1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
1. Sejarah Singkat Dinas Tata Kota (DTK) dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Pada tahun 1987 dibentuk Dinas Tata Kota yang terletak di kawasan Balaikota Surakarta. Sebelum memiliki kantor sendiri, dulunya Dinas Tata Kota masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang diberi wewenang untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan retribusi perijinan tertentu. Meskipun sudah tidak satu atap dengan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi Dinas Tata Kota sampai sekarang masih menjadi induk Dinas Pekerjaan Umum yang diberi wewenang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tata letak kota. Hal-hal yang berkaitan dengan tata letak kota khususnya mengenai ijin mendirikan, merubah, dan merobohkan bangunan dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu yang sebelum tahun 2005 masih berada dalam satu atap. Tetapi mulai tahun 2005, Unit Pelayanan Terpadu memiliki kantor sendiri dan masih terletak di kawasan Balaikota. Dinas Tata Kota mengurusi pengecekan lapangan dan penghitungan besarnya retribusi ijin mendirikan bangunan yang harus dibayar oleh pemohon IMB,
1
2
sedangkan Unit Pelayanan Terpadu mengurusi mulai dari pendaftaran IMB, pengecekan kelengkapan berkas permohonan IMB, dan penerimaan pembayaran retribusi IMB dari pemohon. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) terbentuk pada tahun 1998. Pembentukan
Unit
Pelayanan
Terpadu
(UPT)
sejalan
dengan
dikeluarkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu. Maksud dan tujuan dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah sebagai berikut. a. Untuk mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah. b. Untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh aparatur negara di daerah.
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Tata Kota (DTK) dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Dinas Tata Kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata kota. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi antara lain:
3
a. menyelenggarakan tata usaha dinas, b. menyusun rencana program, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan, c. mengendalikan perencanaan kota, d. mengendalikan tata bangunan kota, e. mengendalikan pengembangan kota, dan f. melakukan pembinaan jabatan fungsional. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) merupakan unit pelayanan umum masyarakat yang menjadi kantor bersama satu atap bagi masyarakat yang memerlukan perijinan dan pelayanan. UPT adalah unit pelayanan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah di bidang pelayanan perijinan. UPT dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
Walikotamadya
Kepala
Daerah
lewat
Sekretaris
Wilayah/Daerah. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang perijinan di lingkungan pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mempunyai fungsi antara lain: a. melakukan
penerimaan
berkas-berkas
pengajuan
perijinan,
memproses, dan mengumumkan, serta b. menyelenggarakan kerja sama dengan instansi tertentu dalam memproses perijinan.
4
3. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Tata Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB IV Bagian Kedua tentang Dinas Tata Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 adalah sebagai berikut. a. Kepala Dinas Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang tata kota. b. Bagian Tata Usaha Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum perijinan, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Bagian tata usaha, terdiri dari sub-sub berikut ini. 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub
bagian
umum
dan
kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya,
hubungan
masyarakat,
Sistem
Jaringan
5
Dokumentasi dan Informasi Hukum serta pengelolaan administrasi kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. c. Sub Dinas Bina Program Sub dinas bina program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, mengadakan monitoring, dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas bina program, terdiri dari sub-sub berikut ini. 1) Seksi Perencanaan Seksi perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan data ketatakotaan sebagai bahan penyusunan rencana strategi dan program kerja tahunan dinas. 2) Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Seksi pengendalian, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisis, dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategi dan program kerja tahunan dinas. d. Sub Dinas Perencanaan Kota Sub dinas perencanaan kota mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang tata guna lahan, tata lingkungan,
6
dan tata reklame sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas perencanaan kota, terdiri dari sub-sub berikut ini. 1) Seksi Tata Guna Lahan Seksi tata guna lahan mempunyai tugas menyusun, mengkaji, dan mengarahkan rencana pola tata guna lahan. 2) Seksi Tata Lingkungan dan Reklame Seksi tata lingkungan dan reklame mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
tata
lingkungan
dan
reklame
serta
memberi
rekomendasi lokasi perusahaan dan pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan. e. Sub Dinas Tata Bangunan Sub dinas tata bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perijinan bangunan serta penertiban dan pengawasan bangunan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas tata bangunan, terdiri dari sub-sub berikut ini. 1) Seksi Perijinan Bangunan Seksi
perijinan
bangunan
mempunyai
tugas
memberikan
pertimbangan dan memproses permohonan ijin mendirikan, merubah,
dan
merobohkan
bangunan,
perusahaan serta memantau pelaksanaannya.
rekomendasi
lokasi
7
2) Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan Seksi penertiban dan pengawasan bangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan dan penertiban pendirian, perubahan bangunan sesuai dengan ijin yang berlaku. f. Sub Dinas Pengembangan Kota Sub
dinas
pengembangan
kota
mempunyai
tugas
menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengadaan pertanahan serta spesifikasi konservasi kawasan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas pengembangan kota, terdiri dari sub-sub berikut ini. 1) Seksi Pengadaan Tanah Seksi pengadaan tanah mempunyai tugas melaksanakan pemberian ijin lokasi, pengadaan tanah, dan rencana penggunaan tanah bagi pembangunan sesuai dengan rencana umum tata ruang kota. 2) Seksi Konservasi Kawasan Seksi konservasi kawasan mempunyai tugas mengatur tata letak dan spesifikasi kawasan serta memberikan pertimbangan tata ruang dan bangunan. g. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Tata Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
8
ditunjuk oleh seorang pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada
kepala
dinas.
Jumlah
jabatan
fungsional
ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dinas terbagi sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari bagian-bagian berikut ini. 1) penata komputer, 2) arsiparis, 3) teknisi penyehatan lingkungan, 4) teknisi penataan ruang, dan 5) surveyor.
9
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB DINAS BINA PROGRAM
SUB DINAS PERENCANAAN KOTA
SEKSI PERENCANAAN
SEKSI TATA GUNA LAHAN
SEKSI PENGENDALIAN EVELUASI DAN PELAPORAN
SEKSI TATA LINGKUNGAN DAN REKLAME
SUB DINAS TATA BANGUNAN
SUB DINAS PENGEMBANGAN KOTA
SEKSI PERIJINAN BANGUNAN
SEKSI PENGADAAN TANAH
SEKSI PENERTIBAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
SEKSI KONSERVASI KAWASAN
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Tata Kota Surakarta Sumber: Dinas Tata Kota Surakarta
SUB BAGIAN KEUANGAN
10
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mempunyai susunan organisasi sebagai berikut. a. Koordinator Beberapa tugas dari koordinator Unit Pelayanan Terpadu (UPT) antara lain: 1) menyusun program dan rencana kegiatan, 2) mengkoordinasi tata laksana pelayanan umum ketatausahaan, dan 3) melaksanakan pengawasan terhadap petugas pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugasnya, koordinator mempunyai fungsi antara lain: 1) menyusun program dan rencana kegiatan pelayanan umum, 2) mengkoordinasi tata usaha dan petugas pelayanan umum, serta 3) mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelayanan umum. b. Sub Bagian Tata Usaha Beberapa tugas dari sub bagian tata usaha antara lain: 1) menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan informasi, serta 2) menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun surat-menyurat, dan perlengkapan.
11
Untuk menyelenggarakan tugasnya, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi antara lain: 1) menyusun, membuat, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas, 2) mengelola administrasi keuangan, 3) mengurus administrasi pelayanan masyarakat, dan 4) mengurus surat-menyurat, arsip, dan perlengkapan. c. Seksi Pelayanan Beberapa tugas dari seksi pelayanan antara lain: 1) menyiapkan bahan, 2) menyiapkan rencana kegiatan pelayanan, 3) melakukan pengelolaan pelayanan, dan 4) mengkoordinasi petugas pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi pelayanan mempunyai fungsi antara lain: 1) menyiapkan bahan dan kegiatan pelayanan umum, 2) mengelola pelayanan umum, 3) mengkoordinasi petugas pelayanan umum, 4) melakukan pengawasan terhadap petugas pelayanan umum, dan 5) menyusun bahan laporan. Staf administrasi/ petugas pelayanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh pimpinan satuan organisasi/ unit kerja untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan bidang tugas satuan organisasi/ unit kerja yang bersangkutan.
