BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Bermula dari sejarah krisis yang melanda Asia di tahun 1997-1998, ketika
krisis finansial menggoncang negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea, Hongkong, dan Singapura yang dikenal dengan sebutan negara pencipta economic miracle. Salah satu penyebab krisis finansial yang melanda
KD W
negara-negara tersebut adalah lemahnya pelaksanaan tata kelola (corporate governance) dan kurangnya daya saing badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta (I Nyoman dkk, 2003:3). Sejak saat itu perhatian terhadap penerapan good corporate governance (GCG) mulai bermunculan. GCG merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992
© U
oleh Cadbury Committee dalam The Report of The Committee on the Financial
Aspects of Corporate Governance, menjelaskan bahwa “corporate governance is the system by which companies are directed and controlled” . Berdasarkan laporan Cadbury tersebut Corporate Governance dapat dipahami sebagai suatu sistem dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan tersebut. Menurut survey McKinsey & Co dalam I Nyoman dkk (2003:4) para investor menganggap bahwa kualitas GCG di Indonesia tergolong dalam peringkat terburuk di Asia dibandingkan dengan lima negara lainnya yang dijadikan objek penelitian (gambar 1.1), padahal para investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dengan keefektifan GCG yang tinggi, karena tingkat 1
2
keefektifan GCG berbanding lurus terhadap kepercayaan investor. Para investor mempercayai GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara peningkatan kinerja keuangan dan mengurangi risiko kecurangan.
Very Good 3 2,6
2,6
2,5 2 2
1,7 1,5
1,5 1 0,5 Very Poor
0
KD W
1,1
Jepang
Taiwan
Korea
Thailand
Malaysia
Indonesia
sumber:McKinsey & Co (2002), McKinsey Global Investor Opinion on Corporate Governance dalam I Nyoman dkk (2003:5)
Gambar 1.1 GCG di Asia : Pandangan Investor terhadap kualitas GCG di Asia
© U
BUMN adalah perusahaan yang seluruh maupun sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara. Dasar hukum utama dalam pembentukan BUMN adalah UUD 1945 pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan dibentuknya BUMN dijelaskan dalam UU nomor 19 tahun 2003 pasal 2 ayat 1 bagian a adalah mendukung perekonomian nasional melalui penerimaan negara. Hingga tahun 2011 berdasarkan statistik kementerian BUMN menjelaskan jumlah BUMN yang kepemilikan modalnya diatas 51% berjumlah 140 perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan didirikannya BUMN diharapkan dapat membantu perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, namun berbagai fakta yang ada justru memperlihatkan pencapaian tujuan didirikannya BUMN ini belum dapat terpenuhi secara
3
maksimal, bahkan beberapa kasus lebih memperlihatkan BUMN justru merugikan negara melalui tindak-tindak pemenuhan kepentingan pribadi para pejabat BUMN dengan menggunakan kekayaan negara. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Vivanews menyatakan bahwa data hasil monitoring korupsi pada tahun 2008, BUMN turut menyumbang kerugian negara sebesar 529 miliyar. Pemerintah berharap dengan diwajibkannya penerapan GCG sebagai landasan operasional dapat memaksimalkan kinerja BUMN dan dapat mengurangi kerugian negara yang diakibatkan oleh BUMN.
KD W
Menyadari akan pentingnya perbaikan kinerja perusahaan dan pentingnya pembuatan sebuah aturan yang menegaskan mengenai pelaksanaan tata kelola yang baik pada perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya pada BUMN, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan BUMN.
© U
Dalam pasal 2 keputusan Menteri ini menjelaskan bahwa perusahaan BUMN harus menjadikan GCG sebagai landasan dalam operasional perusahaan BUMN dan harus melaksanakannya secara konsisten. Keberadaan Komite Audit diharapkan dapat memperbaiki tatacara
pengelolaan perusahaan karena Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan manajemen dan juga melakukan pengawasan dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan tersebut menjadi suatu informasi yang terintegritas dan benar-benar menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya (Marta,2004). Selain itu Komite Audit juga merupakan penghubung antara manajemen dengan Dewan Komisaris maupun dengan pihak eksternal lainnya (Keputusan BUMN nomor-117/M-MBU/2002).
