BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penyebaran norma hak asasi manusia (HAM) pasca Perang Dunia II telah
membawa perubahan penting dalam sistem politik internasional. Setelah perang usai, kampanye anti-perbudakan, hak-hak buruh, hak-hak wanita dan anak begitu marak. Hingga mendorong perubahan sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Fenomena ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak individual dan secara perlahan memperoleh legitimasi internasional.1 Beberapa hak individu telah diakomodasi dan difasilitasi oleh lembaga HAM, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah dan bahkan aktor-aktor individual. Di antara aktor-aktor yang memfasilitasi perlindungan hak individu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berperan sebagai tulang punggung bagi rezim HAM internasional. PBB menjalankan fungsi untuk menyusun dan melegitimasi norma-norma
HAM
dan
menuangkannya
ke
dalam
bentuk
perjanjian
internasional.2 Salah satu instrumen HAM internasional yang telah disahkan PBB yaitu United Nations Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi yang disahkan PBB pada 20 November 1989 ini secara khusus mengatur tentang hak-hak anak, dengan pandangan bahwa anak-anak, dalam 1
C. M. Wotipka, K. Tsustsui, “Global Human Rights and State Sovereignty: State Ratification of International Human Rights Treaties, Jurnal Sosiologi, Vol.23, No.24, 2008, hal.725. 2 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, (Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat,2005). hal.1.
1
konteks tumbuh kembangnya membutuhkan perlakuan khusus. KHA merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, serta menetapkan hak-hak sosial, kesehatan, ekonomi, politik, dan budaya bagi anakanak.3 Meskipun konvensi ini sudah diratifikasi oleh hampir seluruh negara anggota PBB, namun pelanggaran hak anak tetap terjadi, bahkan telah mencapai bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat manusia, seperti penelantaran anak, eksploitasi secara seksual komersial dan ekonomi serta bentuk pelanggaran hak anak lainnya yang dari segi kuantitas dan kualitas terus meningkat.4 Isu pekerja anak (Child Labour)
merupakan salah satu pelanggaran
terhadap hak-hak anak yang dicantumkan di dalam KHA yang membutuhkan perhatian
serius.
Adapun
pekerja
anak
menurut
International
Labour
Organization (ILO) adalah anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang melakukan pekerjaan membahayakan dan mengancam kehidupan mereka, tidak mengenyam pendidikan, mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Penyebabnya terkait dengan ketidakmampuan ekonomi yang dialami keluarga mereka, lingkungan, budaya dan faktor lainnya.5 Isu ini telah menjadi isu global karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang justru berkerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak yang menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah rendah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, 3
Ibid Child Rights Internasional Network, Convention On the Rights of Child, http://www.crin.org/en/resources/treaties/CRC.asp?catName=International%20Treatie, (diakses pada 9 April 2016) 5 International Organization, Child Labour, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang-en/index.htm, (diakses pada 16 Maret 2016). 4
2
terhambatnya akses pendidikan, perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (the intolerable form of child labour) atau anak-anak yang bekerja pada sektor yang buruk (berbahaya).6 Isu tentang pekerja anak telah menarik perhatian masyarakat internasional, hal ini terbukti dengan terwujudnya berbagai kesepakatan internasional dimulai dengan disahkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB. Setelah itu, muncul juga berbagai pihak governmental ataupun non-governmental yang ikut melibatkan diri dalam menangani berbagai kasus pekerja anak.7 Salah satu pihak yang telah menaruh kepedulian terhadap perlindungan pekerja anak adalah International Labour Organization (ILO). ILO merupakan badan PBB yang bertugas memastikan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan bermartabat.8 ILO merupakan lembaga yang berada dibawah naungan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi siapa saja. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun standar kebijakan ketenagakerjaan internasional. ILO berupaya
6
Syamsuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia,1997). Hal 1 7 Anisah Che Ngah dan Abdul Rahman, “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional”, Vol.3, No.2, Desember 2014. Hal.4. 8 International Labour Organization, Profile ILO, http://www.ilo.org/global/about-theilo/lang--en/index.htm, (diakses pada 03 februari 2016).
