BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah memiliki beberapa fungsi, seperti: fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan funsgi religius. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah diatur berdasarkan hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional. Menurut A. P. Parlindungan, bahwa dari hak atas tanah, ada yang didirikan sebagai bangunan untuk papan (tempat tinggal), hunian yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.1 Artinya kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan adanya tanah tersebut dan Benhard Limbong memberikan pendapat serupa bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah.2 Selain sebagai tempat mereka berdiam, tanah juga adalah sebagai tempat menjalani kehidupan, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman roh halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya orang-orang tergantung kepadanya. Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Permasalahan mengenai tanah bagi masyarakat merupakan 1
A. P. Parlindungan, 2001, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, hal. 1. 2 Benhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, hal. 2.
1
2
masalah yang sangat urgent, karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja tetapi juga menyangkut masalah kesejahteraan sosial yang langsung menyangkut hak-hak perorangan warga masyarakat, terutama dengan bertambah majunya pembangunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa tanah diantara sesamanya. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di sisi lain harus tetap dijaga kelestariannya.3 Indonesia mengenal adanya istilah Tanah air adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Istilah ini membedakan Indonesia dari bangsa lain yang sering memanggil wilayahnya dengan sebutan motherland atau fatherland. Di samping itu, bumi Indonesia juga sering disebut dengan panggilan 'Ibu Pertiwi' dan 'Nusantara'. Ibu Pertiwi merupakan personifikasi nasional Indonesia, sebuah perwujudan tanah air Indonesia. Tanah adat di Bali merupakan milik dari masyarakat hukum adat Bali yang telah dikuasai sejak dahulu. Kita juga tahu bahwa tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi dalam kehidupan masyarakat hukum di Indonesia. 3
Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia, hal. 1.
3
Indonesia merupakan negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio sine qua non. Untuk mencapai tujuan itu, perlu campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya kepemilikan atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu dilakukan oleh kepala persekutu hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya. Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila sehingga hukum adat pun berkepribadian Pancasila pula. M. Nasrun menyatakan, justru adat itulah yang menentukan sifat dan corak ke-Indonesian dari kepribadian bangsa Indonesia. Justru adat itulah yang merupakan salah satu jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu adat itu merupakan salah satu penunjuk identitas bangsa.4 Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Joseph R. Nolan dan M. J Connolly mendefinisikan tanah (land) sebagai berikut : … the material of the earth, whatever may be the ingredients of which it is composed, wether soil, rock, or other substance, and includes free or occupied space for an indefinite distance upwards as well as downwards, subject to limitations upon the use of airspace imposed, and rights in the use of airspace granted, by law.5 4
I Nengah Lestawi, 1999 , Hukum Adat, Paramitha, Surabaya, hal. 10. Joseph R. Nolan dan M. J Connolly, 1979, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Mminn, West Publishing Co, hal. 789. 5
4
Berdasarkan pengertian Nolan tersebut maka bahan bumi, apa pun yang terdiri dari tanah, cuaca, batu atau zat lainnya, dan termasuk ruang bebas atau ditempati untuk jarak terbatas atas serta bawah, tunduk pada keterbatasan pada penggunaan wilayah udara dikenakan, dan hak-hak dalam penggunaan wilayah udara yang diberikan oleh hukum. Ini selaras dengan isi
pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu diperlukan adanya suatu landasan bagi setiap orang di dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pemilikan maupun penggunaan tanah agar supaya mendapat jaminan hukum dan kepastian hak. Demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka diperlukan pengaturan yang tertulis, lengkap dan dilaksanakan secara konsisten sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengaturan tentang tanah masih bersifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum agraria yang berdasarkan atas hukum barat disamping berlakunya ketentuan yang bersumber dari hukum adat. Dengan dualisme tersebut mengakibatkan adanya dualisme hak-hak atas tanah.
5
Tanah yang tunduk pada hukum barat dengan hak-hak barat seperti tanah Eigendom, Erfpacht, Opstal dan lain-lain, di lain pihak ada tanah yang tunduk pada hukum adat dengan hak-hak adat misalnya tanah adat, tanah hak milik adat, tanah usaha, tanah garapan, tanah bengkok dan lain-lain. Tanah hak barat yaitu Eigendom, Erfpacht, Opstal dan lain-lain dapat dikatakan hampir semua terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, sedangkan tanah hak adat hampir semua belum terdaftar. Dengan dihapusnya dualisme hukum agraria oleh UUPA maka unifikasi baik dalam bidang hukumnya, hak atas tanahnya maupun hak jaminan atas tanahnya. Unifikasi di bidang hukum pertanahan ini mengandung arti bahwa UUPA dan peraturan pelaksanaannya berlaku untuk semua golongan baik golongan Eropa, golongan Timur Asing maupun golongan Bumi Putera. Unifikasi di bidang hak atas tanah mengandung arti bahwa tanah-tanah barat maupun tanah adat setelah berlakunya UUPA harus dikonversi atau diubah secara hukum menjadi salah satu hak sebagaimana yang diatur dalam UUPA. Dengan berlakunya UUPA tersebut terjadilah perubahan secara fundamental, terhadap pengaturan pertanahan karena ciri-ciri dalam hukum tanah adat ini juga merupakan kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemanfaatan antar sesama manusia sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. UUPA memberikan perbedaan pengertian antara bumi dan tanah. Pengertian bumi dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang
6
menyatakan bahwa, Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air. Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian ”tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa: atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (rechtsgemeentschap) di dalam hubungan dengan hak adat.6 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak adat yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak adat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak adat. 6
Jhon Salindeho, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.
