BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan refrensi penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi, yaitu : Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu No 1.
Nama, Tahun, Fokus Judul Penelitian Penelitian Mareta 1. Faktur Windriarti,2012, pajak Analisis Penerapan 2. Laporan Perencanaan Pajak keuangan Penghasilan Badan 3. Laporan Pada PT. Semen perpajakan Tonasa di Pangkep
6
Metode Hasil Penelitian Penelitian 1. Analisis 1. Memaksimalkan deskriptif penghasilan yang dengan dikecualikan menganalisis dengan dan mengolah memaksimalkan data-data penghasilan laporan bunga, keuangan serta meminimalkan menjelaskan biaya yang tidak cara penerapan diperkenankan perencanaan sebagai pajak bagi pengurang. wajib pajak Kemudian badan. memilih metode 2. Analisis penyusutan garis komparatif lurus. dengan 2. Menerapkan membandingkan perencanaan laporan pajak dengan keuangan yang Undang-Undang telah disusun Perpajakan yang oleh perusahaan. berlaku, agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.
7
Tabel 2.1(Lanjutan) Hasil Penelitian Terdahulu No 2.
3.
Nama, Tahun, Fokus Judul Penelitian Penelitian Warka Syachbrani, 1. Laporan 2011, Analisis keuangan Pemberian Natura perusahaan Dan Kenikmatan yang telah Bagi Karyawan diaudit Dalam 2. Kebijakan Mengoptimalkan akuntansi Beban Pajak Pada 3. UndangPT. Media Fajar undang perpajakan yang berlaku
Metodelogi Hasil Penelitian Penelitian Deskriptif analisis 1. Kebijakan yang dengan studi berhubungan kasus. dengan pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan yang dijalankan di PT. Media Fajar sudah tepat dan dijalankan dengan memperhatikan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku. 2. Kebijakan terkait pemberian Natura dan Kenikmatan menjadi pengeluaran bagi perusahaan dan akan menjadi komponen pengurang terhadap laba kotor sehingga akan meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Rindi Pustpita Sari, 1. Laporan 2011, Keuangan Implementasi Tax 2. Peraturan Planning PPh pajak Badan Pada penghasilan Perusahaan jasa 3. SPT PPh Cleaning Service Badan PT.”X” di Surabaya
Deskriptif dengan studi Perbandingan
1. Tax Planning yang dilakukan terfokus pada biaya perawatan kendaraan karyawan, makanan dan natura lainnya, biaya PPh pasal 21;
8
Tabel 2.1(Lanjutan) Hasil Penelitian Terdahulu No 3.
Nama, Tahun, Judul Penelitian Rindi Pustpita Sari, 2011, Implementasi Tax Planning PPh Badan Pada Perusahaan jasa Cleaning Service PT.”X” di Surabaya
Fokus Penelitian 1. Laporan Keuangan 2. Peraturan pajak penghasilan 3. SPT PPh Badan
Metodelogi Hasil Penelitian Penelitian Deskriptif dengan 2. Biaya perawatan studi perbandingan setelah tax planning menghasilkan tax saving sebesar Rp.208.424 3. Setelah tax planning tunjangan makan yang sebelumnya diterapkan pada PT.”X” dihapuskan dan diganti menjadi biaya makan dan minum karyawan, karena dari sisi perpajakan karyawan akan lebih menguntungkan.
9
2.2 Pengantar Perpajakan 2.2.1
Pengertian Pajak Prof. DR. PJA. Adriani seorang mantan guru besar dalam hukum pajak di
Universitas Amsterdam (Belanda) memberikan pendapatnya bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Brotodihardjo, 1991: 2). Sedangkan Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH mengutarakan bahwa: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara” (Soemitro, 1992: 12). Dari pengertian diatas, terdapat beberapa unsur dalam perpajakan, adapun unsur tersebut adalah (Mardiasmo, 2011: 1): 1. Iuran rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi Yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
10
4. Digunakan Untuk Membiayai Rumah Tangga Negara Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.2.2
Fungsi Pajak Pajak merupakan iuran rakyat sebagai sumber penerimaan negara yang
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Suandy, 2005: 14): 1.
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak dengan fungsi budgetair (financial) berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Misalnya: Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.
2.
Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Pajak dengan fungsi regulerend berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dengan tujuan tertentu. Misalnya: a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
11
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2.2.3
Pengelompokkan Pajak Pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3, yaitu (Resmi, 2009: 7):
1.
