BAB II KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Teoritik 1. Strategi Dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen di suatu instansi atau perusahaan diperlukan strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut Nawawi (2005:147) secara etimologis (asal kata) penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik
dalam melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi. Sedangkan menurut Lynch seperti yang dikutip dalam artikel, strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang
mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Morrisey mengemukakan bahwa strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan 11
12
pasarnya di masa depan. Dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah. (http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/2012/09/30/definisistrategi-menurut-para-ahli/, diunduh pada Senin 11 Maret 2013 pukul 21.34 WIB). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau teknik yang digunakan oleh instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan visi dan misi instansi atau perusahaan tersebut. Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian manajemen strategik. Menurut Siagian (2011:15) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar
yang
dibuat
oleh
manajemen
puncak
dan
diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan (Nawawi, 2005:148) mendefinisikan manajemen strategik sebagai berikut: Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan
13
yang meliputi serangkaian tahapan manajemen, yang dilakukan oleh manajemen puncak dan diterapkan oleh seluruh pihak organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Fred David (2009:5) manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu
a) perumusan strategi, b)
penerapan strategi, dan c) penilaian strategi. Penjelasan mengenai tahap dalam proses manajemen strategik adalah sebagai berikut: Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategik yang mencakup: (a) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, (b) pengukuran kinerja, (c) pengambilan langkah korektif. Tahap dalam proses manajemen strategik meliputi pengembangan visi dan misi, analisis SWOT, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi. Berikut ini merupakan konsep analisis SWOT dalam proses manajemen strategik menurut Siagian (2011: 172-173): Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis dalam menetapkan strategi. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat pada tubuh suatu organisasi sedangkan
14
faktor peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Faktor-faktor berupa kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi adalah antara lain kompetensi yang khusus yang terdapat di dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Faktor-faktor kelemahan adalah kelemahankelemahan yang ada di dalam tubuh organisasi, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Sedangkan faktor ancaman adalah kebalikan dari faktor peluang, yaitu berbagai situasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Analisis SWOT adalah indentifikasi secara sistematis untuk
merumuskan
pemasaran.
Analisis
strategi ini
perusahaan,
didasarkan
termasuk
logika
yang
strategi dapat
memaksimalkan strengths (kekuatan), opportunities (peluang), weaknesses
(kelemahan),
dan
pengambilan
keputusan
strategis
threats selalu
(ancaman).
Proses
berkaitan
dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian strategic planner (Perencana Strategis) harus menganalisis
faktor-faktor
strategis
perusahaan
(Kekuatan,
Peluang, Kelemahan, dan Ancaman) dalam kondisi aktual saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Berikut merupakan diagram analisis SWOT:
15
Sumber: (Siagian, 2011:176) Gambar 1. Diagram Analisis SWOT
Keterangan dari Diagram Analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut: KUADRAN 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).
KUADRAN 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang
diterapkan
adalah
kekuatan
untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara
strategi
diversifikasi (Produk/Pasar).
menggunakan
16
KUADRAN 3 : organisasi menghadapi peluang
yang sangat
besar, tetapi di pihak lain menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
KUADRAN 4 : kuadran 4 menunjukkan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Harus segera mencari (defensif).
(Wiradhana,
strategi bertahan
2012
http://tulisan-
adam.blogspot.com/2012/01/analisis-swot-sebagai-alatformulasi.html diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.35 WIB). Selanjutnya dalam sumber lain disebutkan contoh matriks analisis SWOT. Matriks SWOT adalah Alat yang digunakan dalam menyusun
faktor-faktor
strategis
organisasi.
Matriks
ini
menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, seperti pada Gambar berikut :
17
STRENGTH (S)
WEAKNESSES (W)
(Tentukan faktor kekuatan internal)
(Tentukan faktor kelemahan internal)
Strategi SO
Strategi WO
Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada
Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada
THREATS (T)
Strategi ST
Strategi WT
(Tentukan faktor ancaman eksternal)
Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman
Daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
EFI EFE
OPPORTUNITIES (O) (Tentukan faktor peluang eksternal)
Gambar 2. Matriks SWOT Berdasarkan Matriks SWOT tersebut, maka didapatkan 4 langkah strategi sebagai berikut: a.
Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan
peluang
menggunakan
kekuatan
sebesar-besarnya. internal
memanfaatkan peluang eksternal. b.
Strategi ST
Strategi
perusahaan
SO untuk
18
Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. c.
Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO
untuk
memperbaiki
kelemahan
internak
dengan
memanfaatkan peluang eksternal. d.
Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. (http://arulmtp.wordpress.com/2008/08/03/analisa-swotsebagai-alat-perumusan-strategi/, diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.32 WIB). Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka analisis
SWOT merupakan analisis yang
digunakan untuk memetakan
potensi kebaikan dan potensi keburukan dari suatu organisasi yang berasal dari dalam tubuh organisasi maupun yang berasal dari lingkungan organisasi. Potensi yang berasal dari dalam organisasi merupakan kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang berasal dari
19
luar organisasi disebut dengan peluang dan ancaman. Masingmasing kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal harus dianalisis dengan bantuan diagram analisis SWOT atau matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat bagi situasi sebuah organisasi.
2. Pengertian Daerah Pesisir Kata pesisir biasa diterapkan untuk menunjukkan suatu lingkungan atau daerah yang letaknya tidak jauh dari pantai. Bahkan kata tersebut dipakai untuk melukiskan sifat-sifat khusus yang menjadi ciri daerah tersebut, seperti yang tercermin dalam istilah hawa pesisir, logat pesisir, adat pesisir dan sebagainya. Pemakaian kata pesisir selanjutnya menggiring
ke arah
pemahaman bahwa pesisir merupakan lingkungan yang terletak di sepanjang garis pantai. Secara ekologi, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan atau transisi antara lingkungan laut dan lingkungan darat. Berbicara masalah lingkungan pesisir yang kompleks ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengutip definisi
yang
menggabungkan
pertimbangan-pertimbangan
demografi, fungsi dan geografi yang diambil dari lokakarya (FAO, 1972) untuk wilayah pesisir (coastal zone) dirumuskan dengan terjemahan bebas sebagai berikut: Daerah pesisir adalah jalur tanah darat/ kering yang berdampingan dengan laut, di mana lingkungan dan tata
20
guna lahan mempengaruhi secara langsung lingkungan ruang bagian laut, dan sebaliknya. Daerah pesisir adalah jalur yang membatasi daratan dengan laut atau danau dengan lebar bervariasi. Secara fungsi, merupakan peralihan yang luas antara tanah dan air di mana produksi, konsumsi, dan proses pertukaran terjadi pada tingkat intensitas tinggi (LIPI, 2007: x). Adapun untuk Indonesia, pada tahun 1990, definisi wilayah pesisir yang disepakati pada pembakauan teknis wilayah pesisir adalah jalur saling pengaruh antara darat dan laut, mempunyai ciri geosfer khusus; ke arah darat dibatasi oleh pengaruh sifat fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah laut dibatasi oleh proses serta akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan darat. Sebagai daerah peralihan, batas-batas pesisir meliputi daerah dataran yang memiliki pengaruh dari laut dan daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh daratan. Faktor lingkungan alam di darat yang dapat memperlihatkan adanya pengaruh laut di darat antara lain adalah tata air dan angin. Adapun di laut adalah faktor di atas ditambah dengan sedimentasi dan unsur/ senyawa antropogenik yang berasal dari aktivitas manusia di darat, seperti limbah industri, domestik dan pertanian (LIPI, 2007:xii). Menurut
Masyhudzulhak
dalam
Proceeding
Book
Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara (2011), daerah pesisir adalah pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, ke arah darat sampai pada daerah masih adanya pengaruh perembesan
21
air laut dan angin laut, dan ke arah laut sampai pada daerah masih ada pengaruh air tawar dan memiliki beragam sumberdaya yang pulih maupun tidak pulih. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas manusia bersosialisasi, yaitu kepemerintahan, sosial-ekonomi-budaya-pertahanan keamanan (2011:335). Sedangkan menurut Bengen dalam Apridar et al (2001:1) daerah pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sedangkan wilayah laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut serta perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Berdasarkan
beberapa
pengertian
di
atas
dapat
