BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam perkembangan hukum. Perkembangan hukum pada masa
ini terbukti dengan
mulai direvisi dan diperbaharuinya beberapa peraturan
perundang-undangan
yang
dipandang
sudah
tidak
relevan
lagi
dengan
perkembangan
dan
kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah
yang telah
direvisi beberapa kali. Tertib masyarakat dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama hukum yaitu ketertiban1 . Maka dari itulah, produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini.
1
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty, Yogyakarta. 1985)
Menurut Gustav Radbruch2 , tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memeberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan
proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.3 Konstitusi yang
merupakan dasar
berpijak
peraturan perundang-
undangan lainnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pun telah empat kali diamandemen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun begitu, pembaharuan
produk
sewenang-wenang. sangat hati- hati
hukum
tidaklah dilakukan dengan
Pembaharuan produk sehingga
tergesa-gesa dan
hukum tersebut dilakukan dengan
tidak mengakibatkan terjadinya tumpang tindih
hirarki peraturan perundang- undangan dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya 2
Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam , Liberty, Surabaya , 2006 (dikutip dari Buku Gustav Radbruch) 3 Mochtar Kusumaatmadja; Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan- Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni Bandung, 2002, hlm 6-7
serta tidak mengakibatkan kekacauan dalam penerapannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, akan banyak masalah yang timbul akibat hubungan timbal balik dari suatu hubungan antar individu, atau individu dengan kelompok. Sengketa atau konflik merupakan suatu keadaan yang tidak dikendaki oleh setiap orang. Akan tetapi
pergaulan dalam kehidupan
bermasyarakat akan menemukan suatu perbedaan kepentingan pada setiap individu.
Perbedaan
kepentingan
itulah
yang
menjadi
dasar
timbulnya
perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan atau pesengketaan tersebut
maka
diperlukan suatu kaedah hukum, salah satu fungsi kaedah tersebut yaitu sabagai sarana penyelesaian sengketa, sehingga terciptanya suatu kepastian bagi mereka yang bersengketa. Bagi sebagian besar masyarakat, mempertahankan hak yang mereka punya merupakan harga mutlak bagi mereka, upaya apapun yang sah menurut hukum yaitu salah satunya melalui proses peradilan dengan alasan agar kelak apa yang menjadi hak mereka merupakan hak yang sah dan diakui oleh Negara. Di dalam masarakat sering terjadi perkara-perkara perdata yang melibatkan dua pihak atau lebih. Yang dimaksud dengan perdata, yaitu perkara sipil atau segala perkara selain perkara kriminal atau pidana. Banyak macam upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan, Gugatan Dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg dikatakan bahwa siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum
dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus ada dasar hukum yang jelas karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebuah gugatan akan ditolak oleh Pengadilan, sebab dasar hukum itu akan dijadikan dasar oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa perdata. Apabila dasar hukum dari suatu gugatan jelas, maka akan mudah diklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai suatu gugatan yang masuk dalam kategori apa, apakah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 BW, wanprestasi, kewarisan, atau perkara perdata lainnya. Upaya Hukum biasa selanjutnya disebut Banding ke tingkat Pengadilan Tinggi, lalu Kasasi ketingkat Mahkamah Agung. Dalam proses tersebut pihak yang bersengketa dituntut untuk membuktikan apa yang mereka ajukan, karena apabila
tidak
dibuktikan,
maka
mereka
yang
bersengketa
tidak
dapat
mendapatkan apa yang menurut mereka pantas untuk didapatkan. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung maka upaya hukum luar biasa dapat dilakukan, berupa Peninjauan Kembali (PK). Permohonan PK diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak
diajukan banding dapat diajukan
PK, terhadap putusan pengadilan tinggi yang
tidak diajukan kasasi dapat juga di mohonkan PK. 4 Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada tahun 2012, total permohonan PK yang masuk ke MA berjumlah 2570 buah, 1008 buah diantaranya adalah PK perdata (termasuk perdata khusus), sedangkan PK TUN ada 1044 buah. Sementara pada tahun 2013, terdapat 2426 buah permohonan PK, di mana 816 buah diantaranya adalah PK Pidana, serta 1180 buah lainnya PK TUN. Menurut pengamatan peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, tingginya jumlah permohonan
PK di bidang TUN disebabkan oleh
masuknya perkara-perkara sengketa pajak ke Kamar TUN. Dari Laporan Tahunan 2012 dan 2013, dapat dilihat bahwa sekitar 85% PK TUN merupakan PK dalam sengketa pajak. Peninjauan
Kembali
dalam
hukum acara dinisbahkan sebagai suatu
upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai 4
upaya
untuk
memberikan
perlindungan
atas
hak asasi
manusia
Imam Nasima, “M eninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2”, Hukum Online, http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkaraperdata- bagian-2-broleh--imam-nasima, diakses pada tanggal 3 Agustus 2015
(HAM),
tanpa
mengorbankan
asas
kepastian
hukum (rechtszekerheid),
yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.5 Hal itu disebabkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bukti-bukti
(inkracht van gewijsde) bisa dibatalkan manakala baru
(novum) yang
berdasarkan
diakui kebenarannya oleh pengadilan dalam
proses peninjauan kembali. Namun, proses peradilan yang menggunakan sistem hukum acara yang meskipun sudah menggunakan tata prosedural yang ketat dan standar mewujudkan
pembuktian
yang
cara pemeriksaan diharapkan
dapat
kebenaran materiil (the ultimate truth), juga bisa mengalami
kesalahan justru karena proseduralnya tersebut. Telah ketahui bersama, pembatasan PK/ Riquest Civil (perdata) hanya boleh sekali yang bersumber pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, serta tidak mengalami perubahan dalam dua kali perubahan Undang-undang tersebut. Ayat (1) dari Pasal 66 ini mengatur secara jelas dan tegas, bahwa “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali‟. Dalam penjelasan dari pasal tersebut, ternyata tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, mengapa PK hanya dapat/ boleh diajukan satu kali saja. 6
5
Adami Chazawi, Lemba ga Peninjau an Kembali (PK) Perkara Pidana: Peneg ak an Hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.109 6
Penyim pa nga n Praktik dan Peradilan Sesat, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011),109.
Namun perlu kita ingat bahwa pertimbangan (utama) Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang menghapuskan pembatasan Peninjauan Kembali tersebut yaitu : Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Peninjauan
Kembali
dalam hukum acara dinisbahkan sebagai suatu
upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai (HAM),
upaya tanpa
untuk
memberikan
mengorbankan
perlindungan asas
atas
kepastian
hak asasi
manusia
hukum (rechtszekerheid),
yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.7 Berdasarkan
ketentuan
tersebut,
penulis
ingin
mengetahui
upaya
peninjauan kembali dalam konteks hukum perdata karena jika memang masalah novum terkait PK pidana merupakan hal yang dinilai substansial, penulis berpikir begitu juga halnya masalah novum terkait PK perdata atau TUN, karena mungkin
7
Ibid,.108
saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Sebagaimana perkara pidana, alat bukti (keadaan) dalam perkara perdata sebenarnya tidak kalah substansial. Maka dari itu diperlukan suatu pembuktian kasus dari konteks perkara hukum perdata mengenai upaya peninjauan kembali PK yang berulang. Bahwa permohonan pengajuan PK dengan Putusan PK No.17/PK/N/2006 tanggal 28 hari selasa tahun 2008 yang dengan Amar Putusan berisi membatalkan Putusan PK No.02/PK/N/2006 jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 2005, No: 022 K/N/2005, yang isi putusannya berbunyi mengabulkan Permohonan PK yang kedua kalinya tersebut menjadi persoalan yang
akan
penulis
teliti
dalam
tulisan
ini.