12
Untuk menyelenggarakan tugasnya, staf administrasi/ petugas pelayanan mempunyai fungsi antara lain: 1) melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang tugas pelayanan instansi masing-masing, 2) melaksanakan
dan
mengelola
administrasi
dan
pelayanan
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KOORDINATOR SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN
Gambar 1.2 Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Sumber: UPT Balaikota Surakarta
4. Visi dan Misi Unit Pelayanan Terpadu (UPT). a. Visi Visi dari Unit Pelayanan Terpadu adalah dipercaya sebagai lembaga yang menjunjung kesederhanaan, transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas dalam pelayanan publik. b. Misi Misi dari Unit Pelayanan Terpadu antara lain: 1. meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan 2. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik.
13
B. LATAR BELAKANG
Negara
Republik
Indonesia
sebagai
Negara
Kesatuan
dalam
penyelenggaraan pemerintahnya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten/kotamadya untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Mencapai tingkat kinerja tertentu. 2. Menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit-unit Pemerintah Daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. 3. Untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan Pembangunan Daerah dan Nasional. 4. Untuk melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di daerah. 5. Untuk mencapai integritas Nasional. 6. Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, dan tanggung jawab daerah, di samping itu hal ini merupakan upaya menyelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi (Hamid dan Soeaidy, 2001: 160).
14
Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah di daerah mampu mengelola dan meningkatkan sendiri sumbersumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan. Pembangunan disini diartikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual maupun material (Soemitro, 1988: 2). Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu dengan memberlakukan UU Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isi pokok dari Undang-undang tersebut pada dasarnya merinci kembali jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang berlaku sebelumnya (Tjahjono dan Husein, 1999: 11). Penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal
dari
Pendapatan
mempertimbangkan
efisiensi
Asli dan
Daerah
(PAD)
efektivitas
seyogyanya
dalam
harus
pengelolaannya.
Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dan ditingkatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut.
15
1. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Zain, 2003: 13). 2. Retribusi Daerah Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003: 100). Wajib Retribusi mendapatkan jasa langsung (kontra prestasi langsung) dari negara (Suandy, 2002: 3). 3. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Pemerintah daerah memiliki beberapa perusahaan yang terdapat dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Hasil lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan lain-lain, yaitu termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba dari BUMD (Soetrisno, 1981: 200). Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) secara langsung dari negara (Munawir, 1990: 4). Karena kontra prestasi langsung dapat dirasakan, maka
16
dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan (Burton dan IIyas, 2004: 6). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Waluyo dan IIyas, 2003: 8). Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kota Surakarta yang tergolong sebagai Retribusi Daerah. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perijinan Tertentu, di mana yang dimaksud Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin mendirikan/merubah/merobohkan bangunan yang dikeluarkan oleh Wali Kotamadya Surakarta. Jadi, yang dimaksud di sini adalah kegiatan baik itu mendirikan/merubah/merobohkan bangunan tidak dilakukan asal-asalan dan pelaksanaannya harus sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Untuk pengelolaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta diatur dalam Peraturan sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
17
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada prinsipnya bertujuan melindungi keselamatan jiwa seperti halnya faktor aman dalam penghitungan desain. Adapun tujuan lain dari Ijin Mendirikan Bangunan seperti kepastian hukum, kenyamanan warga sekitar, mengendalikan kegiatan membangun agar sejalan dengan rencana kota, ataupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu tidak kalah penting dari tujuan-tujuan lain tersebut. Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis, maka semakin banyak didirikan bangunan baik untuk pusat perbelanjaan, hotel, restoran, pabrik, tempat parkir, dan untuk tempat lainnya yang menjadikan lahan bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi khususnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menjadi cukup
potensial
untuk
digali
dan
dikembangkan
guna
menunjang
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Dewasa ini telah muncul berbagai kasus pelanggaran yang mengarah pada berkurangnya kepatuhan Wajib Retribusi, termasuk di dalamnya Wajib Retribusi IMB. Salah satu contoh adalah menjamurnya bangunan-bangunan liar dan kegiatan membangun atau merubah yang tidak terpantau oleh petugas. Banyaknya jumlah pelanggaran tersebut bukan karena tidak adanya sanksi yang mengikat dan tergolong berat yang dikenakan bagi pelanggar tetapi belum optimalnya pengawasan dan pengelolaan petugas yang berwenang dalam hal ini dari petugas Dinas Tata Kota. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan telah menjadi tema penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan
18
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Karanganyar (Kartini, 2005) menilai kepatuhan Wajib Retribusi IMB dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Kepala Keluarga (KK) di wilayah Karanganyar, Evaluasi Penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2002-2005 (Wijayanti, 2006) menunjukkan perbandingan realisasi penerimaan Retribusi IMB terhadap target penerimaan Retribusi IMB selama periode 2002-2005, Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peranan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Karanganyar (Kurniawati, 2005) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Karanganyar dalam meningkatkan realisasi penerimaan Retribusi IMB. Perbedaan penelitian dalam Tugas Akhir ini dengan penelitian sebelumnya adalah menunjukkan mekanisme pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sampai dikeluarkannya dokumen Ijin Mendirikan Bangunan dan menunjukkan penghitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan obyek yang berfokus pada masalah pengelolaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah daerah kota Surakarta
ke
dalam
Tugas
Akhir
yang
berjudul
“ANALISIS
PENGELOLAAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA”.
19
C. PERUMUSAN MASALAH
Adanya pengelompokkan kelas bangunan yang belum sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan dan adanya kemungkinan belum optimalnya penerimaan daerah kota Surakarta yang bersumber dari Retribusi Daerah terutama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Sesuai latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan untuk memudahkan penulisan Tugas Akhir, maka penulis mencoba merumuskan pertanyaan riset sebagai berikut. 1. Bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang harus dilakukan oleh Wajib Retribusi? 2. Bagaimana
mekanisme
pelaksanaan
pemungutan
Retribusi
Ijin
Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Surakarta? 3. Bagaimana penghitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta? 4. Bagaimana realisasi dan tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta selama periode 20032006? 5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di lapangan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meminimalkan kendala yang dihadapi?
20
D. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu mendapatkan informasi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang harus dilakukan oleh Wajib Retribusi. 2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah daerah kota Surakarta. 3. Untuk mengetahui cara penghitungan dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang benar. 4. Untuk mengetahui realisasi dan tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta selama periode 2003-2006. 5. Untuk
mengetahui
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di lapangan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Surakarta untuk meminimalkan kendala yang dihadapi.
21
E. MANFAAT PENELITIAN
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, antara lain: a. Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan yang lebih baik lagi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. b. Wajib Retribusi Wajib Retribusi khususnya Wajib Retribusi IMB akan lebih mengerti akan arti pentingnya retribusi dan akan lebih patuh untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. c. Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan dapat menjadi bahan pengembangan untuk
penelitian-penelitian
pengetahuan.
selanjutnya
demi
kemajuan
ilmu
22
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Retribusi Daerah Jenis pungutan seperti retribusi, mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Sebelum membahas retribusi daerah lebih jauh berikut ini definisi retribusi daerah menurut berbagai sumber dan beberapa ahli sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003: 101).