7
Hukum adat merupakan hukum kebiasaan tidak tertulis dan bersifat pluralistik yang tetap menjadi sumber hukum bagi kehidupan suatu masyarakat hukum tertentu. Sumber hukum adat adalah: a. Kebiasaan dan adat isitiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat; b. Kebudayaan tradisional rakyat; c. Uger-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan bermasyarakat; d. Perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat.7 Sejarah tanah adat di Bali tidak terlepas dari sejarah desa pakraman yang diawali dari perjalan Rsi Markandya membagikan tanah kepada para pengikutnya. Setelah masa Yogi Markandya, munculah kerajaan Mayadanawa (959-974M) hingga kepemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan istrinya Gunapriya Dharmapatmi pada tahun 988-1011M. Pada saat itu berlangsung suatu Pesamuan Agung dimana dicetusakanlah suatu paham Tri Murti dan lahirlah lima keputusan pokok yaitu : 1. Paham Tri Murti dijadikan dasar keagamaan. 2. Pada setiap Desa Adat harus didirikan Kahyangan Tiga sebagai penerapan dari paham Tri Murti. 3. Pada tiap-tiap pekarangan rumah harus didirikan bangunan suci yang disebut Sanggah atau Merajan. 4. Semua tanah-tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak disekitar Desa Adat yang berarti termasuk tanah-tanah Kahyangan Tiga adalah milik Desa Adat yang berarti pula milik Kahyangan Tiga dan tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. 5. Nama Agama ketika itu adalah Agama Ciwa Budha.8
7
Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hal.105. 8 Hendriatiningsih, 2008, “Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)”; Jurnal Sosioteknologi Edisi 15, Bali, hal. 522.
8
Pada putusan no. 4 dari kelima putusan pokok di atas, terlihat bahwa tanah milik perorangan sama sekali tidak dibenarkan atau dapat kita temukan konsepsi hak adat dalam arti yang sebenarnya. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, maka di Bali ada tanah yang serupa dengan tanah ulayat atau yang disebut hak-hak yang serupa dengan itu yaitu tanah druwe desa, dalam hal ini desa pakrman yang dulunya disebut desa adat, sehingga tanah inipun dikenal dengan istilah tanah adat atau tanah druwe (milik) desa. Tanah druwe desa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tanah druwe desa Pakraman (sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tetang perubahan atas Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang sebelumnya dikenal dengan nama desa adat. Dalam Hukum Tanah Adat dikenal beberapa macam jenis dan fungsi tanah adat di Bali, yaitu: 1. Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah Kuburan, Tanah Bukti, 2. Tanah Pelaba pura adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan yang digunakan untuk pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara – upacara rutin, hingga perbaikan pura, 3. Tanah Pekarangan Desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat, 4. Tanah Ayahan merupakan tanah yang dikuasai desa pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada krama desa setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan
9
ayahan.9 Tanah druwe desa kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berati “tanah milik desa” yaitu “tanah milik desa pakraman”. Namun jika dihubungan dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang- orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu tanah adat yang perlu dicermati terkait nilai dan pentingnya fungsi lahan pelaba pura bagi kehidupan Desa Pakraman adalah tanah pelaba pura, Tanah ini merupakan tanah dengan status kepemilikan komunal yang mengandung nilai religius karena keterkaitannya dengan keberadaan Pura. Fungsi dari lahan pelaba pura adalah sebagai penunjang keberlangsungan pura itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diperhatikan, terlebih kehidupan masyarakat adat sekarang ini memasuki kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada keadaan sebelumnya. Eksistensi tanah adat dalam UUPA ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 5. Pasal 3 UUPA berbunyi : Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak adat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 9
Ibid.
10
kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan PeraturanPeraturan yang lain yang lebih tinggi. Pasal 5 UUPA berbunyi : Hukum Agraria berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang berdasarkan pada agama. Pasal tersebut di atas terkandung maksud bahwa : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.10 Berdasarkan pengertian pasal diatas maka hukum adat dari dulu masih berlaku hingga sekarang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu setiap masyarakat adat harus mematuhi tiap-tiap peraturan yang berlaku di masing-masing daerahnya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai tanah warisan yang beralih status kepemilikannya dari tanah waris menjadi tanah Pelaba pura. Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Kekayaan, akan tetapi erat sekali dengan Hukum Keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia termasuk dalam bentuk campuran antara bidang yang dinamakan 10
Boedi Harsono, op.cit., hal. 177.
11
Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga. Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal. 11 Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu12: a. ada seseorang yang meninggal dunia (Pewaris); b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (Ahli waris); c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (Harta warisan). Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.13 Menurut Van Apeldoorn mengatakan hubungan Hukum Kekeluargaan dengan Hukum Waris adalah, Jika dilihat dari Hukum Kekeluargaan, apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan tersangkut dengan harta peninggalan. Jadi Hukum Waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga mengenai peninggalan seseorang.14 Dalam Buku II KUH Perdata pasal 528 dan 584 warisan, yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Namun ada hak-hak yang sebenarnya masuk bidang harta kekayaan tetapi tidak dapat diwarisi. Hak-hak yang masuk bidang harta kekayaan yang tidak dapat 11
hal. 56.