3
memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun dalam praktiknya.9 Terkait dengan permasalahan pekerja anak yang masih banyak terjadi di seluruh dunia terkhususnya di negara berkembang, ILO sebagai organisasi internasional yang salah satu target kerjanya adalah menangani kasus pekerja anak di dunia, telah menghasilkan konvensi yang mengatur perlindungan pekerja anak. Berkaitan dengan upaya dalam mengatasi pekerja anak, ILO menggunakan dua konvensi dasar yaitu; pertama, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Kedua, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.10 Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 merupakan sebuah rezim internasional yang bertujuan untuk menghapuskan perburuhan anak yang mengambil bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan dan moral anak. Konvensi ini membahas mengenai pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai rezim internasional, Konvensi ILO No. 182 tersebut bersifat
mengikat dengan
mewajibkan negara-negara
anggotanya
untuk
merancang dan menerapkan program kerja serta meminta agar negara memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.11
9
Ibid Anisa Che Ngah dan Abdul Rahman, “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional”, Vol.3, No.2, Desember 2014, hal.5. 11 Ibid 10
4
Adapun berbagai macam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut didefenisikan dalam pasal 3 Konvensi ILO No.182, antara lain yaitu: (a) segala bentuk perbudakan ataupun praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, seperti perdagangan anak, kerja paksa, serta penggunaan anak dalam konflik bersenjata, (b) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran dan pornografi, (c) pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan, (d) pekerjaan yang bersifat membahayakan kesehatan, keselamatan ataupun moral anak-anak.12 Sebanyak 169 dari total 181 negara anggota ILO telah meratifikasi Konvensi No.182 sejak diadopsi pada tahun 1999. Ini artinya negara tersebut telah berkomitmen untuk melakukan tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Negara-negara anggota ILO yang berkomitmen salah satunya adalah Indonesia.13 Di Indonesia, pekerja anak dapat dengan mudah ditemukan di jalanan, di rumah-rumah, hingga ke pelosok negri. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan realitas masih tingginya tingkat pekerja anak di Indonesia yang membutuhkan tindakan penanggulangan.14 Akar masalah pekerja anak ini dapat ditelusuri semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Salah satu dampak krisis yang paling menonjol adalah meningkatnya jumlah
12
International Labour Organization, The Worst Forms of Child Labour, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm,(diakses pada 02 Februari 2016). 13 Dea Riany Pratiwi, “Peran Internastional Labour Organization (ILO) Dalam Penanganan Pelanggaran Pekerja Anak di Republik Donimika Tahun2001-2011”,( Skripsi : FISIP UR,2011). 14 Children’s Rights Portal, Realizing Childrens Rights in Indoenesia, http://www.childrensrightsportal.org/indonesia/, (diakses pada 9 April 2016).
5
rakyat yang miskin.15 Data mengenai jumlah pekerja anak di Indonesia ini senantiasa mengalami perubahan, karena setiap waktu selalu terjadi peningkatan kuantitas. Berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia, pada tahun 1995 jumlah pekerja anak mencapai 1.6 juta jiwa, meningkat menjadi 1.7 juta jiwa pada tahun 1996, tahun berikutnya pada 1998 meningkat secara signifikan yaitu menjadi 2.1 juta jiwa.16 Menyadari bahwa tingkat pekerja anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2000 Indonesia kemudian meratifikasi konvensi ILO No.182 yang disahkan dalam Undang-Undang RI No.1 tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA). Setelah diratifikasinya konvensi tersebut,
Indonesia menjadi terikat secara hukum
internasional untuk mengakui adanya hak-hak anak (legislation of the child right) dan berkewajiban untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (enforcement of children rights) dalam hukum positif Indonesia. Ini artinya Indonesia yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak yang harus diselesaikan.17 Pengesahan konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi anak sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak anak. Pada tingkat implementasi, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional 15
Siti Mumun Muniroh, “Psikologi Keberlanjutan Sekolah Pekerja Anak di Sektor Batik”, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No.2, November 2011, Hal. 194-210. 16 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Data Statistik, http://naker.go.id, (diakses pada 24 Mei 2016). 17 Organisasi Perburuhan Internasional, “Sekilas ILO di Indonesia”, (Jakarta: ILO). Hal 4.
6
Penghapusan BPTA (KAN-BPTA) melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2001 yang berperan dan bertugas sebagai penjuru (leading sector) dan pelaksanaan aksinya dipandu dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RANBPTA) yang akan berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun, yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.59 tahun 2002. Pemerintah dan ILO menargetkan Indonesia bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2022, rencana ini divalidasi oleh UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya.18 Sejak awal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 Konvensi ILO No.182 pada poin kedua bahwa upaya untuk menghapus pekerja anak difokuskan melalui pendidikan, yaitu dengan memperluas akses ke pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Program yang dilakukan pemerintah adalah dengan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang mulai berjalan pada tahun 2005. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pengembangan program keluarga harapan (PKH). Program keluarga harapan merupakan program pengentasan kemiskinan yang mengharuskan penerima dana bantuan tunai untuk menyelesaikan pendidikan dasar. 19 Untuk memperkuat program PKH, Indonesia meluncurkan program penarikan pekerja anak untuk mendukung PKH (PPA-PKH) yang merupakan Program Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini telah berhasil menarik lebih dari 10.000 anak
18
Marito Rosmaulina Manurung, “Kerjasama ILO (International Labour Organization) dan Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Indonesia (2004-2009)”, tahun 2012. 19 Siti Mumun Muniroh, “Psikologi Keberlanjutan Sekolah Pekerja Anak di Sektor Batik”, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No.2, November 2011, Hal. 20-24.