22
23
c. Retribusi daerah adalah paksaan yang bersifat ekonomis karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran retribusi tersebut (Munawir, 2000: 4). d. Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko, 1992: 94). e. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai balas jasa atau kontraprestasi pada daerah yang dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan daerah (Kaho, 1988: 152). Ketentuan pokok mengenai pemungutan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang melekat pada retribusi adalah sebagai berikut. a. Wajib retribusi adalah rakyat atau masyarakat yang menurut ketentuan UU wajib membayar retribusi karena telah memakai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. b. Iuran adalah merupakan pembayaran oleh wajib retribusi kepada pemerintah
dengan
perundang-undangan.
jumlah
tertentu
sesuai
dengan
ketentuan
24
c. Kontraprestasi adalah merupakan hubungan timbal balik karena pemanfaatan suatu fasilitas yang secara langsung dapat dinikmati setelah wajib retribusi melakukan pembayaran. Istilah-istilah yang berkaitan dengan retribusi ijin mendirikan bangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan pada BAB I Pasal 1 adalah sebagai berikut. a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah. b. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (PIMB) adalah permohonan ijin mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan menurut Peraturan Daerah yang berlaku. c. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu. d. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja, dan umur bangunannya dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. e. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
25
f. Bangunan sementara adalah bangunan yang dipakai sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun (bangunan yang dipergunakan untuk waktu yang terbatas). g. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang tersusun dari beberapa lantai yang bertumpu pada dasar yang sama. h. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau
meratakan
tanah
yang
berhubungan
dengan
pekerjaan
mengadakan bangunan itu. i. Merubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan/atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi: 1) merubah fungsi dan kegunaan, 2) merubah bentuk atau estetika, 3) merubah konstruksi, dan 4) merubah jaringan utilitas. j. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan/atau konstruksi. 2. Fungsi Retribusi Daerah Fungsi dari retribusi daerah adalah sebagai berikut. a. Fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi daerah yaitu dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah
26
terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib retribusi. b. Fungsi pengatur memiliki pengertian bahwa pungutan retribusi daerah dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial. 3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 golongan adalah sebagai berikut. a. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain: 1) retribusi pelayanan kesehatan, 2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, 3) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, 4) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, 6) retribusi pelayanan pasar, 7) retribusi pengujian kendaraan bermotor, 8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 9) retribusi penggantian biaya cetak peta, dan 10) retribusi pengujian kapal perikanan.
27
b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain: 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah, 2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, 3) retribusi tempat pelelangan, 4) retribusi terminal, 5) retribusi tempat khusus parkir, 6) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, 7) retribusi penyedotan kaktus, 8) retribusi rumah potong hewan, 9) retribusi pelayanan pelabuhan kapal, 10) retribusi tempat rekreasi dan olah raga, 11) retribusi penyeberangan di atas air, 12) retribusi pengolahan limbah cair, dan 13) retribusi penjualan produksi usaha daerah. c. Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
28
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu antara lain: 1) retribusi ijin mendirikan bangunan, 2) retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, 3) retribusi ijin gangguan, dan 4) retribusi ijin trayek. 4. Dasar Hukum Retribusi IMB Beberapa ketentuan
yang mengatur mengenai retribusi ijin
mendirikan bangunan adalah sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terutama pada BAB II Pasal 2 berbunyi: “Setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Walikotamadya Kepala Daerah”. c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
29
d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 19932013. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). f. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/049/1/2000. 5. Subyek dan Obyek Retribusi IMB Subyek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan. Obyek retribusi IMB adalah segala bentuk bangunan termasuk bangunan
yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya beserta
bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan tersebut yang merupakan setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan. 6. Tujuan IMB Ijin mendirikan bangunan bertujuan untuk mencapai tertib bangunan yang mencakup aspek sebagai berikut. a. Kepentingan Umum Untuk kepentingan umum, ijin mendirikan bangunan bertujuan untuk membangun masyarakat sesuai dengan rencana kota.
30
b. Kepentingan Pribadi Untuk kepentingan pribadi, ijin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengamankan bangunan sehingga menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan sekitarnya. c. Kepentingan Lainnya Selain untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi, ijin mendirikan bangunan bertujuan untuk rekomendasi ijin usaha dan jaminan kredit bank. 7. Prinsip dan Sasaran Penentuan Tarif Retribusi IMB a. Retribusi Jasa Umum Ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. b. Retribusi Jasa Usaha Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. c. Retribusi Perijinan Tertentu Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 8. Tarif Retribusi IMB a. Untuk mendapatkan IMB, kepada setiap pemohon IMB (wajib retribusi) dikenakan retribusi sebesar 17,5%ο (tujuh belas setengah permil) dari nilai bangunan.
31
b. Rumus Menghitung Retribusi IMB: Retribusi IMB = Luas Bangunan/m² x Tarif Retribusi/m² x Koefisien Nilai Bangunan
Keterangan: Tarif retribusi disesuaikan dengan jenis bangunan dan juga kelas bangunan. Untuk bangunan bertingkat lebih dari satu lantai dikalikan koefisien nilai bangunan. 9. Sanksi Pelanggaran Retribusi IMB a. Pelanggaran terhadap permohonan perijinan mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan dikenakan sanksi sebagai berikut. 1) Penghentian pekerjaan pembangunan Walikotamadya
Kepala
Daerah
berwenang
memerintahkan
penghentian segera pekerjaan mendirikan/merubah/merobohkan bangunan yang bertentangan dengan IMB yang bersangkutan. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari setelah diterimanya perintah
penghentian,
pemilik/penanggung
jawab
bangunan
diwajibkan untuk memenuhi kekurangan persyaratannya. 2) Pembongkaran bangunan Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik untuk membongkar setiap bangunan yang didirikan atau dirubah yang tidak didasarkan IMB. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari
sesudah
perintah
pembongkaran
tersebut,
pembongkaran dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk atas biaya dan resiko pemilik bangunan.
32
3) Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Ijin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila sebagai berikut. a). Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar. b). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam IMB. c). Setelah 6 (enam) bulan diberikannya IMB pelaksanaan pekerjaan belum dimulai. d). Setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai kemudian dihentikan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan. b. Baik orang pribadi maupun badan yang mendirikan/merubah/ merobohkan bangunan tanpa ijin, atau ijinnya telah dicabut diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). c. Baik orang pribadi maupun badan yang tidak mentaati perintah penghentian segera diancam pidana dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA 1. Prosedur dalam Mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan. Melalui wawancara dengan Drs. Toto Amanto, MM sebagai Koordinator UPT, untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan orang
33
pribadi atau badan sebagai wajib retribusi harus melalui prosedur sebagai berikut. a. Wajib
retribusi
mengajukan
permohonan
tertulis
kepada
Walikotamadya melalui Dinas Tata Kota dengan melampirkan persyaratan antara lain: 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, 2) fotocopy sertifikat sebagai bukti kepemilikan, 3) fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir, 4) gambar denah bangunan dan bangunan perangkat, 5) gambar situasi bangunan, 6) gambar tampak dan potongan gambar, dan 7) gambar dan penghitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat. b. Mengambil dan Mengisi formulir permohonan ijin mendirikan bangunan yang kemudian dilegalisir oleh camat dan lurah di mana bangunan tersebut berada, dengan lampiran di atas masing-masing 2 (dua) rangkap. c. Menyerahkan formulir/blanko permohonan IMB beserta semua lampirannya yang sudah lengkap ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT). d. Setelah melalui beberapa proses termasuk pengecekan lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari hasil diterimanya permohonan IMB oleh Dinas Tata Kota, maka pemohon IMB akan dipanggil oleh Unit Pelayanan Terpadu untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar Retribusi IMB.
34
e. Setelah pemohon membayar retribusi IMB, maka pemohon IMB akan menerima dokumen Permohonan Ijin mendirikan Bangunan (PIMB) dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam waktu 6 (enam) hari kerja. 2. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. (11) PENYERAHAN DOKUMEN
PEMOHON IMB
(10) AGENDA/ ADMINISTRASI
(2) VALIDITAS BERKAS
(3) ENTRY DATA KOMPUTER
(9) PROSES PENANDATANGANANAN PEJABAT
(4) CEK LAPANGAN
(8) CETAK DOKUMEN
(7) PEMBAYARAN DI KAS DAERAH
(1) BERKAS MASUK
1. DITOLAK (6) a Dikembalikan Berkas 2. DITUNDA (6) b Diberi waktu melengkapi syarat 3. DITERIMA Dihitung Biayanya
(6) c
(5) RAPAT TIM PERTIMBANGAN (6) OUTPUT: 1. DITOLAK 2. DITUNDA 3. DITERIMA
Gambar 2.1 Skematika Proses Penyelesaian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Sumber: UPT Balaikota Surakarta yang telah diolah.