Berbanding
terbalik
dengan
permohonan PK No. 02/Pdt/ PK/ 283/ PN.BDG tanggal 21 Januari 2013 terhadap Putusan PK No.183/PK/Pdt/2011 yang jelas dalam memori permohonan PK yang diajukan bahwa Putusan PK No.183/PK/Pdt/2011 terdapat kekeliruan dan kehilafan
yang
nyata
dan
kekeliruan
tersebut
dapat
dibuktikan
dengan
diketemukannya Novum, namun Permohonan PK tersebut oleh MA ditolak dengan alasan bertentangan dengan Undang Undang,meskipun pada sisi positif PK dua kali itu dapat lebih mendekatkan kepada Keadilan namun pada sisi negatifnya PK dua kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat perkara menjadi berlarut larut, maka dari itu PK tersebut harus juga dibatasi dengan mempertimbangkan nilai nilai keadilan dan kepastian hukum, penulis teliti dalam tulisan ini.
itu juga yang akan
Hal ini tentu menjadi tugas bagi para aparat penegak hukum dan para calon
sarjana
hukum
untuk
menjelaskan
kepada
masyarakat
bagaimana
sebenarnya upaya pengajuan peninjauan kembali PK secara berulang dalam perkara perdata di tatanan hukum Indonesia. Tentunya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali PK secara berulang dalam perkara perdata menimbulkan banyak Tanya bagi berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam bahkan bagi para ahli hukum dan aparat penegak hukum sendiri. Pelaksanaan upaya hukum PK secara berulang dalam perkara perdata dipandang oleh penulis sebagai bukti perkembangan hukum di Indonesia. Hal yang sangat mencolok ini kemudian menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai aturan yuridis tentang upaya hukum peninjauan kembali PK secara berulang dalam perkara perdata, maka berdasarkan uraian judul yang akan penulis teliti yaitu
“Analisis Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
Terhadap Putusan PK Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung”.
2.
Identifikasi Masalah Masalah mengenai pengajuan peninjauan kembali (PK)/ Riquest Civil secara berulang dalam perkara perdata bukanlah masalah yang sederhana, tetapi justru sangat kompleks dan penting untuk diketahui oleh khalayak ramai, maka permasalahan ini dirumuskan atau dibatasi pada:
1. Bagaimana Formulasi Aturan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Terhadap Putusan PK Menurut Perundang-undangan di Indonesia? 2. Apakah termohon Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK Dapat Kembali Diajukan Oleh Termohon PK menjadi Pemohon PK Disebabkan Adanya Bukti Novum? 3. Bagaimanakah dampak terhadap sistim peradilan di Indonesia dari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terhadap putusan PK?
3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk: 1. Untuk Mengetahui dan mengkaji Formulasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Upaya Hukum Luar Biasa PK Terhadap Putusan PK Menurut Perundang-undangan di Indonesia 2. Untuk Mengetahui
dan mengkaji Bahwa Termohon PK atas Putusan PK
Dapat Kembali Diajukan Oleh Termohon PK Menjadi Pemohon PK Disebabkan Adanya Bukti Novum 3. Untuk Mengetahui dan mengkaji
Dampak Terhadap Sistim Peradilan di
Indonesia Dari Upaya Hukum Luar Biasa PK Yang Diajukan Terhadap Putusan PK.
4. Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian
yang
dilakukan
akan diperoleh gambaran
mengenai apa yang dimaksud dengan peninjauan kembali PK, peraturan perundang-undangan mengenai peninjauan kembali PK, pengajuan upaya hukum peninjauan kembali PK terhadap putusan PK pada perkara perdata, dan dampak hukum bagi Sistim Peradilan di Indonesia dari upaya hukum luar biasa PK yang diajukan terhadap putusan PK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi-studi dan teori-teori pemaknaan dan bekerjanya hukum dalam
realitas
sosial,
terutama
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perwujudannya upaya hukum peninjauan kembali PK. Secara praktis studi ini diharapkan memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan
bagi pengambil kebijakan
dalam rangka pembaharuan
hukum perdata khususnya dalam hal upaya hukum peninjauan kembali PK terhadap putusan PK. Penelitian ini semakin menemukan arti penting jika diketahui dampak hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali PK dalam perkara perdata yang diajukan atas putusan PK.
