BAB I PENDAHULUAN. terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang masih berlangsung hingga tahun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang masih berlangsung hingga tahun ini, mungkin tidak perlu terjadi apabila dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan antara lain menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa sehingga keperluan jangka pendek benar-benar dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka pendek, sedangkan keperluan jangka penjang dibiayai dari sumber pembiayaan jangka panjang. 1 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. 2 Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Perbankan juga dapat dikatakan merupakan inti dari setiap perekonomian negara. Perbankan menyediakan perkreditan dan berbagai jasa juga berperan

1

Erwansyah AR, Aspek-aspek hukum keuangan dan perbankan dalam http://kekampus.blogspot.com/2010/03/aspek-aspek-hukum-keuangan-dan.html Tanggal akses 06 Mei 2011 2 Lihat pada Pasal 1 angka (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Universitas Sumatera Utara

dalam kegiatan mekanisme pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian. 3 Dengan demikian Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. 4 Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau reputation risk yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. 5 Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif 3

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional, (Jakarta : Kencana, 2005) Hal 7 Syamsu Iskandar, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta, PT SAB, 2008) Hal 5 5 Ibid,. 4


antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. 6 Timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu: 7 1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank; 2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk serta jasa perbankan yang masih kurang; 3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; 4. Tidak adanya saluran memadai untuk memfasilitasi penyelesaian friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Nasabah

merupakan

konsumen

dari

pelayanan

jasa

perbankan

Perlindungan konsumen bagi bank merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah sehingga bank selalu 6

Muliaman D. Hadad “Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia,” Http://www.bi.go,id, diakses tgl 30 Maret 2011 7 Ibid,.


mengharapkan nasabah dapat bertransaksi maupun membuka rekening di bank walau sekecil apapun. 8 Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan jasa perbankan, berada pada dua sisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau commercial paper) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan lainnya seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan save depostie box, transfer uang, dan pelayanan lainnya, nasabah mempunyai kedudukan yang berbeda pula, tetapi dari semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan. 9 Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku. Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan, yaitu pelayanan di bidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian 8

Radius Prawiro, Pergulatan Indonesia dalam Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Aksi. (Jakarta Gramedia, 1998) Hal 346. 9 Muliaman D Hadad, Loc Cit,.


untuk perlindungan konsumen, yaitu pada proses yang harus ditempuh, dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut. Hal lain yang penting adalah pada saat pengikatan hukum antara bank dengan nasabah dimana secara hukum menyangkut dua macam pengikatan berupa perjanjian kredit dan perjanjian tambahan yakni perjanjian mengikuti perjanjian pokok berupa suatu perjanjian penjaminan. 10 Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Hampir setiap hari selau terdapat keluhan nasabah bank dimuat di berbagai media cetak. Jika dicermati keluhan yang terjadi pada umumnya tidak jauh dari masalah transaksi keuangan terutama tabungan (baik di ATM maupun di kantor bank), jasa pengiriman uang yang terlambat, dan penagihan kredit oleh tukang tagih kredit bank yang berperilaku sangat kasar kepada debitor. Namun sikap dari pihak bank terkadang tidak begitu responsif terhadap keluhan nasabah sehingga seolah telah terjadi semacam “paduan suara” di antara perbankan bahwa untuk menyelesaikan keluhan nasabah di media cetak, cukup dijawab dengan kata-kata “keluhan telah dibicarakan dengan nasabah dan telah diselesaikan dengan baik” 11

10

Djoko Retnadi dalam http:www.iei.or.id.Mediasi Perbankan, Satu Lagi Proteksi Terhadap Nasabah Perbankan. Tanggal akses 20 Maret 2011 11 Ibid,.