4
Di Indonesia pemerintah juga sudah mempertimbangkan mengenai keberadaan Komite Audit khususnya pada BUMN. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 pada pasal 14 juga telah di tegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan juga bertugas untuk membantu komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian perusahaan. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-103/MBU/2002 mengatur mengenai pembentukan Komite Audit bagi BUMN yang diharapkan dapat
KD W
mengoptimalkan kinerja BUMN sesuai dengan tugas dan fungsi pembentukan BUMN tersebut peraturan menteri ini juga didukung dengan peraturan menteri negara BUMN nomor:PER-10/MBU/2012 juga menjelaskan mengenai kewajiban BUMN untuk membentuk Komite Audit sebagai salah satu organ pendukung Dewan Komisaris maupun dewan pengawas BUMN. Dalam keputusan menteri ini
© U
dijelaskan tugas dari Komite Audit pada pasal 3 ayat 1 adalah:
menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat mencegah pelaporan yang tidak memenuhi standar
memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
memastikan bahwa telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
5
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, Komite Audit mempunyai peran yang penting dalam
penerapan GCG karena Komite Audit merupakan bagian dari perusahaan yang
KD W
dapat menjamin integritas informasi perusahaan kepada para investor. Salah satu tugas Komite Audit juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian perusahaan. Di dalam Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M-MBU/2002 mengenai penerapan GCG pada
© U
perusahaan BUMN pada pasal 22 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dalam mewujudkan GCG pada lingkungan perusahaan BUMN. Sistem pengendalian internal merupakan ‘roh’ bagi sebuah
perusahaan. Sistem pengendalian internal suatu perusahaan berperan dalam pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan. COSO dalam Boyton et.al (2003:373) menyatakan dengan adanya suatu sistem pengendalian yang baik dalam perusahaan diharapkan dapat menyediakan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan didukung oleh peran optimal Komite Audit, diharapkan pencapaian terhadap GCG pada perusahaan milik negara (BUMN) dapat terpenuhi. Sehingga dengan adanya tata kelola yang baik pada BUMN diharapkan
6
dapat meningkatkan kinerja dan meminimunkan berbagai kecurangan yang merugikan BUMN di Indonesia. Jaminan sosial nasional merupakan sebuah program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kepada setiap masyarakatnya guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948. Di Indonesia jaminan sosial ini diatur dalam pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan didirikannya negara indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan
KD W
diperjelas lagi pada UUD 1945 bab XIV mengenai perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial serta didukung dengan UU no 40 tahun 2004 yang menjelaskan sistem jaminan sosial nasional.
PT (persero) Jasa Raharja merupakan salah satu BUMN yang seluruh
© U
modalnya dimiliki oleh negara dan yang didirikan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945. PT (persero) Jasa Raharja merupakan satu-satunya BUMN yang menangani asuransi kecelakaan dan nasabah dari Jasa Raharja adalah semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. PT (persero) Jasa Raharja bergerak di bidang asuransi sosial yang mempunyai 27 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Asuransi sosial yang diberikan PT (persero) Jasa Raharja merupakan perlindungan bagi setiap masyarakat penggunaan transportasi dari resiko kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Lingkup jaminan kegiatan operasi PT (persero) Jasa Raharja diatur dalam UU no 33 dan 34 tahun 1964 yang secara umum membahas hak penumpang angkutan darat, lautan, maupun udara dalam memperoleh jaminan sosial berupa dana santunan apabila mengalami kecelakaan dalam perjalanan.
7
Dalam memenuhi peraturan menteri BUMN, PT (persero) Jasa Raharja telah berupaya dalam melaksanakan GCG pada lingkungan perusahaan, dengan membentuk Komite Audit pada tahun 2003 yang merupakan pendukung terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan, perusahaan melakukan Assesment GCG setiap 2 tahun sekali oleh Assessor Independent dan perusahaan juga boleh melakukan selfassessment pada tahun pertama yang biasanya di lakukan oleh satuan pengawas internal. Evaluasi kinerja GCG pada PT Jasa Raharja ini dilakukan berdasarkan keputusan Surat
KD W
Sekretaris Kementerian BUMN No:S-168/MBU/2008 dengan 160 parameter terukur dan untuk penilaian GCG di tahun 2012 menggunakan Surat Sekretaris Kementerian
BUMN
No:SK-16/S.MBU/2012
tentang
Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN dengan 830 parameter. Hasil assessment dari tahun 2004 hingga tahun
