BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada saat ini tidak dapat dipungkiri kebutuhan manusia akan teknologi dalam menunjang berbagai kemudahan aktivitas kehidupannya. Melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, membuat manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi yang pesat ini di satu sisi membawa dampak positif, tetapi disisi lain terdapat pula dampak negatif dalam kehidupan manusia. Dampak positif dari teknologi adalah didapatkannya berbagai kemudahan dan perbaikan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan dan pemanfaatan berbagai hal positif untuk kemajuan hidup manusia, mudahnya akses pendidikan,serta informasi selalu up to date melalui internet. Sedangkan dampak negatifnya salah satunya adalah adanya plagiarisme dalam bidang teknologi atas hak paten orang lain. Plagiarisme di bidang paten ini dapat dikategorikan sesorang telah “mencuri” atau menggunakan karya teknologi orang lain tanpa alas hak yang sah. Dari aspek hukum, suatu karya di bidang teknologi menjadi salah satu hak yang dapat dimiliki oleh manusia yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tentang teknologi ini menjadi lebih berkembang seiring dengan munculnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI). Hal ini menjadi fakta yuridis dimana HaKI merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra.
1
Dalam konsep HaKI kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide yang sudah dituangkan dalam bentuk karya yang nyata. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh W.R Cornish, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah1 : “Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.” Syafian berpendapat sama dengan mengatakan bahwa : “Hak semacam itu baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis”.2 Secara keseluruhan obyek pengaturan HaKI dibedakan menjadi Hak Cipta, Hak yang terkait dengan Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Didalam Hak Milik Industri terdapat Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS). Suatu karya di bidang teknologi, dilindungi oleh
Undang-Undang di
bidang paten. Pada saat ini Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Paten (untuk selajutnya disingkat dengan UU Paten). Pengertian Paten diatur Di dalam Pasal 1 UU Paten ditegaskan bahwa : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 1
Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm.20 2 Syafian, “Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi”, Masalah-masalah Hukum, no. 2 April-Juni 2002, hlm.79
2
Di samping itu, ketentuan di dalam Pasal 8 UU Paten ditegaskan pula bahwa : “Bagi pemegang hak paten, sesuai dengan UU Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dan tidak dapat diperpanjang”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahawa seseorang yang mempunyai suatu karya di bidang teknologi, pada hakekatnya dilindungi oleh UU Paten. Bagi inventor diberikan hak eksklusif, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan mengksploitasi haknya tersebut atau dapat memerikan hak tersebut ke kepada orang lain dalam pemanfaatannya. Secara garis besar paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Perbedaan antara paten dan paten sederhana adalah sebagai berikut : 1. Jumlah klaim. Pada paten jumlah klaim adalah 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan untuk paten sederhana hanya 1 invensi. 2. Masa perlindungan. Untuk paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. 3. Pengumuman permohonan. Untuk paten adalah 18 bulan setelah tanggal penerimaa. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 3 bulan setelah tanggal penerimaan. 4. Jangka waktu mengajukan keberatan. Untuk paten yang diperiksa adalah kebaruan (novelty), langkah inventif dan dapat tidaknya diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana adalah hanya pada kebaruan (novelty), dapat diterapkan dalam industri.
3
5. Lama pemeriksaan substantif. Untuk paten adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantive. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif. 6. Objek paten. Untuk paten adalah produk atau proses. Sedangkan untuk paten sederhana adalah produk atau alat. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, maka pada dasarnya paten memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa hal, antara lain : a. Keberadaan sistem paten, yang memungkinkan inventor mendapatkan hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya pada waktu yang terbatas atau mengalihkan pada orang lain, memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan, karena adanya jaminan perlindungan hukum bagi invensinya dalam
pemanfaatan selanjutnya
sehingga peneliti juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomis. b. Periode yang terbatas bagi pemegang hak paten untuk menggunakan invensi tersebut
memberikan
kesempatan
bagi
investor
untuk
mendapatkan
pengembalian atas modal yang telah ditanamkan serta memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak jujur. c. Keberadaan sistem paten yang baik merupakan sumber informasi yang berharga bagi pengembangan, pengklasifikasian dan penyebarluasan teknologi bagi semua orang, terutama para peneliti agar tidak melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hasilnya sudah dipatenkan oleh pihak lain (reinventing wheel). Hal ini dimungkinkan, karena penerima paten juga diharuskan menguraikan invensinya secara lengkap, sehingga pada saat
4
berakhirnya paten, informasi tersebut menjadi publik domain yang bisa diakses siapa saja.