Bagi nasabah yang bersangkutan, permasalahannya mungkin benar-benar telah diselesaikan, namun bagi masyarakat umum yang membaca keluhan nasabah tersebut jelas masih diliputi penasaran karena setelah menunggu cukup lama akhirnya mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang bagaimana bank menyelesaikan keluhan nasabah. Oleh karena itu yang diharapkan oleh masyarakat adalah bank bersedia menjelaskan secara terbuka proses dan cara penyelesaian keluhan nasabah. Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh suatu pembelajaran karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mengirim keluhan yang sama ke media massa ketika mereka mengalami kasus yang sama. Namun demikian, dengan masih enggannya pihak perbankan untuk menjelaskan secara terbuka proses penyelesaian keluhan nasabah, maka hal ini akan membuka peluang bagi bank untuk tetap dapat mengeksploitasi ketidaktahuan nasabah terhadap produk dan jasa perbankan, karena kasus sebesar apapun akhirnya dapat diselesaikan hanya dengan memublikasikan kata-kata terlalu baku di media massa. Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi, dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah 12. Hal-hal yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri

12

Ibid,.


perbankan

berkepentingan

untuk

meningkatkan

perlindungan

terhadap

kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Berbagai regulasi dalam bidang perbankan 13 mengenai perlindungan nasabah bank diantaranya adalah Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang No.8/5/PBI/2006 tanggal 30

Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Januari 2006

tentang

Mediasi Perbankan

sebagaimana yang telah dirubah oleh PBI No 10/1/PBI/2008.14 Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia mulai memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, baik oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun tidak optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. Mengingat pentingnya perlindungan nasabah tersebut, Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan 13

Dikutip dari http://ww.bi.go.id Tanggal akses 30 Maret 2011 Lihat dalam berbagai peraturan Bank Indonesia dalam www.bi.go.id Tanggal akses 20 Maret 2011 14


memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Adapun keenam pilar dalam API tersebut adalah: 1. Program penguatan struktur perbankan nasional Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan

skala

usahanya

guna

mendukung

peningkatan

kapasitas

pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui: a. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru; b. Merger dengan bank (lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru) c. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal; d. Penerbitan subordinated loan

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima


tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara- negara lain dalam penerapan international best practices termasuk 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki system penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihakpihak terkait dalam proses penyusunannya. 3. Program peningkatan fungsi pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan otoritas pengawas di negara lain. 4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat. 5. Program pengembangan infrastruktur perbankan


Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan biro kredit (credit bureau) akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publiclytraded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi. 6. Program peningkatan perlindungan nasabah Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan programprogram tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. 15 Mekanisme pengaduan nasabah di bank dan program pembentukan lembaga mediasi independen ditujukan untuk mengatasi permasalahan antara nasabah dengan bank yang saat ini sudah terjadi, sedangkan program penyusunan standar transparansi informasi produk perbankan ditujukan sebagai sarana awal untuk mencegah timbulnya permasalahan antara nasabah dengan bank. Khusus 15

Mohammad Ilham, Arsitektur Perbankan Indonesia http://ilhammohamad.blogspot.com/2010/11/api-arsiktektur-perbankan-indonesia.html akses 06 Mei 2011

dalam Tanggal


untuk program edukasi nasabah, pelaksanaannya dirasakan perlu diperluas hingga mencakup mereka yang belum dan akan menjadi nasabah bank agar pada saat pertama kali berhubungan dengan bank para calon nasabah tersebut sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kegiatan usaha serta produk dan jasa bank. Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Bank wajib menjaga kepercayaan nasabahnya sesuai dengan kerangka azas-azas hukum perbankan yaitu: 16 1. Azas Demokrasi ekonomi 2. Azas Kepercayaan 3. Azas Kerahasiaan 4. Azas Kehati-hatian 16

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. (Jakarta Gramedia , 2001) Hal 14-16


Untuk penyelesaian

memastikan pengaduan

bahwa nasabah,

bank maka

telah setiap

melaksanakan triwulan

ketentuan

Bank

wajib

menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang atau telah ditangani oleh bank. 17 Laporan ini nantinya akan memberikan gambaran mengenai produk perbankan apa yang yang paling bermasalah dan jenis permasalahan apa yang paling sering dikemukakan oleh nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat membantu permasalahan yang kemudian dapat berkembang menjadi permasalahan yang sistemik sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif. Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan pelanggaran ketentuan tersebut sebagaimana diatur oleh PBI No 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah termuat dalam Pasal 17 yaitu dikenakan sanksi administratif berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 yaitu teguran tertulis yang nantinya diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Sejalan dengan itu, kegiatan perbankan sebagai urat nadi perekonomian bangsa tidak luput dari dampak globalisasi. Dalam menjalankan fungsi intermediary, perbankan menjadi pelaku ekonomi yang berperan memudahkan lalu lintas dana melalui jasa transfer via media elektronik. Salah satu permasalahan hukum dalam jasa perbankan adalah belum adanya peraturan yang memberikan rambu-rambu bagi kegiatan transfer dana elektronik ini, seperti dasar 17

