BAB II DESKRIPSI LOKASI ACEH TAMIANG. 2.1 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Aceh Tamiang Sejarah Kerajaan Benua Tamiang

BAB II DESKRIPSI LOKASI ACEH TAMIANG 2.1 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Aceh Tamiang 2.1.1 Sejarah Kerajaan Benua Tamiang

Tamiang pada awalnya merupakan suatu negeri kerajaan yang telah ada sekitar tahun 1020-an. Bukti adanya Negeri Tamiang adalah bersumber dari data-data sejarah, seperti dalam Prasasti Sriwijaya, buku Wee Pei Shih yang mencatat Negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), dan buku Nagarakretagama yang menyebut "Tumihang". 35 Pada tahun 960, di wilayah Aceh Timur telah berkuasa seorang raja di Negeri Tamiang bernama Tan Ganda. Negeri ini berpusat di Bandar Serangjaya, bandar ini pernah diserang oleh Raja Indra Cola I yang menyebabkan Raja Tan Ganda meninggal. Anak Raja Tan Ganda yaitu Tan Penuh berhasil melarikan diri dari serangan itu. Ketika kondisi Negeri Tamiang telah aman, ia memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman, yaitu Bandar Bukit Karang, di dekat Sungai Simpang Kanan. Sejak saat pemindahan itu, maka mulai berdirilah Kerajaan Bukit Karang dengan raja-rajanya sebagai berikut: 36 1. Tan Penuh (1023-1044) 2. Tan Kelat (1044-1088) 3. Tan Indah (1088-1122) 4. Tan Banda (1122-1150) 5. Tan Penok (1150-1190) 35

http://acehdalamsejarah.blogspot.com/2009/10/sejarah-kerajaan-tamiang.html diakses pada 25 November 2013 pukul 16.35 wib. 36 Panitia Pekan Kebudayaan Aceh Timur. 1978. Deskripsi Daerah Kabupaten Aceh Timur-Selayang Pandang. Langsa. Hal. 163.

Universitas Sumatera Utara

Tamiang sendiri adalah sebuah nama yang berdasarkan legenda dan data sejarah berasal dari kata "Te-Miyang" yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucook Sulooh, ketika masih bayi ditemukan dalam rumpun bambu Betong (istilah Tamiang "bulooh") dan Raja Tan Penoklah yang kemudian mengambil bayi tersebut. Setelah dewasa dinobatkan menjadi Raja Tamiang dengan gelar "Pucook Sulooh Raja Te-Miyang", yang artinya seorang raja yang ditemukan di rumpun rebong (bambu), tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal. 37 Sepeninggalan Tan Penok, karena tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkatnya bernama Pucook Sulooh diangkat sebagai raja yang menggantikan dirinya. Sejak saat itu, Kerajaan Bukit Karang dikuasai oleh Dinasti Sulooh, dengan raja-rajanya sebagai berikut: 38 1. Raja Pucook Sulooh (1190-1256) 2. Raja Po Pala (1256-1278) 3. Raja Po Dewangsa (1278-1300) 4. Raja Po Dinok (1300-1330)

Pada akhir pemerintahan Raja Po Dinok (1330), sebuah rombongan para da‘i yang dikirim oleh Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Thahir (13261349) dari Samudera Pasai tiba di Tamiang. Kedatangan para da‘i itu tidak mendapat respon positif oleh Raja Po Dinok. Ia menyerang rombongan tersebut yang menyebabkan dirinya tewas di medan perang. Setelah masuknya rombongan da‘i ke Tamiang dan melakukan dakwah keagamaan, banyak rakyat Tamiang yang kemudian memeluk Islam. Berdasarkan kesepakatan antara Sultan Ahmad Bahian Syah dengan para bangsawan dan rakyat Tamiang yang telah memeluk Islam, maka ditunjuklah 37

http://www.acehtamiangkab.go.id/lang/43/sejarah-kabupaten-aceh-tamiang.aspx diakses pada 25 November 2013 pukul 17.00 wib 38 Panitia Pekan Kebudayaan Aceh Timur.Op.Cit. Hal. 164.


Sultan Muda Setia sebagai Sultan I di Kesultanan Benua Tamiang (1330-1352) untuk memimpin negeri itu. Dengan demikian dialah yang merupakan raja pertama yang menjadi peletak dasar Kerajaan Islam Benua Tamiang (ibu kota benua lokasinya sekitar kota Kualasimpang sekarang). Sebagai negara Islam yang baru didirikan Raja Muda Sedia segera bertindak untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyusun sebuah pemerintahan yang kuat di Kerajaan Benua Tamiang. Adapun bentuk pemerintahan yang disusunnya adalah bentuk pemerintahan yang disebutkan ber “Balai” dengan susunannya sebagai berikut : 1. Raja dibantu oleh seorang Mangkubumi yang mempunyai tugas sehari-hari mengawasi jalannya pemerintahan dan ia bertanggung jawab kepada raja (pada saat Raja Muda Sedia, mangkubuminya adalah Muda Sedinu) 2. Untuk mengawasi jalannya pelaksanaan hukum oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk, diangkat pula seorang Qadhi Besar. Sementara di tingkat pemerintah daerah terdapat pula : a. Datuk-datuk Besar yang memimpin daerah-daerah kedatuan. b. Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman. c. Raja-raja Imam yang memimpin para Imam di daerah-daerah dan sekaligus juga bertindak sebagai penegak hukum di daerahnya. Selain itu dalam rangka terjaminnya keamanan dan pertahanan negara dibentuk juga lasykar-lasykar rakyat yang berada di bawah seorang panglima yang membawahi juga tujuh panglima daerah, yaitu : 1. Panglima Birin 2. Panglima Gempal Alam 3. Panglima Nayan 4. Panglima Kuntum Menda