7
dari pekerjaan berbahaya dan lebih dari 11.000 pekerja anak dari keluarga PKH. Hampir 5.000 anak jalanan mendapat beasiswa pelatihan kecakapan hidup.20 Berdasarkan data Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC), Implementasi dari Konvensi ILO No. 182 berhasil membuat angka pekerja anak secara global mengalami penurunan sebanyak 11% dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Sementara itu, dalam skala nasional juga terjadi penurunan angka pekerja anak yang cukup signifikan dari 2,05 juta jiwa menjadi 1,64 juta jiwa pada tahun 2000 hingga tahun 2005.21 Selama 15 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kementrian/lembaga dan pemerintah daerah telah melakukan tindakan nyata dan strategis untuk menghapuskan perburuhan anak. Tindakan-tindakan nyata ini meliputi keluarnya sejumlah kebijakan, pelaksanaan penegakan hukum, dan tentu saja bantuan langsung bagi pekerja anak dan keluarganya. Pada tahun 2014, Indonesia membuat sebuah kemajuan dalam upaya menghilangkan bentu-bentuk paling buruk dari pekerja anak. kementrian Tenaga Kerja menyelesaikan tahap ketiga dan akhir dari RAN-PBPTA lewat penerapan peta jalan (Roadmap) untuk Percepatan Penciptaan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.22
20
Ibid International Labour Organization, Child Labour Statistic, http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm,(diakses pada 30 Agustus 2016). 22 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Program Dukungan Pengusaha atau Dunia Usaha bagi Pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Menuju Bebas Pekerja Anak 2022, (Jakarta,2015), hal 3. 21
8
1.2
Rumusan Masalah Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak
menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah rendah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Berlandaskan kepada Konvensi Anak yang membahas mengenai perlindungan anak, maka hal yang sudah terlingkup ke dalam eksploitasi anak ini digolongkan sebagai hal yang sudah dilarang. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang diharapkan mampu dalam menanggulangi pekerja anak. Melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang kemudian disahkan ke dalam Undang-undang No.1 tahun 2000 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Indonesia untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak. Pascaratifikasi yang dilakukan, Indonesia menjadi terikat secara hukum untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Konvensi ILO No.182 Tahun 1999 tersebut. Oleh karena itu, Indonesia wajib untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Indonesia sebagai salah satu anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO No.182 harus melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah pekerja anak di Indonesia sebagai bentuk kepatuhannya terhadap rezim internasional yang dalam hal ini adalah Konvensi ILO No.182 tahun 1999.
9
1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu hendaknya bagi penulis menjawab pertanyaan : Bagaimana bentuk kepatuhan Indonesia
terhadap Konvensi ILO No.182 dalam penanggulangan masalah
pekerja anak di Indonesia? 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya-upaya yang
dilakukan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak sebagai bentuk kepatuhannya pascaratifikasi konvensi ILO No.182. 1.5
Manfaat Penelitian
1. Secara akademis Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah referensi dan kontribusi wawasan keilmuan bagi para akademisi serta pengembangan ilmu hubungan internasional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian berikutnya. 2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO No.182 serta menjadi evaluasi atas upaya yang dilakukan.
10
1.6
Studi Pustaka Dalam menganalisis judul yang penulis angkat, penulis merujuk kepada
penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan judul penelitian penulis. Penelitian pertama berjudul “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional”23 yang ditulis oleh Anisah Che Ngah dan Abdul Rahman yang berjudul. Dalam jurnal ini Ngah dan Rahman memaparkan hak asasi anak dalam instrumen perundangan di Indonesia yang kemudian diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu hak asasi anak sebelum dan sesudah ratifikasi Convention On the Rights of the Child. Menurut analisis penulis, konsep hak asasi anak yang dituangkan dalam undangundang di Indonesia tidak selalu sinkron dengan konvensi-konvensi internasional. Perspektif Indonesia tentang hak asasi anak tidak sepenuhnya memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi.24 Tulisan kedua yang penulis jadikan studi pustaka adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sinta Mustika Andayani berjudul “Penanganan Pekerja Anak Oleh Pemerintah Malawi Melalui National Action Plan 2010-2014”. Dalam penelitian ini, Andayani mendespkripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malawi dalam menangani pekerja anak pada tahun 2010-2014 melalui National Action Plan atau Rencana Aksi Nasional. Dalam hasil penelitiannya, penulis menyatakan bahwa upaya tersebut berhasil hanya pada tahap penarikan dan pencegahan pekerja anak sebanyak 5.617 anak-anak ditarik dan dicegah
23
Anisah Che Ngah dan Abdul Rahman, “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional”,Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol.3,No.2, tahun 2014. 24 Ibid, 133-137.