Muliaman D Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan nasabah dalam kerangka arsitektur perbankan di Indonesia, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D290182-176A4B66-9B9F-1F4E14AE5686/7947/PaperMuliamanDHadad_PerlindunganKonsumen.pdf Tanggal akses 06 Mei 2011. Ktentuan yang sama juga terdapat dalam PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 16.


hukum transfer dana, status kepemilikan dana transfer, perlindungan hukum bagi pengirim dan penerima dana transfer dalam hal terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak bank, kedudukan pemilik dana dalam hal ini bank dilikuidasi atau pailit. 18 Permasalah-permasalahan di atas memerlukan aturan agar memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa perbankan. Aspek-aspek hukum lain di dalam bidang keuangan dan perbankan juga banyak mewarnai problematika di bidang ekonomi dan hukum, misalnya penyimpangan BLBI, prudential principles yang dihadapkan dengan penurunan fungsi intermediasi perbankan, munculnya fenomena fee-based income dalam praktik perbankan, dan berbagai persoalan ekonomi-hukum lainnya, yang kesemuanya itu perlu memperoleh perhatian seluruh pengguna jasa perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) dalam seluruh kegiatan perbakan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Implementasi prinsip ini harus menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (fit and proper test) yang tidak bersifat seremonial. Ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan fit proper test bagi pengurus bank masih memiliki banyak kelemahan, seperti masih dimungkinkannya pengurus yang tidak berkompeten atau terpilih karena mewakili kepentingan tertentu. 18

Yusuf Anwar, Aspek-aspek hokum keuangan dan perbankan dalam http://one2land.wordpress.com/2010/01/23/aspek-aspek-hukum-keuangan-dan-perbankan-suatutinjauan-praktis-1/Tanggal akses 06 Mei 2011


B . Permasalahan Adapun yang menjadi topik bahasan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia?. 2. Bagaimanakah pengaturan kredit perbankan di Indonesia dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian kredit bermasalah Tersebut? 3. Bagaimanakah proses mediasi perbankan di Indonesia ditinjau dari PBI No. 10/01/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini pada khususnya adalah untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Namun secara khusus pembahasan mengenai mediasi perbankan seperti yang dibahas dalam skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang lembaga mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh oleh masyarakat


2. Untuk menguraikan dan membahas lebih lanjut aspek-aspek hukum dan instrumen hukum yang berperan dalam perkreditan termasuk upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit yang bermasalah 3. Untuk mengetahui lebih lanjut proses dan tata cara mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara bank dengan nasabahnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/01/PBI/2008 Manfaat Penulisan ilmiah seperti yang diungkapkan Calire setz 19 dalam bukunya menyatakan bahwa titik tolak dari suatu penulisan/karya ilmiah adalah “….to discover answers to questions through the application of scientific procedures…” yang berarti untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaanpertanyaan tentang prosedur penerapan ilmu. Sehingga melalui penulisan suatu karya ilmiah diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan yang ada atas suatu permasalahan. Adapun dalam penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan beberapa manfaat diantarany manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan pengertian dan pendalaman lebih luas kepada masyarakat tentang pengertian dari mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yang dapat ditempuh oleh masyarakat.