5. Panglima Ranggas 6. Panglima Megah Burai 7. Panglima Nakuta Banding (khusus bagi lasykar di laut)

Selanjutnya tingkat kepemimpinan yang paling bawah dari susunan organisasi kelasykaran ini ialah Pang yang berada pada setiap kampung di daerah-daerah dalam wilayah Kerajaan Islam Benua Tamiang.. Di akhir pemerintahan Sultan Muda Setia (1352), Kesultanan Benua Tamiang diserang oleh Kerajaan Majapahit. Mangkubumi Muda Sedinu ternyata mampu mengatasi serangan tersebut, meski

kondisi

Kesultanan

Benua

Tamiang

sempat

porak-poranda.

Atas

kemampuannya tersebut, Mangkubumi Muda Sedinu dipercaya menggantikan kedudukan Sultan Muda Sedia pada tahun 1352, namun bukan dalam kedudukannya sebagai sultan, hanya sebagai pemangku sultan saja. Pada masa pemerintahan Muda Sedinu ini, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Pagar Alam (kini letaknya sekitar daerah Simpang Jenih) karena alasan keamanan dan pertahanan. Pemerintahan Muda Sedinu berakhir pada tahun 1369. Tahta kekuasaan kesultanan kemudian beralih ke Sultan Po Malat sebagai Sultan II (1369-1412). Pada masanya, serangan Majapahit masih berlanjut hingga menyebabkan kegiatan penyebaran Islam di kesultanan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggantinya, Sultan Po Tunggal atau Sultan III (1412-1454) juga tidak dapat berbuat banyak, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Sultan Po Tunggal hanya mengkoordinir kekuatan baru dan menyusun pemerintahan kembali. Keadaan baru dapat kembali stabil pada masa pemerintahan Sultan Po Kandis atau Sultan IV (1454-1490). Pada masanya, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan dari Pagar Alam ke Kota Menanggini (kini bernama Karang Baru). Kegiatan penyiaran Islam kembali dapat dilakukan pada masa ini. Sultan Po Kandis


memprioritaskan kegiatan pendidikan Islam dan pembinaan seni budaya yang bernafaskan Islam sebagai program utama pemerintahannya. Sultan Po Kandis digantikan oleh anaknya sendiri, Sultan Po Garang sebagai Sultan V (1490-1528). Oleh karena tidak mempunyai anak, ia kemudian digantikan oleh menantunya Po Kandis, ipar Po garang, yang bernama Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558). Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sultan VI ini adalah penggabungan Tamiang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530). Ketika itu Sultan Ali Mughayat Syah gencar mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dalam satu federasi yang kokoh, yang tujuannya adalah sebagai strategi penting untuk menghadapi serangan Portugis. Masa pemerintahan Sultan VI ini dapat dikatakan sebagai masa berakhirnya Kesultanan Benua Tamiang. Adapun urutan sultan-sultan yang berkuasa di Kesultanan Benua Tamiang adalah sebagai berikut: 39 1. Sultan Muda Setia (1330-1352) 2. Mangkubumi Muda Sedinu (1352-1369) 3. Sultan Po Malat (1369-1412) 4. Sultan Po Kandis (1454-1490) 5. Sultan Po Garang (1490-1528) 6. Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558) Kerajaan Tamiang juga telah mendapat Cap Sikureung dan Hak Tumpang Gantung dari Sultan Aceh Darussalam, atas wilayah Negeri Karang dan negeri Kejuruan Muda. Sementara negeri Sultan Muda Seruway, negeri Sungai Iyu, negeri Kaloy dan negeri Telaga Meuku merupakan wilayah-wilayah yang belum mendapat

39

Ibid. Hal. 164.


cap Sikureung dan dijadikan sebagai wilayah protektor bagi wilayah yang telah mendapat cap Sikureung. Pada tahun 1908 terjadi perubahan Staatblad No.112 tahun 1878, yakni Wilayah Tamiang dimasukkan ke dalam Geuverment Aceh en Onderhoorigheden yang artinya wilayah tersebut berada dibawah status hukum Onderafdelling. Dalam Afdeling Oostkust Van Atjeh (Aceh Timur) terdapat beberapa wilayah Landschaps dimana berdasarkan Korte Verklaring diakui sebagai Zelfbestuurder dengan status hukum Onderafdelling Tamiang termasuk wilayah-wilayah : •