11
masuk dalam pekerja anak melalui penyediaan jasa pendidikan. Andayani juga memaparkan program-program yang telah berhasil, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 25 Tulisan ketiga adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ni Made Rita Melani, I Made Anom Wiranata dan Putu Titah Kawitri Resen yang berjudul, “Peran ILO melalui Proyek EAST (Education and Skills Training for Youth Employments) dalam Upaya Pencegahan Pekerja Anak di Indonesia”26. Dalam jurnal ini dipaparkan peranan yang telah dimainkan oleh ILO dalam upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia melalui proyek EAST yaitu yang pertama sebagai motivator, ILO telah melakukan upaya advokasi dalam mendorong pemerintah pusat maupun lokal di daerah untuk meningkatkan kesadaran mereka akan permasalahan pekerja anak di masing-masing wilayah, sehingga dapat membuat kebijakan yang terkait yang dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah.27 Selain itu, dalam perannya sebagai motivator, ILO telah berhasil mendorong anak-anak untuk kembali ke bangku sekolah formal dalam rangka mencegah pekerja anak. Kedua, sebagai komunikator ILO telah melakukan upaya dari pengumpulan data terkait pekerja anak hingga sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu pekerja anak, hak anak, bahaya pekerja anak, dan pentingnya pendidikan bagi anak. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran tersebut dilaksanakan dengan menargetkan seluruh pemangku 25
Sinta Mustika Andyani, “Penanganan Pekerja Anak Oleh Pemerintah Malawi Melalui National Action Plan 2010-2014”, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.3, Nomor 1, 2015. 26 Ni Made Rita Melani, I Made Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri Resen, “Peran ILO Melalui Proyek EAST Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Anak di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2014. 27 Ibid, 5.
12
kepentingan, baik pemerintah, masyarakat termasuk pihak anak dan orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serikat buruh, dan juga pihak lain yang terkait. Upaya tersebut dilaksanakan melalui workshop atau lokakarya, diskusi langsung, melalui pamflet dan juga pedoman yang telah disusun. Upaya yang ketiga adalah sebagai perantara, ILO telah mengupayakan tenaga ahli untuk memberikan bantuan teknis dan juga saran bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait. ILO juga telah menyalurkan dana yang diperlukan bagi berbagai pihak yang turut serta dalam proyek ILO-EAST.28 Keempat, penelitian yang ditulis oleh Richard Anderson Sinaga, berjudul “Peran ILO (International Labour Organization) Mengatasi Pekerja Anak (Child Labour) di Brazil (2008-2013)”29. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard menyebutkan bahwa Brazil yang merupakan salah satu anggota ILO yang aktif dalam organisasi dan setuju jika pekerja anak tersebut harus secepatnya diatasi. Selanjutnya, Richard menerangkan bahwa peran ILO-IPEC dalam mengatasi pekerja anak di Brazil diantaranya yaitu: pertama, Social Dialogue antara ILOIPEC dengan pengusaha atau para pebisnis mengenai hak-hak anak untuk bebas dari pekerja anak seperti yang tercantum dalam Konvensi ILO, yang bertujuan untuk memproteksi anak-anak keluar dari pekerjaan berbahaya di berbagai sektor.30 Selanjutnya peran yang kedua adalah melakukan upaya penghapusan pekerja anak dengan membangun kerja sama selatan-selatan (negara berkembang 28
Ibid, 6. Richard Anderson Sinaga, “Peran ILO (International Labour Organization) Mengatasi Pekerja Anak (Child Labour) di Brazil (2008-2013)”, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.2, No.2, Universitas Riau, 2015. 30 Ibid, 5-8. 29
13
khususnya Amerika Latin) atau yang diberi nama yaitu ILO Strategy SSTC (South-South Triangle Cooperation). Adapun tujuannya yaitu menghapuskan pekerja anak yang berada di wilayah Amerika Latin yaitu Brazil, Bolivia, Ekuador dan negara-negara yang tergabung ke dalam organisasi regional Amerika Selatan MERCOSUR (Mercado Comun del Sur).31 Peran yang terakhir yaitu kerja sama antara ILO dengan pemerintah Brazil dalam Programme Bolsa Familia (PBF) yang merupakan program unggulan dari Presiden Dilma Rouseff dalam mengatasi pekerja anak akibat dari kemiskinan dan memberi dana yang dibutuhkan keluarga Brazil yang berada di bawah garis kemiskinan dan berusaha membantu mereka untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.32 Penelitian terakhir yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Rahmi Hidayati yaitu berjudul “Tingkat Kepatuhan Negara Uni Eropa dalam Regulation On The Removal of Fins of Shark On Board Vessel”. Dalam penelitian ini Rahmi menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan negara-negara Uni Eropa terhadap Regulation On The Removal of Fins of Shark On Board Vessel dalam konservasi hiu. Hasil dari penelitian ini, dengan menggunakan konsep rezim internasional dan Kepatuhan Rahmi menyimpulkan bahwa dalam penegakan peraturan Uni Eropa untuk menghentikan aktivitas shark finning belum cukup efektif dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dikarenakan terdapat ketidak jelasan dan ketidaksesuaian di dalam isi peraturan tersebut.33
