya mengakui penyamarataan yang diambil secara suara logis, dan punya kemampuan untuk melukiskan, menjelaskan dan memprediksi. Menurut Hugo de Groot dalam Hubungan Internasional terdapat beberapa asas yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya yaitu : a.
Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas
ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
21
•
Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya.
Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing. •
Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan
mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
2.2 Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa Diplomasi bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan. Bahkan dalam sebuah buku karya Muhammad Roem, tertulis judul “Diplomasi : Ujung Tombak Perjuangan RI”. Di sisi lain, cara konfrontasi juga dianggap sebagai cara yang penting untuk mencapai tujuan nasional. Namun, pada sepuluh tahun pertama Indonesia merdeka cara yang pertama lebih diutamakan karena Indonesia belum mampu membangun kekuatan militer yang hebat sehingga cara konfrontasi pun tidak akan menghasilkan kekuatan yang seimbang dengan Belanda. Menurut Prof. Mestika Zed, (1980 : 22) perundingan-perundingan yang dilakukan untuk mencapai
22
pengakuan kedaulatan merupakan perundingan intelektual dan lebih menghasilkan daripada cara konfrontasi. Tokoh yang sangat berperan dalam diplomasi Indonesia pada masa itu ialah Sutan Syahrir. Beliau memiliki pemikiran bahwa keterikatan yang kuat dalam prioritas-prioritasnya baik yang diperlihatkan dalam orientasi internasional maupun sikap yang ditampilkan dalam sifat politik dalam negeri, diperkirakan Syahrir sebagai tujuan yang paling mungkin untuk memajukan tujuan nasionalis yang diungkapkan dalam kalimat “Pembinaan pemerintahan kita dalam cara-cara demokratis dan meningkatkan kepercayaan dunia bahwa kita memiliki kemampuan menata bangsa dan negara kita secara berdisiplin, tanpa mengubah hubungan-hubungan ekonomi, politik, dan budaya kita dengan dunia luar.” Militer dan diplomasi merupakan kedua strategi yang bermata ganda (twoprong strategy) yang digunakan secara simultan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Jika pada masa awal kemerdekaan, tujuan utama dari diplomasi Indonesia adalah mencari pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Pada masa orde baru, diplomasi Indonesia sudah mulai berkembang, tidak lagi hanya mencari pengakuan kedaulatan saja, namun sudah turut serta dalam penyelesaian masalahmasalah internasional yang lebih kompleks. Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat diplomasi Indonesia. Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme bersifat sangat konfrontatif.
23
Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Walaupun Orde Baru dianggap bobrok, namun kekuatan diplomasi Indonesia dianggap kembali pada kejayaannya dengan kembali diperhitungkannya keberadaan Indonesia dalam kancah politik dan ekonomi. Indonesia dipandang sebagai negara tempat berinvestasi yang menjanjikan dan suara Indonesia didengarkan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa orde baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya adalah ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah: 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa untuk melakukan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya kerja sama dengan negara-negara lain ini mulai dibuka untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi
24
melaksanakan pembangunan ekonomi dalam negeri. Diplomasi yang dilakukan oleh Orde Baru banyak disebut sebagai ”Diplomasi Pembangunan” (Diplomacy For Development). Salah satu hasil diplomasi pembangunan Orde Baru terkait dengan upaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri adalah Inter-Governmental Group on Indonesia Seperti yang diungkapkan dalam buku Diplomasi dari Masa ke Masa (2004 : 25) diplomasi pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan resources ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri. Dalam hal ini, resources ekonomi utama yang berusaha diamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara – negara maju. Pembentukan IGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teori containment untuk mencegah Indonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori containment ini karena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanaman pengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan pengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara. Masuknya bantuan luar negeri tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan para negara kreditor tersebut di Indonesia, terutama kepentingan ekonomi. Meskipun lambat laun hal tersebut menjadi seperti bom waktu bagi Indonesia , di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeri
25
yang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasi pembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yang dilembagakan. Hal lain yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifik dan rinci pada TAP MPR RI No. II/ MPR/ 1983 yang menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu. Indonesia berusaha untuk mengangkat hubungan yang lebih akrab dengan tetanggatetangganya yang satu kawasan melalui peningkatan hubungan ASEAN. Setelah masa Orde baru tumbang, Indonesia mengalami guncangan yang sangat hebat terutama dalam bidang ekonomi. Dalam kaitannya dengan kondisi dalam negeri, politik luar negeri Indonesia sejak kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik secara besarbesaran. Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius. Tidak hanya menangani masalah ekonomi yang akut, ia juga harus menyelesaikan masalah HAM yang dihasilkan oleh pemerintahan terdahulu. Untuk hal ini, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang- Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan
26
Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat
kepercayaan
internasional
terhadap
Indonesia.