Akan tetapi, sampai pada saat ini UU Paten masih belum sepenuhnya dapat menjawab fakta atau permasalahan sosial, sebab dalam prakteknya masih banyak dijumpai berbagai pembajakan di bidang teknologi, yang mana betentangan dengan UU Paten. Pembajakan di bidang teknologi membawa dampak negatif, dimana makin banyak orang yang memproduksi barang tiruan atau melakukan pelanggaran HaKI. Dalam pengaturan HaKI sendiri, Indonesia adalah negara terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HaKI.3 Salah satu contoh kasus pelanggaran hak paten yang terjadi di Indonesia adalah kasus
pelanggaran
atas
hak
paten
yang
menimpa
PT.
NIKO
ELEKTRONIK INDONESIA melawan EDIJANTO. PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA menjalankan kegiatan usaha antara lain dibidang perakitan dan pendistribusian barang-barang elektronik, antara lain dispenser air dengan menggunakan pintu dengan penutup keran selama kurang lebih 5 (lima) tahun. PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA baru mengetahui bahwa EDIJANTO telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu invensi dengan judul "Dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran", tertanggal 4 Januari 2005 dengan No. Pendaftaran ID 0 000 553 S. PT. NIKO ELEKTRONIK
3
Kompas, harian pagi, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia, 9 Maret 2004.
5
INDONESIA juga menemukan sudah ada invensi yang sama yang telah terdaftar di Cina, yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003. Oleh karena PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA berkepentingan terhadap barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang selama ini sudah dirakit dan didistribusikan di dalam kegiatan usaha sehari-harinya. Maka PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan paten sederhana atas nama EDIJANTO, karena paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Paten. Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses perolehan hak paten di Indonesia berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia yang dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto? 3. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia?
6
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui proses perolehan hak paten di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang hak paten di Indonesia dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia?
D. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain : 1.
Manfaat Teoritis. a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum hak kekayaan intelektual pada khususnya. b. Memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia.
2.
Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya produsen atau pemegang hak kekayaan intelektual terdaftar, dalam memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum
7
terhadap hak kekayaan intelektual dengan harapan dapat menimbulkan iklim usaha yang sehat.
E. Metode Penelitian 1. Metode pendekatan Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks 4. Penulis ingin menjelaskan secara subjektif tentang pemilihan objek dan subjek yang diteliti dengan batasan yang jelas yakni mengenai perlindungan hukum terhadap hak paten di Indonesia. 2. Spesifikasi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang ini.5 Penelitian ini dititik beratkan pada bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dari tindakan pelanggaran hak paten dan langkahlangkah apa yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk melindungi hak paten miliknya.
4
Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang sosial, Gajah Mada University Press, hal. 36. H. Barda Nawawi A, 1992, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Jogjakarta :Gajah Mada University Press, hlm. 47. 5
8
3. Objek Penelitian Penelitian ini menggunakan obyek yaitu perlindungan hak paten di Indonesia ditinjau dari UU Paten dan dikaikan dalam kasus Edijanto 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah adalah : a.
Studi kepustakaan adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan yang disebut data sekunder, yang meliputi: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah :a a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai HaKI lebih khususnya hak paten, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal hukum.
b.
Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Wawancara dalah cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:
9
1) Sri Subandiyah, SH.,Advokat selaku kuasa hukum PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA. 2) A
Mirza
Zulkarnain
selaku
Kepala
Kantor
Wilayah
Kemenkumham Jawa Tengah. 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data mengunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisa data yang bertitik tolak pada analisis dan menguji data sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya tentang hak kekayaan intelektual. Metode ini akan digunakan untuk memperoleh gambaran analisis yang lebih jelas tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu perolehan hak paten di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia berdasarkan UU Paten. 6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diatur secara sistematis yang selanjutnya akan diolah secara editing, yang pada akhirnya data disajikan secara lengkap dan jelas sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam bentuk laporan penelitian. F. Sistematika Penelitian Penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data,
10
teknik pengolahan dan penyajian data, metode analisis data, dan sistematika penelitian. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang perspektif teoritik tentang hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tinjauan mengenai hak kekayaan intelektual yang meliputi : pengertian hak kekayaan intelektual, sejarah hak kekayaan intelektual, sifat-sifat hak kekayaan intelektual, konsep hak kekayaan intelektual,
prinsip-prinsip
hak
kekayaan
kekurangan hak kekayaan intelektual dan
intelektual,
kelebihan
dan
ruang lingkup hak kekayaan
intelektual. Serta tinjauan mengenai Hak Paten yang meliputi : pengertian dan pengaturan hak paten, syarat perolehan hak paten, pengumuman dan pemeriksaan substantif, perlindungan hukum hak paten, hak dan kewajiban pemegang paten dan persetujuan dan penolakan paten BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap hak paten di Indonesia dikaitkan dengan UU Paten. BAB IV : PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dirangkumkan dari bab sebelumnya.
11