disimpulkan bahwa daerah pesisir adalah daerah yang mencakup dua wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan yang saling mempengaruhi satu sama lain serta menjadi tempat di mana manusia beraktivitas dan bersosialisasi dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Pengembangan Daerah Pesisir a. Perspektif Pengeloaan Wilayah Pesisir
22
Menurut
Masyhudzulhak
dalam
Proceeding
Book
Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia (2011) perspektif pengelolaan wilayah pesisir dapat didasarkan kepada otonomi daerah bagi pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota pembangunan
karena di
berbagai
dapat
menumbuhkembangkan
bidang,
termasuk
pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir. Menurut UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4 memberikan wewenang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten. Provinsi diberi wewenang mengelola sejauh 12 mil mil laut, sementara kota serta kabupaten diberi wewenang 1/3 dari wilayah provinsi. Daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir dapat menggali potensi sebagai salah satu sentra produksi baru dalam mendorong pembangunan. Lebih
lanjut
Masyhudzulhak
menyatakan
bahwa
perspektif otonomi daerah dapat menjadi guideline dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dengan tujuan (i) secara ekologis haruslah dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir, (ii) secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas produktivitas sumberdaya pesisir, (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi kearifan lokal
dan
pemberdayaan
masyarakat
serta
meningkatkan
23
keterlibatan
partisipasi
masyarakat
dalam
kebijakan
dan
pembangunan, (iv) secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta penguatan kelembagaan, (v) dalam bidang pertahanan
dan
keamanan
sebagai
garda
terdepan
dalam
mewaspadai potensi-potensi yang akan mengganggu kepertahanan dan kemanan baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan. (2011: 333) b. Pendekatan Pengelolaan Tata Ruang Kawasan Pesisir Terpadu Menuurut Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikutip oleh Marganingrum dalam Apridar et al. (2007) menjelaskan tentang pengelolaan tata ruang kawasan pesisir terpadu. Keterpaduan (integrated) yang dimaksud meliputi: 1) Integrasi Perencanaan Sektor Secara Horizontal, yaitu memadukan perencanaan dari berbagai sektor, seperti sektor pertanian dan sektor konservasi yang berada di hulu, perikanan, pariwisata, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan lepas pantai, konservasi laut, dan sektor pengembangan kota. 2) Integrasi Perencanaan Secara Vertikal meliputi integrasi kebijakan dan perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional. 3) Integrasi Ekosistem Darat dengan Laut. Perencanaan pengelolaan pesisir terpadu diprioritaskan dengan menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis, misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS), dan wilayah administratif provinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan sebagai basis perencanaan. Dengan demikian, dampak dari suatu kegiatan di DAS, seperti kegiatan pertanian dan industri perlu diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir.
24
4) Integrasi Sains dengan Manajemen. Pengelolaan pesisir terpadu perlu didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik sosial-ekonomi budaya, kelembagaan, dan bio-geofisik lingkungan setempat. 5) Integrasi Antarnegara. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbatasan dengan Negara tetangga perlu mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan sumber daya pesisir setiap Negara. Integrasi kebijakan maupun perencanaan antarnegara, antara lain mengendalikan faktorfaktor penyebab kerusakan sumber daya pesisir yang bersifat lintas Negara, seperti di antara Pulau Batam dengan Singapura (2007: 62-63). Beberapa pedoman dalam peruntukan lahan di wilayah pesisir dan lautan secara terpadu menurut Dahuri yang dikutip oleh Marganingrum dalam Apridar et al. (2007) adalah:
a) Kehutanan, dengan memperhatikan pengendalian penebangan hutan dan menekan gangguan ekosistem hutan. b) Pertanian, dengan memperhatikan penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari lingkungan pesisir. c) Perikanan Budi Daya, dengan memperhatikan aktivitas dan pengendalian pupuk yang dapat mencermari lingkungan pesisir. d) Perikanan tangkap dengan mengendalikan perusakan habitat rawa, mangrove, terumbu karang, serta erosi tepian saluran irigasi dan sungai. e) Kawasan Pemukiman dan Perkotaan. Penataan kembali kawasan pemukiman dan perkotaan dengan konsep berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daerah vital yang rentan terhadap perubahan lingkungan, pengelolaan aliran air, pengelolaan daerah banjir, pengendalian kegiatan pengerukan dan penimbunan, serta penebangan hutan payau. f) Pariwisata dan Rekreasi. Perencanaan pengembangan pariwisata di daerah pesisir hendaknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk inventarisasi sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan. Pembangunan tempat