31
Ibid, 9-11. Ibid, 11. 33 Rahmi Hidayati, “Tingkat Kepatuhan Negara Anggota Uni Eropa dalam Regulation On The Removal of Fins of Shark On Board Vessel”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2, No.3, 2014. 32
14
Dari kelima penelitian yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, maka tentu saja terdapat hal yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sebagian besar perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek yang diteliti, seperti tulisan pertama yang respon pemerintah Indonesia terhadap hak asasi anak dalam konvensi internasional. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus kepada bagaimana Indonesia sebagai negara anggota ILO yang sudah meratifikasi Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, mengadopsi aturan tersebut, sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan masalah pekerja anak. Kemudian, penelitian yang kedua berfokus kepada penanganan pekerja anak oleh pemerintah Malawi melalui National Action Plan pada tahun 2010-2014. Selanjutnya, penelitian ketiga berfokus kepada Proyek EAST yang dibuat oleh ILO sebagai salah satu program dalam upaya pencegahan pekerja anak di Indonesia. Penelitian keempat, berfokus kepada peranan yang dimainkan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak di Brazil pada tahun 2008-2013, serta penelitian terakhir dijadikan acuan bagi penulis dengan alasan memiliki kesamaan dalam konsep yang sama yaitu konsep rezim internasional dan konsep kepatuhan. Namun tentu saja berbeda dalam objek penelitian yang mana penelitian ini melihat kepatuhan negara anggota Uni Eropa terhadap Regulation On The Removal of Fins of Shark On Board Vessel dalam konservasi hiu.
15
1.7 Kerangka Konseptual 1.7.1 Rezim Internasional Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya rezim internasional. Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah yang saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional.34 Aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah ikatan kerja sama berupaya untuk menciptakan aturan main bersama guna tercapainya tujuan kerja sama agar menjadi lebih efektif mengingat tingkat interdependensi antaraktor yang sangat rumit dan kompleks.35 Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.36 Prinsip merupakan pegangan awal yang dimiliki aktor dalam berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah terjalannya prinsip. Kemudian peraturan merupakan suatu aturan yang sewaktu-waktu bisa berubah. Prosedur pembuatan
kebijakan
merupakan
praktik
dasar
dari
membuat
dan
mengimplementasikan pilihan bersama.37 Dalam praktiknya, suatu rezim
34
O. Keohane, Robert, 2005. After Hegemony-Cooperation and Discord in The World of Political Economy, New Jersey. 35 Sonny Sudiar, “Derajat Compliance dalam Rezim Kerjasama Sosek Malindo Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur-Negeri Sabah”, (Tesis: Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada,2011), Hal.23. 36 Stephen D. Krashner, International Regime, (Cornell University Press,1983). Hal. 186187. 37 Ibid
16
internasional biasanya diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara yang terlibat, sehingga ia dapat menjadi sumber utama hukum internasional yang sah. Oleh karena itu, dalam suatu rezim para negara anggota yang berada di dalamnya dapat saling mengontrol perilaku negara lainnya.38 Oran R. Young menyatakan bahwa rezim internasional merupakan institusi sosial yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan aktivitas dari kepentingan para anggotanya dalam sistem internasional. Sebagai institusi sosial yang berupaya mengatasi masalah-masalah dalam bidang tertentu, ada dua konsekuensi yang terdapat dalam suatu rezim, yakni39: 1. Output dari sebuah rezim dapat mengubah lingkungan penerima. Setelah penerapan aturan bersama atau sebuah keputusan penting, rezim melepaskan signal ke lingkungannya. Meskipun signal yang dilepaskan tidak lebih dari pemilihan solusi yang disetujui secara kolektif, tetapi hal ini dapat menyebabkan negara anggota untuk mengadaptasi perilakunya, jika disertai dengan harapan bahwa negara-negara anggota lainnya turut serta melakukan hal serupa, sehingga kerja sama dapat terwujud. 2. Meskipun penting bagi pemerintahan rezim, output bukanlah satu-satunya cara sebuah rezim internasional dapat mengubah lingkungan sistem sosial lainnya. Hal lainnya yang cukup penting mengenai konsekuensi sebuah rezim dapat dilihat dari sisi input rezim tersebut. Bagaimana sebuah rezim internasional mengamati lingkungannya, yang nantinya akan menentukan peluang para aktor dalam bertindak. Peluang untuk tindakan ini mungkin 38
Ibid Underdal,Arild and Oran R. Young, Regimes Concequences: Methodological Challanges and Research Strategies, (Massachusetts: Kluwer Academic Publisher,2004), hal 262-264. 39
17
