8
BAB II BIRO PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN ASET SETDAPROVSU
A.
Sejarah Ringkas Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu
pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administrative yang disebut Keresidenan, yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22/Pem/PDRI pada 8
9
tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I
pada tanggal 17 Desember 1949,
dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanulu/ Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya. 1. Visi dan Misi Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu Visi: Menjadikan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas. Misi: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi. 2. Bertambahnya sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi
10
sehingga terciptanya tertib pengelolaan barang milik daerah untuk menuju wajar tanpa pengecualian 3. Meningkatkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan kualitas dan kuantitas barang milik daerah. 2. Makna Logo Setdaprovsu
Gambar 2.1 Logo Pemprovsu Sumber: Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu Pengertian lambang daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara: a. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/ kolonialisme, feodalisme, dan komunisme. b. Batang Bersudut Lima, Perisai dan Rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila. c. Pabrik, Pelabuhan, Pokok Karet, Pohon Sawit, Daun Tembakau, Ikan, Daun Padi dan Tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan daerah
11
yang indah, permai dan masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah. d. Tujuh Belas Kuntum Kapas, Delapan Sudut Sarang Laba-laba dan Empat Puluh Lima Butir Padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotism, pencinta, keadaan, dan pembela keadilan. e. Bukit Barisan yang Berpuncak Lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat, persatuan kegotongroyongan yang dinamis.
B.
Struktur Organisasi Setiap instansi perkantoran pasti memiliki struktur organisasi, struktur
organisasi sangat penting di dalam perkantoran karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap fungsi. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu menganut struktur garis lurus staf (Line Staff Organization) yang sesuai dengan kantor tersebut karena: a. Pembagian tugas secara jelas dapat dibedakan b. Kepala Biro langsung memerintah dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kepala bagian untuk diteruskan kepada bawahannya yang sudah ditentukan berdasarkan spesialisasi tugas.
12
Wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan sepanjang yang menyangkut bidang kerjanya. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi kepala bagian yang terdiri dari: 1. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset 2. Kepala Bagian Perawatan 3. Kepala Bagian Distribusi 4. Kepala Bagian Pengadaan Struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu dapat dilihat pada Lampiran 2.
C.
Job Description Adapun uraian tugas dari Biro Perlengkapan Setdaprovsu adalah:
1.
Biro perlengkapan dan pengelolaan aset mempunyai tugas membantu setdaprovu dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
urusan
pemerintahn
atas
pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pengadaan,
analisa,
kebutuhan
dan
pengelolaan
asset,
distribusi,
penyimpanan, penghapusan dan perawatan. 2.
Biro perlengkapan dan pengelolaan aset menyelenggarakan fungsi: a.
Penyelenggaraan persiapan dan mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam pembinaan, fasilitasi, monitoring,
13
evaluasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, analisa kebutuhan dan pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan dan perawatan. b.
Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengadaan, analisa kebutuhan dan pengelolaan asset, pendistribusian, penyimpanan, pneghapusan dan perawatan barang daerah.
3.
Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, mempunyai uraian tugas: a.
Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.
b.
Menyelenggarakan penetapan dan penyajian bahan/data dalam urusan perlengakapan dan pengelolaan asset daerah
c.
Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan perencanaan dan program kegiatan biro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.
Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan perlengkapan dan pengelolaan asset daerah.
e.
Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan urusan perlengkapan dan pengelolaan asset daerah di bidang pengadaan, analisa kebutuhan, pengelolaan aset, distribusi, penyimpanan, penghapusan dan perawatan.
f.
Menyelenggarakan pengkajian, analisa dan meneliti pengelolaan urusan perlengkapan dan pengelolaan asset di bidang pengadaan,
14
analisa kebutuhan dan pengelolaan asset, distribusi, penyimpanan, penghapusan dan perawatan barang daerah/Negara. 4.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, dibantu: Bagian Pengadaan, Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengeloalaan Aset, Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan, dan Bagian Perawatan. a.
Bagian Pengadaan 1.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian
bahan/data
dalam
penyelenggaraan
urusan
ketatausahaan/administrasi, arsip, dokumen dan naskah dinas; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi, arsip, dokumen dan naskah dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan pengaturan, penghimpunan dan pengkoordinasian laporan-laporan internal Biro (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Renstra); e. Melaksanakan fasilitasi pembayaran gaji pegawai di lingkungan internal Biro, sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
15
2.
Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Harga, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Standarisasi dan Harga; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi dan harga; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan standar dan harga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan penyusunan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan harga dan standarisasi; e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan standarisasi dan harga;
3.
Kepala sub bagian Pembelian, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Pembelian; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengelohan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan urusan pembelian; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan pembelian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16
d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pembelian; e. Melaksanakan persiapan penetapan kebijakan pembelian barang daerah, sesuai standar yang ditetapkan; b.
Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset 1.
Bagian Analisa
Kebutuhan dan Pengelolaan Aset mempunyai
tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan analisa kebutuhan dan pengelolaan aset dibidang analisa kebutuhan, pengelolaan aset, data, evaluasi dan pelaporan; 2.
Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset, menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset; b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan
penyususnankebijakan,
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan dan standar dalam penyelenggaraan urusan analisa kebutuhan dan pengelolaan aset; c. Penyelenggaraan kegiatan
penyusunan
dibidang
perencanaan
pengelolaan
analisa
dan
program
kebutuhan
dan
pengelolaan aset, sesuai ketentuan perundang-undangan; d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap telaahan staf bidang analisa kebutuhan dan pengelolaan aset;
17
e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monitoring,
evaluasi,
pengelolaan
dan
kebijakan
penyelenggaraan urusan analisa kebutuhan, aset, data, evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; 3.
Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset, mempunyai uraian tugas: a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset ; b. Menyelenggarakan
pengolahan
bahan/data
untuk
penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan pengelolaan urusan analisa kebutuhan dan pengelolaan aset; c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang penyelenggaraan pengelolaan urusan analisa kebutuhan dan pengelolaan aset, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Menyelenggarakan monitoring,
pembinaan,
evaluasi,
koordinasi,
pengendalian
dan
fasilitasi, kebijakan
penyelenggaraan urusan analisa kebutuhan, pengelolaan aset, data, evaluasi dan pelaporan; e. Menyelenggarakan penyusunan laporan neraca daerah di lingkungan SKPD atas kebutuhan dan pengelolaan aset;
18
4.
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset, dibantu : Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Sub Bagian Pengelolaan Aset, Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan. 1. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Aset, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembinaan,bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Analisa Kebutuhan; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan urusan analisa kebutuhan; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan
analisa
kebutuhan,
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan analisa kebutuhan; e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data/bahan RKBU dan RKPBU atas pengajuan dari Satker di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Unit Kerja di lingkungan Setdaprovsu dan Unit Kerja yang berada di Daerah; 2.
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset, mempunyai uraian tugas :
19
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian pengelolaan Aset; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian
bahan/data
dalam
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan aset; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan
program
kegiatan
dalam
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan aset, sesuai ketentuan perundang-undangan; d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan aset; e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan aset; 3.
Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas : a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan urusan data, evaluasi dan pelaporan; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dibidang pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan; e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan; c.
Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan 1) Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan distribusi, penyimpanan dan penghapusan di bidang distribusi, penyimpanan dan penghapusan. 2) Bagian
Distribusi,
Penyimpanan
dan
Penghapusan,
menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembianaan, bimbingandan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan; b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan standar dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan distribusi, penyimpana dan penghapusan; c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang
pengelolaan
urusan
distribusi,
penyimpanan
dan
penghapusan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Penyelenggaraan
pengkajian
terhadap telaahan
di
bidang
pengeloaan urusan distribusi, penyimpanan dan penghapusan;
21
e. Penyelenggaran pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan urusan distribusi, penyimpanan dan penghapusan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; 3) Kepala
Bagian
Distribusi,
Penyimpanan
dan
Penghapusan,
mempunyai uraian tugas: a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingandan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan; b. Menyelenggarakan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan standar dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan distribusi, penyimpana dan penghapusan; c. Menyelenggarakan kegiatan
di
penyusunan
bidang
perencanaan
penyelenggaraan
dan
pengelolaan
program urusan
distribusi, penyimpanan dan penghapusan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan distribusi, penyimpanan dan penghapusan barang milik daerah; e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan distribusi, penyimpanan dan penghapusan barang milik daerah;
22
4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bagian Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan, dibantu: 1) Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan, mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan; b. Melaksanakan pengumpulan, pennyusunan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam urusan distribusi dan penyimpanan barang daerah; c. Melakanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan pengelolaan distribusi dan penyimpanan barang daerah; d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria urusan pengelolaan distribusi dan penyimpanan barang daerah; e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam urusan pengelolaan distribusi dan penyimpanan barang daerah; 2) Kepala Sub Bagian Penghapusan, mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Penghapusan; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data dalam urusan penghapusan barang/asset daerah;
23