5.
Kerangka Pemikiran Di dalam kehidupan bermasayarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut mereka mencari jalan dengan mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan
hidup
bermasyarakat
sehingga
kepentingan
anggota
masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman . Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum pedata materil. Dalam Prosesnya Hukum Perdata Materil ditegakan oleh hukum acara perdata yang disebut hukum perdata formal, sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian hukum acara perdata, “Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya
mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.” Mengacu kepada tujuan hukum acara perdata yaitu menegakan, mempertahankan dan menjamin hukum perdata materil atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dalam suatu perkara perdata dengan menerapkan ketentuan hukum acara perdata yang jujur dan tepat dengan tujuan mencari keadilan di dalam kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sama dengan hal tersebut Menurut Gustav Radbruch8 , tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud
yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian
ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dikatakan Thomas Aquinas seorang filsuf hukum alam dalam sebuah buku yang bejudul Summa Theologica menerangkan bahwa : Human law has the nature of law in so far as it partakes of right reason; and it is clear that, in this respect, it is derived from the eternal law. But in so far as it deviates from reason, it is called an unjust law, and has the nature, not of law but of violence9 Yang pada intinya menerangkan bahwa hukum manusia memiliki sifat hukumnya itu mengambil dari segala sesuatu yang benar dan beralasan jelas, hal tersebut berasal 8
9
Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Volume 2 (Part II, First Section)
dari hukum yang abadi. Namun dalam segala sesuatu yang menyimpang dari alasan itu disebut hukum tidak adil dan memiliki sifat bukan berasal dari hukum, melainkan kekerasan. Dengan demikian pada hakikatnya jelas bahwa hukum itu diciptakan untuk mencapai suatu keadilan yang ditegakan berdasarkan kebenaran, hal ini tentu merupakan suatu tujuan dari proses hukum, karena selain kepastian hukum dan manfaat untuk
masyarakat keadilan pun menjadi aspek penting bagi seluruh
masyarakat Indonesia agar menjadi warga Negara yang patuh hukum. Berkaca kepada permasalahan yang muncul atas pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata, jelas akan memunculkan konflik antara keadilan dengan kepastian hukum, karena kembali kepada inti tujuan hukum itu sendiri harus memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan. pandangan ahli filsafat hukum Islam, Imam Asy-Syatibi. AsySyatibi mengatakan bahwa landasan dan tujuan syariah atau hukum adalah al „adalah atau keadilan. Sementara norma dan putusan hukum juga wajib bersifat qat‟i atau mengandung kepastian. Maka tugas dari ahli filsafat hukum adalah mempertemukan keadilan dan kepastian hukum itu. Sehingga, dalam keadilan ada kepastian hukum, dan di dalam kepastian hukum ada keadilan. Dikutip dari seorang fisafat hukum yang menulis tulisan tentang konflik antara keadilan dengan kepastian hukum yaitu seorang filsuf islam bernama Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul Al-Kitab al-Muhallā bi'l Athār yang berbicara bahwa tujuan syariah atau tujuan Hukum adalah keadilan, tidak ada hukum jika tidak
ada keadilan, jika norma hukum tidak sesuai dengan keadilan maka norma hukum tersebut tidak pantas disebut norma hukum10 . Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti dalam Asas Peradilan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang digunakan sebagai kata pembuka dalam setiap putusan pengadilan yang kata awal nya berbunyi “Demi Keadilan” maka sudah jelas tujuan utama hukum itu untuk keadilan. Sejalan dengan itu menurut Augustine yang dikutip oleh Thomas Aquinas berkata bahwa Lex Iniusta Non Est Lex yang pada intinya berkata bahwa hukum yang tidak adil itu bukan hukum, jadi hukum itu harus adil. 11 Dengan demikian antara keadilan dengan kepastian hukum itu bukan sesuatu yang bertentangan karena didalam keadilan ada kepastian hukum, dalam kepastian
10 11