R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
12
H. Eman Suparman, 2011, Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, hal. 25. 13 Ibid, hal. 28. 14 Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keduapuluh Empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 58.
12
diwarisi antara lain, hak untuk menikmati hasil dan hak pribadi. Selanjutnya ada juga hak-hak yang dapat diwarisi antara lain, hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anaknya dan hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian prinsipnya hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, ternyata tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian. Ketentuan pewarisan dalam KUH Perdata adalah berdasarkan dengan ketentuan Hukum Waris Adat. Beberapa pendapat sarjana dapat dikemukakan antara lain, R. Soepomo mengemukakan bahwa, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang (mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) pada turunannya.15 Sedangkan Ter Haar Bzn mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah, Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari turunan ke turunan.16 Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa Hukum Waris Adat adalah, 15
R. Soepomo, 1986, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 79. Ter Haar Bzn, 1985, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 202. 16
13
Norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.17 Bushar Muhammad menyaatakan bahwa hukum waris adat meliputi, Aturan-aturan yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.18 Sementara itu pengertian hukum waris adat Bali menurut Korn, merupakan hukum yang mengatur proses penerusan dan pemindahan barang-barang materiil maupun immateriil dari pewaris kepada ahli warisnya.19 Dengan demikian maka hukum waris adat mempunyai arti yang luas berupa penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya baik mengenai benda materiil maupun benda immateriil. Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan. Hubungan seorang anak dengan keluarga bapaknya adalah paling penting dalam kehidupannya, keluarga dari pancer laki-laki ini harus mendapat perhatian lebih dahulu daripada keluarga dari pihak ibunya. Tetapi disini bukan berarti 17
Soerojo Wignjodipoero, 1981, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta. hal. 161. 18 Bushar Muhammad, 1981, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 35. 19 V.E.Korn, 1978, Hukum Adat Waris di Bali, Terjemahan I Gd Wyn Pangkat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar, hal. 45.
14
hubungan si anak dengan keluarga ibunya tidak ada artinya sama sekali. Menurut Cok Istri Putra Astiti dan rekan, sistem kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali yang umumnya menganut susunan kekeluargaan patrilinial, akan berlaku ketiga sistem kewarisan yakni individual, kolektif dan mayorat.20 Dalam sistem kekeluargaan patrilineal, keturunan dari pihak bapak (saking purusa), pada umumnya disebut dengan istilah tunggal sanggah, tunggal kawitan, tunggal dadia yang artinya mempunyai satu ketunggalan bapak (leluhur), yang sering disebut ketunggalan silsilah. Dalam sistem kekeluargaan ini dari pancer laki-laki adalah yang paling penting dalam kehidupannya, misalnya laki-lakilah yang mewarisi segala sesuatunya, demikian pula tentang kasta anak mengikuti kasta bapaknya. Bahwa keanggotaan keluarga ditentukan oleh bapak, anak-anak memperoleh keanggotaan pada kelompok bapak, begitu pula dengan ibu semejak perkawinannya (kawin keluar) dengan si bapak, maka ibu akan masuk kedalam lingkungan keluarga si bapak. Dalam masyarakat hukum adat Bali ada dua macam kedudukan anak: a. Kedudukan anak terhadap orang tua diantara anak dengan orang tua dan demikian pula sebaliknya ada kewajiban alimentasi bagi si anak, ada kewajiban memelihara orang tua. Orang tua berkewajiban memelihara anak, mengawinkan anak dan orang tua berkewajiban mematuhi peraturan hukum adat waris.
20
Cok Istri Putra Astiti , I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hal. 25.
15
b. Kedudukan anak terhadap golongan sanak saudara dalam sistem kekeluargaan patrilineal bahwa anak merupakan bagian dari keluarga bapaknya. Negara Indonesia mengakui enam agama yang sah, yaitu Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Kong hu cu. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sedangkan khusus di Bali penduduknya mayoritas menganut agama Hindu. Setiap orang dijamin oleh hukum untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan adanya kebebasan memilih agama maka secara tidak langsung dapat terjadi perpindahan agama dari agama yang satu ke agama yang lain. Pengertian beralih agama menurut Sulchan Yasin adalah, beralih agama atau meninggalkan agama semula dan pindah ke agama yang baru.21 Artinya beralih dari agama yang mulanya dianut sama dengan agama si pewaris ke agama lain yang sudah tentu berbeda dengan agama yang dianut oleh pewaris. Sehingga beralih agama dapat menimbulkan perbedaan agama dalam keluarga. Seorang ahli waris, terutama anak yang mempunyai hak untuk mewaris atau didalam hubungan ini anak yang tidak terputus haknya untuk mewaris akan mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan. Sebagai seorang anak disini tidak akan terlepas dari berbagai kewajiban untuk dapat menempati kedudukan sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya di dalam mewaris. Dalam hubungan dengan hal ini akan dijelaskan menyangkut masalah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya atau dengan kata lain 21
Sulchan Yasin, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV. Putra Karya, Bandung. hal.
292.