Landschap Karang

•

Landschap Seruway / Sultan Muda

•

Landschap Kejuruan Muda

•

Landschap Bendahara

•

Landschap Sungai Iyu, dan

•

Gouvermentagebied Vierkantepaal Kualasimpang. Tamiang pada masa lalu juga pernah terpecah hingga menjadi dua kerajaan

yakni Kerajaan Karang dan Kerajaan Benua Tunu. Tapi kedua kerajaan itu tetap tunduk pada negeri Karang. Dalam buku Tamiang Dalam Lintas Sejarah yang dikarang Ir Muntasir Wan Diman secara ringkas disebutkan bahwa Kerajaan Tamiang dijadikan dua kerajaan otonom. Pada masa pemerintahan Raja Proomsyah yang kimpoi dengan Puteri Mayang Mengurai anak Raja Pendekar Sri Mengkuta tahun 1558 menjadi Raja Islam kedelapan dengan pusat pemerintahan di Desa Menanggini. Sementara itu Raja Po Geumpa Alamsyah yang kimpoi dengan Puteri Seri Merun juga anak Raja Pendekar Sri Mengkuta memerintah di Negeri Benua sebagai Raja Muda Negeri Simpang Kiri Raja Benua Tunu. Diuraikan Muntasir bahwa Kerajaan Karang muncul setelah Tan


Mudin Syari (Raja Islam Tamiang ke 10) wafat, lalu diganti kemanakannya yang bergelar “Tan Kuala” (Raja Kejuruan Karang I) yaitu putera dari Raja Kejuruan Tamiang Raja Nanjo (Banta Raja Tamiang). Raja Kejuruan Karang Tan Kuala memerintah 1662 -1699 merupakan pengganti turunan Suloh Setelah Raja Tan Kuala meninggal dunia digantikan Raja Mercu yang bergelar Raja Kejuruan Mercu yang merupakan Raja Kejuruan Karang II. Pusat pemerintahan Raja Kejuruan Karang II di Pente Tinjo. Raja Kejuruan Karang II berdaulat 1699 - 1753 berlangsung aman dan tenteram. Penggantinya Raja Kejuruan Banta Muda Tan egia berdaulat 1753 - 1800 merupakan Kerajaan Karang III. Selanjutnya Raja Karang III diganti Raja Sua yang bergelar Raja Kejuruan Sua (Raja Karang IV) memerintah 1800 - 1845 . Raja Sua diganti Raja Achmad Banta dengan gelar Raja Ben Raja Tuanku di Karang sebagai Raja Kejuruan Karang V yang memerintah 1845 - 1896. Pada masa raja ini-lah terjadi peperangan Aceh dengan Belanda 1873 - 1908 dan melalui peperangan itu, Raja Kejuruan Karang V meninggal dunia dalam tawanan Belanda. Penggantinya adalah anak dia sendiri bernama Raja Muhammad bergelar Raja Silang sebagai Raja Kejuruan Karang ke VI. Raja Silang memerintah setelah lepas dari tawanan Belanda sejak tahun 1901 - 1925. Setelah Raja Silang meninggal dunia dimakamkan di belakang Masjid Desa Tanjung Karang. Makamnya saat ini dari pantauan Serambi terawat bersih dan sudah dipugar pihak Dinas Kebudayaan Provinsi NAD setahun lalu. Pengganti Raja Silang adalah Tengku Muhammad Arifin sebagai Raja Kejuruan Karang ke VII yang merupakan Raja Kejuruan Karang terakhir memerintah tahun 1925-1946. Pada masa pemerintahan Tengku Muhammad Arifin dia membangun Istana Karang yang saat ini dikuasai pihak Pertamina Rantau karena sebelumnya keluarga Raja Kejuruan Karang telah menjualnya kepada seorang pengusaha yang bernama Azis. Tapi sekitar tahun 1999 terjadi bencana alam


menyemburnya gas panas akibat dari pengeboran gas yang dilakukan pihak Pertamina. Pemilik istana Azis disebut-sebut meminta ganti rugi kepada Pertamina, karena sudah diganti rugi oleh pihak Pertamina sehingga istana tersebut dikuasai Pertamina. Belakangan kabarnya istana itu telah dihibahkan Pertamina kepada Pemkab Aceh Tamiang. Karenanya sekarang istana tersebut dijadikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemkab Aceh Tamiang sebagian dan sebagian lagi dijadikan Kantor Penghubung Kodim 0104 Aceh Timur. Sementara halaman istana tersebut saat ini selalu dibuat acara seremonial keramaian masyarakat. Kini turunan Tengku Muhamad Arifin salah seorangnya yang masih hidup adalah H Helmi Mahera Almoejahid anggota DPD/MPR-RI yang berkantor di Gedung MPR-RI Jakarta. Ibundanya Hj. Tengku Mariani adalah putri Tengku Muhammad Arifin Raja Kejuruan Karang VII. Tengku Hj. Mariani dipersunting sebagai isteri salah seorang pelaku sejarah Aceh pada zaman DI/TII yang bernama Tgk. H. Amir Husin Almoejahid. Lintas sejarah mengenai Raja Karang berakhir sampai dengan Tengku Muhammad Arifin yang menyisakan sebuah istana yang kini tak jelas siapa pemiliknya. Sebab meskipun kabarnya sudah dihibahkan Pertamina, tapi berita acara serah terimanya tidak ada di daftar kepemilikan aset Pemkab Aceh Tamiang. Kemudian lintasan Kerajaan Benua Tunu diceritakan dalam buku yang sama di karang Ir. Muntasir Wan Diman bahwa pada saat Raja Benua dikuasai Raja Muda Po Gempa Alamsyah sebagai Raja Benua Tunu yang pertama, diberi gelar Raja Muda Negeri Sungai Kiri Benua Tunu I yang memerintah 1558 - 1588. Setelah wafat Raja Muda Po Gempa Alamsyah berturut-turut akhirnya hingga Raja Benua Tunu III yang dikenal Raja Muda Po Perum sebagai Raja Benua Tunu terakhir yang berdaulat 16291669. Setelah Raja Benua Tunu III wafat, kekuasaan kembali dipegang Raja Tan Kuala yang berarti Kerajaan Tamiang sudah tidak terpecah kembali.