19

Calira setz dalam Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1998.) hal 9.


b. Memberikan gambaran umum dalam kaitan dengan manfaatnya secara praktis tentang aspek hukum perkreditan dan upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa terhadap kredit yang bermasalah. c. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang tata cara melakukan mediasi termasuk proses yang harus dilakukan sehingga mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa khususnya sengketa perbankan dalam masyarakat. 2. Manfaat Praktis Manfaat penelitian lainnya secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun referensi bagi para praktisi hukum maupun praktisi perbankan termasuk para nasabah pengguna jasa perbankan untuk menjadi rujukan dalam proses mediasi perbankan untuk penyelesaian masalah antara nasabah dengan bank dalam hal kredit bermasalah di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi ini adalah murni hasil karya ilmiah tersendiri yang belum pernah dipublikasikan dimanapun juga, mungkin ada beberapa karya tulisan lain yang hampir serupa mengenai mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa

diantaranya

tentang

Tinjauan

Yuridis

Terhadap

Penyelesaian

Pengaduan Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Indonesia Karya Endika Triono Dachi dan Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabahnya karya Richard Silitonga tetapi isi dan pendekatan yang digunakan berikut analisisnya yang digunakan tentu saja berbeda karena


sangat berelevansi denan beberapa peraturan-peraturan hukum normatif yang menyangkut ketentuan mediasi perbankan dan aturan perkreditan. Penulis juga menggabungkan materi dalam skripsi ini disertai dengan analisa berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mediasi perbankan.

E. Tinjauan Kepustakaan Tinjauan Kepustakaan atau adalah suatu study terdahulu yang berkenaan atau memiliki hubungan dengan topik yang ada secara relevan dengan menggunakan berbagai literatur atau bacaan 20. Adapun tinjauan kepustakaan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: 1. Memberitahu khalayak/pembaca tentang studi-studi atau penelitian terkait berkenaaan dengan studi/ topik yang sedang dilaporkan. 2. Menghubungkan

suatu

studi

berkesinambungan tentang

dengan

dialog

yang

lebih

luas

dan

suatu topik dalam pustaka yang diperuntukkan

untuk mengisi kekurangan dan memperluas studi-studi sebelumnya. 3. Memberikan kerangka bagi suatu studi dalam pembahasan ataupun penjelasannya secara ilmiah 4. Sebagai landasan untuk membandingkan suatu studi dengan temuan-temuan lain.

20

Achmad Djunaedi, Penulisan Tinjauan Pustaka dalam http://www.mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a05-metlit-tinjauanpustaka.pdf Tangal akses 06 Mei 2011


Adapun kini yang menjadi kerangka studi atau tinjauan kepustakaan tentang karya ilmiah Mediasi Perbankan ini terbagi dalam 3 sub bagian yaitu: 1. Pengertian mediasi perbankan Mediasi adalah negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Dalam mediasi, yang memainkan peran utama adalah pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping, pemangkin, dan penasihat. Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider. 21 Pembahasan dalam skripsi ini menyangkut 2 titik tolak yaitu mengenai mediasi dan perbankan. Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia No 8/5/PBI/2006 sebagaimana yang telah dirubah oleh PBI No 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan bahwa mediasi perbankan adalah suatu proses penyelesaian sengketa/permasalahan antara bank dengan nasabahnya yang melibatkan mediator atau pihak luar yang tidak memihak. 22 2. Pengertian Kredit Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan

21

Nova nuriati Pratama, Mediasi dan Negosiasi dalam http://nevacipid.blogspot.com/2011/03/m-ediasi-adalah-negosiasi-dengan.html Tanggal akses 06 Mei 2011. 22 Pasal 1 PBI No 8/5PBI/2006 sebagaimana yang telah dirubah oleh PBI No 1/10/PBI/2008


yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kasmir mengemukakan unsurunsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit, antara lain: a. Kepercayaan Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. b. Kesepakatan. Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. c. Jangka Waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalikan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. d. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja. 23 3. Pengertian Kredit Bermasalah

23

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 96.


Pengertian kredit bermasalah secara yuridis tidak terdapat dalam berbagai literature maupun perundang-undangan. Adapun kredit bermaslah itu sendiri dapat disimpulkan yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. 24 Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Self Dealing Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

b. Anxiety for Income Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit. c. Compromise of Credit Principles

24

A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Salemba Empat, 2000) Hal 41


Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah. d. Incomplete Credit Information Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit. e. Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank. f. Complacency Sikap

memudahkan

suatu

masalah

dalam

proses

kredit

akan

mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan g.