16
swadharama anak atau putra sasana. Dimuka telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan dapat dikatakan sebagai ahli waris maka ia harus memenuhi syaratsyarat dan kewajiban tertentu sehingga ia berhak untuk mewaris. Menurut hukum adat waris Bali, seorang untuk dapat menduduki sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Merupakan anak-anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan. 2. Masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya. Susunan kekeluargaan di Bali adalah Patrilinial yang pada pokoknya bersumber pada Agama Hindu. Oleh karena itu masih tetap memeluk agama yang sama dengan pewaris, dimaksudkan untuk dapat tetap melaksanakan kewajiban atau swadharma sebagai anak. Seorang yang berpindah agama berdasarkan kepada hukum adat waris Bali dan hukum kekeluargaan patrilinial di Bali menunjukkan bahwa ia tidak ada lagi hubungannya masalah penerusan dari keturunan (silsilah keluarga) atau tidak sebagai penerima hak dan kewajiban dari pewaris. Setelah orang berpindah agama hubungan keluarga yang masih ada adalah hubungan yang menyangkut hubungan sentana waris. Dalam bahasa Bali disebut tidak ada hubungan mekendang-kendang. Hubungan anak dengan orang tua tersebut yang masih ada adalah semata hubungan darah dengan atau secara biologis karena sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tuanya tidak dapat dipungkiri bahwa anak itu adalah anaknya. Oleh karena itu dalam hal ini hubungan antara seorang anak yang berpindah agama dengan orang tuanya kendatipun melaksanakan kewajiban
17
terhadap orang tua adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban moral saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang berpindah agama (anak laki-laki) berdasarkan hukum adat waris dan hukum kekeluargaan dengan mempergunakan syarat pada masyarakat Hindu di Bali tersebut diatas dalam hubungan keluarga yang masih memeluk agama Hindu dengan anak yang yang sudah pindah ke agama lain dari yang dianut orang tuanya terbatas pada hubungan hak dan kewajiban perasaan kejiwaan atas hubungan darah dan hubungan moral saja. Secara hukum hubungan hak dan kewajiban sudah terlepas sejak seorang itu berpindah agama lain dari agama Hindu yang semula dianut. Dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban oleh seorang ahli waris, maka apa yang menjadi hak dari ahli waris tersebut juga akan hilang. Oleh karena itu hak-hak yang akan diperoleh apabila berupa tanah akan dapat dikelola kembali oleh desat adat. Desa adat mempunyai kewenangan terhadap warisan ini untuk diserahkan kepada orang lain sebagai penggarap untuk melanjutkan pendayagunaan tanah tersebut, atau dikelola sendiri oleh desa adat untuk keperluan masyarakat adat, maupun didaftarkan dan dimohonkan sertifikat. Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindak lanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakkan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.
18
Pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menginventarisasi data-data yang berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam artian semua tanah harus didaftarkan tidak terkecuali tanah milik adat untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga pemiliknya akan merasa aman memiliki tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 macam asas hukum, yaitu22 : 1. Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik. 2. Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Ada dua (2) bentuk peralihan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut23 : 22
Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 117. 23 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Predana Media, Jakarta, hal. 301.
19
a. Beralih, dimaksud dengan beralih adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah. b. Dialihkan/pemindahan hak, yang dimaksud dengan ini adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek) haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam peralihan hak di sini, pihak yang mengalihkan/memindahkan hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Tugas-tugas pendaftaran tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA, terdapat tugas administratif menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak. Sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran dan pemetaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang terkait segi administratif disebutkan sebagai data yuridis, sedangkan segi teknisnya disebutkan sebagai data fisik. Data yuridis maksudnya ada keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bila dinyatakan sebagai status hukum bidang tanah yang terdaftar, berarti terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya bukti hubungan hukum tersebut kemudian diformalkan (bukan dilegalisasi) melalui kegiatan pendaftaran tanah. Disebutkan memformalkan bukan melegalisasi karena kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional belum pada posisi
20
pemberian jaminan kebenaran materil dari pemilikan tanah seseorang, tetapi hanya sampai pada pembenaran atau pengukuhan dari bukti formal yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti adanya penguasaan atau alas hak atau hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Pengujian atas kebenaran materil dari setiap bukti tertulis yang disampaikan oleh pemohon hak atas tanah saat ini belum diambil alih oleh Badan Pertanahan Nasional RI dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, tetapi hal itu masih tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan untuk meneliti, memeriksa dan menguji kebenaran materilnya. Hal ini diperkuat dengan argumentasi bahwa pendaftaran tanah menurut sistem Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 masih memakai sistem publikasi negatif. Kegiatan pendaftaran tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan buktibukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga pelaksanaan pendaftaran tanah terkait dengan tugas-tugas keadministrasian. Dengan kata lain dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat tugas-tugas penata-usahaan, seperti dalam hal penetapan hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan yang menyangkut aspek yuridis atau pengumpulan data yuridis sampai kepada penerbitan buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya serta pencatatan perubahan di kemudian hari hampir seluruhnya menyangkut tugas-tugas administrasi. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat
21
sekarang ini antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Menurut Boedi Harsono, dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah adat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Adat antara lain: 24 1. Kurang jelas batas sepadan tanah adat 2. Kurang kesadaran masyarakat hukum adat 3. Tidak berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat Tidak ada alasan untuk meragukan bahwa yang dimaksudkan UndangUndang Pokok Agraria dengan hukum adat itu adalah hukum asli golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berdasarkan keseimbangan meliputi suasana keagamaan. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi: 24
Boedi Harsono, op.cit., hal.197.