terbatas bagi aktor negara. Namun, hal ini dapat menjangkau aktor nonnegara dalam hal mengendalikan informasi yang relevan, seperti yayasan atau lembaga ilmiah dan teknologi, serta informasi mengenai pentingnya mempertimbangkan keuntungan dalam pengambilan keputusan. Dalam formula lain Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins (1982) menyatakan bahwa rezim internasional mempunyai lima ciri utama, yaitu40 : 1. Mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan. 2. Dapat menciptakan mekanisme/prosedur bagi pembuatan kebijakan. 3. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang. 4. Terdapat aktor yang berperan di dalamnya ( state dan non-state actors). 5. Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocokkan nilai-nilai, tujuantujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan. Robert Keohane melihat rezim internasional sebagai salah satu bentuk dari institusi. Hal tersebut dijelaskannya melalui kutipan “Regimes are sets of governing arrangements that include networks of rules, norms, and procedures that regularise behaviour and control its effects”. Keohane berpendapat bahwa rezim adalah bagian dari perangkat dalam proses pembuatan kesepakatan di politik internasional, terutama kesepakatan antarnegara dengan berperan sebagai 40
Donald J. Puchala & Raymond F. Hopkins, “ Internasional Regimes: Lessons From Inductive Analysis”, International Organization, Vol.36, No.2, Hal. 246-247.
18
fasilitator yang menyediakan norma, prinsip, dan prosedur yang membantu para aktor untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuatan kesepakatan.41 Oleh sebab itu, perjanjian internasional kemudian bisa diasumsikan sebagai rezim internasional.42 Konvensi ILO khususnya Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di sini, berdasarkan kepada lima ciri utama rezim internasional yang dikemukakan oleh Puchala dan Hopkins. Konvensi ini dapat digolongkan sebagai sebuah rezim internasional. Konvensi ILO No.182 ini meupakan sebuah kesepakatan politik internasional yang melibatkan aturan, norma, dan prosedur yang mengontrol perilaku para aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam Konvensi ILO No.182 ini terdapat beberapa hal yang bersifat implicit, di antaranya negara wajib mengambil tindakan efektif dan segera untuk menjamin pelarangan dan penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak.43 Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yaitu pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak. Selanjutnya, pemerintah wajib membuat peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan terburuk untuk anak dan melaksakan program aksi untuk menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta wajib mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan Konvensi ILO No.182 ini berjalan dengan efektif termasuk
41
Robert Keohane, The Demand for International Regimes, Hal.38 Ibid 43 Konvensi ILO 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Penghapusan Segala bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Pasal 1. 42
19
didalamnya penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lainnya sebagaimana diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.44 1.7.2 Kepatuhan (Compliance) Terhadap Rezim Internasional Dalam menganalisis sebuah rezim internasional maka perlu melihat kepatuhan (compliance) negara terhadap aturan yang dibuat di dalamnya. Konsep compliance digunakan untuk menganalisa sejauh mana sebuah negara mengimplementasikan komitmen yang sudah disepakati tersebut.45 Pendekatan kepatuhan terhadap rezim internasional akan membantu penelitian ini untuk mendeskripsikan sikap kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional atau secara khusus, konvensi internasional. Compliance dalam bahasa Indonesia berarti kepatuhan yang berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisplin. Kepatuhan berarti bersihat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Latar belakang munculnya teori compliance tidak lepas dari kontribusi para pemikir sistem hukum internasional. Mereka menganggap bahwa perilaku negara sangat menentukan perdamaian dunia. Selain itu, kepercayaan yang timbul dari sikap negara mampu menunjukkan bukti empiris terhadap permasalahan hukum
44
Konvensi ILO 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Penghapusan Segala bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Pasal 7. 45 Muhammad Azan Adha Elwan, “Implementasi Kebijakan Stimulus Fiskal Negara G20 Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global 2008”, (Skripsi : Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas, 2012). Hal.24
20
internasional. Secara umum, teori compliance menjelaskan adanya penyesuaian antara tingkah laku aktor dan aturan yang telah terspesifikasi dalam rezim.46 Tercapai
atau
tidaknya
compliance
dapat
dilihat
setelah
adanya
implementasi terhadap kebijakan atau perjanjian yang diikuti oleh suatu negara. Sejauh mana negara tersebut akan patuh (comply) atau malah memilih tidak patuh (non-comply) terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam suatu kesepakatan. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan apakah sebuah negara comply atau non-comply terhadap perjanjian internasional, yakni; outputs, outcomes dan impacts.47 Skema 1.1 : Indikator Kepatuhan Terhadap Rezim Internasional
Sumber : Ronald B. Mitchel dalam buku Compliance with International Agreements,1998.
