1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sebagai subjek pembangunan penduduk perlu ditingkatkan kualitasnya dan sebagai objek pembangunan penduduk – penduduk tersebut perlu dikendalikan jumlahnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 yaitu sebesar 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik,2010). Penduduk disuatu daerah akan bertambah setiap tahunnya. Pertambahan penduduk akan menuntut adanya perkembangan pembangunan. Namun demikian pada kenyataannya pembangunan di Indonesia kurang mampu berpacu dengan pesatnya pertambahan penduduk sehingga pertambahan penduduk tidak sebanding dengan fasilitas yang dibutuhkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia di suatu daerah diikuti dengan perkembangan wilayah. Sebagai contoh, adanya pemekaran wilayah baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan atau Desa. Pemekaran wilayah tersebut sebagai akibat dari pertambahan penduduk, perubahan sosio-ekonomi dan budaya serta interaksi dengan kota – kota lain di sekitarnya. Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan – bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota (Branch dalam Koestoer, 2001). 1
2
Adanya perkembangan pada bagian wilayah kota/kabupaten yang cukup maju akan menarik penduduk untuk tinggal dan bermukim pada kawasan tersebut. Konsentrasi penduduk pada kawasan-kawasan industri yang merupakan kawasan permukiman para buruh pekerja pabrik, adanya kawasan permukiman di sekitar kawasan pusat ekonomi yang banyak didirikan oleh masyarakat untuk semakin dekat dengan aktivitas hariannya merupakan sebagian contoh dari hal tersebut. Berkembangnya kawasan permukiman di sekitar aktivitas-aktivitas tersebut dan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada kawasan permukiman tersebut merupakan sebuah dampak dari perkembangan kota/kabupaten itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin rendahnya kapasitas pemenuhan kebutuhan dari fasilitas sosial yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada disekitarnya. Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas baik sosial dan ekonomi dalam pengembangan potensi yang ada pada diri seseorang. Menurut Sujarto fasilitas sosial adalah sebagai kegiatan atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual (Hartono, 2011).
Dengan
demikian pembangunan itu telah memberikan hasil bagi kehidupan penduduk, tetapi pembangunan itu belum merata di berbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial yang mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, sanitasi, kesenian, olahraga, keagamaan dan fasilitas keamanan.
3
Ketidakmerataan pembangunan itu timbul disebabkan oleh (1) kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurang kerjasama, (2) selama ini pola perencanaan pembangunan mengartikan makna partisipasi sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya dan (3) kurang kesiapan masyarakat atau sumber daya manusia padahal sumber daya alam jumlahnya relatif besar, ini memerlukan pengelolaan yang lebih intensif agar mampu memiliki produktifitas yang tinggi (Junaedi, 1999). Pembangunan fasilitas sosial merupakan aspek vital dalam kehidupan suatu wilayah, karena tanpa ketersediaan fasilitas yang cukup atau seimbang antara kebutuhan dengan pemenuhan, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas kota, atau bahkan dapat mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Fasilitas sosial menjadi sangat penting karena keberadaannya dapat mempengaruhi pembangunan kembali suatu kota dari keadaan yang terburuk (Yeates, 1980). Seperti halnya di Kabupaten Batu Bara, ketersediaan fasilitas – fasilitas seperti fasilitas sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Penyediaan fasilitas sosial merupakan salah satu permasalahan perkotaan, bahkan dapat dikatakan sebagai masalah nasional Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2007, Kabupaten Batu Bara ini baru diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 15 Juni 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka. Ibukota Kabupaten ini yaitu Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten tersebut berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten ini
4
menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten tersebut tahun 2007 sebesar 368.475 jiwa dan tahun 2012 sebesar 381.023 jiwa (BPS Sumatera Utara). Pengembangan kawasan sebagai sebuah pusat kegiatan ekonomi akan membuat penyediaan fasilitas yang ada didalamnya juga merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang perkembangan aktivitas tersebut. Demikian pula dengan kawasan-kawasan lainnya seperti kawasan pusat kegiatan industri, kawasan pinggiran kota yang lebih bersifat sebagai daerah buffer dan sebagainya (Febriyanti, 2006) Jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas baik sosial maupun ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah maka akan menuntut terpenuhinya kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi. Penduduk yang terus mengalami pertambahan tetapi tidak dibarengi jumlah fasiltas sosial sehingga dapat dikatakan bahwa tidak seluruh penduduk memenuhi kebutuhan fasilitas sosial. Berhubungan dengan masalah ini, maka perlu dikaji perkembangan dan ketersediaan fasilitas sosial di Kabupaten Batu Bara, dan dari permasalahan di atas maka dianalisis Ketersediaan Fasilitas Sosial di Kabupaten Batu Bara tahun 2008 - 2013.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Perkembangan fasilitas sosial wilayah baru memerlukan beberapa fasilitas seperti fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan) di Kabupaten Batu Bara tahun 2008 – 2013. (2) Ketersediaan
5
fasilitas sosial terhadap pertambahan penduduk di Kabupaten Batu Bara yaitu penyebab pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Apotek) dan fasilitas keagamaan (Mesjid, Gereja, Vihara).
C. Pembatasan Masalah Melihat luasnya cakupan tentang fasilitas sosial, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu perkembangan dan ketersediaan fasilitas sosial yang mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan. Fasilitas pendidikan yaitu pada tingkat SD, SMP dan SMA, fasilitas kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan apotek dan fasilitas keagamaan yaitu mesjid, gereja dan vihara.
D. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perkembangan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan) di Kabupaten Batu Bara tahun 2008 – 2013 ? 2. Bagaimana ketersediaan antara jumlah fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan) terhadap jumlah penduduk dan usia sekolah (untuk fasilitas pendidikan) di Kabupaten Batu Bara tahun 2013 ?
6
E. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Perkembangan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan) di Kabupaten Batu Bara tahun 2008 - 2013 2. Ketersediaan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan) terhadap jumlah penduduk dan usia sekolah (untuk fasilitas pendidikan) di Kabupaten Batu Bara tahun 2013
F. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Batu Bara setempat dalam hal pengembangan pembangunan 2. Menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi 3. Sebagai referensi bagi penulis lain yang ingin membahas permasalahan yang sama dengan lokasi yang berbeda.