35
Keterangan: (1) Proses Berkas Masuk Tahap-tahap dalam proses berkas masuk adalah sebagai berikut. 1. Pemohon mengambil formulir di Unit Pelayanan Terpadu (UPT). 2. Pemohon mengisi formulir. 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas UPT. 4. Pemohon menunggu informasi dari petugas UPT. 5. Petugas UPT menyerahkan berkas permohonan kepada petugas teknis Dinas Tata Kota. (2) Proses Validitas Berkas Tahap-tahap dalam proses validitas berkas adalah sebagai berikut. 1. Petugas teknis Dinas Tata Kota (DTK) meneliti berkas-berkas permohonan. 2. Petugas teknis DTK membubuhkan paraf apabila berkas lengkap atau membuat catatan kekurangan kelengkapan berkas. 3. Petugas teknis DTK menyerahkan catatan kekurangan kelengkapan berkas kepada petugas UPT. 4. Petugas teknis DTK menginformasikan kepada petugas UPT bahwa berkas sudah lengkap. 5. Petugas UPT mencatat dan membuat tanda terima. 6. Petugas UPT menginformasikan kepada pemohon IMB bahwa berkas permohonan lengkap atau belum lengkap.
36
7. Petugas UPT mengirim berkas yang telah lengkap kepada tim pemeriksa lapangan Dinas Tata Kota yang sebelumnya telah direkam ke dalam komputer. (3) Proses Entry Data Komputer Tahap dalam proses entry data komputer adalah operator komputer merekam berkas ke dalam aplikasi ijin mendirikan bangunan. (4) Proses Cek Lapangan Tahap-tahap dalam proses cek lapangan adalah sebagai berikut. 1. Tim pemeriksa lapangan yang terdiri dari petugas-petugas dari Dinas Tata Kota mengadakan pencocokan berkas di lapangan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan setiap hari atau sesuai kebutuhan. b. Anggota
tim
pemeriksa
lapangan
sebelum
melaksanakan
pemeriksaan lapangan harus hadir terlebih dahulu pada pukul 08.00 WIB. c. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi persetujuan disampaikan kepada koordinator UPT setelah pemeriksaan lapangan. (5) Proses Rapat Tim Pertimbangan Tahap-tahap dalam proses rapat tim pertimbangan adalah sebagai berikut. 1. Tim pertimbangan atas undangan koordinator UPT mengadakan rapat untuk memutuskan permohonan ijin.
37
2. Rapat dilaksanakan setiap hari atau sesuai kebutuhan. 3. Tim pertimbangan menyusun rekomendasi penerimaan/penolakan yang di dalamnya berisi pertimbangan teknis, yuridis, dan sosial. 4. Tim pertimbangan menyusun alasan penolakan dan atau alasan penundaan proses permohonan. (6) Proses Output Tahap dalam proses output adalah tim pertimbangan menyerahkan kepada koordinator: 1. rekomendasi penolakan beserta alasan-alasannya, 2. rekomendasi penundaan disertai catatan-catatan yang harus dipenuhi, atau 3. rekomendasi penerimaan untuk diproses lebih lanjut kepada petugas cetak UPT. (7) Proses Pembayaran di Kas Daerah Tahap-tahap dalam proses pembayaran di kas daerah adalah sebagai berikut. 1. Petugas penghitung UPT menghitung biaya yang harus dibayar serta mencetak SK pembayaran. 2. Petugas UPT menyerahkan SK pembayaran kepada pemohon IMB. 3. Pemohon IMB membayar di kas daerah kepada petugas UPT. 4. Petugas UPT menerima resi pembayaran dan memasukkan ke dalam berkas.
38
(8) Proses Cetak Dokumen Tahap-tahap dalam proses cetak dokumen adalah sebagai berikut. 1. Petugas pencetak UPT menerima berkas permohonan yang telah dilengkapi rekomendasi penerimaan dan resi pembayaran. 2. Petugas UPT mencetak dokumen ijin dan dokumen pelengkap lainnya. 3. Dokumen yang telah lengkap dimintakan paraf koordinator UPT untuk selanjutnya diproses permohonan tanda tangan ijin pejabat yang berwenang. 4. Petugas mengirim kembali berkas permohonan yang ditolak atau ditunda. (9) Proses Penandatanganan Pejabat Tahap-tahap dalam proses penandatanganan pejabat adalah sebagai berikut. 1. Dokumen
ijin
dimintakan
paraf
koordinator
UPT
sebelum
ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani ijin oleh Walikota. 2. Tata usaha UPT memonitor proses penandatanganan ijin. (10) Proses Agenda/Administrasi Tahap-tahap dalam proses agenda/administrasi adalah sebagai berikut. 1. Dokumen ijin yang telah ditandatangani diagenda oleh tata usaha UPT. 2. Dokumen ijin diserahkan kepada petugas Front Office. (11) Proses Penyerahan Dokumen Tahap-tahap dalam proses penyerahan dokumen adalah sebagai berikut.
39
1. Petugas UPT menyusun tanda terima dokumen ijin. 2. Petugas UPT menyerahkan dokumen ijin kepada pemohon IMB dan membuat rekap pengambilan ijin pada hari itu serta menyerahkan kepada bagian tata usaha UPT.
3. Penghitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. (a) Rumus Menghitung Retribusi IMB: Retribusi IMB = Luas Bangunan/m² x Tarif Retribusi/m² x Koefisien Nilai Bangunan
Sumber: UPT Balaikota Surakarta (b) Untuk luas bangunan disesuaikan dengan hasil penghitungan oleh petugas Dinas Tata Kota di lapangan. (c) Untuk tarif retribusi disesuaikan dengan jenis bangunan dan juga kelas bangunan sesuai dengan tabel sebagai berikut. TABEL II.1 DAFTAR NILAI BANGUNAN DAN BESARNYA RETRIBUSI PER METER PERSEGI No.
Jenis Bangunan
1.
Bangunan
Kelas Bangunan
Nilai Bangunan /m² (Rp)
Tarif Retribusi /m² (Rp)
a. Biasa
437.584
7.657
b. Sedang
468.202
8.508
c. Baik
648.272
11.345
d. Mewah
720.038
12.705
Gedung Tak Bertingkat
40
TABEL II.1 LANJUTAN 2.
Bangunan Gedung Bertingkat
3.
4.
5.
6.
a. Biasa
490.518
8.584
b. Sedang
545.019
9.538
c. Baik
726.692
12.717
d. Mewah
814.216
14.250
a. Biasa
126.452
2.212
b. Sedang
140.502
2.458
c. Baik
141.809
2.461
d. Mewah
141.809
2.461
a. Biasa
107.044
1.873
b. Sedang
118.937
2.061
c. Baik
119.590
2.092
d. Mewah
118.590
2.092
a. Biasa
398.766
6.978
b. Sedang
443.073
7.753
c. Baik
456.796
7.993
d. Mewah
507.116
8.874
a. Biasa
441.467
7.725
b. Sedang
490.518
8.584
c. Baik
654.023
11.445
d. Mewah
732.853
12.842
Pagar Depan
Pagar Samping
Rumah Permanen
Rumah Permanen Bertingkat
41
TABEL II.1 LANJUTAN 7.
8.
