BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik indonesia ini, jauh sebelum itu
masyarakat Indonesia telah memiliki aturan hukum atau norma yang hidup ditengah tengah kehidupan mereka yang berdasarkan prinsip prinsip kearifan lokal1 yang mereka miliki dan memiliki corak dan perbedaan disetiap daerah. Aturan atau prinsip itu merupakan hukum adat yang dijadikan sebagai sebuah aturan yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dari setu generasi ke generasi selanjutnya. Aturan hukum adat yang mereka yakini sebagai sebuah instrumen atau sebagai alat penataan kehidupan tersebut melekat kepada semua aspek kehidupan mereka, misalnya saja dalam perkawinan, harta warisan, pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. Negara indonesia yang memiliki bentangan wilayah yang sangat luas ini dikaruniai oleh Tuhan Yang maha Esa dengan berbagai macam sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan demi kelangsungan hidup kita sampai ke generasi berikutnya yang perlu kita jaga dari segala macam bentuk kerusakan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan wilayah adat, mereka memiliki aturan tersendiri untuk 1
Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandanganpandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya yang merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif
mengelolanya yang tetap berorientasi kepada nilai nilai yang telah hidup ditengah kehidupan mereka tersebut. Terkait dengan hal diatas Sayuti Dt. Rajo panghulu menjelaskan bahwa: nilai nilai yang kita kenal tersebut atau yang lebih dikenal sebagai sebuah kearifan lokal tersebut merupakan sebuah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutahan mereka. Misalnya saja dalam menjaga kawasan hutan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya menggunakan kabar pertakut, sebagai proteksi kawasan hutan agar tidak satupun orang ingin memasuki kawasan hutan dan melakukan penebangan hutan yang dapat mengancam keselamatan bersama warga di tempat masyarakat hukum adat berdiam di pinggir hutan.2 Selain sebagai nilai nilai kearifan lokal, tanah ulayat juga memiliki arti penting bagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan itu Bachtiar Abna menjelaskan: Selain itu bagi masyarakat hukum adat tanah ulayat memiliki arti penting dan banyak fungsi lain yang melekat padanya, bukan sekadar fungsi ekonomis, tetapi masih banyak lagi fungsi lain. Misalnya saja dalam struktur masyarakat hukum adat tanah ulayat dijadikan sebagai alat pemersatu persekutuan, sebagai tempat dikebumikannya anggota masyarakat hukum adat, sebagai tempat bermukimnya para roh- roh leluhur dan juga menunjukan harga diri mereka.3
Masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan dalam konsep penguasaan ulayatnya atas sumber daya alam yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat tersebut yang memiliki batasan batasan yang telah disepakati secara adat yang biasanya batasan kawasan ulayat itu dituangkan dalam petatah petitih adat. Dalam 2
Sayuti. Dt. Rajo Panghulu. 2014. Makalah disampaikan dalam Focus Discusion Group Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Panduan Penyelesaian Konflik Kehutanan. Senin 25 Agustus 2015 di Hotel Bumi Minang. Hal 3 3 Bachtiar Abna. 2006. Makalah Tanah Ulayat dan Pengentasan Kemiskinan, hal. 1
konsep penguasaan ulayat ini dikelola oleh masyarakat adat yang telah ditentukan oleh hukum adat masyarakat tersebut. Dalam pengelolaan ulayat tersebut, masyarakat hukum adat memiliki hak yang dinamakan hak ulayat. Menurut Kurniawarman Hak ulayat tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: Hak ulayat merupakan terjemahan dari beschikkingsrecht yang pertama kali dipakai oleh Van Vollenhoven Dalam bukunya Miskenningen Van Het Adatrecht, tidak memberikan pengertian tegas terhadap hak ulayat. Secara umum, beliau katakan bahwa hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adatnya yang bersangkutan, berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak, kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri.4 Senada dengan itu, dalam bukunya A.A. Navis menjelaskan bahwa: Pengertian ulayat di Sumatera Barat yang secara mayoritas didiami oleh suku Minangkabau, lebih kuat kearah pengertian sebagai tanah hak milik persekutuan suku. Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan secara turun temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanahulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah juga mengandung unsur religi bahkan unsur magis yang tujuannya tetap pada kemakmuran persekutuan tersebut.5
4