Belakangan setelah Benua Tunu dikuasai Raja Tan Kuala sekitar tahun 1669 datanglah Raja Po Nita bersama rombongan yang menggugat tentang silsilah bahwa beliau adalah keturunan Raja Muda Sedia (Raja Islam Tamiang yang pertama) dengan bukti menunjukkan surat dan sislsilah yang lengkap. Akibatnya terjadi perang saudara antara rakyat Tanjung Karang dengan yang mengakui Raja Tan Kuala sebagai Raja Tamiang dan rakyat di Benua Tunu mendukung Raja Penit sebagai Raja Tamiang, sehingga perang saudara pecah dan banyak memakan korban jiwa. Kelanjutan dari kekuasaan antara Raja Tan Kuala dengan Raja Penita berakhir dengan campur tangannya Sultan Aceh yang pada saat itu dipimpin seorang ratu yang bernama Ratu Kemalat Syah. Hasil dari intervensi ratu tersebut diputuskan negeri Tamiang dipecah menjadi dua daerah lagi. Raja Tan Kuala sebagai raja yang berkuasa di daerah Sungai Simpang Kanan dan Raja Penita berkuasa di wilayah Sungai Simpang Kiri. Banyak peristiwa lanjutan dari kedua kerajaan tersebut hingga masa penjajahan Belanda sampai merdeka. Belakangan Negeri Tamiang menjadi bagian dari Wilayah Aceh Timur yang berstatus Pembantu Bupati Wilayah III yang pusat pemerintahannya adalah kota Kuala Simpang. Pada tanggal 2 Juli 2002, kabupaten ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur, terbentuknya kabupaten ini didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, tertanggal 10 April 2002.

2.1.2 Pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang

Pemekaran wilayah baik itu provinsi dan kabupaten akhir-akhir ini begitu sering terjadi di Indonesia, banyak faktor yang membuat suatu daerah dimekarkan. Seperti

pembentukan

daerah

pemekaran

tersebut

dilandasi

alasan

untuk

mensejahterakan masyarakat, akan tetapi ada faktor lain juga yang melingkupi


pemekaran ini, misalnya masalah sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Tentunya, pembentukan kabupaten telah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Oleh karena itulah, pengkajian sejarah tentang keberadaan sebuah wilayah dapat dijadikan sebuah upaya untuk menemukan jati diri, baik bagi wilayah tersebut maupun bagi masyarakatnya. 40 Begitu pula halnya yang terjadi pada pemekaran kabupaten dan provinsi di wilayah Aceh. Aspirasi pemekaran wilayah di Aceh termasuk fenomenal karena terjadi secara bertingkat yaitu: (1) Keinginan GAM untuk memekarkan wilayah Aceh menjadi suatu Negara berdaulat; (2) Keinginan beberapa persekutuan kabupaten di Aceh untuk membentuk 1-2 provinsi baru; (3) Keinginan persekutuan beberapa wilayah kecamatan untuk membentuk kabupaten baru, dimana diantaranya sudah terealisir. 41 Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2 Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Aceh

Lokasi

Beland a

Pantai Aceh Timur Besar, Sumatera Aceh Utara, Aceh Timur

Awal Proklama si Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah,

Pemekara Pemekara Pemekara Pemekara Pemekara Renc nI

n II

n III

n IV

nV

Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur,

Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Kt.

Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Kt.

Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh

Aceh Aceh Besar, Jaya Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara,

40

Rusdi Sufi, 2008. Sejarah Kabupaten Aceh Timur dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan. Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal. 3. 41 Edy Mulyana, 2007. Aceh Menembus Batas. Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal. 42.


ana

Aceh Timur.

Kota Sabang, Kota Banda Aceh.

Sabang, Kt. B.Aceh, Kt. Lsmwe

Sabang, Kt. B.Aceh, Kt. Lsmwe, Kt. Langsa

Timur, Aceh Tamiang, Kt. Sabang, Kt. B.Aceh, Kt. Lsmwe, Kt. Langsa.

Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kt. Sabang, Kt. B.Aceh, Kt. Lsmwe, Kt. Langsa. Pantai Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Barat Barat Barat Barat, Barat, Barat, Barat, Sumatera Aceh Aceh Aceh Aceh Selatan, Selatan, Selatan, Selatan, Simeuleu. Simeuleu, Simeuleu, Simeuleu, Aceh Aceh Aceh Singkil. Singkil, Singkil, Aceh Jaya Aceh Jaya dan Aceh dan Aceh Barat Barat Daya. Daya. Wilayah Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Tengah Tengah Tengah, Tengah, Tengah, Tengah, Tengah, Pegunun Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh gan Tenggara. Tenggara. Tenggara. Tenggara, Tenggara, Bukit Bener Bener Barisan Meuriah, Meuriah, Gayo Gayo Lues. Lues. Sumber : Edy Mulyana,”Aceh Menembus Batas,”Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : 2007. Hal. 43.

Tuntutan pemekaran daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak tahun 1957 awal masa Provinsi Aceh ke-II, termasuk eks Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom.


Renca na Pemb entuk an Provi nsi ABA S.

Renca na Pemb entuk an Provi nsi ALA.

Tamiang sendiri dipakai menjadi usulan bagi pemekaran status wilayah Pembantu Bupati Aceh Timur Wilayah-III meliputi wilayah bekas Kewedanaan Tamiang. Berikutnya usulan tersebut mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil sidang umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam usul memorendumnya tentang Pelaksanaan Otonomi Riel dan luas dengan Nomor B-7/DPRD-GR/66, terhadap Pemekaran Daerah yang dianggap sudah matang untuk dikembangkan secara lengkap adalah sebagai berikut : a. Bekas Kewedanaan Alas dan Gayo Lues menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukotanya Kutacane. b. Bekas daerah Kewedanaan Bireun, menjadi Kabupaten Djeumpa dengan ibukota Bireun. c. Tujuh kecamatan dari bekas kewedanaan Blang Pidie menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukota Blang Pidie. d. Bekas Daerah "Kewedanaan Tamiang" menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibukotanya Kualasimpang. e. Bekas daerah Kewedanaan Singkil menjadi Kabupaten Singkil dengan ibukotanya Singkil. f. Bekas daerah Kewedanan Simeulue menjadi Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang. g. Kotif Langsa menjadi Kotamadya Langsa.

Usulan tersebut diatas sebahagian besar sudah menjadi kenyataan dari 7 wilayah usulan, saat itu yang sudah mendapat realisasi sebanyak 4 wilayah dan Tamiang termasuk yang belum mendapatkannya. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat di Wilayah Tamiang,


maka selaras dengan perkembangan zaman diera reformasi, demokrasi wajar jika masyarakat setempat mengajukan pemekaran dan peningkatan statusnya. Sebagai tindak lanjut dari cita - cita masyarakat Tamiang tersebut yang cukup lama proses secara historis, maka pada era reformasi sesuai dengan undang - undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, pintu cita - cita tersebut terbuka kembali serta mendapat dukungan dan usul dari : 1. Bupati Aceh Timur, dengan surat No. 2557 / 138 / tanggal 23 Maret 2000, tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah III Kualasimpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRD Kabupaten Aceh Timur. 2. DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan surat No. 1086 / 100 - A / 2000, tanggal 9 Mei 2000, tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032 / 138 tanggal 4 Mei 2003 kepada Gebernur Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. 4. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 138 / 9801 tanggal 8 Juni 2000 kepada DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 1378 / 8333 tanggal 20 Juli 2000 tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang. 6. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 135 / 1764 tanggal 29 Januari 2001 kepada Menteri Dalam dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Cq. Dirjen PUMD tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati dan Kota Adminstrasi menjadi Daerah Otonom.

Kerja keras yang cukup panjang itupun akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Juli 2002, Tamiang resmi mejadi Kabupaten berdasarkan UU No. 4 Tahun


2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh).

2.2 Profil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarkan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten yang mempunyai semboyan “Kaseh pape setie mati” ini terletak dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Dasar Hukum

: UURI Nomor 4 Tahun 2002

Tanggal Pemekaran

: 02 Juli 2002

Ibu Kota

: Karang Baru

Bupati/Wakil Bupati : H. Hamdan Sati, ST/Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP Luas

: 1.956,72 km2

Letak Koordinat

: 03°53'18,81"-04°32'56,76" LU 97°43'41,51"-98°14'45,41" BT

Populasi

: 251.914 jiwa ( Sensus Penduduk 2010)

Kepadatan

: 129,87 jiwa/km2

Kecamatan

: 12


Mukim

: 27

Desa/Kelurahan

: 212/1

Tabel 3 Batas Wilayah Aceh Tamiang Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dan Selat Malaka

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Luwes

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang


Gambar 1 Lambang Kabupaten Aceh Tamiang

Motto : Kaseh pape setie mati Gambar 2 Peta Kabupaten Aceh Tamiang


2.2.1 Wilayah Administratif Wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan yakni Kecamatan Banda Mulia, Bandar Pusaka, Bendahara, Karang Baru, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Manyak Payed, Rantau, Sekrak, Seruway, Tamiang Hulu, Tenggulun, serta terdiri dari 212 desa, 1 kelurahan, 27 pemukiman dan 701 dusun yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.956,72 Km2 atau 195.672 Hektar. Dari keduabelas Kecamatan tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Tenggulun merupakan yang paling luas yaitu 295,55 Km2 atau 29.555 Hektar. 42

42

Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang.