Rumah Semi Permanen a. Biasa
119.383
3.489
b. Sedang
221.536
3.876
c. Baik
228.398
3.996
d. Mewah
253.558
4.437
1. Aspal
42.171
738
2. Conblok
38.100
667
a. Biasa
30.000
525
b. Sedang
45.000
787
c. Baik
75.000
1.321
d. Mewah
180.000
3.150
20.619
360
Fasilitas A. Tempat Parkir
B. Taman
C. Saluran
Sumber : UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Balaikota Surakarta
(d) Untuk bangunan bertingkat lebih dari satu lantai dikalikan koefisien nilai bangunan sebagai berikut.
42
Jumlah Lantai
Koefisien Nilai Bangunan
1
1,090
2
1,090
3
1,120
4
1,135
5
1,162
6
1,197
7
1,236
8
1,263
9
1,291
10
1,323
Sumber: UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Balaikota Surakarta (e) Contoh Penghitungan Retribusi IMB (1) Contoh Penghitungan Untuk Bangunan Rumah Tinggal Renovasi Nomor PIMB
601/ 769/ UPT/ IX/ 2006
Tanggal PIMB
21 September 2006
Alamat Pemohon
Kadipiro RT 07/ RW IV Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Alamat Bangunan
Kadipiro RT 07/ RW IV Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Peruntukan Bangunan
Rumah Tinggal
Kelas Bangunan
Baik
Kondisi Bangunan
Renovasi
43
Jenis
Luas
Tarif
Koefisien
Bangunan
Bangunan
Retribusi
Nilai
Bangunan
Bangunan
(m²)
/ m²
Bangunan
Baru
Renovasi
(Rp)
50%
(Rp)
Jumlah
(Rp) Rumah
90,00
7.993
1,00
-
359.685
36,00
11.445
1,09
-
224.550,90
39,00
11.445
1,09
-
243.263,48
15,00
2.461
-
18.457,50
20,00
2.092
-
20.920
15,00
360
-
2.700
Jumlah Retribusi Berdasarkan Kondisi Bangunan
-
869.576,88
Jumlah Keseluruhan
-
869.576,88
Lain-lain
-
-
Tinggal Tidak Tingkat Rumah Tinggal Lantai 1 Rumah Tinggal Lantai 2 Pagar Depan Pagar Samping Saluran
Retribusi yang harus dibayarkan (dibulatkan)
869.600
Terbilang : Delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah Sumber: Unit Pelayanan Terpadu Balaikota Surakarta
44
(2) Contoh Penghitungan Untuk Bangunan Rumah Tinggal Baru Nomor PIMB
601/ 268/ S-07/ III/ 2007
Tanggal PIMB
28 Maret 2007
Alamat Pemohon
Jl. Dr. Rajiman No. 20 RT 04/ RW IV Kelurahan Kauman Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta
Alamat Bangunan
Jl. Sukoreno No. 2 Kelurahan Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta
Jenis
Peruntukan Bangunan
Rumah Tinggal
Kelas Bangunan
Baik
Kondisi Bangunan
Baru
Luas
Bangunan Bangunan (m²)
Tarif
Koefisien
Retribusi
Nilai
/ m²
Bangunan
Jumlah Bangunan
Bangunan
Baru
Renovasi
(Rp)
50%
(Rp) Teras Tdk
(Rp)
14,90
7.993
1,00
119.095,70
-
293,33
11.445
1,09
3.659.306,42
-
329,44
11.445
1,09
4.109.780,47
-
6,80
2.461
-
16.734,80
-
85,70
2.092
-
179.284,40
-
Tingkat Rumah Tinggal Lantai 1 Rumah Tinggal Lantai 2 Pagar Depan Pagar Samping
45
Saluran
29,00
360
-
10.440
-
Jumlah Retribusi Berdasarkan Kondisi Bangunan 8.094.641,79
-
Jumlah Keseluruhan 8.094.641,79
-
Lain-lain
-
-
Retribusi yang harus dibayarkan (dibulatkan) 8.094.700
-
Terbilang: Delapan Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah Sumber: Unit Pelayanan Terpadu Balaikota Surakarta (3) Contoh Penghitungan Untuk Bangunan Sekolah Nomor PIMB
601/ 1003/ UPT/ XII/ 2006
Tanggal PIMB
7 Desember 2006
Alamat Pemohon
Perum Josroyo Indah D.12 RT 03/ XV Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Alamat Bangunan
Jl. Ahmad Yani No. 374 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Peruntukan Bangunan
Sekolah
Kelas Bangunan
Baik
Kondisi Bangunan
Baru
Jenis
Luas
Tarif
Koefisien
Bangunan
Bangunan
Retribusi
Nilai
Bangunan
Bangunan
(m²)
/ m²
Bangunan
Baru
Renovasi
(Rp)
50%
(Rp)
Jumlah
(Rp) Pendidikan
129,00 m
11.345
-
1.463.505
-
Jumlah Retribusi Berdasarkan Kondisi Bangunan 1.463.505
-
Fasilitas Pendidikan : 60% x Rp 1.463.505,00
878.103
-
Retribusi yang harus dibayarkan (dibulatkan)
878.100
-
Sumber: UPT Balaikota Surakarta
46
(4) Contoh Penghitungan Untuk Bangunan Kantor Nomor PIMB
601/ 260/ J-10/ III/ 2007
Tanggal PIMB
27 Maret 2007
Alamat Pemohon
Kandangsapi RT 03/ RW 33 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta
Alamat Bangunan
Jl. Tentara Pelajar BBRSBD Prof. dr. Soeharso Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta
Peruntukan Bangunan
Kantor (Rumah Sakit)
Kelas Bangunan
Baik
Kondisi Bangunan
Baru
Jenis
Luas
Tarif
Koefisien
Bangunan
Bangunan
Retribusi
Nilai
Bangunan
Bangunan
(m²)
/ m²
Bangunan
Baru
Renovasi
(Rp)
50%
(Rp)
Jumlah
(Rp) Kantor
100,50
11.345
Saluran
20,00
360
1,00
1.140.172,50
-
-
7.200
-
Jumlah Retribusi Berdasarkan Kondisi Bangunan 1.147.372,50 Fasilitas Sosial : 60% x Rp 1.147.372,50 Lain-lain Retribusi yang harus dibayarkan (dibulatkan)
-
688.423,50
-
-
-
688.500
-
Terbilang : Enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah Sumber: UPT Balaikota Surakarta Untuk bangunan
yang didirikan sebelumnya tidak terdapat
bangunan, maka bangunan yang akan didirikan akan dikategorikan dalam kondisi bangunan baru. Sedangkan untuk bangunan yang didirikan
47
sebelumnya sudah terdapat bangunan namun belum baik atau ada tambahan bangunan yang lain, maka bangunan yang akan didirikan dikategorikan dalam kondisi bangunan renovasi. Bangunan yang dikategorikan dalam kondisi bangunan renovasi hanya dikenakan 50% dari total retribusi IMB yang dikenakan. Untuk kelas bangunan ditentukan oleh kepala Dinas Tata Kota setelah menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan. Kelas bangunan ditentukan berdasarkan bahan-bahan bangunan yang dipergunakan. Bangunan dikategorikan menjadi empat kelas sebagai berikut. 1.
Kelas Biasa Untuk
kelas
biasa,
bangunan
mempergunakan
bahan-bahan
bangunan yang hampir seluruh bagian pada bangunan dari bambu. 2.
Kelas Sedang Untuk kelas sedang, bangunan pada bagian atap mempergunakan seng dan bagian penyangga mempergunakan kayu yang kualitasnya cukup baik.
3.
Kelas Baik Untuk kelas baik, bangunan mempergunakan bahan-bahan bangunan yang memiliki kualitas baik seperti lantainya mempergunakan keramik, bagian penyangga mempergunakan kayu, dan bagian atap mempergunakan genteng.
48
4.