22
1. Kepastian dan perlindungan mengenai orang/ badan hukum yang menjadi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti. 2. Kepastian untuk menyediakan informasi mengenai letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan jika mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan rumah susun yang telah terdaftar.25 Data-data yang disimpan di kantor Agraria tentang subyek ataupun obyek hak atas tanah disusun sedemikian rupa telitinya sehingga memudahkan di kemudian hari untuk melihat atau mencari informasi mengenai tanah tersebut apabila dibutuhkan. Menurut Irawan Soerodjo, Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (registration of title), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.26 Tanah diberikan kepada seseorang dan dipunyai oleh orang tersebut serta dengan hak-hak yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dari orang tersebut. . Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya.27 Pemindahan hak atas tanah adalah pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, sedangkan peralihan hak dengan pewarisan adalah peralihan hak yang terjadi
25
Boedi Harsono, loc.cit., hal 20. Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Jakarta, hal. 108. 27 Aartje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 21. 26
23
karena hukum dengan meninggalnya pewaris.28 Salah satu perwujudan dari hak yang memberikan kewenangan atas suatu tanah adalah hak atas tanah. Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas – batas menurut UUPA dan peraturan hukum yang lebih tinggi.29 Hukum adat adalah hukum asli negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian atau identitas bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur-unsur dalam hukum tanah Indonesia. Menurut UUPA hukum adat diartikan sebagai hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur - unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Eksistensi Hukum Adat seperti yang telah dicantumkan secara eksplisit dalam UUPA memang mengekspresikan keinginan pembuat undang-undang untuk mempergunakan hukum adat sebagai asas Hukum Agraria di Indonesia.30 Hukum adat yang berlaku di Bali juga mengatur mengenai pewarisan yang sering disebut dengan hukum waris adat. Hukum ini mengatur mengenai kepemilikan atas tanah waris. Desa Adat Canggu merupakan desa yang berada di Bali dan tunduk pada Hukum adat Bali. Desa Adat Canggu ini telah terjadi peralihan status kepemilikan yang berasal dari tanah waris menjadi tanah adat. 28
J. Andy Hartanto, 2012, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 2. 29 Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, hal. 128. 30 Irawan Soerodjo, op.cit., hal. 12.
24
Kepemilikan status tanah waris ini yang menyebabkan ketidak jelasan dimana di Desa Adat Canggu belum ada suatu peraturan yang jelas secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh persekutuan merupakan milik persekutuan. Hal ini juga dikarenakan di Desa Adat Canggu belum memiliki aturan mengenai ahli waris yang beralih agama. Aturan yang belum jelas dan efektif ini menyebabkan adanya kerancuan. Oleh karena itu perlu di kaji aturan yang jelas guna mengetahui status harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya yang telah beralih agama ke agama lain. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN MENJADI TANAH PELABA PURA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI(STUDI KASUS DI DESA ADAT CANGGU).” Dalam penelitian ini, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang peralihan status kepemilikan tanah. Adapun penelitian yang pernah diditemukan yaitu: 1. Penelitian dari Holifia Sajad31, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008, dengan judul: Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: 31
Holifia Sajad, 2008, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, Thesis program studi magister kenotariatan universtas Diponegoro, Semarang.
25
1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang? 2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan menangani kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ? Penelitian ini mengulas mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena warisan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dengan menggunakan metode penelitian empiris. 2. Penelitian dari Eka Nugraha,32 Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2002, dengan judul: Hak Milik Tanah Pura dan Permasalahannya Setelah Berlakunya UUPA (Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat). Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana prosedur pendaftaran tanah milik Pura? 2) Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pendaftaran tanah hak milik pura tersebut dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Penelitian ini mengulas mengenai prosedur pendaftaran tanah milik Pura dan Kendala-kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah hak milik pura 32
Eka Nugraha, 2002, “Hak Milik Tanah Pura dan Permasalahannya Setelah Berlakunya UUPA (Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat)”, Thesis program studi magister kenotariatan universtas Diponegoro, Semarang.
26
tersebut serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendalakendala tersebut dengan menggunakan metode penelitian empiris. 3. Penelitian dari I Gusti Ngurah Bayu Krisna33, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponogoro
Semarang tahun 2007, dengan judul:
Kedudukan Ahli Waris Beralih
Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimanakah hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris ? 2) Mengapa beralih agama memungkin ahli waris tetap mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya ? Penelitian ini mengulas mengenai hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris dan beralih agama juga memungkin ahli waris tetap mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan orang tuanya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Ketiga penelitian di atas merupakan penelitian di bidang Hukum Kenotariatan yang mengacu pada peralihan status kepemilikan tanah, tetapi berbeda dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. 33
I Gusti Ngurah Bayu Krisna, 2007, “Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).”, Thesis program studi magister kenotariatan universtas Diponegoro, Semarang.
27
Dalam tesis ini peneliti ingin mendapatkan jawaban mengenai dasar peralihan status kepemilikan tanah waris bagi ahli waris yang meninggalkan kewajibannya dan proses pengalihan tanah waris yang menjadi tanah pelaba pura menurut hukum adat Bali.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu? 2. Bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu?