25
berlabuh (marina) dan fasilitas lainnya (toko, hotel, dan pemukiman) direncanakan dengan cermat. g) Pertambangan dan Energi. Perlu pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dalam upaya mengurangi gangguan lingkungan, pengawasan terhadap lokasi dan kegiatan industri ekstraksi, mengendalikan pencemaran limbah industri berat dengan memilih lokasi industri yang sesuai. h) Jalan Raya dan Jembatan. Lokasi jalan raya dan jembatan harus menghindari daerah-daerah vital atau intervensi terhadap aliran air permukaan maupun air tanah. i) Pelabuhan. Kegiatan dan pengembangan aktivitas pelabuhan tidak mengganggu dan merusak ekosistem wilayah pesisir lainnya (perairan pantai, sungai dan rawa) (Marganingrum et al, 2007:67-68). Perhatian soal pesisir Indonesia bermula saat pertemuan di atas Kapal Kerinci tahun 1993. Pertemuan itu menandai tonggak awal pengelolaan pesisir di negeri ini. Sejak itu telah dicanangkan berbagai macam kebijakan untuk mengelola daerah pesisir antara lain:
a) Pemerintah bermitra dengan organisasi gerakan masyarakat sipil memfasilitasi organisasi rakyat genuine untuk merehabilitasi dan merestorasi ekosistem maupun kawasan pesisir. b) Memberikan insentif berupa jaminan sosial (pendidikan) dan kesehatan bagi organisasi rakyat atau kelompok masyarakat sipil yang sukses merehabiltasi, merestorasi, sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya, ekosistem dan lingkungan pesisirnya. c) Pemerintah harus menerapkan pajak progresif lingkungan pada orang, kelompok, dan badan usaha yang memiliki aktivitas dengan potensi mengancam ekosistem daerah pesisir dengan flora dan fauna endemiknya (Apridar et al., 2011:181).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pengembangan daerah pesisir seharusnya didasarkan kepada pengembangan pesisir
26
terpadu yang memperhatikan berbagai macam aspek yang terkait di dalamnya, yaitu aspek ekologis, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan kelembagaan, serta pertahanan dan keamanan. Pengembangan daerah pesisir juga lebih bisa optimal karena pengembangan berdasarkan kepada otonomi daerah, di mana daerah
diberi
kebebasan
untuk
mengurus
rumah
tangga
pemerintahannya sendiri berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Pariwisata a. Pengertian Pariwisata Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
27
lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal Suwantoro, 2004: 3-4). Selanjutnya Menurut Pandit dalam Handayawati et al. (2010), pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor- sektor produktifitas lainnya. Sebagai sektor yang komplek juga meliputi industri industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri (Handayawati et al., 2010: 3). Sehingga berdasarkan beberapa pengertian di atas, pariwisata dapat diartikan sebagai kata kerja sekaligus kata benda. Sebagai kata kerja, pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka keluar dari rutinitasnya dengan tujuan tertentu. Sedangkan jika diartikan sebagai kata benda, pariwisata dapat diartikan sebagai sebuah sektor
industri
baru
yang
dapat
menumbuhkembangkan
perekonomian suatu daerah sebagai dampak dari aktivitas pariwisata tersebut.
28
b. Pariwisata Sebagai Kegiatan Ekonomi Suwantoro
dalam
bukunya
Dasar-Dasar
Pariwisata
menyebutkan bahwa pariwisata sebagai sektor ekonomi yang sedang tumbuh, di mana pariwisata sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti adanya usaha perhotelan, restoran dan penyelenggaraan paket wisata. Selain itu, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang sangat berhubungan erat, antara lain trasportasi, telekomunikasi dan bisnis eceran. Kegiatan pariwisata dianggap sebagai mesin penggerak ekonomi juga sebagai wahana yang menarik untuk mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk mengembangkan suatu daerah wisata memerlukan keterlibatan penduduk atau masyarakat sekitar, serta membutuhkan modal yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta. Dalam situasi di mana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas, sangatlah diharapkan pihak swasta dapat berperan lebih besar dengan ikut mendanai berbagai sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan objek
atau
daerah
tujuan
wisata.