© U
2012 kualitas penerapan GCG pada PT (persero) Jasa Raharja mengalami peningkatan hingga tahun 2010 walaupun mengalami penurunan skor ditahun 2012 namun tetap pada kategori sangat baik (gambar 1.2). 100,00%
Baik
80,00% 60,00%
80,35%
92,38%
Baik 86,20%
94,23% Sangat Baik
Sangat Baik
59,85% Kurang
40,00% 20,00% 0,00% 2004
2006
2008
2010
2012
Gambar 1.2 Tingkat assessment GCG PT (Persero) Jasa Raharja tahun 2004 sampai 2012
8
Kasus korupsi yang bermunculan menyeret nama berbagai BUMN, juga termasuk PT (persero) Jasa Raharja. Dari beberapa media massa penulis menemukan setidaknya terdapat 4 kasus korupsi (tabel 1.1) yang terjadi pada lingkungan PT (persero) Jasa Raharja dalam tahun 2008 hingga 2013. Pada tahun 2005-2006 (triwulan 1) dan tahun 2009-2010 (semester 1) BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap sistem pengendalian internal PT (Persero) Jasa Raharja. Tabel 1.1 Kasus korupsi di lingkungan PT (persero) Jasa Raharja Taksiran Kerugian
Sumber
KD W
Kasus
www.riauterkini.com dan Laporan Tahunan Jasa Raharja 20102012
Korupsi dana santunan pada PT Rp. 250 Juta Jasa Raharja Bungo, Jambi (13 juni 2011)
www.metrojambi.com
© U
Korupsi dana sumbangan wajib Rp. 263 Juta dana kecelakaan lalu lintas jalan oleh kepala kejari Bagansiapiapi (kasus terjadi pada tahun 20082009 dan dilapor pada tahun 2010)
Korupsi PT Jasa Raharja Dumai RP. Miliar 2009
1.308 www.dumaipos.com AR KPK 2011dan AR KPK 2012
Penggelapan dana perusahaan di kantor Cabang : a. Sulawesi Selatan
Rp. 528,48 juta
AR Jasa Raharja2010
Rp. 250 juta
AR Jasa Raharja 2010
Korupsi SWDKLLJ (Sumbangan Tidak Wajib Dana Lalu Lintas Jalan) di disebutkan nominalnya lingkungan perusahaan
AR Jasa Raharja 2010
b. NAD
9
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul “Penerapan GCG dan Indikasi Penyimpangan pada BUMN Studi Kasus pada PT (Persero) Jasa Raharja”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka
rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah apakah pemberian
KD W
skor GCG benar-benar dapat menjamin adanya tata kelola yang baik pada PT (persero) Jasa Raharja dan dapat menjamin pengimplementasian sistem pengendalian
internal
yang baik
yang dapat
meminimalisir
terjadinya
penyimpangan dalam lingkungan PT Jasa Raharja
Rumusan masalah ini akan dikaji berdasarkan atas data sekunder yaitu
© U
buku, literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. 1.3
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah skor GCG yang diperoleh sebuah perusahaan dapat menjamin adanya tata kelola yang benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya terjadi di PT (persero) Jasa Raharja karena GCG merupakan sebuah tolak ukur investor dalam melihat gambaran keadaan perusahaan dan apakah skor GCG yang diperoleh juga dapat menjamin pengimplementasian sistem pengendalian internal yang baik yang dapat
10
meminimalisir tingkat keterjadian penyimpangan dalam lingkungan PT (persero) Jasa Raharja. 1.4
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai
pihak, antara lain : 1) BUMN menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi yang patut
KD W
dipertimbangkan oleh BUMN agar menjadikan GCG sebagai dasar dalam kegiatan perusahaan bukan hanya sebagai formalitas, sehingga BUMN dapat mencapai tujuan dari pendirian BUMN yaitu mendukung perekonomian nasional. 2) Pembuat Kebijakan
memberikan informasi membangun yang dapat membantu pembuat
© U
kebijakan
apabila melakukan revisi
kedepannya
dapat
lebih
menekankan pengimplementasian GCG yang maksimal pada BUMN sehingga terdapat jaminan bahwa pemberian skor GCG pada BUMN memang benar-benar menggambarkan keadaan perusahaan
memberikan gambaran pengimplementasi GCG pada BUMN yang belum sepenuhnya diterapkan pada BUMN, sehingga penerapan GCG pada BUMN benar-benar dapat dievaluasi dari penerapannya bukan hanya sebagai sebuah formalitas untuk meningkatkan pencitraan perusahaan.
11
1.5
Batasan Penelitian Penelitian ini dibatasi pada menjelaskan bagaimana kesesuaian antara skor
yang diperoleh BUMN dalam penerapan GCG terhadap keadaan tata kelola yang sebenarnya terjadi. Apakah skor GCG yang diperoleh BUMN tersebut berbanding lurus dengan keadaan factual, khususnya dalam penelitian ini pada PT (persero) Jasa Raharja. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan teori yang ada dengan keadaan factual. Penelitian ini menggunakan data dari laporan hasil
KD W
pemeriksaan (LHP) BPK terhadap PT (Persero) Jasa Raharaja tahun buku 20052006 triwulan 1, LHP tahun buku 2009- 2010 semester 1, kasus korupsi yang melibatkan PT (persero) Jasa Raharja pada tahun penelitian (2005-2012) yang diperoleh dari laporan tahunan KPK dan dari berbagai surat kabar, dan peraturanperaturan menteri BUMN mengenai penerapan GCG di lingkungan BUMN.
© U
Sehingga hasil penelitian akan menggambarkan keadaan PT (Persero) Jasa Raharja.