Kelas Mewah Untuk kelas mewah, bangunan mempergunakan bahan-bahan bangunan yang seluruh bagiannya mempergunakan bahan yang memiliki kualitas paling baik seperti bagian lantai mempergunakan marmer, bagian penyangga mempergunakan kayu jati, dan bagian atap mempergunakan genteng. Pada umumnya bangunan yang didirikan di wilayah kota Surakarta
dikategorikan dalam kelas bangunan baik, meskipun ada beberapa bangunan
yang kalau
dilihat
dari
bahan-bahan
bangunan
yang
dipergunakan seharusnya dikategorikan dalam kelas bangunan mewah. Beberapa pemohon IMB menolak kalau bangunannya dikategorikan dalam kelas
bangunan
mewah.
Alasan
pemohon
IMB menolak
kalau
bangunannya dikategorikan dalam kelas mewah karena pemohon akan dikenakan retribusi IMB yang lebih tinggi dibandingkan jika bangunannya dikategorikan dalam kelas baik. Setelah dilakukan perbandingan antara data dari Unit Pelayanan Terpadu dengan kondisi bangunan di lapangan terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengelompokkan kelas bangunan, yang seharusnya masuk dalam kategori kelas mewah tetapi dimasukkan dalam kelas bangunan baik. Dengan demikian, pihak Dinas Tata Kota belum sepenuhnya mengkategorikan kelas bangunan sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang dipergunakan dan kondisi bangunan yang sesungguhnya. Hal ini akan mengakibatkan potensi penerimaan retribusi ijin mendirikan
49
bangunan belum maksimal dan target yang diharapkan belum dapat tercapai. Namun dalam cara penghitungan untuk menentukan besarnya retribusi IMB antara data dari Dinas Tata Kota dengan data milik wajib retribusi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Potensi
penerimaan
Retribusi
IMB
yang
belum
maksimal
diakibatkan karena ketidaksesuaian pengelompokkan bangunan yang seharusnya masuk dalam kategori kelas bangunan mewah, namun oleh Dinas Tata Kota dikategorikan dalam kelas bangunan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghitungan retribusi IMB untuk contoh (2) adalah sebagai berikut. Jenis
Luas
Tarif
Koefisien
Bangunan
Bangunan
Retribusi
Nilai
Bangunan
Bangunan
(m²)
/ m²
Bangunan
Baru
Renovasi
(Rp)
50%
(Rp)
Jumlah
(Rp) Teras Tdk
14,90
8.874
1,00
132.222,60
-
293,33
12.842
1,09
4.105.968,81
-
329,44
12.842
1,09
4.611.428,64
-
6,80
2.461
-
16.734,80
-
85,70
2.092
-
179.284,40
-
Tingkat Rumah Tinggal Lantai 1 Rumah Tinggal Lantai 2 Pagar Depan Pagar Samping
50
Saluran
29,00
360
-
10.440
-
Jumlah Retribusi Berdasarkan Kondisi Bangunan 9.056.079,25
-
Jumlah Keseluruhan 9.056.079,25
-
Lain-lain
-
-
Retribusi yang harus dibayarkan (dibulatkan) 9.056.100
-
Terbilang : Sembilan juta lima puluh enam ribu seratus rupiah Sumber: UPT Balaikota Surakarta
Berdasarkan Penghitungan di atas dapat membuktikan bahwa bangunan untuk contoh (2) yang dikelompokkan dalam kategori kelas baik hanya dikenakan Retribusi IMB sebesar Rp 8.094.700,00, tapi seharusnya bangunan tersebut dikategorikan dalam kelas mewah dan dikenakan Retribusi IMB sebesar Rp 9.056.100,00. Nilai Retribusi IMB sebesar Rp 9.056.100,00 yang seharusnya diterima oleh UPT, namun kenyataannya UPT hanya menerima sebesar Rp 8.094.700,00. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan Retribusi IMB berkurang sebesar Rp 961.400,00.
4. Realisasi
dan
Tingkat
Perkembangan
Penerimaan
Retribusi
Ijin
Mendirikan Bangunan Selama Periode 2003-2006. Tingkat perkembangan penerimaan daerah dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di wilayah kota Surakarta dapat dilihat pada pembahasan berikut.
51
a. Persentase antara Realisasi Retribusi IMB Per Tahun dengan Target yang Diharapkan. Untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi IMB dengan target yang ditetapkan setiap tahun selama periode 2003-2006, maka dapat dihitung per tahunnya dengan penghitungan sebagai berikut. 1) Realisasi tahun 2003 dibanding target tahun 2003. (Lihat lampiran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002-2006 lembar kedua dan tabel II.2) Realisasi tahun 2003
= Rp 2.858.304.650,00
Target tahun 2003
= Rp 2.857.250.000,00
Persentase
=
Rp 2.858.304.650 x 100% Rp 2.857.250.000 = 100,04% 2) Realisasi tahun 2004 dibanding target tahun 2004. Realisasi tahun 2004
= Rp 3.284.350.500,00
Target tahun 2004
= Rp 3.212.337.500,00
Persentase
=
Rp 3.284.350.500 x 100% Rp 3.212.337.500 = 102,24% 3) Realisasi tahun 2005 dibanding target tahun 2005. Realisasi tahun 2005
= Rp 2.930.543.650,00
Target tahun 2005
= Rp 2.754.823.400,00
52
Rp 2.930.543.650 Persentase
=
x 100% Rp 2.754.823.400
= 106,38% 4) Realisasi tahun 2006 dibanding target tahun 2006. Realisasi tahun 2006
= Rp 2.446.133.765,00
Target tahun 2006
= Rp 2.759.594.000,00
Persentase
=
Rp 2.446.133.765 x 100% Rp 2.759.594.000 = 88,64% b. Persentase Tingkat Perkembangan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Selama Periode 2003-2006. Untuk
mengetahui
peningkatan/penurunan
retribusi
ijin
mendirikan bangunan antara realisasi penerimaan tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya atau laju pertumbuhan Retribusi dari tahun ke tahun yang lain (Sadono, 1981: 178), dapat disajikan rumus sebagai berikut. Realisasi Tahun Tertentu – Realisasi Tahun Lalu G
=
x 100% Realisasi Tahun Lalu
G
= Tingkat persentase kenaikan atau penurunan
53
1) Realisasi tahun 2003 dibanding dengan realisasi tahun 2002. (Lihat lampiran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002-2006 lembar kedua) Realisasi tahun 2003
= Rp 2.858.304.650,00
Realisasi tahun 2002
= Rp 1.861.697.550,00
Selisih (+)
= Rp
Persentase kenaikan
=
Rp
996.607.100,00 996.607.100 x 100%
Rp 1.861.697.550 = 53,53% 2) Realisasi tahun 2004 dibanding dengan realisasi tahun 2003. Realisasi tahun 2004
= Rp 3.284.350.500,00
Realisasi tahun 2003
= Rp 2.858.304.650,00
Selisih (+)
= Rp Rp
Persentase kenaikan
426.045.850,00 426.045.850
=
x 100% Rp 2.858.304.650
= 14,91% 3) Realisasi tahun 2005 dibanding realisasi tahun 2004. Realisasi tahun 2005
= Rp 2.930.543.650,00
Realisasi tahun 2004
= Rp 3.284.350.500,00
Selisih (-)
= Rp
Persentase penurunan
=
Rp
353.806.850,00 353.806.850 x 100%
Rp 3.284.350.500 = 10,77%
54
4) Realisasi tahun 2006 dibanding realisasi tahun 2005. Realisasi tahun 2006
= Rp 2.446.133.765,00
Realisasi tahun 2005
= Rp 2.930.543.650,00
Selisih (-)
= Rp Rp
Persentase penurunan
484.409.885,00 484.409.885
=
x 100% Rp 2.930.543.650
= 16,53% Sesuai perincian penghitungan di atas apabila dibuatkan tabel, maka persentase peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. TABEL II. 2 REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IMB KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA PERIODE 2003-2006 Tahun
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Persentase
Persentase
Realisasi
Peningkatan
dan
atau
Target
(Penurunan)
(%)
(%)
2003
2.857.250.000 2.858.304.650
100,04
53,53
2004
3.212.337.500 3.284.350.500
102,24
14,91
2005
2.754.823.400 2.930.543.650
106,38
(10,77)
2006
2.759.594.000 2.446.133.765
88,64
(16,53)
Sumber : Dipenda (Dinas pendapatan daerah) Balaikota Surakarta
55
Tabel di atas menunjukkan untuk penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama empat periode mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk tahun 2003 dan 2004 realisasi penerimaan retribusi IMB mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2005 dan 2006 retribusi IMB mengalami penurunan. c. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun Tertentu terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun Dasar. Untuk mengetahui tingkat persentase realisasi penerimaan Retribusi IMB tahun tertentu terhadap realisasi penerimaan Retribusi IMB tahun dasar selama empat periode, maka dapat dihitung persentase per tahunnya dengan rumus sebagai berikut. Pn PTX
=
x 100% Po
Keterangan: PTX
= Persentase penerimaan Retribusi IMB
Pn
= Penerimaan Retribusi IMB tahun n
Po
= Penerimaan Retribusi IMB yang dijadikan tahun dasar Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung persentase
penerimaan selama empat periode. Di mana penerimaan retribusi IMB tahun 2002 dijadikan sebagai penerimaan retribusi IMB tahun dasar. Untuk
penerimaan
retribusi
IMB
tahun
2002
sebesar
Rp
1.861.697.550,00. (Lihat Lampiran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002-2006 lembar kedua)
56
1) Tahun 2003 Rp 2.858.304.650 PTX
=
x 100% Rp 1.861.697.550
= 153,53%
2) Tahun 2004 Rp 3.284.350.500 PTX
=
x 100% Rp 1.861.697.550
= 176,42% 3) Tahun 2005 Rp 2.930.543.650 PTX
=
x 100% Rp 1.861.697.550
= 157,41% 4) Tahun 2006 Rp 2.446.133.765 PTX
=
x 100% Rp 1.861.697.550
= 131,39% Setelah mengetahui persentase dari penghitungan penerimaan Retribusi IMB selama empat periode dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.