Outputs biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lainlain. Outputs terdiri atas peraturan-peraturan, kebijakan dan regulasi yang diadopsi sebuah negara dalam implementasinya terhadap sebuah perjanjian yang kemudian ditransformasikan dari lingkup internasional menjadi kebijakan nasional.48
46
Fisher R, Improving Compliance With International Law. (Charlottesville: Univ. Virgina Press,1981), Hal.20. 47 Ronald B.Mitchel, Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law, (Oxford University Press,2007), hal.896. 48 Ibid
21
Outcomes biasanya berhubungan dengan perubahan (behavioral change) perilaku para anggota rezim. Dalam menganalisis kepatuhan, tentu saja perlu untuk melihat bagaimana perubahan perilaku yang dilakukan oleh negara-negara terlibat, apakah negara tersebut mengikuti aturan-aturan yang telah dihasilkan sebelumnya (outputs). Sedangkan, Impacts (environmental change) merupakan perubahan tingkah laku yang kemudian memunculkan sesuatu yang dibentuk oleh institusi. Dengan adanya perubahan perilaku oleh negara atau aktor-aktor yang terlibat dalam suatu rezim, tentu saja akan menghasilkan suatu perubahan terhadap lingkungan di sekitar rezim tersebut.49 Berdasarkan teori compliance yang dikemukakan oleh Chayes, kepatuhan atau compliance dapat dilihat ketika negara mampu mengontrol tindakannya untuk berusaha mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam rezim tersebut. Sebaliknya negara yang tidak patuh atau non-comply adalah ketika negara tersebut tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen yang telah disepakati.50 Hal serupa juga dinyatakan oleh Beth A. Simmons dalam tulisannya sebagai berikut: 51 “Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behavior, and noncompliance or violation occurs when actual behavior departs significantly from prescribed behavior”
49
Ibid Abraham Chayes dan Antonia Handler Chayes, The New Sovereignty: Compliance With Internationa Regulatory Agreements, (London : Hardvard Universisity Press,1995), hal 10-15. 51 B. A. Simmons, Compliance With International Agreements, (Barkeley: University of California Press,1998), hal.3. 50
22
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara dikatakan patuh ketika perilaku dari suatu subjek tertentu sesuai dengan aturan perilaku yang telah ditetapkan. Sebaliknya, negara dikatakan tidak patuh jika ada perilaku yang menyimpang dari ketetapan yang seharusnya. Dari berbagai macam sumber yang mengacu pada pemahaman compliance di atas, dilihat pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk kepatuhannya menjadi negara anggota ILO dalam mengimplementasikan berbagai konvensi ILO yang sudah diratifikasi, salah satunya Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan
Bentuk-bentuk
Pekerjaan
Terburuk
untuk
Anak.
Implementasi yang dilakukan terlihat ketika konvensi tersebut disahkan dalam perundang-undangan Indonesia sendiri. Kepatuhan Indonesia dilihat dari bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi masalah pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia berdasarkan kepada isi dari konvensi ILO No.182. 1.8
Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan data tertentu.52 Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial yang diteliti secara mendalam.53 Metode kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas atau keaslian. Metode ini 52
Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2011). 53 Bungin, B. Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media,2007).