Bagi
investor
swasta,
keikutsertaan dalam sektor pembangunan prasarana wisata jelas merupakan suatu beban investasi sendiri. Namun demikian mereka tetap dapat diberi imbalan yang berupa hak tertentu. Yang harus
29
dicatat adalah bahwa pemberian hak tersebut hendaknya tidak akan mengganggu kepentingan pihak lain. Dengan adanya keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan prasarana pariwisata, maka modal publik dapat lebih dipusatkan pada proyek yang dapat menciptakan sinergi bersama-sama dengan yang telah dirintis oleh sektor swasta (Gamal Suwantoro, 2004: 35-37). c. Kebijaksanaan Pariwisata Kebijaksanaan pariwisata perlu disusun untuk mengontrol sekaligus stakeholders
mengakomodir yang
terlibat
kepentingan-kepentingan dalam
kegiatan
para
pembangunan
pariwisata. Pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan wisatawan, operator wisata, serta masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Hartley dan Hooper dalam Gamal Suwantoro (2004) yaitu: Kegiatan pariwisata mencakup proses pertukaran antara pembeli dan penjual. Kekuatan pasar dengan sendirinya akan sangat menentukan. Namun demikian pihak swasta, bila tanpa dukungan pemerintah, mungkin akan gagal karena adanya berbagai faktor eksternal yang merugikan. Oleh sebab itu seringkali masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki pasar dan menjamin bahwa pasar akan secara cermat dan penuh mampu menanggapi keinginan konsumen ( Gamal Suwantoro, 2004: 38). Banyak alasan mengapa sebuah negara, khususnya negara berkembang merancang kebijakan pariwisata. Di samping alasan yang mendasar bahwa segala sumberdaya harus dapat digunakan
30
dan dialokasikan seefisien mungkin, pariwisata juga mampu memberikan kontribusi yang penting terhadap perekonomian negara. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pariwisata sering dianggap sebagai sebuah sumber penting dari hard foreign exchange earnings (pendapatan nilai tukar mata uang asing). 2) Sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi peraturan perdagangan dan kuota seperti halnya barangbarang pabrikan, bahan mentah, dan produk-produk pokok kebutuhan dasar. 3) Wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan, dan sebagainya yang tidak didesain secara khusus. Dari sudut pandang ekonomi, penggunaan pariwisata terhadap infrastruktur alam mempunyai marginal cost yang rendah. 4) Pariwisata mampu memberikan lapangan kerja baru baik di Negara sedang berkembang maupun yang sudah maju. 5) Sebagai sebuah aktivitas campuran untuk memenuhi permintaan akan jasa dan produk, pariwisata dapat mendorong bagi produk sektor lain; seperti makanan, cindera mata, dan sebagainya. Dengan adanya pariwisata yang maju, di banyak Negara terjadi permintaan yang meningkat atas akomodasi dan infrastruktur lainnya. (Gamal Suwantoro, 2004:42). d. Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional Gamal Suwantoro juga menuliskan dalam bukunya tentang kebijakan pengembangan pariwisata nasional yang meliputi strategi
pengembangan
kepariwisataan
nasional,
sapta
kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dan pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Adapun kebijaksanaan pengembangan pariwisata nasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:
31
1) Strategi Pengembangan Kepariwisataan Nasional Gamal Suwantoro (2004) mengemukakan bahwa strategi pengembangan kepariwisataan betujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Langkah pokok: a) Dalam jangka pendek dititikberatkan pada optimasi, terutama untuk: 1. Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan 2. Meningkatkan mutu tenaga kerja 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan 4. Memanfaatkan produk yang ada 5. Memperbesar saham dari pasar pariwisata yang telah ada b) Dalam jangka menengah dititikberatkan pada konsolidasi, terutama dalam: 1. Mempertajam citra kepariwisataan Indonesia 2. Mengkonsolidasikan kemampuan pengelolaan 3. Mengembangkan dan diversifikasi produk 4. Mengembangkan jumlah dan mutu tenaga kerja c) Dalam jangka panjang dititikberatkan pada pengembangan dan penyebaran dalam: 1. Pengembangan kemampuan pengelolaan 2. Pengembangan dan penyebaran produk dan pelayanan 3. Pengembagan pasar pariwisata baru 4. Pengembangan mutu dan jumlah tenaga kerja (2004:55-56) 2) Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Ada beberapa kebijaksanaan pengembangan pariwisata yang ditulis
Gamal Suwantoro (2004) dalam bukunya Dasar-Dasar
Pariwisata
yang
dikenal
sebagai
Pengembangan Pariwisata, yaitu: a) Promosi
Sapta
Kebijaksanaan
32