1.3 Tujuan Penelitian Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.3.1 Tujuan Umum : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peralihan status seseorang yang beralih agama dan kepemilikan tanah waris yang berubah menjadi tanah pelaba pura di Desa Canggu, menurut hukum adat di Bali. Selain hal tersebut di atas, penelitian ini
28
bertujuan agar penulis mengetahui penerapan aturan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. 1.3.2 Tujuan Khusus : Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan kedudukan ahli waris yang beralih agama di Desa Canggu menurut hukum adat Bali. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis status tanah waris menjadi tanah pelaba pura dalam hal terjadinya ahli waris yang berpindah agama di Desa Canggu menurut hukum adat Bali.
1.4 Manfaat Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 1.4.1 Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan ilmu
lebih mendalam tentang kedudukan kedudukan ahli waris yang pindah
agama menurut hukum adat Bali. 1.4.2
Manfaat praktis Selain manfaat teoritis, penelitian ini memiliki manfaat praktis. Manfaat
praktis dari penelitian ini, antara lain : 1. Bagi masyarakat, dapat diberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum adat, serta dapat dipakai sebagai acuan
29
dalam menjalankan sengketa tanah warisan dalam hal ahli waris yang berpindah agama. 2. Bagi peneliti, di samping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum waris terutama hukum waris adat Bali.
1.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir Dalam setiap penelitian diperlukan landasan teoritis yang berfungsi mendukung argumentasi hukum yang akhirnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, dan digunakan sebagai penuntun arah dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan. Landasan teori merupakan teori-teori (ajaran) dan konsep-konsep yang mendukung atau relevan dengan penelitian yang dibuat. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut harus berkaitan langsung dengan pokok masalahnya dan bermanfaat untuk memberikan analisis terhadap topik yang dikaji. Beberapa teori dan konsep hukum yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian ini. 1.5.1 Teori Kerukunan, Kepatutan dan Keselarasan Menurut Muh. Koesnoe, di dalam Hukum Adat juga dikenal tiga Teori pokok, yaitu teori kerukunan, teori kepatutan dan teori keselarasan. Ketiga teori ini dapat diterapkan dimana dan kapan saja terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja dikaitkan dengan desa (tempat), kala (waktu) dan
30
patra (keadaan).34
Dengan menggunakan dan mengolah Teori kerukunan,
kepatutan dan keselarasan dikaitkan dengan waktu, tempat dan keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Teori ini digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama mengenai mengapa tanah warisan dapat menjadi tanah pelaba pura yang dikuasai oleh desa adat. Teori rukun yaitu suatu teori yang isinya suatu pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Teori patut merupakan Teori yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana bersikap, berbuat, bertindak dan berprilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu sebabnya Teori kepatutan ini sering juga disebut dengan teori kelayakan. Dalam menghadapi suatu perkara penilaian baik buruk yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang dihadapi. Teori laras adalah Teori yang berkaitan dengan pola prilaku masyarakat yang lebih mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat tercapai. Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat. Setiap kebijakan, keputusan dan tindakan selalu berorientasi pada kebijakan terwujutnya kerukunan, kepatutan dan keselarasan antar sesama anggota masyarakat, sehingga masyarakat dalam suasana yang ideal. Dalam penyelesaian Konflik Adat (Delik Adat) dengan cara 34
Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 35
31
Win-Win Solution (tidak ada pihak yang menang maupun kalah), diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.35 Menurut Tjok Istri Putra Astiti, dalam Penyelesaian persoalan atau kasus-kasus Adat di Bali, Asas-asas yang terkandung dalam ajaran Tri Hita Karana dan Tat Twam asi khususnya asas kerukunan, keselaras, kepatutan, serta asas musyawarah perlu dijadikan sebagai acuan.36 Hukum Adat yang khusus berlaku dalam masyarakat Bali ialah Hukum Adat Bali, Hukum Adat Bali merupakan Kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan tuhannya dengan tujuan mensejahterakan umat manusia (Sukerta Sakala Niskala). Hukum Adat Bali sangat kental dengan pengaruh Agama Hindu, karena kuatnya pengaruh Agama Hindu sehingga sulit membedakan mana yang aspek kehidupan orang Bali yang bersumber dari kebudayaan, tradisi maupun kebiasaan masyarakat Bali dan mana yang bersumber dari Agama Hindu. Tujuan Hukum Adat Bali adalah adanya keharmonisan hubungan antara manusia, alam lingkungan dan penciptanya hal ini merupakan penerapan filosofi Tri Hita Karana selain itu ajaran Tat Twam Asi juga menjadi dasar dalam penerapan Hukum Adat Bali.
35
I Nyoman Sirtha, 2008, Aspek Hukum dalam Konflik Adat Bali, Udayana University Press, Denpasar, hal.78. 36 Tjok Istri Putra Astiti, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Udayana University Press, Denpasar, hal.79-80.