c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan pengelolaan penghapusan barang/asset daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan; d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pengelolaan urusan penghapusan barang/asset daerah e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam pengelolaan urusan penghapusan barang/asset daerah; d. Bagian Perawatan 1) Bagian Perawatan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan perawatan di bidang gedung kantor dan mess/pesanggrahan dan barang inventaris. 2) Bagian Perawatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Perawatan; b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan standar yang ditetapkan; c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pengelolaan urusan perawatan di bidang perawatan gedung kantor dan mess/pesanggrahan, barang inventaris skala menengah ke atas, sesuai standar yang ditetapkan;
24
d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi terhadap telaahan di bidang pengelolaan urusan perawatan barang/asset daerah; e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan urusan perawatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yan ditetapkan; 3) Kepala Bagian Perawatan, mempunyai uraian tugas: a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Perawatan; b. Menyelenggarakan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan standar dalam urusan perawatan; c. Meneyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang pengelolaan urusan perawatan barang/asset daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan; d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pengelolaan urusan perawatan barang/asset daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakn dalam urusan perawatan barang/asset daerah di bidang perawatan gedung/kantor dan mess/pesanggrahan milik pemerintah Provinsi;
25
4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bagian Perawatan, dibantu: 1) Kepala
Sub
Bagian
Perawatan
Gedung,
Kantor
dan
Mess/Pesanggarahan mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Perawatan Gedung, Kantor dan Mess/Pesanggarahan; b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian
bahan/data
dalam
penyelenggaraan
pengelolaan
perawatan Gedung, Kantor dan Mess/ Pesanggarahan; c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan perawatan Gedung, Kantor dan Mess/Pesanggarahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan perawatan gedung, kantor dan mess/pesanggrahan milik Provinsi; e. Melaksanakan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakn dalam penyelenggaraan perawatan gedung, kantor dan mess/pesanggrahan milik Provinsi; 2) Kepala Sub Bagian Barang Inventaris, mempunyai uraian tugas: a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Barang Inventaris;
26
b. Melaksankan
pengumpulan,
penyusunan,
pengolahan
dan
penyajian bahan/data dalam urusan barang inventaris; c. Melaksanakan penyusunan dn penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam pengelolaan barang inventaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam urusan barang inventaris; e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitsai, monitoring, evaluasi. Pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang inventaris; f.
Melaksanakan penyiapan penetapan kebijakan dalam urusan pengelolaan barang inventaris, sesuai perundang-undangan;
D. Jaringan Kegiatan Jaringan kegiatan terkini dari Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu yaitu: a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelayanan pada masyarakat; b. Meningkatkan pengamanan dan penertiban dalam pengelolaan asset Pemprovsu; c. Meningkatkan kualitas aparatur; d. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan terhadap mitra kerja. e. Menetapkan kebijakan standar pengelolaan Barang Milik Negara.
27
E.
Kinerja Kegiatan Terkini Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai
implementasi dan penjabaran Visi dan Misi serta kebijakan strategis dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, berdasrkan perkiraan realistis terhadap kemampuan dan ketersediaan dana pada Rencana Kerja 2014. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset merencanakan program dan kegiatan ayang akan dilaksankan sesuai dengan Rencana Strategi 2014-2015 sebagai berikut: a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran o Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa administrasi perkantoran/ keuangan o Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan o Rapat-rapat koordinasi dan konsultsi ke luar daerah
b.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur o Pengadaan kendaraan dinas/ operasional o Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor o Pengadaan meubeilair dan komputer o Pengadaan rutin/ berkala rumah dinas dan gedung kantor o Pengadaan rutin/ berkala perlengkapan dan perlatan gedung kantor o Pemeliharaan rutin/ berkala mess o Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor o Pembuatan papan nama instansi pemprovsu o Panitia pengadaan barang dan jasa
c.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
28
o Pengelolaan asset menggunakan aplikasi SIMDA o Bimbingan teknis dalam dan luar daerah d.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan o Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja Kegiatan Verifikasi dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan
e.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah o Penyusunan Standar Satuan Harga o Pendataan gedung kantor / mess pesanggrahan pemprovsu o Pengumpulan dan pengurusan sertifikat tanah hak milik pemprovsu o Penyusunan buku realisasi pengadaan Barang Belanja Langsung o Pembuatan Laporan Mutasi Barang dari unit/ Satuan Kerja Pemprovsu o Status pemanfaatan Barang Daerah o Sosialisasi Pergub Kapitalisasi Aset dan Pengamanan Aset o Pemutakhiran data asset tetap milik pemprovsu o Draft Pergub tentang asset o Penertiban aset o Penyimpanan Barang Milik Pemprovsu o Pemeriksaan Barang Daerah Hasil Pengadaan o Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris lainnya
29
o Pengelolaan Aset Daerah o Pembuatan Buku Agenda Kerja o Tim Sekretariat Pengurus Barang
F.
Rencana Kegiatan Rencana kerja tahun 2015 Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset tetap
berpedoman pada Renstra yang harus dijabarkan dalam Program/ Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perkiraan realistis terhadap kemampuan dan ketersediaan dan pada Rencana Kerja 2015 sebesar Rp 42.520.248.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