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Promosi pada hakikatnya harus melaksanakan upaya pemasaran. Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aksebilitas Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral. Kawasan Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk: - Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata - Memperbesar dampak positif pembangunan. - Mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan. Wisata Bahari Wisata bahari merupakan salah satu produk wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Jenis wisata ini memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi terhadap produk wisata sejenis luar negeri. Produk Wisata Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata. Sumber Daya Manusia ini harus memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan jasa pelayanan pariwisata. Kampanye Nasional Sadar Wisata Kampanye Nasional Sadar Wisata pada hakikatnya adalah upaya memasyarakatkan Sapta Pesona yang turut menegakkan disiplin nasional dan jati diri bangsa Indonesia sejak melalui kegiatan kepariwisataan (2004: 56)
3) Pola Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Menurut
Gamal
Suwantoro
(2004)
dalam
Dasar-Dasar
Pariwisata, secara spesifik kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata dapat dikelompokkan dalam pola-pola kebijaksanaan sebagai berikut:
33
a) Kebijaksanaan Umum Pola kebijakan umum ini meliputi: 1. Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat 2. Kebijakan pengembangan industri wisata 3. Kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, taman rekreasi dan hiburan umum 4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana 5. Kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan, kemampuan menampung, melayani dan menyelenggarakan kepariwisataan 6. Kebijakan pengelolaan 7. Kebijakan pembinaan 8. Kebijakan hukum b) Arah Pola Kebijaksaan Pengembangan Jalur Wisatawan Pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan diarahkan kepada pengembangan jalur wisatawan mancanegara dan nusantara yang sekaligus dapat meningkatkan jumlah/ diversifikasi paket wisata yang didasarkan pada perkembangan objek wisata c) Pola Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pola pengembangan objek wisata meliputi: 1. Prioritas pengembangan objek 2. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan 3. Meningkatkan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan d) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi: 1. Akomodasi 2. Restoran 3. Usaha rekreasi dan hiburan umum 4. Gedung pertemuan 5. Perkemahan 6. Pondok wisata 7. Mandala wisata 8. Pusat informasi wisata 9. Pramuwisata e) Pola Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pola kebijakan pengembangan pemasaran berpedoman kepada: 1. Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan 2. Meningkatkan kerja sama yang terpadu antara berbagai sektor
34
3. Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik f) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan, meliputi: 1. Penyerahan urusan kepariwisataan 2. Pemantapan kedudukan lembaga pemerintah daerah 3. Peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas 4. Pertimbangan jenis dan kelas lembaga 5. Kemampuan bekerja sama g) Kebijakan Pengembangan Industri Penanaman modal diarahkan pada: 1. Penyerahan tenaga kerja, peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia 2. Pengembangan struktur industri dengan prioritas pada usaha untuk menghasilkan barang ekspor non migas 3. Peranannya sebagai wahana pengembangan teknologi dan memacu pertumbuhan/ perkembangan daerah (Suwantoro, 2004: 5758).
B. Penelitian yang Relevan Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa daerah pesisir merupakan daerah yang sangat potensial karena menyimpan berbagai macam sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu ada sistem manajemen untuk mengolah sumber daya pesisir tersebut dengan lebih optimal. Ada dua penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama, penelitian yang berjudul “Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur)” yang ditulis oleh Ani Rahmawati,
mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ani Rahmawati menulis
35
tentang potensi sumber daya yang ada di kawasan pantai, khususnya pantai Teleng Ria yang apabila pengelolaannya bisa optimal dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Namun, Ani melihat potensi tersebut
hanya
difokuskan
kepada
aspek
ekonomi
dan
tidak
memperhatikan aspek-aspek ekologis, padahal jika aspek ekologis juga diperhatikan maka pendapatan akan lebih optimal. Karena itu, Ani melakukan penelitian terhadap aspek fisik dan ekologis serta mengusulkan konsep pengelolaan perikanan di kawasan pesisir yang terintegrasi. Kedua, penelitian yang berjudul “Potensi Wisata Alam PantaiBahari” yang ditulis oleh Hani S. Handayawati, Budiono, dan Soemarno yang mengemukakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap wisata alam terutama di kawasan pesisir yang mengandalkan wisata bahari telah menjadikan pergeseran pola hidup masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, serta kebutuhan akan sarana prasarana yang ada di lokasi wisata. Oleh karena itu, untuk mendukung daya jual objek wisata terhadap para wisatawan selain menampilkan keindahan alami objek wisata bahari, perlu dibuat rekayasa sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kedua jenis penelitian tersebut relevan dalam hal informasiinformasi tertentu meski belum memiliki arah yang sama dengan tujuan peneliti, namun informasi-informasi yang ada dapat bermanfaat untuk menajamkan analisis peneliti.