Tabel 4 Luas Kabupaten Aceh Tamiang No

Kecamatan

Luas

Jumlah

Km2

Ha

Mukim

Desa

Lurah

Dusun

1

Manyak Payed

267.11

26.711

4

39

-

109

2

Bendahara

132.72

13.272

7

33

-

107

3

Banda Mulia

47.78

4.778

1

10

-

39

4

Seruway

188.49

18.849

4

24

-

83

5

Rantau

51.71

5.171

2

16

-

67

6

Karang Baru

139.45

13.945

3

31

-

95

7

Sekerak

257.95

25.795

1

14

-

34

8

Kota Kuala

4.48

448

1

4

1

21

Simpang 9

Kejuruan Muda

124.48

12.448

2

15

-

60

10

Bandar Pusaka

252.37

25.237

1

15

-

40

11

Tamiang Hulu

194.55

19.455

1

9

-

28

12

Tenggulun

295.55

29.555

-

5

-

18

Jumlah

1.956.72

195.672

27

212

1

701

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang 2.2.2 Demografi Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk di kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 251.914 jiwa dengan jumlah laki-laki 127.355 dan jumlah perempuan 124.559.


Tabel 5 Jumlah Penduduk Tahun 2010 No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Total

1

Tamiang Hulu

8.840

8.513

17.353

2

Bandar Pusaka

5.933

5.665

11.598

3

Kejuruan Muda

16.051

15.712

31.763

4

Tenggulun

8.443

7.872

16.316

5

Rantau

16.501

16.349

32.850

6

Kota Kualasimpang

9.048

8.982

18.030

7

Seruway

11.813

11.814

23.627

8

Bendahara

9.309

9.242

18.551

9

Banda Mulia

5.430

5.214

10.644

10

Karang Baru

18.310

17.916

36.226

11

Sekerak

3.070

2.959

6.029

12

Manyak Payed

14.607

14.321

28.928

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang


2.2.3 Sosial, Budaya dan Ekonomi Kabupaten ini merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang dikuasai oleh etnis Melayu (Tamiang). Disamping etnis Melayu, kabupaten ini juga terdiri dari etnis Aceh, Gayo, Jawa, Karo, dan lain sebagainya. Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Tamiang karena mayoritas penduduk di kabupaten ini berprofesi sebagai petani. Sekitar 29.201 rumah tangga petani menggeluti dunia bercocok tanam, yang terbanyak berada di Kecamatan Kejuruan Muda (sebanyak 7.093 rumah tangga). 43 Aceh Tamiang dikenal sebagai salah satu daerah berbasis pertanian dan perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kelapa sawit, karet, kakao, jagung, dan buah-buahan. Tanaman pangan yang biasa ditanam penduduk adalah padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan, sedangkan tanaman perkebunan yang dibudidayakan di antaranya adalah karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao, dan jeruk. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 40 persen lebih, dan kontribusi terbesarnya adalah dari tanaman bahan pangan, yaitu sekitar 20 persen. Wilayah Aceh Tamiang dialiri dua cabang sungai besar, yaitu Sungai Tamiang (yang terbagi menjadi Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Sungai Krueng Kaloy. Keberadaan sungai-sungai ini bagi masyarakat Tamiang sangat penting karena di samping dapat digunakan sebagai pengairan tanaman pangan juga dapat digunakan sebagai alat transportasi, seperti untuk mengangkut produksi pertanian, perkebunan, maupun untuk mengangkut bahan-bahan kebutuhan konsumsi, dagang, dan konstruksi. Daerah ini juga memiliki posisi strategis di Aceh, baik

43

Panitia Kebudayaan Aceh Timur. Op.Cit. Hal. 143.


karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, maupun karena keunikan dan potensi sumber daya alam cukup kaya yang dimilikinya. Salah satu keunikan itu adalah kemajemukan masyarakatnya, kondisi ini tentu menghadirkan dinamika tersendiri bagi Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini, Tamiang dikenal sebagai kawasan perkebunan yang cukup berhasil. Setidaknya ada 21 perusahaan besar yang mengembangkan usaha perkebunan kabupaten ini. Di sisi lain, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tamiang berpotensi sebagai kawasan investasi dan tempat industri pengolahan dan perdagangan. Semua potensi itu adalah sumber daya yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan, adalah tugas bupati dan wakil bupati untuk tetap mengoptimalkan semua potensi itu demi menopang sistem pemerintahan yang baik. 2.2.4 Pemerintahan Pada awalnya, pemerintahan di Benua Tamiang ini adalah berbentuk Kesultanan yang diperintah oleh seorang sultan. Dalam kegiatan pemerintahan sehariharinya, ia dibantu oleh seorang mangkubumi yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada sultan. Dalam bidang hukum, diangkat seorang Qadhi Besar yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Di

tingkat

pemerintahan

daerah,

sultan

dibantu

oleh

tiga

sistem

kepemimpinan, yaitu: 1. Datuk-datuk Besar yang memimpin daerah-daerah kedatuan 2. Datuk-datuk Delapan Suku yang memimpin daerah-daerah suku perkauman 3. Raja-raja Imam yang memimpin para imam di daerah-derah dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum di daerah.