Kurnia Warman, 2015, Risalah Keterangan Ahli Pemohon persidangan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon.hlm 10 5 A.A.Navis. 1986. Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta. Grafiti Pers, hal.151-152
Berdasarkan konsep penguasaan ulayat tersebut masyarakat hukum adat melakukan pemanfaatan terhadap tanah ulayat mereka yang telah dilakukan sejak zaman dahulu atau secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengenai tanah ulayat itu sendiri sudah banyak produk hukum yang mengaturnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Misalnya saja dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tentang Undang Undang Pokok Agraria “Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemukian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”
Kemudian dalam produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat juga mengatur mengenai tanah ulayat itu sendiri. Misalnya dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal. Dalam aturan tersebut diatur mengenai hal hal yang terkait dengan tanah ulayat dan bagaimana pedoman untuk melakukan femanfaatan terutama sekali dalam hal investasi. Keberadaan masyarakat hukum adat di indonesia sebenarnya telah dijamin oleh negara dalam berbagai produk hukum. Misalnya saja,dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 18B ayat (2)
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut dapat kita lihat bagaimana Negara menjamin terkait dengan masyarakat adat serta hak hak yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Terkait dengan konflik masyarakat hukum adat dengan hak penguasaannya, Agung Wibowo dkk menjelaskan bahwa: Walaupun negara menjamin kedaulatan masyarakat hukum adat terhadap ulayat mereka, konflik pertanahan atau konflik agraria tak bisa dipungkiri hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada umumnya terjadi di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan sumber daya alam lainnya.6 Selain itu konflik tanah ulayat juga disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah memberikan izin konversi hutan kepada investor. Dengan adanya izin konversi tersebut maka korporasi sektor perkebunan skala luas akan mendapatkan legalitas operasional secara kukuh. Hal ini tentu dapat menyebabkan atau dapat memicu konflik agraria dan masyarakat hukum adat ataupun dengan masyarakat lokal yang pada awalnya sudah sangat tinggi dan tak kunjung terselesaikan. Mengenai konflik sumber daya alam tersebut, J. Matuankotta, dkk menjelaskan bahwa:
6
Agung Wibowo , dkk. 2013. Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria. HuMa. Jakarta. hal 4.
Terhadap sumber daya alam, negara mempunyai konsep hak menguasai negara yang mana merupakan konsep yang mendasari pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuatan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga bagi pemilik kekuasaan upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang oleh negara Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara pada prinsipnya adalah untuk menjamin dan perlindungan terhadap kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.7 Berkaitan dengan konsep hak menguasai oleh negara tersebut, J. Zevenberger berpendapat bahwa: Selain konsep hak menguasai negara kita juga harus juga memahami tentang konsep konsep masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan mereka. Masyarakat hukum adat yang mempunyai hak tenurial yang dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang berisi kepentingan kepentingan antara orang atau kelompok masyarakat dengan tanah berdasarkan hukum adat. Dengan demikian tenurial adat sangat dikaitkan dengan keberadaan masyarakat hukum dengan ulayatnya (hukum kebendaan).8 Akan tetapi konsep hak menguasai negara tersebut sering disalah artikan oleh pemangku kebijakan dan sering bertentangan dengan nilai nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Negara yang seharusnya sebagai pelindung masyarakat tetapi mereka melakukan perampasan terhadap kawasan bahkan ruang hidup masayarakat hukum adat. Dalam banyak kasus pembangunan yang dilakukan pemerintah sering kali yang menjadi korban adalah masyarakat hukum adat. Hal itu dikarenakan kawasan yang dipakai untuk melakukan kegiatan pembangunan berada dikawasan ruang hidup
7
J. Matuankotta, dkk. Makalah hak Menguasai Negara atas Tanah dan Prinsip Keadilan Bangsa Indonesia, disampaikan dalam Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Surabaya 27 Agustus 2013. hlm 1. 8 Kurnia warman (ed). 2007. Nasib Tenurial Adat atas Kawasan Hutan: Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara pada aras Lokal di Sumatera Barat. Jakarta. HuMa. hal 3.