36
C. Kerangka Pikir Kabupaten Pacitan memiliki banyak kawasan pesisir yang berpotensi menjadi objek pariwisata pantai. Daya tarik wisata pantai tersebut dapat menarik banyak wisatawan dan berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila pengelolaan sektor pariwisatanya dapat optimal. Namun, kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa pengelolaan objek wisata pantai di Pacitan belum dilakukan dengan optimal. Hal tersebut terbukti bahwa dari banyaknya pantai yang ada di wilayah Pacitan, hanya ada satu pantai yang telah dikelola dengan baik dan melibatkan tiga pilar good governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Padahal objek pariwisata pantai yang lain memiliki potensi yang tidak kalah dengan Pantai Teleng Ria, namun sarana dan prasaran serta akses untuk menuju setiap pantai belum maksimal. Dinas
Kebudayaan
Pariwisata
Pemuda
dan
Olah
Raga
(Disbudparpora) Kabupaten Pacitan, memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dan pengembangan daerah pesisir Pacitan sebagai objek pariwisata. Begitu pula dengan pihak swasta yang dapat mendorong tumbuhnya sektor pariwisata
melalui
investasinya,
serta
masyarakat
yang
turut
menggerakkan objek pariwisata. Menurut Hadari Nawawi strategi merupakan kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi publik seperti
37
Disbudparpora dan Dinas yang terkait perlu mencanangkan strategi pengembangan daerah pesisir dengan sistem manajemen strategik, yang meliputi perencanaan hingga evaluasi. Manajemen strategik
menurut
Sondang P. Siagian adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam manajemen strategik tersebut, suatu organisasi akan membentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dalam jangka waktu tertentu dan dijabarkan melalui
program-program yang termaktub dalam Rencana
Operasional (RENOP). Strategi-strategi tersebut didasarkan pada grand design pengembangan daerah pesisir seperti yang dikemukakan oleh Masyhudzulhak, di mana pengembangan daerah pesisir memiliki tujuan (i) secara ekologis haruslah dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir, (ii) secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan sttabilitas produktivitas sumberdaya pesisir, (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan, (iv) secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta penguatan kelembagaan, (v) dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai garda terdepan dalam mewaspadai potensi-potensi yang akan mengganggu kepertahanan dan
38
kemanan baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan. Melihat kondisi permasalahan pantai yang ada di Pacitan, maka strategi yang terbentuk adalah strategi yang dapat mengakomodir semua pantai yang ada di wilayah kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari berbagai perspektif masing-masing stakeholder, yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Selanjutnya berbagai macam perspektif tersebut diintegrasikan melalui analisis SWOT yang pada
akhirnya
akan terbentuk
strategi
yang tepat
untuk
pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran nyata mengenai pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata berbasis manajemen strategik, agar ke depannya bisa menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan di masa mendatang dan dapat mengimplementasikan kebijakan
pengembangan
pariwisata
yang
dapat
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan gambar dari kerangka pikir:
39
Gambar 3. Kerangka Pikir
40
D. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang tepat untuk dilaksanakan di daerah pesisir pantai Kabupaten Pacitan? 2. Bagaimana strategi pengembangan daerah pesisir yang dilakukan bersama oleh tiga pilar good governance? 3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengembangkan pantaipantai yang belum dikelola? 4. Apa
sajakah
faktor
pendukung
dan
penghambat
dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan? 5. Bagaimana
upaya
untuk
mengatasi
hambatan
pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan?
dalam