Menurut Golongan a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau subjeknya. Misalnya: Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang
12
mengakibatkan
timbulnya
kewajiban
membayar
pajak,
tanpa
memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 3. Menurut Lembaga Pemungut a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan. b. Pajak Daerah Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak atas Reklame.
2.2.4
Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu
(Mardiasmo, 2009:6): 1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada negara (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus; b. Wajib pajak bersifat pasif;
13
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; b. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Ciri-cirinya: Wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2.3.1
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
14
identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan 1 (satu) NPWP. Nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Resmi, 2009: 27). Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009): a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/ atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
15
2.3.2
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 1984 dan perubahannya (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).
2.3.3
Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan (SPT)
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan kewajiban dalam penyetoran dan pelaporannya, surat pemberitahuan dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1.
Surat pemberitahuan (SPT) masa yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak;
16
2.
Surat pemberitahuan (SPT) tahunan yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak.
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Wajib Pajak yang telah mendapat izin
Menteri
Keuangan
untuk
menyelenggarakan
pembukuan
dengan
menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Dalam hal Wajib Pajak badan, surat pemberitahuan harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Jika surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa
17
khusus. Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan melebihi batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009): a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku; f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
18
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.3.4
Surat Setoran Pajak (SSP) Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).
2.3.5
Surat Ketetapan Pajak Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, surat ketetapan pajak
meliputi: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
19
ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayarkan, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Menurut pasal 8 ayat 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diberikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Nihil. 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Atas permohonan Wajib Pajak, bahwa kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atau pemeriksaan, kemudian
20
menerbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak diterima surat permohonan, atau apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak ditetapkan. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan melebihi jangka waktu satu bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu tersebut sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
2.3.6
Surat Tagihan Pajak Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 surat tagihan pajak adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila: 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
21
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: a. Identitas pembeli seperti nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau b. identitas pembeli seperti nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. 6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau 7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
2.3.7
Keberatan dan Banding Menurut pasal 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau
22
pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009): 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan. Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling
23
lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009): 1. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau 2. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
2.4 Pajak Penghasilan 2.4.1
Pengertian Pajak Penghasilan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 didefinisikan
bahwa:
24
“Penghasilan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain)” (PSAK Revisi 2009). Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2006: 81).
2.4.2
Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi
untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1, subjek pajak penghasilan adalah (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008): 1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
25
3. Subjek Pajak Badan, badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan; 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 jenis subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Subjek Pajak Dalam Negeri a.
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: Pembentukannya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
26
Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. c.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan
yang tidak
didirikan
dan
tidak
bertempat
kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2.4.3
Bukan Subjek Pajak Penghasilan Yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan pasal 3 UU No. 36 Tahun
2008 yaitu: 1.
Kantor perwakilan negara asing;
2.
Pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga
27
negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; 3.
Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari dari iuran para anggota;
4.
Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga), dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2.4.4
Objek Pajak Penghasilan Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek
pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. Laba usaha;
28
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. Bunga
termasuk
pengembalian utang;
premium,
diskonto,
dan
imbalan
karena
jaminan
29
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. Premi asuransi; 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 19. Surplus Bank Indonesia.
2.4.5
Bukan Objek Pajak Penghasilan Yang bukan merupakan objek pajak penghasilan menurut undang-undang
perpajakan pasal 4 ayat (3) yaitu (Undang-Undang No.36 Tahun 2008):
30
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 3. Warisan; 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
31
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang dengan
pribadi sehubungan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa; 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan; 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan
32
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: a. Perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.4.6
Penghasilan Kena Pajak Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 penjelasan pasal 16, menyatakan
bahwa : “penghasilan kena pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak diperoleh dari
33
pengurangan antara penghasilan bruto wajib pajak dengan pengurang penghasilan bruto”. Menurut Mardiasmo, penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Indikator atau ukuran dari penghasilan kena pajak adalah (Mardiasmo, 2009: 137): 1. Pendapatan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun; 2. Biaya, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
2.4.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenaka pajak. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus menjadi tanggungan sepenuhnya, merupakan tambahan penghasilan tidak kena pajak paling banyak 3 (tiga) orang (Resmi, 2009: 104). Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 Penghasilan tidak kena pajak pertahun diberikan paling sedikit sebesar:
34
Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak Keterangan Untuk diri wajib pajak orang pribadi Tambahan untuk wajib pajak kawin Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan Tidak Kena Pajak 15.840.000 1.320.000 15.840.000
1.320.000
Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yang baru akan mulai pada tahun pajak 1 Januari 2013 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Keterangan Untuk diri wajib pajak orang pribadi Tambahan untuk wajib pajak kawin Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Penghasilan Tidak Kena Pajak 24.300.000 2.025.000 24.300.000
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012
2.025.000
35
2.4.8 Tarif Pajak Penghasilan Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu (Mardiasmo, 2009: 9): 1. Tarif Sebanding atau Proporsional Yaitu tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif Tetap Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif Progresif Yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi. 4. Tarif Degresif Yaitu Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Perhitungan besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2009: 15). Tarif pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 17, lapisan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 Diatas Rp. 500.000.000 Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Lapisan Tarif 5% 15% 25% 30%
36
Tarif pajak untuk wajib pajak badan dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf b berbunyi : “Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”. Tarif pajak badan juga diatur dalam pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang berbunyi: Ayat (1) : “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Ayat (2) : “Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan”.