Dalam bidang keamanan dan pertahanan kesultanan, juga dibentuk laskarlaskar rakyat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang panglima. Panglima ini juga membawahi tujuh panglima daerah, yaitu Panglima Birin, Panglima Gempal Alam, Panglima Nayan, Panglima Kuntum Menda, Panglima Ranggas, Penglima Megah Burai, dan Panglima Nakuta Banding (khusus untuk di laut). Tingkat kepemimpinan yang paling bawah di kelaskaran ini adalah Pang yang ada di setiap kampung di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Benua Tamiang. Sementara sejak masa kesultanan berakhir daerah ini termasuk dalam wilayah Aceh Timur yang dipimpin oleh seorang bupati, bupati adalah sebutan untuk seorang pemimpin daerah ditingkat kabupaten/kota, yang bertugas untuk memimpin birokrasi, menggerakkan jalannya roda pemerintahan dan dijadikan tempat perlindungan, pelayanan publik serta pembangunan. Awalnya, pemilihan pemimpin daerah ini dipilih oleh DPRD, akan tetapi karena adanya perubahan yang terjadi pada masa reformasi tahun 1998 maka pemilihan umum kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian daerah ini memisahkan diri dengan membentuk kabupaten Aceh Tamiang, sejak berdirinya Aceh Tamiang yang diresmikan pada 2 Juli 2002 berdasarkan UU No.4 tahun 2002, daerah ini dipimpin oleh Bupati Ishak Djuned yang notabene merupakan bupati Aceh Timur, lalu Ishak Djuned menunjuk Abdul Latief yang merupakan karyawan PDAM kota Langsa sebagai PJ Bupati Aceh Tamiang dan berhasil kembali memimpin Aceh Tamiang periode 2007-2012 pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2007 bersama wakilnya Awaluddin. Lalu pada pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung tahun 2012 lalu, pasangan Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain berhasil memimpin Aceh Tamiang dengan periode 20122017 sebagai bupati dan wakil bupati.


2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Tamiang 2012 Undang-undang No.18/2001 menetapkan beberapa hal khusus sehubungan dengan pilkada di Aceh, yaitu : (1) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh lembaga legislatif, dan (2) Penyelenggaraan pilkada di Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan bukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Namun pelaksanaan pilkada yang progresif ini tertunda beberapa kali dikarenakan berbagai alasan politis dan teknis seperti alasan pilkada langsung yang tidak sesuai dengan syari’at Islam, kondisi keamanan yang belum kondusif serta bencana alam. 44 Konsekuensi penundaan pilkada langsung malah membuat Aceh menjadi daerah pertama di Indonesia dimana kepala daerahnya mulai dari tingkat provinsi sampai gampong dijabat oleh seorang pejabat bukan defenitif dalam limit waktu yang lama, disebabkan oleh faktor konflik yang berkepanjangan (darurat sipil, darurat militer, dan perjanjian Helsinki) dan faktor bencana gempa bumi dan tsunami. Kemudian yang pada akhirnya terlaksanalah pilkada terbesar di Aceh (dilaksanakan di 15 kabupaten, 4 kota, dan 1 provinsi) yang berlangsung desember 2006 lalu termasuk kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang sendiri telah melewati 2 kali pelaksanaan pemilukada secara langsung, yang pertama dilaksanakan pada desember 2006 dengan calon incumbent sebagai pemenang pada pilkada putaran kedua 24 Mei 2007, yakni pasangan Abdul Latief dan Awaluddin. Sementara pada pelaksanaan pemilukada yang kedua dilakukan pada 09 April 2012 dengan melalui 2 putaran, dan berhasil memenangkan pasangan calon Hamdan Sati dan Iskandar Zulkarnain pada 12 September 2012.

44

Edy Mulyana, Op.Cit. Hal. 84-85.


2.3.1

Pemilukada Putaran Pertama

Pemilukada pada putaran pertama diikuti oleh 11 pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yang telah mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang. Secara keseluruhan, dari 7 (tujuh) pasangan calon dari jalur perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimum, hanya 6 (enam) pasangan calon yang mendaftar, sedangkan 1 (satu) pasangan lainnya tidak mendaftar dan secara otomatis dinyatakan gugur. Sementara dari jalur partai politik terdapat 5 (lima) pasangan calon yang diusung partai politik maupun gabungan partai politik. Berikut ini daftar nama pasangan calon yang telah mendaftar di KIP Aceh Tamiang. 45 JALUR PERSEORANGAN (INDEPENDEN) : 1. Awaluddin / Saiful Anwar 2. Joni Evita / Buyung Arifin 3. Lukmanul Hakim / Boeran 4. Muhammad Nasir / Jabat Sumbada 5.

