BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perusahaan adalah sebuah organisasi atau lembaga ekonomi yang didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu mendapatkan keuntungan atau laba sebesar – besarnya, meningkatkan nilai perusahaan, serta memakmurkan pemilik perusahaan
W
atau pemegang saham (shareholder). Seiring makin ketatnya persaingan usaha menuntut perusahaan memiliki ketepatan dalam pengelolaan keuangan perusahaan,
U KD
khususnya manajemen kas untuk menentukan besarnya persediaan kas yang optimal bagi perusahaan. Kas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat digunakan dengan segera untuk memenuhi kebutuhan dari aktivitas perusahaan (operasi, investasi, dan pendanaan). Persediaan kas atau kas di tangan (cash holdings) merupakan uang tunai yang termasuk aset lancar. Cash holdings yang optimal merupakan kas yang harus
©
dijaga oleh perusahaan agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan, dan harus disediakan dalam batas jumlah yang telah ditentukan. Cash holdings digunakan untuk beberapa hal, yaitu dibagikan kepada para pemegang saham (shareholders) berupa dividen, membeli kembali saham, dan diinvestasikan demi kepentingan perusahaan di masa depan. Menurut Keynes (1936) dalam bukunya "The General Theory of Employment, Interest, and Money" ada tiga motif yang menjadikan alasan perusahaan memegang kas, yaitu:
1
2
1. Motif transaksi: memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnis. Contoh: pembayaran upah, pembayaran hutang. 2. Motif berjaga-jaga: memegang uang tunai dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendadak. 3. Motif spekulasi: motivasi seseorang atau perusahaan untuk memegang uang tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan dari suatu
W
kesempatan investasi yang besar. Penentuan cash holdings yang optimal sangat perlu dilakukan karena kas merupakan elemen modal kerja yang paling tinggi kedudukannya dan diperlukan
U KD
perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan sehari – hari. Menahan kas terlalu besar (terjadi excess cash holdings) akan menimbulkan risiko seperti turunnya nilai tukar uang tersebut baik terhadap barang, jasa, maupun valuta asing. Dalam rangka optimalisasi kas, perusahaan harus menyusun anggaran sebagai cara
©
menentukan kas yang dibutuhkan serta menggunakan excess cash holdings secara efektif. Adanya excess cash holdings seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak
pihak pengguna laporan keuangan (stakeholders) mengapa terjadi demikian serta akan digunakan untuk apa excess cash holdings tersebut. Terjadinya excess cash holdings dan penggunaannya akan dikaitkan dengan banyak hal, salah satunya yaitu baik buruknya penerapan corporate governance yang ada di dalam perusahaan. Corporate governance pada dasarnya merupakan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan perusahaan dan manajemen dengan stakeholder sebagai pengawas perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan
3
manajemen dalam menerapkan nilai (visi, misi, peraturan) untuk mencapai tujuannya. Karim (2012) menyatakan bahwa corporate governance telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti pada saat sekarang ini, karena meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan good corporate governance disuarakan secara global. Praktik good corporate governance merupakan aspek penting bagi perusahaan dalam usaha meyakinkan investor tentang return atas keputusan investasinya. Menurut Suprayitno, dkk (2005) perusahaan – perusahaan di Indonesia
W
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standard GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Kebanyakan perusahaan – perusahaan di Indonesia
U KD
menerapkan prinsip – prinsip GCG atas dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada, daripada menganggap prinsip – prinsip tersebut sebagai bagian dari sistem serta budaya perusahaan. Faktanya perusahaan publik yang telah berpartisipasi dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) merasakan menfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan GCG, diantaranya dapat memaksimalkan nilai perusahaan
©
bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui peningkatan orientasi pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Kemudian FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) dalam publikasi tentang pengertian Corporate Governance pada tahun 2011 yang menggunakan definisi Cadbury Committee of United Kingdom, “a set of rules that
define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and
4
responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled” berarti bahwa Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan kepentingan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, “the objective of corporate governance is to
W
create added value to the stakeholders” bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
U KD
(stakeholders).
Adanya corporate governance yang efektif dalam perusahaan menandakan bahwa telah diterapkan prinsip – prinsip untuk mencapai good corporate governance. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2006) menjelaskan bahwa
©
secara umum terdapat enam prinsip corporate governance menurut OECD (2004). Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar corporate
governance, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris. 1. Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif Prinsip I OECD ini menekankan pada hal-hal untuk memastikan bahwa dasar atau basis bagi pengembangan kerangka Corporate Governance yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa “Corporate Governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi
5
2.
©
4.
U KD
W
3.
dan tanggungjawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham Prinsip corporate governance yang ke dua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai Hak-hak Pemegang Saham dan fungsifungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham Pada prinsip ke-3 ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan. Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa: “Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan.” Keterbukaan dan Transparansi Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (disclosure) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insindentil.
5.
6
6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Prinsip GCG dari OECD yang terakhir (ke-enam) berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Penelitian GCG yang mengungkapkan transparansi perusahaan dengan pemilihan variabel dependen yang berbeda menyimpulkan hasil penelitian yang bervariasi.