2.4.9 Pajak Penghasilan yang Bersifat Final Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2009: 145). Pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final antara lain (UndangUndang No. 36 Tahun 2008) :
37
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. penghasilan berupa hadiah undian; 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. penghasilan tertentu lainnya yang
diatur
dengan
atau
berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Dalam Negeri Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta,
38
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain kertas, rokok, otomotif dan semen, serta Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-52/PJ/2008 bahwa penyalur/distributor rokok wajib melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari harga bandrol dan bersifat final.
2.6 Laporan Keuangan 2.6.1
Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun
berdasarkan prinsip akuntansi dan dimakduskan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran atau kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, sedangkan beban adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai (Prabowo, 2004:296).
39
Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional akan
membentuk
perhitungan Laba/Rugi sebagai berikut
(Soemarso, 2004: 225): Tabel 2.5 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial Uraian Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Pemasaran Beban Administrasi Total Beban Laba Operasi Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-lain
Jumlah
Total Rp. xxxxx (Rp. xxxxx) Rp. xxxxx
Rp. xxxxx Rp. xxxxx (Rp. xxxxx) Rp. xxxxx Rp. xxxxx Rp. xxxxx
Laba Sebelum Pajak
Rp. xxxxx Rp. xxxxx
Sumber : Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 Edisi 5 (Revisi).
2.6.2
Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun peraturan
perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda (Suandy, 2003: 85). Cara penetapan Penghasilan Kena Pajak (di dalam akuntansi disebut Laba Sebelum Pajak) adalah sebagai berikut:
40
Tabel 2.6 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal Uraian Pendapatan Usaha (Ps. 4 ayat (1)) Biaya-biaya : Pasal 6 ayat 1 Pasal 6 ayat 2 Pasal 9 ayat 1 huruf c Pasal 9 ayat 1 huruf d Pasal 9 ayat 1 huruf e Pasal 7 ayat 1 (PTKP) Total Biaya Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Jumlah
Total Rp. xxxxx
Rp. xxxxx Rp. xxxxx Rp. xxxxx Rp. xxxxx Rp. xxxxx Rp. xxxxx (Rp. xxxxx) Rp. xxxxx
Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008
2.6.3
Rekonsiliasi Fiskal Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba yang berbeda
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu (Agoes dan Trisnawati, 2007: 177) : 1.
Beda Tetap (Permanen Difference) Beda tetap terjadi adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya
menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial, namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba menurut fiskal. 2.
Beda Waktu (Timing Difference) Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan
perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap
41
tahunnya. Beda waktu biasanya terjadi karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal: a. Akrual dan realisasi; b. Penilaian persediaan; c. Penyusutan dan amortisasi; d. Kompensasi kerugian fiskal.
2.6.4
Koreksi Positif dan Negatif Pada Rekonsiliasi Fiskal Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif
terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif tersebut terjadi dilakukan karena adanya (Agoes dan Trisnawati, 2007: 178): 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak; 2. Penyusutan komersial yang lebih besar dari penyusutan fiskal; 3. Amortisasi komersial yang lebih besar dari amortisasi fiskal; 4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Sedangkan koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang, dan dilakukan akibat adanya: 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final; 3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal; 4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal; 5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya; 6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.
42
2.6.5
Biaya yang Dapat Dikurangkan Dalam akuntansi komersial semua biaya yang termasuk kerugian dapat
dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Namun tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selama suatu biaya tersebut dapat dibuktikan dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai pendapatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan (Agoes dan Trisnawati, 2007: 167). Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan antara lain: 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: a. Biaya pembelian bahan; b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; c. Bunga, sewa, dan royalti; d. Biaya perjalanan; e. Biaya pengolahan limbah; f. Premi asuransi; g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; h. Biaya administrasi; dan i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
43
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; d. Syarat sebagaimana tersebut tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil dengan keuntungan karena pembebasan utang,
44
kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 9. Sumbangan
dalam
rangka
penanggulangan
bencana
nasional
yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
2.6.6
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap ada beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan yaitu (pasal 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008):
45
1.