ataupun ruang kelola masyarakat adat. Negara dalam hal regulasi memberikan berbagai macam bentuk izin dan kebijakan agar bisa dilakukan investasi tanpa memperhatikan keberadan masyarakat adat. Padahal di dalam Undang Undang Pokok Agraria dalam Pasal (3) “ Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupaitu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan nagara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.” Berdasarkan apa yang dimuat dalam Pasal (3) UUPA tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi legitimasi untuk diakuinya dan dihormatinya masyarakat hukum adat dalam berbagai aspek perbuatan negara tak terkecuali dalam bidang investasi. Walaupun demikian banyaknya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang itu, tapi konflik agraria dalam hal investasi tetap tak bisa dihindari karena adana kesenjangan hukum adat itu sendiri jika dihadapkan dengan hukum negara. Seperti yang pernah diungkapkan M. Yakub tokoh adat dari Rejang Lebong “Bukan tanaman tak mau tumbuh, hanya bumi yang tak mau menerimanya. Bukan hukum adat yang tak mau tegak, tapi tak ada pijakan baginya tuk berdiri”. 9 Adanya kesenjangan antara hukum negara dengan hukum adat menyebabkan konflik tersebut berujung kepada pelanggaran pelanggaran HAM masyarakat hukum 9
Hedar Laudjeng.2003. Mempertimbangakan Peradilan Adat. HuMa. Jakarta.hal. 33
adat. Perlu juga kita ingat bahwa masyarak adat mempunyai hak untuk menetukan nasib sendiri (self determination). Tetapi self determination tersebut sering kali tidak menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku investasi. Masyarakat hukum adat dalam menentukan nasib sendiri (self determination) dalam kegiatan investasi sangat perlu diperkuat terutama dengan melahirkan produk hukum yang mencerminkan pengakuan masyarakat hukum adat dan kedaulatan masyarakat adat dalam menentukan nasib mereka sendiri10 Hak untuk menentukan nasib sendiri, pada saat sekarang ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang Undang tersebut desa atau masyarakat hukum adat diberikan kewenangan berskala desa atau berdasarkan hak asal usul. Dengan demikian memperkuat masyarakat hukum adat itu sendiri untuk menentukan nasib mereka. Dalam dunia internasional pun, masyarakat hukum adat juga menjadi pembahasan yang serius. Sudah banyak dilakukan pertemuan pertemuan internasional yang membahas tentang keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Misalnya Konvensi ILO tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat, dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan tujuan utama. Mengenai itu Alan Bouton menjelaskan bahwa Perlindungan didasari pada penghargaan atas kebudayaan masyarakat adat, cara hidup mereka. Perlindungan itu juga didasari pada kepercayaan bahwa
10
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). 2014. Panduan Praktis Bagi PraktisiMedia Mengenai Isu-Isu SeputarMasyarakat Adat di Asia. Chiang Mai. hal 3.
masyarakat hukum adat memiliki hak untuk hidup dengan identitas mereka sendiri dan mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri 11 Dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 13 September 2007 dilaksanakan Deklarasi tentang Hak Hak Masyarakat Adat yang dikenal dengan Declaration on the Rights of Indigenous Poeples (UNDRIP).12Deklarasi tersebut dijadikan sebagai acuan yang berkaitan dengan hak hak masyarakat adat untuk melindungi, menghormati dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat adat dan yang menjadi terpenting adalah hak masyarakat adat ats menentukan nasib sendiri dan hak atas free, prior dan informed consent (FPIC) dalam menentukan model kebijakan dalam setiap investasi yang masuk ke kawasan mereka. Menuruy Marcus colhester: Hak untuk menentukan kebijakan atau hak atas free, prior dan informed consent (FPIC )merupakan hak masyarakat adat untuk mengizinkan atau melarang sebuah kegiatan infestasi. Konsep FPIC ini menitik beratkan kepada akses masyarakat hukum adat untuk mengetahui semua informasi terhadap sebuah infestasi yang dilakukan tanpa paksaan. Dalam posisi ini masyarakat adat setara dengan pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan13. Pada konteks saat sekarang ini, konflik masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan juga masih terjadi di Sumatera Barat. Konflik antara masyarakat Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di 11
Alan Bouton. 2007. Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat. Forest Peoples Programme. Stratford Road. hal 13. 12 A.G. rinting, dkk. 2012. Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD: Sebuah Panduan Praktis. Yayasan Tifa. Jakarta. hal 26. 13 Marcus Colhester. 2006. Panduan Bagi Para Aktifvis: Free, Prior, Informed, Consent (FPIC). Forest Peoples Programme. Stratford Road. hal 3.
Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) singkarak. Dimana dengan keberadaan PLTA tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat adat tersebut. Kerugian tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan dari sejak tahun 1990 atau sejak dibangunya PLTA tersebut. Selain menderita kerugian, konflik tersebut juga disebabkan tidak adanya akses informasi yang diberikan sejak pembangunan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang bagaimana prinsip free, prior dan informed consent (FPIC) tersebut apakah diakomodir menjadi salah satu pendekatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Singkarak sehingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terhindar dalam kegiatan pembangunan yang dilakuakan. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “ PENERAPAN PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) DALAM PEMBANGUNAN DI TANAH ULAYAT (Studi Kasus: Pembangunan Terowongan Intake PLTA Singkarak di Nagari Guguak Malalo, Kab. Tanah Datar) B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Akomodasi Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Pembangunan di Kawasan Ulayat Masyarakat Adat? 2. Bagaimana Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak di Tanah Ulayat Masyarakat Guguak Malalo C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui akomodasi prinsip free, prior dan informed consent (FPIC) dalam kebijakan yang diambil pembangunan dalam pembangunan di kawasan ulayat masyarakat adat 2. Untuk mengetahui penerapan prinsip free, prior dan informed consent (FPIC) dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak di Tanah Ulayat Masyarakat Guguak Malalo
D.
Manfat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat secara teoritis dan
secara praktis, yaitu : 1. Manfaat teoritis a. Melatih kemampuan saya dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata terutama sekali dalam hukum perdata adat mengenai pencegahan konflik agraria di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat 2. Manfaat praktis a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum serta salah satu instrumen mencegah terjadinya konflik agraria. c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. d. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.
E.
Metode Penelitian Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :
1. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode atau pendekatan campuran yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis memakai pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas14. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua penulis memakai pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dan fakta untuk menguji kebenaran secara mutakhir.15
2. Sifat Penelitian
14
Amiruddin & Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 118 15
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.13.
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Penelitian yang bersifat deskriptif berawal dari konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.16
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dari penelitian ini bersumber pada:
a. Library research (penelitian lapangan), penelitian ini akan dilakukan pada
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. b. Perpustakaan Universitas Andalas. c. Perpusatakaan Online. d. Perpustakaan Pribadi. Dalam melakukan library research (penelitian kepustakaan) tersebut, digunakan bahan hukum sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, 16
Bambang Sunggono. 2011.Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm 38
peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.17 Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa : 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun
2008
Tentang
Tanah
Ulayat
dan
Pemanfaatannya 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
17
Ibid, hlm. 13
Atas Tanah Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu 9. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoamn Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari 12. United Nations Declaration on The Right of Indigenous People (UNDRIP) 13. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.18 c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk
18
Ibid
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.19 Dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum dan seterusnya. b. Field research (penelitian lapangan), dilakukan di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan jenis data yang dikumpulkan adalah: a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui library research (penelitian kepustakaan) b. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui field research (penelitian lapangan)
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bahan tertulis baik yang berupa peraturan maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan b. Observasi Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu 19
Ibid, hlm. 33
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak yang berada di kawasan Ulayat Masyarakat Malalo Tigo Jurai. c. Wawancara Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dari pihak Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak, Mayarakat penguasa ulayat di malalo Tigo Jurai maupun pihak lain yang dapat memberikan informasi dalam penulisan ini.
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
a. Teknik pengolahan data
Untuk mengolah data yang didapat dari hasil penelitian, maka dilakukan tahapan berikut:
1. Editing, yaitu tahapan perapian dari data yang diperoleh yang dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh tersebut, mengambil data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak layak untuk dipakai. 2. Coding, yaitu tahapan yang mana memberikan kode kode untuk mempermudah penyusunan data data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.
b. Teknik analisis
Analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa data tanpa menggunakan rumusan statistic karena data yang diperoleh tidak berbentuk angka angka. Sehingga dianalisa hanya mengunakan intreprestasi secara logis dengan bersandar pada pendapat para ahli dan peraturan perundang undangan
F. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terdapat sub bab, yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yag akan dipaparkan dalam tiap bab. BAB I :
Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat
penelitian,
tinjauan
pustaka,
metode
penelitian
dan
sistematika penulisan. BAB II :
Tinjauan Umum, yang berisi tentang sejarah dan pengertian prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), tinjauan umum tentang tanah ulayat dan relasi investasi dengan penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pencegahan konflik agraria di tanah ulayat.
BAB III :
Hasil pembahasan yang meliputi tentang penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak di kawasan ulayat masyarakat Malalo Tigo Jurai serta kendala manfaat penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak di kawasan ulayat masyarakat Malalo Tigo Jurai BAB IV :
Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