Persentase Tingkat Perkembangan
57
200 180 160
176,42 157,41
153,53
140
131,39
120 100 80 60 40 20 0
2003 1
2004 2
2005 3
2006 4
Tahun
Gambar 2.2 Grafik Persentase Tingkat Perkembangan Retribusi IMB Sumber: Dipenda Surakarta yang telah diolah. Berdasarkan Penghitungan dan grafik di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi IMB selama empat periode, untuk tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 53,53% tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 22,89% tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 19,01% dan tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 26,02%. d. Kontribusi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Selama Periode 2003-2006. Peran
retribusi
ijin
mendirikan
bangunan
dalam
upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat dilihat dari kontribusi realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
58
Sebelum membahas seberapa besar kontribusi Retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah ada baiknya melihat kontribusi realisasi penerimaan Retribusi IMB terhadap realisasi penerimaan retribusi daerah yang terdiri dari berbagai pos penerimaan retribusi daerah. Untuk penghitungan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi IMB dengan realisasi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut. TABEL II. 3 RASIO PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IMB TERHADAP REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA PERIODE 2003-2006 No
Tahun
Realisasi
Realisasi
X/Y
Penerimaan
Pendapatan
x 100%
Retribusi IMB
Retribusi Daerah
(X)
(Y)
1.
2003
2.858.304.650
26.678.119.563
10,71%
2.
2004
3.284.350.500
28.485.132.866
11,53%
3.
2005
2.930.543.650
30.327.843.198
9,66%
4.
2006
2.446.133.765
31.738.906.507
7,71%
Sumber : Dipenda (Dinas pendapatan daerah) Balaikota Surakarta Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat dilihat pada tahun 2003 persentase realisasi penerimaan IMB terhadap realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 10,71% sedangkan untuk tahun 2004 sebesar 11,53%. Ini menunjukkan ada kenaikan sebesar 0,82% meskipun kenaikan ini tidak sebesar target. Pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 1,87% dan pada tahun 2006 juga terjadi penurunan
59
sebesar 1,95%. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi IMB sebagai salah satu komponen penting bagi penunjang penerimaan retribusi daerah. Besarnya kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi IMB dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut ini disajikan kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. 1) Tahun 2003 (Lihat lampiran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2002-2006 lembar kedua dan Tabel II.4). Realisasi Retribusi IMB
= Rp 2.858.304.650,00
Realisasi PAD
= Rp 54.815.684.238,00 Rp 2.858.304.650
Retribusi IMB terhadap PAD =
x 100% Rp 54.815.684.238
= 5,21% 2) Tahun 2004 Realisasi Retribusi IMB
= Rp 3.284.350.500,00
Realisasi PAD
= Rp 59.101.372.207,00 Rp 3.284.350.500
Retribusi IMB terhadap PAD =
x 100 % Rp 59.101.372.207
= 5,56%
60
3) Tahun 2005 Realisasi Retribusi IMB
= Rp 2.930.543.650,00
Realisasi PAD
= Rp 66.134.871.255,00 Rp 2.930.543.650
Retribusi IMB terhadap PAD =
x 100 % Rp 66.134.871.255
= 4,43% 4) Tahun 2006 Realisai Retribusi IMB
= Rp 2.446.133.765,00
Realisasi PAD
= Rp 78.585.751.288,00 Rp 2.446.133.765
Retribusi IMB terhadap PAD =
x 100 % Rp 78.585.751.288
= 3,11% Perincian penghitungan di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. TABEL II. 4 PENERIMAAN RETRIBUSI IMB TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA PERIODE 2003-2006 No.
Tahun
Realisasi IMB
Realisasi PAD
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
(%)
1.
2003
2.858.304.650
54.815.684.238
5,21
2.
2004
3.284.350.500
59.101.372.207
5,56
3.
2005
2.930.543.650
66.134.871.255
4,43
4.
2006
2.446.133.765
78.585.751.288
3,11
Sumber: Dipenda (Dinas pendapatan daerah) Balaikota Surakarta
61
Dari tabel di atas diketahui bahwa setiap tahun selama empat periode mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ternyata kontribusi yang diperoleh dari retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2003 terjadi kenaikan sebesar 1,07% pada tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 0,35% pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 1,13% dan untuk tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 1,32%. Dengan
demikian,
realisasi
penerimaan
retribusi
ijin
mendirikan bangunan tidak selalu stabil disebabkan karena kondisi perekonomian yang tidak menentu. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi karena selama empat periode jumlah bangunan yang diminta ijin bangunannya tidak selalu sesuai dengan jumlah bangunan yang didirikan terutama dalam segi peruntukan bangunan untuk tempat tinggal. d. Jumlah
Penerimaan
Retribusi
Ijin
Mendirikan
Bangunan
Berdasarkan Peruntukan Bangunan. Untuk
mengetahui
rincian
penerimaan
retribusi
ijin
mendirikan bangunan selama tahun 2006 berdasarkan peruntukan bangunan dapat dilihat dari tabel berikut ini.
62
No.
TABEL II. 5 PENERIMAAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PERUNTUKAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN 2006 Peruntukan Jumlah Realisasi Bangunan
Pemohon
Retribusi IMB
1.
Rumah Tinggal
717
781.777.100
2.
Sosial & Pendidikan
45
195.290.300
3.
Perdagangan & Jasa
42
599.407.600
4.
Lembaga/ Kantor
9
26.579.800
5.
Papan Reklame
8
5.334.000
6.
Campuran
135
449.305.700
7.