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2.
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syaratsyaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; 5.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
46
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 6.
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7.
Warisan;
8.
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
9.
Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,
47
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dan sumbangan yang dikecualikan menurut Pasal 6 ayat (1), yaitu: a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, d. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10. Pajak Penghasilan; 11. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau Orang yang menjadi tanggungannya; 12. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 13. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2.7 Manajemen Pajak Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak
48
tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru yang dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Sophar Lumbatoruan mendefinisikan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang di bayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2003: 6). Dari uraian-uraian tersebut disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak (Lumbantoruan,1996: 484) adalah : 1. Perencanaan Pajak (Tax Planning); 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation); 3. Pengendalian Pajak (Tax Control).
2.7.1
Perencanaan Pajak Perencanaan pajak merupakan tindakan struktural yang terkait dengan
kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak (Zain, 2003: 67). Adapun pemikiran lain yang mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat
49
dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy, 2003: 7). Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Muljono, 2009: 2). Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax Burden) menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Suandy, 2006: 7). Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu (Suandy, 2003: 11): 1.
Kebijakan Perpajakan ( Tax Policy) Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.
2.
Undang-undang Perpajakan (Tax Low) Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam
50
pelaksanaanya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut
bertentangan dengan undang-undang itu
sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 3.
Administrasi Perpajakan (Tax Administration) Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.
2.7.2
Jenis Perencanaan Pajak Terdapat 2 (dua) jenis perencanaan pajak yaitu (Suandy, 2003: 116):
1.
Perencanaan pajak domestik nasional (National tax planning) Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut;
2.
Perencanaan pajak Internasional (International tax planning) Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (tax treaty) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.
51
2.7.3
Langkah-Langkah Melakukan Perencanaan Pajak Tindakan yang harus diambil dalam rangka melakukan perencanaan pajak
tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah (Zain, 2007: 70): 1.
Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi: a.
Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;
b.
Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara;
c.
Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).
2.
Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari: a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
52
Faktor tersebut merupakan parameter-paremeter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang; b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan; c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. 3.
Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan: a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.
53
2.7.4
Tahap-Tahap Melakukan Perencanaan Pajak Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka
perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap perencanaan tersebut yaitu (Suandy, 2006: 14): 1.
Menganalisis informasi yang ada Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung;
2.
Membuat satu model atau lebih rencana kemungkian besarnya pajak. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakantindakan berikut: a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional; b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut; c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3.
Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak Perencanaan pajak merupakan suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dan seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut akan dihitung dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut: a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan; b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik;
54
4.
Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak; Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan;
5.
Memutahirkan Perencanaan Pajak Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.
2.7.5
Strategi Perencanaan Pajak Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak
untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yaitu (Lumbantoruan, 1996: 489): 1.
Pergeseran pajak (shifting), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya;
2.
Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli;
3.
Transformasi, yaitu cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya;
4.
Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan;
55
5.
Tax Avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Terdapat beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan
beban pajak diantaranya (Prastowo, 2009: 720): 1.
Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak; Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah taxability-deductibility, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (taxable), di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan (deductible).
2.
Memilih prinsip pembukuan yang tepat Secara strategis, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.
3.
Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan;
4.
Perencanaan pajak terkait dengan karyawan Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan.
5.
Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi Metode penyusutan dan amortisasi perlu dipilih dengan pertimbangan : a. Kontinuitas usaha. Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama;
56
b. Profitabilitas usaha. Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar diawal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi; c. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak; Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan yaitu: Tabel 2.7 Harta Berwujud Kelompok Harta Berwujud I. Bukan Bangunan a. Kelompok 1 b. Kelompok 2 c. Kelompok 3 d. Kelompok 4 II. Bangunan a. Permanen b. Tidak Permanen
Masa Manfaat
Metode Penyusutan Garis Lurus
4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
25% 12,5% 6,25% 5%
20 tahun 10 tahun
5% 10%
Metode Penyusutan Saldo Menurun 50% 25% 12,5% 10%
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009
6.
Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan with holding tax; Pada intinya, mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian, bisa dilakukan dengan cara : a. Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau;
57
b. Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi (metode gross up). 7.
Optimalisasi kredit pajak; Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus: a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/ pungut dengan baik; b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.
8.
Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25; Jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar;
9.