32
Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.37 Kemudian Surojo Wignjodiputro juga menambahkan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan.38 Dari berbagai pendapat para sarjana tentang tujuan daripada diadakannya hukum tersebut, maka tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum sangatlah diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Oleh sebab itu demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat maka hukum menciptakan suatu keadaan yang tertib dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Keadaan yang tertib di dalam masyarakat ini dapat dicapai dengan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan disini berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Sejalan dengan pendapat para sarjana di atas Mr. J. Van Kan berpendapat bahwa, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu39 Dari pendapat para sarjana di atas jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (eigenrichting is verboden).40
37
Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 8. Ibid. 39 R. Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 59. 40 Sudarsono. 2001. Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. hal 54. 38
33
Jika melihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)”, maka tujuan akhir yang ingin dicapai dari prinsip negara hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dari tindakan sewenangwenang para penguasa.41 Jadi sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, adanya ketidakpastian kedudukan seorang ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
merupakan suatu bentuk pelanggaran atas adanya
jaminan kepastian hukum yang pada akhirnya menyebabkan hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan manusia di masyarakat. 1.5.2 Teori Receptio in Complexu Van den Berg dengan teorinya Receptio in Complexu. Hukum penduduk setempat (dan juga orang-orang Timur lainnya) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya.42 Sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan hukum dari agama yang dianutnya tersebut. Jika terdapat bukti yang sebaliknya atau “sebuah pengecualian” berupa atauran-aturan tertentu, maka kekecualian tersebut harus dipandang sebagai “deviasi” dari hukum agama yang telah diterima secara complexu teori ini digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama mengenai sejauh mana peralihan agama bagi seorang ahli waris 41
Rozali Abdullah. 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 11. 42 C.Van Vollenhoven, 1987, Penentuan Hukum Adat, Djambatan, Jakarta. hal. 3.
34
dapat berakibat terhadap harta warisan yang menjadi haknya. Hukum adat merupakan cerminan dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat oleh karena itu maka antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Sendi-sendi hukum adat : 1.
Sifat yang komunal/kebersamaan artinya: Sifat hukum adat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri.
2. Sifat religius/magis artinya: Bahwa masyarakat masih percaya kepada halhal yang mustahil dan religius. 3. Sifat tunai/kontan artinya: Dalam masyarakat adat apabila mengadakan transaksi harus kontan. 4. Sifat yang visual/nyata artinya: Pada hakekatnya masyarakat Indonesia dalam melakukan sesuatu diliputi oleh hal-hal yang nyata. 1.5.3 Teori Mazhab Sejarah Aliran teori Mazhab sejarah dipelopori Friedrich carl von Savigny (Volk geist) hukum kebiasaan sebagai sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan
berkembang bersama-sama dengan masyarakat.
Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiaptiap bangsa memiliki (volksgeist) jiwa rakyat. Savigny berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang.43 Penggegas teori ini melihat hukum sebagai entitas yang organis-dinamis. 43
Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung. hal 63.
35
Hukum menurut teori ini, dipandang sebagai sesuatu yang natural, tidak dibuat, melainkan hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis karena akan senantiasa berubah seiring dengan perubahan tata nilai di masyarakat. Hukum bersumber dari jiwa rakyat (volksgeist) dan karenanya undang-undang tidak begitu penting. Cerminan jiwa suatu bangsa tercermin dari hukumnya dan karenanya, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan dan bersumber dari jiwa rakyat. Menurut Von Savigny suatu hukum yang berlaku di masyarakat merupakan gambaran dari jiwa masyarakat (Volk Geist), sedangkan Volk Geist itu muncul dari Bihavier dan Kalcer dari manusia/masyarakat. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu.
36
1.5.4 Kerangka Berpikir Bagan dari Kerangka Berpikir
Latar Belakang
Sebagai seorang ahli waris =dak akan terlepas dari berbagai kewajiban untuk dapat menempa= kedudukannya sebagai ahli waris yang =dak terputus haknya dalam mewaris dalam hukum adat bali seseorang baru mendapatkan hak untuk mewaris apabila orang tersebut telah melakukan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya (swadharma). Apabila ada seorang anak atau ahli waris yang telah beralih agama dari agamanya semula apakah anak tersebut dapat dikatakan =dak melakukan kewajibannya sebagai seorang ahli waris dan kemudian bagaimana hak dari harta warisan yang seharusnya dia dapatkan.
Rumusan Masalah
Bagaimana status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu?
Bagaimana proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di desa adat Canggu?
Landasan Teori
Teori Kerukunan, Kepatutan dan Keselarasan
Teori Recep0o in Complexu
Teori Mazhab Sejarah
Kesimpulan
Status kepemilikan tanah warisan dapat beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Bali karena beralih agama menghilangkan status seseorang sebagai ahli waris.
Seorang ahli waris yang telah beralih agama =dak dapat lagi dikatakan sebagai seorang ahli waris. Oleh karena itu harta warisan yang menjadi sengketa merupakan tanah ayahan desa yang dari dulu hingga sekarang telah dikuasai oleh banjar adat Canggu selaku pengemong dan pengempon pura Khayangan banjar Canggu secara turun temurun. Dalam kasus ini tanah tersebut dijadikan tanah Pelaba pura yang diajukan secara sporadik.