Lain-lain
46
156.442.100
Jumlah
1.002
2.214.136.600
Sumber: UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Balaikota Surakarta
5. Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Melalui wawancara dengan Achmad Arsoni, SP sebagai Kasie Perijinan Bangunan Dinas Tata Kota terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu selama empat periode. Beberapa kendala tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. a. Kendala dari Dalam (Intern). 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Dinas Tata Kota yang ada sekarang baik segi kualitas maupun kuantitas masih kurang. Dari segi kualitas, di Sub Dinas Tata Bangunan hanya memiliki 15 (lima belas) petugas yang terdiri
63
dari 3 (tiga) orang yang berpendidikan sarjana sipil (struktur bangunan) dan yang 12 (dua belas) orang hanya lulusan STM dan SMA. Dari segi kuantitas, jumlah petugas yang langsung terjun ke lapangan masih kurang hanya 3 (tiga) orang, hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran IMB yang terjadi di lapangan belum maksimal. 2) Operasional Sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas seperti peralatan lapangan dan kendaraan jumlahnya masih kurang memadai yang disebabkan belum ada anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk pembelian peralatan dan perlengkapan. Hal ini menyebabkan pengerjaan tugas yang dilakukan oleh petugas lapangan memakan banyak waktu. 3) Sosialisasi atau Penyuluhan Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya mengajukan permohonan IMB. Dari segi kuantitas, sosialisasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota melalui Kantor Dipenda dan Kantor Lingkungan Hidup masih kurang. Biasanya sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan setiap bulan satu kali. Dalam pelaksanaan sosialisasi belum seluruh masyarakat yang ada di setiap kecamatan mengikuti, sehingga
64
masih banyak masyarakat yang belum paham tentang IMB dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan, sosialisasi dilakukan lewat radio, pemflet, papan pengumuman, billboard, dan lewat kantor UPT. b. Kendala dari Luar (Ekstern) 1) Kendala dari wajib retribusi yang paling mendasar adalah tingkat kepatuhan untuk mengajukan permohonan IMB dan membayar retribusi IMB. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pemilik dalam melakukan pendirian bangunan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu pemborong. Pemilik bangunan tidak mau tahu tentang urusan mengenai keharusan untuk mengajukan permohonan IMB yang menjadi kewajibannya sebagi warga negara yang baik. Pemilik menganggap segala urusan yang berkaitan dengan proses pendirian
bangunan
miliknya
sepenuhnya
menjadi
urusan
pemborong. 2) Semakin banyaknya bangunan di wilayah kota Surakarta mengakibatkan pengawasan yang dilakukan petugas Dinas Tata Kota menjadi semakin sulit untuk memantau adanya pendirian bangunan yang belum mengajukan permohonan IMB. Untuk meminimalkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota dan UPT sebagai pengelola Retribusi IMB, maka dilakukan berbagai upaya sebagai berikut.
65
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi atau penyuluhan ijin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu selama ini
kepada masyarakat Surakarta agar
kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh ijin bangunan menjadi tinggi karena sekarang ini bangunan tanpa ijin mendirikan bangunan apabila dijual akan menurunkan harga jual karena IMB merupakan bukti legalitas bangunan. b. Dinas Tata Kota akan mengajukan anggaran khusus kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan teknis kepada petugas lapangan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang tata kota khususnya tata bangunan. c. Mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pembelian sarana dan prasarana terutama untuk keperluan lapangan yang masih terbatas dan belum memadai terutama kendaraan (mobil bak terbuka) yang masih berjumlah 2 (dua) buah. d. Meminta bantuan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan tindakan tegas kepada setiap wajib retribusi yang tidak bersedia membayar retribusi IMB dengan syarat Dinas Tata Kota telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tapi dari pihak wajib retribusi tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya.
66
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Bab II tentang pengelolaan dan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan, maka ditemukan kelebihan dan kelemahan pengelolaan retribusi ijin mendirikan bangunan di wilayah kota Surakarta sebagai berikut.
A. KELEBIHAN
1. Baik prosedur permohonan ijin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh wajib retribusi maupun mekanisme pelaksanaan persetujuan permohonan ijin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Besarnya realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan untuk tahun 2003 dan 2004 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase kenaikan tiap tahun yaitu untuk tahun 2003 persentase kenaikan sebesar 53,53% dan untuk tahun 2004 persentase kenaikan sebesar 14,91%. 3. Adanya pemberian fasilitas permohonan keringanan tarif retribusi IMB bagi pendirian bangunan dengan tujuan pendidikan dan sosial.
66
67
B. KELEMAHAN
1. Potensi penerimaan Retribusi IMB belum maksimal disebabkan karena pihak Dinas Tata Kota sebagai pengelola IMB belum memiliki tindakan tegas terhadap pemohon IMB yang menolak kalau bangunannya dikategorikan dalam kelas bangunan mewah sesuai dengan keadaan bangunan yang ada di lapangan. 2. Cara penghitungan retribusi ijin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas Tata Kota belum seluruhnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku terutama dalam hal pengelompokkan kelas bangunan yang belum sesuai dengan kondisi bangunan yang sebenarnya. 3. Besarnya realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan untuk tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penurunan tiap tahun yaitu untuk tahun 2005 persentase penurunan sebesar 10,77% dan untuk tahun 2006 persentase penurunan sebesar 16,53%. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak menentu menjadikan kesadaran pemohon IMB menurun. 4. Kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003 sebesar 5,21%, tahun 2004 sebesar 5,56%, tahun 2005 sebesar 4,43%, dan untuk tahun 2006 sebesar 3,11%. 5. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota beserta instansi yang lain belum sampai ke daerah-daerah terpencil, jadi masih sedikit masyarakat khususnya masyarakat Surakarta yang mengetahui pentingnya mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan.
68
6. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota dan UPT sebagai instansi yang mengelola ijin mendirikan bangunan di lapangan yang belum dapat diatasi seratus persen seperti keluhan masyarakat yang menganggap tarif retribusi IMB yang masih terlalu tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengajukan permohonan IMB, dan masih banyak bangunan yang belum dan tidak ber-IMB. 7. Masih kurangnya publikasi baik melalui media elektronik, media cetak, maupun reklame (papan) di tempat-tempat strategis.
69
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Prosedur dalam pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Mekanisme pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1988 tentang Bangunan. 3. Cara penghitungan Retribusi IMB yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam hal pengelompokkan kelas bangunan yang belum sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan. 4. Realisasi dan tingkat perkembangan penerimaan Retribusi IMB selama periode 2003-2006 belum sesuai dengan target yang diharapkan. 5. Masih banyak kendala yang dihadapi Dinas Tata Kota dan Unit Pelayanan Terpadu, sedangkan upaya yang dilakukan belum sepenuhnya dapat mengatasi kendala yang dihadapi tersebut. 69
70
B. REKOMENDASI
Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan, maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan retribusi ijin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut. 1. Mengintensifkan sosialisasi atau penyuluhan ijin mendirikan bangunan khususnya lewat penyuluhan-penyuluhan langsung ke daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau dan publikasi secara luas agar seluruh masyarakat Surakarta memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengajukan permohonan IMB dan membayar retribusi IMB sesuai ketentuan. 2. Dinas Tata Kota harus bersikap tegas terhadap pemohon IMB yang menolak kalau bangunannya dikategorikan dalam kelas bangunan mewah, karena hal ini mengakibatkan potensi penerimaan Retribusi IMB belum maksimal. 3. Menyediakan anggaran khusus untuk menambah sarana dan prasarana yang saat ini dirasa belum memadai demi kelancaran tugas terutama untuk perlengkapan di lapangan seperti kendaraan yang jumlahnya masih terbatas. 4. Melakukan pendataan bagi penduduk di wilayah kota Surakarta yang belum memiliki IMB, karena itu diperlukan penambahan petugas lapangan dengan memprioritaskan lulusan sarjana yang kompeten baik di manajemen pengelolaannya maupun keahlian di lapangan.
71
5. Mendatangi bangunan yang sedang didirikan apakah sudah mengajukan permohonan IMB dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan konstruksinya. 6. Menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan ijin mendirikan bangunan agar tidak ada pihakpihak lain yang mengulang pelanggaran yang sama. 7. Menyediakan tempat permohonan ijin mendirikan bangunan di setiap kecamatan sehingga memudahkan bagi setiap pemohon IMB yang akan mengajukan permohonan.