Pengajuan SKB PPh; Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal: a. Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal;
58
b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik didalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan; c. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. 10. Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi insentif dari bantuan/ sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (filantropi). Undang-undang PPh yang baru mengakomodasikan aktivitas sosial dan filantropi serta bidang litbang dan pendidikan dengan cara mempermudah pengakuan pengeluaran sebagai biaya, antara lain yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang PPh berikut: a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial; b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial; d. Sumbangan fasilitas pendidikan; e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategistrategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam
Undang-undang
perpajakan.
Secara
umum
penghematan
pajak
mengandung prinsip membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan dalam
59
waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.
2.8
Pajak dalam Perspektif Hukum Islam Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar
kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya sama-sama wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak yang berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang
ditentukan
oleh
pemerintah
menyangkut
pemungutannya
maupun
penggunaannya. Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Adapun zakat menurut ahli fikih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardawi, 2010: 999). Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Zakat adalah rukun Islam yang statusnya sama dengan
60
syahadat, sholat, puasa dan haji, serta kewajiban yang ditetapkan berdasarkan AlQur’an dan As-Sunnah, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan aturan hasil ijtihad, maka kewajiban membayar zakat tidak bisa terhalang karena keputusan hukum berdasarkan ijtihad. Zakat adalah kewajiban sosial dan bagi yangg menerimanya adalah hak baginya, pernyataan tersebut telah tertuang pada QS AtTaubah: 103, yaitu :
Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui . [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dalam kitab Aunul Ma'bud, pajak atau pungutan (uang) disebut juga dengan Mukus, sedangkan pemungut pajak (uang) disebut Makis. Menurut Imam Nawawi, mukus hukumnya haram, pernyataan tersebut telah tertuang dalam hadits sahih riwayat Muslim: ت ىب ة ل ى ت اب ها صاحب م كس ل غ فر لهوال ذي ن ف سي ب يده ل قد ت اب ت Arti kesimpulan: seorang perempuan pezina yang betul-betul bertobat itu lebih baik dari pada pemungut mukus.
61
Akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi, pajak yang sekarang berlaku bukan termasuk mukus. Al-Haitsami menyatakan bahwa makis atau orang yang telah melakukan
mukus
adalah
petugas
yang
mengumpulkan
zakat
dan
menyelewengkannya dengan memungut uang melebihi hak pembayar zakat, atau mengurangi uang yang semestinya jadi hak penerima zakat. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat, yang telah tertuang dalam QS Al-Baqarah: 177 (Qardawi, 2010: 1005): Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
2.8.1
Persamaan dan Perbedaan Antara Pajak dan Zakat Terdapat titik persamaan antara zakat dan pajak, antara lain sebagai
berikut (Qardawi, 2010: 999) :
62
1.
Unsur paksaan Kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, di sini pemerintah islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan;
2.
Diserahkan Kepada Pemerintah Bila pajak harus disetorka kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah. Maka zakat pun demikian karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut amil zakat;
3.
Tidak Mendapatkan Imbalan Diantara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu, dan hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat, pezakat tidak memperoleh suatu imbalan, namun hanya memperoleh lindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran dimuka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
63
Selain titik persamaan tersebut, terdapat pula segi perbedaan antara zakat dan pajak, diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut (Qardawi, 2010: 1000): 1. Dari segi nama dan etiketnya Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Berbeda dengan gambaran dari kata pajak, sebab kata dharibah (pajak) diambil dari kata dharaba yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. 2. Mengenai hakikat dan tujuannya Di antara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya. adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. 3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Seorang pun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek,
64
prosentase, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskan pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan. 4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum Muslimin ada di muka bumi ini. Adapun pajak, tidak memiliki sifat tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia. 5. Mengenai pengeluarannya Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya. sasaran itu terang dan jelas, setiap muslim dapat mengetahui dan membagikan zakatnya sendiri bila diperlukan. sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum
negara,
sebagaimana
ditetapkan
pengaturannya oleh penguasa. 6. Hubungan dengan penguasa Dari sini dapat diketahui, bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya.
2.8.2
Undang-Undang Tentang Zakat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau
Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa:
65
“zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah” (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan. Setelah pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Masyarakat muslim memenuhi dua kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim itu harus membayar pajak dan zakat, yang satu urusan negara dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar kewajibannya. Sedangkan untuk kaum non muslim tetap harus membayar pajak sesuai undang-undang akan tetapi zakat untuk non muslim bisa berupa sumbangan, bantuan dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010).