Ibnu Hazm, Al-Kitab al-Muhallā bi'l Athār (Sevilla, Abad 13) Kutipan Yusril Ihza Mahendra dalam Acara Indonesia Lawyers Club 11 maret 2014
hukum ada keadilan yang pada intinya jika keadilan ditemukan, maka kepastian hukum harus mengalah kepada keadilan, dan jika secara subtansi/ materil sudah terbukti , maka keadilan prosedural tidak boleh menghalangi keadilan sustansial. Berkaca kepada perkara Raden Sonson Natalegawa (1983), Muchtar Pakpahan (1996), Polycarpus (2007) dan yang terbaru perkara Praperadilan oleh Komjen Budi Gunawan, tujuan hukum acara pidana diterobos merujuk pada penafsiran
pembentukan
hukum
(rechtvorming)
dan
penemuan
hukum
(rechtsvinding) sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) menjelaskan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Sejalan dengan itu pada 12 juni 2009 , Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa , mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada pengadilan tingkat pertama dan banding menegaskan bahwa upaya hukum luar biasa dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyataka bahwa demi kepastian hukum serta mencegah penumpukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, maka permohonan Peninjauan Kemabali dalam suatu perkara yang sama diajukan lebih dari satu kali, baik dalam perkara perdata atau pidana bertentangan dengan Undang-Undang.
Untuk
itu,
apabila ada suatu perkarayang diajukan
permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya agar dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung pun meminta berkas perkara tersebut tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila merujuk kedalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dijukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 12 Berkaitan dengan isi pasal tersebut maka, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, akan kerap sekali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal lain dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Aliran hukum alam , menerangkan prinsipi-prinsip yang diberlakukan secara universal, artinya yang ingin diberlakuan dimanapun dan pada apapun juga. Sementara itu, orientasi hukum positif adalah pada tempat dan waktu tertentu. Seterusnya, apabila dihubungkan dengan ajaran hukum alam dan orientasi hukum positif, maka terungkap tiga wawasan: 1. Hukum alam sebagai sarana koreksi bagi hukum positif 2. Hukum alam menjadi inti hukum positif, dan 3. Hukum alam sebagai pembenaran hak asasi manusia dan menurut aliran legalisme menganggap semua hukum terdapat dalam undang-undang.13
12 13
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bismar Siregar, Rasa Keadilan, P.T Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hlm 70-79.
Ini berarti hukum identik dengan Undang-Undang Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melaksanakan UndangUndang belaka, dengan jalan pembentukan silogisme hukum yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus dan simpulan. Tentunya dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 tidak serta merta dapat mengesampingkan hak upaya hukum luar biasa peninjauan kembali oleh Pihak yang bersengketa Khusus nya pihak yang kalah pada putusan PK pertama. Sebab keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan, sebagaimana ditegaskan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dimana serangkaian tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga Negara berdasarkan hukum. 14 Salah satu alasan diajukannya Peninjauan Kembali setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali yaitu Novum atau suatu alat bukti baru. Novum ini harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus diuji keabsahannya oleh lembaga yang berwenang. Novum dalam perkara pidana disebut dengan “keadaan baru, sementara ditemukannya novum dalam perkara perdata, disebut dengan “suratsurat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009. Dalam kata lain novum itu bisa disebut sebagai fakta. 14
A. Mukhlir Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, 2004, hlm 92
Suatu fakta dikatan sebagi novum apabila; Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf b tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat / yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut; Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ ditemukan setelah perkara diputus; Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.