23
digunakan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi masalah pekerja anak pascaratifikasi konvensi ILO dihubungkan dengan fakta-fakta yang dapat diamati. Deskripsi dipakai sebagai teknik untuk menjelaskan.54 Analisa deskriptif dipakai untuk memaparkan secara objektif mengenai apa saja upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi masalah pekerja anak pascaratifikasi konvensi ILO. Deskripsi kualitatif dimaksudkan di sini sebagai cara menafsirkan data dan informasi, yaitu dengan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak pascaratifikasi Konvensi ILO. Rangkaian informasi disusun menurut fakta-fakta yang dikumpulkan untuk memastikan objektivitasnya. 1.8.1 Batasan Penelitian Fokus penelitian ini mencakup bahasan tentang perilaku Indonesia sebagai partisipan Konvensi ILO No.182 terkait upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak di Indoneia khususnya yang bekerja pada sektor yang berbahaya. Penulis memberi batasan waktu dalam penelitian ini, dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Batasan tersebut diambil karena sepanjang periode diatas terdapat program-program pemerintah sebagai langkah lanjutan dari ratifikasi Konvensi ILO No.182, serta kesungguhan Indonesia dalam berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak dengan mencanangkan cita-cita Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022.
54
Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif,( Bandung: Remaja Rosdakarya,2007),
hal.6.
24
1.8.2 Tingkat dan Unit Analisis Dalam menentukan tingkat analisis, terlebih dahulu ditetapkan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa yaitu unit yang perilakunya akan dianalisis dan terpengaruh oleh berlakunya suatu pengetahuan. Unit analisis juga dikenal dengan variabel dependen. Unit eksplanasi juga dikenal dengan variabel independen.55 Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara, dengan unit eksplanasinya rezim internasional. Sedangkan level analisis dalam penelitian ini adalah negara. 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik ini merupakan penelahaan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan pihak lain. Data-data tersebut penulis dapatkan dari laporan penelitian berupa; jurnal dan skripsi yang sudah terlebih dahulu meneliti mengenai permasalahan pekerja anak dan Konvensi ILO No.182 ini, koran dan majalah yang memberitakan permasalahan terkait pekerja anak di Indonesia serta upaya dalam penanggulangannya, dokumen pemerintah ataupun organisasi internasional seperti undang-undang tentang ketenagakerjaan, konvensi Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No.182 dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pekerja anak, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 55
Mohtar Masoed, Ilmu (Jakarta:LP3ES,1990), hal.35-39.
Hubungan
Internasional:
Disiplin
dan
Metodologi,
25
Terakhir, penulis juga menggunakan sumber-sumber online berupa website dari internet yang dianggap relevan sebagai penunjang. 1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Data yang telah dimiliki serta informasiinformasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dokumentasi akan dideskripsikan secara tekstual dengan dilandasi oleh kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban atas permasalahan penelitian. Tahap analisis penelitian ini akan dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya untuk melarang dan menghapuskan pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan meneliti berbagai upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dan melihat situasi pekerja anak Indonesia, dapat diperoleh penjelasan mengenai tingkat kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi ILO No.182 sebagai sebuah instrumen HAM internasional. Kemudian, untuk memutuskan apakah Indonesia patuh atau tidak patuh, penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan terhadap rezim internasional sesuai dengan konsep dasar kepatuhan terhadap rezim internasional. Data yang didapatkan untuk menginterpretasikan upaya Indonesia dalam penanggulangan masalah pekerjaan terburuk untuk anak
26
tersebut disesuaikan dengan indikator, sehingga dapat disimpulkan patuh atau tidak patuhnya Indonesia. 1.9 Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan Bab pendahuluan ini merupakan rancangan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual yang akan dipakai dalam penelitian dan metodologi penelitian. BAB II : Pekerja Anak Bagian ini akan mendeskripsikan bagaimana gambaran umum mengenai pekerja anak secara global, terutama kondisi pekerja anak di Indonesia serta bagaimana dinamika perlindungan pekerja anak di Indonesia. BAB III : Konvensi ILO No. 182 Sebagai Rezim Internasional Bagian ini akan menjelaskan mengenai Konvensi ILO No 182 sebagai rezim internasional. Hal ini dimulai dengan menjelaskan sejarah terbentuknya konvesi, kemudian ruang lingkup, mekanisme konvensi ILO No. 182, serta ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menanggulangi permasalahan pekerja anak.
27
BAB IV : Analisis Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi ILO No.182 Dalam bab ini akan menjelaskan analisis peneliti mengenai kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi ILO No 182. Analisis kepatuhan Indonesia dilakukan dengan menggunakan indikator compliance terhadap rezim internasional. BAB V : Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang berisi ringkasan dari keseluruhan penelitian dan saran.
28