W
Saraswati dan Hadiprajitno (2012) dengan variabel independen sama menyimpulkan bahwa hasil pengujian pengaruh corporate governance yang merupakan gabungan
U KD
dari mekanisme kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan dalam memoderasi secara positif pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hal tersebut berarti bahwa mekanisme corporate governance diterapkan untuk memberikan lebih banyak transparansi kepada investor mengenai kinerja
©
perusahaan. Dengan penerapan GCG yang baik maka dapat memberikan transparansi yang lebih tinggi kepada investor. Tingginya transparansi ini meningkatkan kepercayaan bahwa CSR dimaksudkan untuk memberi informasi yang lebih rinci
sekaligus memiliki makna yang lebih luas guna meningkatkan kepercayaan publik. Fresard dan Salva (2009) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa investor mengurangi nilai cadangan kas perusahaan ketika mereka memiliki risiko tinggi karena mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam tulisan ini aturan hukum, transparansi, dan peningkatan pengawasan yang ada pada perusahaan AS membantu
7
mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu, kelebihan kas ternyata lebih besar pada perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan perlindungan pemegang saham yang lemah. Giovannini (2009) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa komisaris independen bertambah dengan tidak adanya investor keluarga, kehadiran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan
W
kepemilikan keluarga dan keberadaan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kusumawati dan Riyanto (2005) menunjukkan bahwa jumlah anggota komisaris terbukti berhubungan positif dengan tingkat GCG, yang berarti bahwa
U KD
variabel corporate governance berupa tingkat transparansi dan karakteristik dewan memiliki hubungan dengan nilai pasar perusahaan.
Kemudian penelitian lain tentang hubungan cash holdings terhadap corporate governance dengan fokus selain pengungkapan transparansi dilakukan oleh Kin-Wae
©
Lee dan Cheng-Few Lee (2008) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan kas dan manajerial dengan struktur dewan yang lebih kuat. Secara khusus, dalam perusahaan - perusahaan yang memiliki struktur manajerial yang lebih tinggi (dengan proporsi direktur di luar dewan yang lebih tinggi serta ukuran dewan kecil) memiliki posisi kas (cash holdings) yang lebih rendah. Berbeda dengan Harford, dkk. (2006) menemukan perusahaan yang mempunyai corporate governance yang lemah juga mempunyai cash reserves yang kecil, investasi kas pada
8
corporate governance yang lemah mengurangi profitablitas dan berdampak pada pengurangan harga saham. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti mencoba menemukan bukti empirik tentang pengaruh penerapan prinsip – prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang akan diukur menggunakan kepemilikan institusional sebagai cerminan adanya transparansi laporan keuangan dalam perusahaan, terhadap
W
besarnya kelebihan kas di tangan (excess cash holdings) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadi excess cash holdings selain penerapan prinsip good corporate governance,
U KD
untuk itu penulis akan menggunakan beberapa variabel kontrol yang mempengaruhi besar kecilnya excess cash holdings, seperti: total assets, NWC (Net Working Capital), CAPEX (Capital Expenditure), leverage, dividend, sales growth. Peneliti tertarik untuk memilih variabel dependen excess cash holdings dan variabel
©
independen kepemilikan institusional untuk dijadikan bahan penelitian karena di Indonesia belum ada penelitian dengan kedua variabel tersebut.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, didapatkan hubungan bahwa good corporate governance tercapai ketika prinsip corporate governance tercapai. Salah satu prinsip corporate governance yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu transparansi. Transparansi akan diukur dengan
9
menggunakan kepemilikan institusional. Keduanya berhubungan positif: yang mana ketika kepemilikan institusional tinggi maka transparansi juga tinggi, hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi sebagai pemilik saham mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka. Kemudian
peneliti
ingin
mengaitkan
kepemilikan
institusional
yang
mencerminkan transparansi perusahaan dengan excess cash holdings karena di Indonesia belum banyak peneliti yang memilih variabel dependen excess cash
W
holdings untuk diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengaitkan terjadinya excess cash holdings dikarenakan adanya motif manajemen untuk mengutamakan
U KD
kepentingannya pribadi bukan perusahaan atau disebut dengan partikular. Hal tersebut mencerminkan konflik kepentingan antara tugas/tujuan utama manajemen yaitu meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham dengan kepentingan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini:
©
“Apakah kepemilikan institusional
yang mencerminkan transparansi tinggi
berpengaruh negatif terhadap excess cash holdings?”
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap excess cash holdings.
10
1.4 Kontribusi Penelitian 1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan: Memberikan informasi tentang beberapa bukti empirik yang dapat mempengaruhi besarnya excess cash holdings yang terjadi dalam perusahaan manufaktur khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Bagi Perusahaan: Memberikan informasi bahwa dengan adanya kepemilikan institusional yang
W
tinggi akan mencerminkan tingginya transparansi, sehingga mengurangi fleksibilitas manajemen untuk melakukan kebijakan excess cash holdings.
U KD
3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi dan Keuangan:
Memberikan bukti empirik tentang pengaruh Good Corporate Governance khususnya dalam proksi kepemilikan institusional terhadap excess cash holdings.
©
1.5 Batasan Penelitian
Berikut adalah batasan-batasan masalah dalam penelitian ini: 1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
11
2. Perusahaan manufaktur yang sudah listing pada awal periode pengamatan 2007 dan tidak delisting hingga akhir periode pengamatan 2011. 3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan rupiah. 4. Perusahaan yang memiliki variabel yang dibutuhkan dalam peneilitan seperti prosentase (%) kepemilikan institusional, kas (dan setara kas), penjualan (sales), jumlah aset (total assets), aset tetap (fixed assets), jumlah aset lancar (total current assets), jumlah liabilitas jangka pendek (total current liabilities),
W
tingkat leverage dan prosentase (%) dividen (dividend).
©
U KD
5. Tahun buku pelaporan keuangan adalah 31 Desember.