Lack of Supervising Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah

pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. h. Technical Incompetence Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan meupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasan


meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik. 25 4. Tata cara mediasi Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dimaksud ialah suatu bentuk penyelesaian berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan pihak bersengketa baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Mediasi perbankan dapat ditempuh untuk sengketa kerugian finansial dengan batas kumulatif nilainya tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Mediasi perbankan juga tidak dapat dilakukan dalam rangka tuntutan kerugian immateril. Pengawasan yang dilakukan dalam rangka mediasi perbankan tersbut dilakukan langsung oleh Bank Indonesia selaku otoritas jasa keuangan. Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah, pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara lisan dan atau tertulis. Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan. Apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mka nasabah dan bank wajib menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate). Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank, yang 25

Sudjendro, Penyebab Kredit Bermasalah dalam http://bankkita.blogspot.com/2011/02/penyebab-kredit-bermasalah.html Tanggal akses 06 Mei 2011


dimaksud dengan bersifat final adalah sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan, sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik

F. Metode Penelitian Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis. Metodelogi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya 26Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya, oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

26

Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998) Hlm. 9.


tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 27 1. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian

ini

bersifat

deskriptif

analis

yang

bertujuan

untuk

menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang mediasi perbankan dan hukum perkreditan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi metode deskriptif dengan menggunakan study pustaka dan menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis. Data lain yang dipakai juga adalah suatu Data skunder berupa study terhadap berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini ialah UU Tentang Perbankan dan Peratusan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat authoritative yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

27

Soerjono Soekanto,Op Cit halaman 43


No 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan , catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu berupa bahan hukum yang merupakan publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang memiliki kualitas keilmuan. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini UU perbankan, literatur, tulisan, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

3. Analisa Data Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal dari suatu UU kedalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari system hukum tersebut. Data yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif dengan melakukan:


a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut. b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis, dalam hal ini ialah yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan mediasi perbankan c. Menemukan hubungan antara berbagai peraturan atau kategori dan kemudian diolah d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan serta kesimpulan atas permasalahan.

G. Sistematika Penulisan Didalam usaha untuk menguraikan dan mendeskripsikan isi dan sajian dalam karya ilmiah ini secara teratur. Maka karya tulisan ilmiah ini dibagi kedalam susunan yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub bab tersendiri dalam setiap bab dengan ruang lingkup pertanggungjawaban sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan Didalam bab pertama yang berisi pendahuluan ini, dipaparkan pengantar untuk dapat pengertian

tentang

memberikan penjelasan singkat

ruang

lingkup

dan

jangkauan

dan

daripada

pembahasan karya ilmiah ini.meliputi latar belakang permasalahan,


keaslian penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauankepustakaan, metode penulisan dan pengumpulan data yang digunakan serta sistematika penulisannya sendiri BAB II

:Kajian Yuridis Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia Didalam bab kedua ini akan dibahas mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam mediasi perbankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan berdasarkan berbagai peraturan perundangan yang terkait.

BAB III

: Aspek hukum perkreditan dan penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia Didalam bab ketiga ini akan diuraikan lebih lanjut mengeni apa sebenarnya aspek-aspek perkreditan secara hukum. Proses-proses yang harus dilakukan.pihak-pihak yang terlibat, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara perbankan dengan nasabah debiturnya.

BAB IV : Mediasi Perbankan Berdasarkan PBI No 1/10/PBI/2008 Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Sengketa di Perkreditan di Indonesia Pembahasan dalam bab yang keempat ini adalah merupakan pembahasan yang bersumber dari studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan menelususri berbagai peraturan perundang-undangan khusunya peraturan Bank Indonesia. Pembahasan tersebut meliputi proses dan tata cara melakukan mediasi perbankan.


BAB V

: Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini akan memberikan beberapa intisari kesimpulan berdasarkan hasil pembasan sedtiap Bab dalam permasalahan tersebut. Bab ini juga akan memaparkan beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pemaparan kesimpulan tersebut

BAB II KAJIAN YURIDIS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA

A.

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia


BAB I PENDAHULUAN. terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang masih berlangsung hingga tahun

Recommend Documents