Habibie
mampu
memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampau kuat, namun dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi citra positif kepada dunia internasional memberikan dukungan bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai. Anneysa, D. 2010. Politik Luar Negri
Indonesia
Pasca
Orde
Baru.
[Online].
Tersedia
:
Http://Frenndw.Wordpress.Com/2010/01/13/Politik-Luar-Negeri-IndonesiaPasca-Orde-Baru/.( 30 Mei 2011)) Tetapi, Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan TimorTimur menunjukan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor-Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Hingga pada akhirnya Indonesia harus kehilangan Timor- Timur melalui jajak pendapat. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian
27
memojokkan pemerintahan Habibie. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah Presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum. Kejadian ini dianggap sebagai kejatuhan dari diplomasi Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional (Ricklef , 2009 : 661). Setelah pemerintahan B.J Habibie berakhir tidak banyak perkembangan dari diplomasi atau politik luar negri Indonesia, bahkan dapat dikatakan semakin menurun. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak diselesaikan secara baik melalui jalan diplomasi, dan adanya bebeapa perundingan mengenai batas wilayah yang hasilnya dianggap merugikan bangsa Indonesia. Diplomasi Indonesia pasca Reformasi ini,
lebih berfokus pada
pemulihan citra bangsa Indonesia dalam dunia Internasional.
2.3 Kiprah Menteri Luar Negeri Indonesia dalam Perdamaian Dunia Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.sesuai dengan pembukaan UUD 1945, maka Indonesia ikut mengambil bagian dalam perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia ini tidak terlepas dari peran beberapa menteri luar negeri Indonesia yang turut berperan langsung dan mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Berikut beberapa menteri
28
luar Negeri Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga, dan pikirannya untuk perdamaian dunia. 2.3.1 Adam Malik Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917. Adam Malik muda, di usia 17 tahun telah menjadi Ketua Partindo di Pematang Siantar (1934-1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, mempelopori berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. (Beny. 2010.
Adam
Malik
.
[Online].
Tersedia
http://kakbenny.blogspot.com/2010/07/adam-malik-1917-1984.html.
30
: Mei
2011)). Akhir tahun 1950 atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa
29
semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam bersama Roeslan Abdulghani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai
trio
sayap
kanan
yang
kontra-revolusi.
Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Karir murni beliau sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, beliau kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam kabinet Pembangunan II. Di tahun 1971, beliau sempat memimpin sidang umum PBB ke-26 sebagai Ketua Sidang. Karir tertinggi beliau dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1978. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Dr. Soebandrio (_____. 2010. Info Mentri Luar Negri Indonesia. [Online]. Tersedia : http://menluri.info/web/author/admin (30 Mei 2011)). Dalam buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2009 : 15), disebutkan bahwa sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik memiliki peranan yang cukup penting, diantaranya dalam memulihkan kembali posisi Indonesia dalam keanggotaan PBB, serta penangguhan pembayaran hutang luar negeri Indonesia peninggalan Orde Lama. Reputasinya dalam berdiplomasi
30
membuat Adam Malik terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada tahun 1972. Perannya yang menonjol dalam proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara RI adalah rangkaian pembicaraan yang dilakukannya dengan Mentri Urusan Seberang Lautan Portugal, Dr.A.A de Santos yang menghasilkan Roma's MOU tentang cara terbaik menyelesaikan proses dekolonisasi Timor Timur. Ketika menjadi Mentri Luar Negeri, Adam Malik mempunyai sikap yang jelas membawakan Politik Luar Negri "bebas-aktif", sikap bebas diartikan sebagai Indonesia memiliki jalan dan pendirian sendiri dalam menghadapi pergaulan dunia,
dan
aktif
berusaha
memelihara
perdamaian
dengan
meredakan
pertentangan antara bangsa bersama bangsa lain ia mendasarkan hal tersebut pada keyakinannya bahwa pembangunan nasional hanya dapat dilaksanakan dalam suasana aman dan damai. (Encik . 2011. Biografi H. Adam Malik. [Online]. Tersedia
:
http://id.shvoong.com/books/biography/2152909-biografi-adam-
malik/#ixzz1Qf6YUzRj (28 Juni 2011)). 2.3.2 Mochtar Kusumaatmadja Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta, 17 April 1929, adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Setelah lulus Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955, beliau meneruskan pendidikannya antara lain ke Yale Law School dan Harvard Law School, Amerika Serikat. Kembali ke Indonesia, beliau meneruskan pendidikannya di Universitas Padjadjaran, Bandung dan meraih gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1962. Beliau memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun, dan dikenal pintar dalam mencairkan suasana dalam
31
sebuah perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Beliau merupakan seorang yang cepat berpikir dan serius namun sering pula memunculkan lelucon yang mengundang senyum dan tawa. Listia. 2010. Biografi Mochtar
Kusumaatmadja.