Jika Novum itu sendiri diketemukan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dan Novum ini sifatnya sangat menentukan maka untuk mencapai suatu keadilan maka upaya hukum luar biasa sebaiknya dilakukan kembali. Karena keadilan itu merupakan sifat mendasar dari suatu hukum, selain itu masyarakat juga berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan sangat diperhatikan, artinya dalam menegakan hukum harus memperhatikan keadilan, agar masyarakat memahami bahwa hukum itu identik dengan keadilan. Disamping itu jika dilihat kembali, mengapa upaya hukum dibuat menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa, karena sudah jelas upaya hukum biasa hanya sampai kasasi, setelah kasasi diputus maka kepastian hukum dan keadialan sudah tercapai yaitu dengan eksekusi, maka dari itu Peninjauan Kembali
berarti untuk Keadilan bukan kepastian hukum, karena sudah jelas Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi. Maka keliru Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa demi kepastian hukum, Peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali, karena jika demi kepastian hukum tidak adanya upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali.
6. Metode penelitian Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran15 . Metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertiannya yang luas, “metode
penelitian
terorganisasi
untuk
merupakan menyelidiki
cara suatu
dan
prosedur
masalah
yang
tertentu
sistematis dengan
dan
maksud
mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.”16 Penelitian
merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk 15
mengungkapkan
kebenaran
secara
sistematis,
metodologis,
dan
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm.24. Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 196. 16
konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/ berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. “Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkahlangkah yang sistematis.”17 Dalam uraian ini, dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis,
yaitu
dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data,
kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, menggambarkan mengenai permasalahan tentang Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK)/ Riquest Civil terhadap Putusan PK ditinjau dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Metode Penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi
penelitian
“menggambarkan
17
masalah
yang yang
digunakan ada
sesuia
deskriptif dengan
analitis, fakta,
yaitu
kemudian
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.
menganalisis permasalahan yang ada”18 menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis
yang
kemudian
dilakukan
analisis
pemecahan
masalahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PK dalam perkara perdata.
2.
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik 19 . Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam hukum positif yang berlaku yaitu peraturan
perundang-undangan.20
Dimana
metode
ini
bertujuan
untuk
menentukan kaidah, asas hukum, das sollen dan das sein.
18
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hlm.97-98 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm 17. 20 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm 295.
3. Tahap Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan, sehingga penelitian dilakukan dalam dua (2) tahap yaitu21 : a.
Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Penelitian kepustakaan ini untuk “mencari konsepsi- konsepsi, teoriteori,
pendapat-pendapat
ataupun
penemuan-penemuanyang
berhubungan erat dengan pokok permasalahan.”22 Dalam penelitian kepustakaan ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari : i. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat23 yang diperoleh langsung untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata c. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. d. Undang-undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
21
Ibid., hlm. 18 Ibid, hlm 98 23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa, 1994), hal. 13. 22
ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti pendapat para ahli atau pakar di bidangnya. iii. Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, dan internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh “data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.”24 b. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer dan diperukan untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum sekunder yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan, wawancara kepada pihak terkait serta mengumpulan data dari instansi-instansi yang terkait dengan judul usulan penelitian penulisan hukum yang penulis ambil. 4.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum,
baik bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan
24
Ibid, hlm.11-12.
digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansiinstansi terkait seperti Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung dan Kantor Pengacara untuk mendapatkan data kasus yang menunjang penulisan hukum tersebut.
5.
Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang No 3 tahun 2009 yang utama dan sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, wawancara, dan studi kepustakaan.
6.
Analisis Data Metode
analisis
dalam
penelitian
ini
dilakukan
secara
yuridis
kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian ini bersifat uraian teoriteori serta asas yang disusun secara sistematis, kualitatif.
kemudian dianalisis secara
Dikatakan yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari
peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi- informasi. Dengan
demikian
mempergunakan mengklasifikasikan
rumus
penelitian dan
masalah
ini merupakan
angka-angka, yang
ada
dan
tetapi
analisis
data tanpa
dilakukan
dengan
menganalisisnya
dengan
menggunakan metode-metode penafsiran hukum, perbandingan hukum dan konstruksi
hukum.
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
memperhatikan
peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dan tidak boleh bertentangan,
dan
memperhatikan
peraturan
yang
lebih
tinggi
kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta senantiasa memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
7.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Lokasi Kepustakaan a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung. b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung. c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung. d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari Bandung.