37
Adapun dari bagan kerangka berpikir tersebut diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut: Sebagai seorang ahli waris tidak akan terlepas dari berbagai kewajiban untuk dapat menempati kedudukannya sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya dalam mewaris dalam hukum adat bali seseorang baru mendapatkan hak untuk mewaris apabila orang tersebut telah melakukan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya (swadharma). Apabila ada seorang anak atau ahli waris yang telah beralih agama dari agamanya semula apakah anak tersebut dapat dikatakan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ahli waris dan kemudian bagaimana hak dari harta warisan yang seharusnya dia dapatkan. Dalam rumusan masalah pertama akan dibahas mengenai status ahli waris yang beralih agama terhadap tanah warisan yang beralih menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Canggu. Dalam membahas rumusan masalah pertama ini akan digunakan teori kerukunan, kepatutan dan keselarasan milik Moh.Koesnoe. Selain teori itu juga digunakan teori receptio in complexu milik Van den Berg. Dalam rumusan masalah kedua akan dibahas mengenai proses beralihnya kepemilikan tanah warisan yang menjadi tanah pelaba pura dalam masyarakat hukum adat di desa adat Canggu. Dalam membahas rumusan masalah kedua ini akan digunakan teori mazhab sejarah milik Friedrich carl von Savigny. Teori-teori ini akan digunakan untuk memecahkan permasalahandan kemudian akan ditarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang dipaparkan.
38
1.6 Metode Penelitian Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian, yakni
untuk
mendapatkan
data
kemudian
menyusun,
mengolah,
dan
menganalisanya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: 1.6.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara lapangan. Penelitian ini memberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis (sehingga di namakan sociolegal research).Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Morris L. Cohen & Kent C. Olson, menyatakan bahwa Legal research is an essential component of legal practice. It is the prosess of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law44, bahwa penelitian hukum itu merupakan komponen penting dari praktik hukum, ini merupakan proses untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktifitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material tersebut. Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris, Penelitian hukum normatif adalah Penelitian Hukum 44
Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 2000, Legal Research, In A Nutshell, West Group,ST. Paul, Minn, Printed in the United States of America, hal.1
39
yang menggunakan sumber bahan hukum, seperti Peraturan perundang-undangan sedangkan
Penelitian
Hukum
empiris
adalah
Penelitian
Hukum
yang
mempergunakan sumber data berdasarkan kehidupan social dan fakta hukum di masyarakat sebagai sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini berusaha mencari jawaban yang dikarenakan adanya kesenjangan antara das solen dan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dan fakta hukum. 1.6.2 Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Dilihat dari sudut sifatnya penelitian dibedakan menjadi tiga jenis45 : 1. Penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), adalah penelitian yang umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak ditemukan informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali, seperti belum adanya teori-teori dan norma-norma. Jikapun ada, hal itu masih relatif sedikit. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. 2. Penelitian yang bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau suatu kelompok menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat, baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada, bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis tidak mutlak harus diperlukan, atau dengan kata lain hipotesis boleh ada boleh tidak. 45
Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 25.
40
3. Penelitian yang bersifat eksplanatif (menerangkan), adalah penelitian yang bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Penelitian ini baru dapat dilaksanakan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, yaitu adanya beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Oleh karena itu di sini hipotesis mutlak harus ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi menurut Mooleong Lexy, dalam hal ini tidak boleh mengisolisasikaan individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.46 1.6.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang telah berkembang di mana masyarakatnya telah modern sehingga ada yang tidak melaksanakan kewajibannya di dalam hukum adat. Lokasi ini dipilih dengan teknik purposive karena kasus peralihan agama yang menyebabkan kepemilikan tanah waris berubah menjadi tanah pelaba pura pernah terjadi di Desa Adat Canggu ini maka peneliti menggunakan lokasi ini sebagai lokasi penelitian. 1.6.4 Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu : 46
Lexy Mooleong, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
hal. 10.
41
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu observasi, wawancara dari informan dan responden, sampel dan sebagainya.47 Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah waris di Desa Adat Canggu yang menangani peralihan status kepemilikan tanah waris di Desa Adat Canggu, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara
menelusuri
dokumen-dokumen
resmi,
buku-buku,
hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. 48 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data terdiri dari: observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. 1. Pengumpulan Data Primer Teknik yang digunakan yakni wawancara, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data terkait perubahan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara tidak terstruktur,
47
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12. 48 Ibid.
42
yakni wawancara yang terdiri dari sejumlah pertanyaan tanpa mempunyai struktur tertentu tetapi selalu berpusat pada pokok permasalahan. Teknik ini diupayakan juga guna memperoleh informasi yang bersifat subjektif dari pelaku perubahan, dan yang terakhir yakni dengan observasi. Teknik ini digunakan untuk memantau kondisi fisik keberadaan lahan pelaba pura. 2. Pengumpulan Data Sekunder Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibedakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan diantaranya studi kepustakaan dan dokumentasi, berusaha mengumpulkan karya ilmiah yang berkaitan dengan tanah adat, tanah pelaba pura yang telah dipublikasikan, serta penelusuran terhadap dokumen-dokumen Desa Pakraman yang terkait dengan keberadaan tanah pelaba pura di Desa Canggu seperti awigawig, perarem, Eka Ilikita, Data Land Consolidation dan sebagainya.
1.6.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Secara garis besar terdapat dua tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni 1) pengolahan data, 2) analisis data. Pada tahap pengolahan, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Pada tahap analisis data, tahap ini bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan
43
atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap pokok permasalahan. Untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari data lapangan maka dibuatkan bagan berguna untuk melihat hubungan antar data. Penarikan kesimpulan dan verivikasi data, pada tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep konsep dasar dalam penelitian.