[Online].
Tersedia
:
http://jempolan07.multiply.com/journal?&page_start=60. (30 Mei 2011)). Beliau pernah
menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974
sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988. Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Lebih jauh diungkapkan dalam buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia bahwa Mochtar Kusumaatmadja pertama kali mengungkapkan konsep wawasan nusantara tersebut pada konferensi hukum laut PBB di Jenewa. Namun, pada konferensi tersebut konsep wawasan nusantara tersebut kurang mendapatkan respon yang positif dari para peserta konferensi (Tim Narasi, 2009: 132). Pada tahun 1961, dalam Konferensi Hukum Laut Internasional yang berlangsung di Colombo dan Tokyo, ia kembali mengemukakan konsep hukum territorial ala Indonesia tersebut. Namun, perjuangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut kembali mendapatkan hambatan, melalui sebuah telegram dari Jepang, ia dipecat oleh Soekarno dari jabatannya sebagai guru besar di Universitas Padjadjaran, dan sebagai wakil Indonesia di konferensi Hukum Laut tersebut, karena beliau dianggap terlalu banyak mengkritik manifesto politik yang dikeluarkan oleh Soekarno. Setelah Orde Lama runtuh Mochtar Kusumaatmadja kembali
32
meneruskan perjuangannya dengan mengungkapkan kembali konsep wawasan nusantara dalam konsorsium ilmu hukum yang diketuainya. Lalu pada tahun 1978 beliau kembali meneruskan misi diplomatiknya, dan kembali menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi III PBB tentang hukum laut pada tahun 1982. Hingga kemudian pada tahun 1994 hasil konvensi tersebut mulai diberlakukan secara efektif. Selain
prestasi tersebut, beliau
juga mendapatkan medali Tahun
Perdamaian Internasional. Medali tersebut merupakan penghargaan dunia terhadap kegiatan Mochtar sebagai Ketua Komite Nasional Tahun Perdamaian Internasional 1986. Tokoh-tokoh menteri luar negeri tersebut penulis ambil sebagai contoh karena penulis menganggap dua tokoh tersebut merupakan tokoh diplomat dari sekian banyak menteri luar negeri Indonesia yang memiliki kecakapan dibanding Soebandrio dan Roeslan Abdulghani. Kecakapan kedua tokoh tersebut terlihat di zamannya masing-masing. Adam Malik yang ketika menjabat sebagai menteri luar negeri terkenal dengan pembawaannya yang benar-benar menerapkan politik bebas-aktif dalam ketika berdiplomasi dengan Negara-negara lain, bahkan ia pun dikenal sebagai salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967. Disamping Adam Malik, ada pula tokoh yang tidak dapat diabaikan begitu saja yaitu, menteri luar negeri Mochtar Kusumaatmadja, dalam melaksanakan tugasnya, ia lebih berfokus pada masalah hukum laut atau masalah territorial. Hal ini berdasarkan latar belakang pendidikannya yang berasal dari bidang hukum. Ia menginginkan Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki batas-batas territorial yang jelas,
33
sehingga Negara manapun tidak dapat keluar masuk wilayah Indonesia dengan bebas. Hingga kemudian konsep wawasan nusantara yang digagasnya dapat diterima dengan baik pada konvensi hukum laut PBB. Berdasarkan deskripsi diatas dapat dilihat bahwa setiap tokoh memiliki karakteristik masing-masing. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan dari para tokoh tersebut maupun keadaan politik Indonesia pada waktu itu. Pada perkembangannya, Indonesia memiliki tokoh-tokoh diplomat yang juga memiliki kehandalan di bidang diplomasi. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Kepiawaiannya dalam berdiplomasi dengan Negara lain, tentu tidak terlepas dari pengaruh kedua tokoh sebelumnya, yaitu Adam Malik dan Mochtar Kusumaatmadja baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai Menteri Luar Negeri, Ali Alatas telah memiliki banyak pengalaman dalam hal berdiplomasi, misalnya dalam hal penyelesaian konflik di Kamboja, menggalang suara dalam G77 serta menjadi fasilitator dan penghubung dalam perundingan pemerintah Filiphina dengan MNLF.
Ali Alatas mendapat pengakuan dari
kalangan Internasional sebagai diplomat ulung, namun perjuangan diplomasinya dalam penyelesaian masalah Timor Timur harus mengalami kegagalan, ketika presiden BJ Habibie memberikan referendum dengan opsi merdeka atau otonomi tanpa berkonsultasi dengannya. Hingga kemudian pada tahun 1999 Indonesia harus rela kehilangan wilayah Timor Timur.