Zulfendi / Abul Hayat

6. Abdul Halim / Mahmud JALUR PARTAI POLITIK : 1. Jamaluddin T. Meuku / Suaib Araby (Demokrat) 2. Hamdan Sati / Iskandar Zulkarnain (PAN, PBR, PBA, PKS) 45

Data diperoleh dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang.


3. Agussalim / Abdussamad (Partai Aceh) 4. T.Yusni / Ismail ( Golkar, PPP, PDIP, PNBK) 5. T.Insyafuddin / Haprizal Roji (PKS dan 10 Parpol Non Kursi) Dua pasangan yang terakhir mendaftar adalah T.Insyafuddin/ Haprizal Roji yang diusung oleh koalisi 11 (sebelas) partai yang merupakan gabungan dari partai PKS yang memiliki kursi di DPRK dengan 10 (sepuluh) partai politik yang tidak memiliki kursi di dewan hasil pemilu legislatif 2009. Pasangan berikutnya adalah Abdul

Halim/Mahmud

dari

jalur

perseorangan

yang

mendaftar

sekaligus

menyerahkan dukungan tambahan pada menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Hingga berakhirnya masa pendaftaran calon, tanggal 5 maret 2012 pukul 24.00 wib, 11 (sebelas) pasangan tersebut ditetapkan oleh KIP sebagai calon bupati/wakil bupati Aceh Tamiang yang siap bertarung dalam pemilukada yang berlangsung pada 9 April 2012. Tahap selanjutnya KIP Aceh Tamiang melakukan penelitian keabsahan dan kelengkapan berkas masing-masing pasangan calon hingga akhir Maret 2012 sebelum ditetapkan menjadi calon tetap pada awal April. Bagi calon perseorangan yang menyerahkan dukungan tambahan, juga pada saat itu akan dilakukan verifikasi lapangan. Setelah melakukan verifikasi lapangan, maka pemilukadapun dilaksanakan pada 9 April 2012. Berikut adalah hasil dari pemilihan umum kepala daerah Aceh Tamiang 2012 putaran pertama tersebut.


Tabel 6 Hasil Pemilukada Putaran I No. Urut 1

Nama Calon Bupati/Wakil Bupati

Perolehan Suara

H. M. Jhoni Evita, SE - Drs. 10.582

Persentase

5,76 %

Buyung Arifin, MM 2

Muhammad Nasir, MA - Jabat 3789

2,06 %

Sumbadha, SP 3

Abdul

Halim,

M.NZ,

SE

– 1021

0,56 %

Mahmaud 4

Agussalim - H. Abdussamad, SE

29.415

16,00 %

5

H. T.Yusni – Ismail

12.952

7,04 %

6

Haprizal Roji S.sos - Ir. Toni 972

0,53 %

Heriadi 7

H. Awaluddin, SH, SpN, MH - Ir. 4896

2,66 %

Saiful Anwar 8

Lukmanul Hakim A.Md - Boeran

7404

4,03 %

9

Zulfendi AMd.Ak, SKM, SSi, MT - 2790

1,52 %

H. Abul Hayat SKM, M.Kest 10

H. Hamdan Sati, ST - Drs. Iskandar 30.102

16,38 %


Zulkarnain, MAP 11

Drs. H. Jamaluddin T. Muku, Msi - 13.675

7,44 %

Drs. Suaib Arabi US, MAP Sumber : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang.

2.3.2

Pemilukada Putaran Kedua

Pemilukada Aceh Tamiang tahun lalu dilakukan sebanyak dua putaran, dikarenakan berdasarkan hasil pemilukada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sebanyak 30%, dengan kata lain dua pasangan calon yang menempati urutan teratas (memperoleh suara terbanyak) berhak maju ke putaran kedua untuk kembali berkompetisi dalam memperebutkan posisi nomor 1 di daerah ini. Maka dalam hal ini pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhak maju pada pemilukada putaran kedua yakni pasangan nomor urut 4 (AgussalimAbdussamad) dan nomor urut 10 (Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain). Selanjutnya pada tanggal 21 September 2012, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan rapat pleno yang dihadiri Komisioner dan Sekretaris serta Staf KIP, untuk menetapkan pasangan Hamdan Sati dan Iskandar Zulkarnain sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang terpilih periode 2012-2017 mendatang, setelah memperoleh suara terbanyak mengalahkan rivalnya dari Partai Aceh. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut dituangkan dalam SK penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Tamiang terpilih No.250 tahun 2012. Berikut adalah hasil Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang putaran kedua yang digelar pada tanggal 12 September 2012 lalu.


Tabel 7 Hasil Pemilukada Putaran II No.

Nama Calon Bupati/Wakil Bupati

Perolehan Suara Persentase

4

Agussalim - H. Abdussamad, SE

52.547

44,78%

10

H. Hamdan Sati, ST - Drs. Iskandar 64.788

55,22 %

Urut

Zulkarnain, MAP Sumber : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2012, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah melantik Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP masingmasing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode 2012-2017, di kota Kuala Simpang.


BAB II DESKRIPSI LOKASI ACEH TAMIANG. 2.1 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Aceh Tamiang Sejarah Kerajaan Benua Tamiang

Recommend Documents