BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara bahkan di era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal tersebut, maka begitu suatu bank telah memperoleh ijin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter suatu negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat dan seiring eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiritetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Olehkarenaitu, bank terkenal sebagai industri yang highly regulated, dimana bank memiliki banyak aturan, mulai berdiri hingga berakhir. Didunia internasional, bank mempunyai aturan main untuk membuat bank tetap sehat. Diluar aturan, sebuah bank juga harus mengikutinya berupa kebiasaankebiasaan dari dunia perbankan, disamping international best practices atau kebiasaan international yang bukan berbentuk aturan.
Krisis perbankan di Indonesia masih dirasakan imbasnya hingga saat ini yang berawaldari pertengahan tahun 1997, secara umum dapat dikatakan merupakan akibat dari lemahnya kualitas corporate governance khususnya dalam pengelolaan bisnis perbankan.Liberalisasisektor perbankan yang berawal dari tahun 1988 lebih berimplikasi pada peningkatan kuantitas daripada kualitas lembaga perbankan, sehingga efisiensi dan stabilitas perbankan masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, terutama sebagai dampak dari konsentrasi kredit yang berlebihan, lemahnya manajemen bank, kurangnya transparansi, lemahnya sistem pembukuan (poor accounting). Corporate governance pada industri perbankan pasca krisis keuangan di Indonesia menjadi sebuah keharusan.Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.Kedua, persaingan industri perbankan yang saat ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin.Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi.Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”.Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan, membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak dalam bersaing dalam industri ini.Oleh sebab itu, untuk
mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang memadai, bank-bank harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate governance.Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dinyatakan bahwa seluruh bank wajib untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsipprinsip good corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Tata kelola perusahaan yang buruk akan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan. Beberapa contoh kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan akibat lemahnya penerapan corporate governance : - Kasus fraud pada Bank Mandiri 5. Fraud dilakukan oleh lima orang salah satunya customer service bank tersebut yang berhasil melakukan pencairan bilyet deposito tiga nasabah dan ditransfer ke rekening lain. Para pelaku memalsukan tanda tangan di slip penarikan dan diperkirakan kerugian dari kasus ini mencapai Rp 18,7 miliar. - Kasus fraud yang cukup besar juga terjadi di tahun 2011 yakni konspirasi antara Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT.Elnusa Tbk 6. Nilai kerugiannya mencapai Rp 111 miliar sehingga cukup disorot. Kasus ini terbongkar setelah pihak perusahaan PT.Elnusa mempertanyakan dana yang ditempatkan di Bank Mega dalam bentuk deposito berjangka. Dana dideposito
5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7744/pembobol-bank-mandiri-ternyatakaryawannya-sendiri6 http://akuindonesiana.wordpress.com/2011/06/09/kronologi-lengkap-kasus-pembobolan-bankmega-cabang-cikarang-jababeka/
telah raib atau dicairkan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Kasus ini sekaligus membongkar kasus lain, yakni hilangnya dana Pemkab Batubara sebesar Rp 80 miliar. - Kasus Citibank yakni pembobolan dana nasabah prioritas senilai Rp 16,6 miliar 7. Selain nilainya, kejadian ini heboh karena korbannya merupakan nasabah prioritas yang seharusnya dari segi keamanan lebih terjamin. Pelakunya tak lain adalah Senior Relationship Manager (RM) yang dibantu oleh seorang teller bank tersebut. Modus kejahatannya adalah menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah. Banyaknya kasus fraudyang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan mendorong Bank Indonesia sebagai regulator untuk menerbitkan ketentuan Anti Fraud. Ketentuan Bank Indonesia ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian intern bank dan sebagai pelaksanaaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.Pedoman penerapan strategi anti fraud mengarahkan bank dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan 7
http://www.tempo.co/read/news/2011/11/16/063366926/Kasus-Citibank-Malinda-Suka-TebarUang-ke-Teller
melakukan investigasi serta memeperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank umum, dijelaskan bahwa salah satu pendeteksi dini adanya fraud adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System). Whistleblowing System(WBS) merupakan salah satubentukdariperkembanganimplementasiGood Corporate Governance (GCG) yang diaturdalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentangPelaksanaanGCG bagi Bank Umum. Hasil survey yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu.Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan WBS yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Efektivitasnya terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi.
Dalam pengungkapan atas pelanggaran yang terjadi, tidak lepas dari peran serta seorang whistleblower yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Peranan seseorang untuk menjadi whistleblower ini tidaklah mudah. Selain harus memiliki bukti dan informasi yang cukup atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, seorang whistleblower juga harus memiliki nilai moral dan keberanian yang tinggi untuk dapat menyuarakan sesuatu yang benar dan melaporkan tindakantindakan yang salah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas mengenai “WhistleblowingSystem Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Anti Fraud Dalam Kegiatan Usaha Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)” dalam penulisan ini.
1.2. PERMASALAHAN Saat ini bank umum telah menerapkan Whistleblowing System (WBS) sebagai salah satu bagian dari mekanisme strategi anti fraud. Dengan adanya WBS ini diharapkan
peran
serta
pihak
karyawan
maupun
masyarakat
lain
yang
mengetahuiadanya fraud yang terjadi dapat melaporkannya melalui media yang telah disediakan perusahaan seperti email, telepon, maupun kotak surat. Sehubungan dengan masalah yang telah dibahas pada latar belakang, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan WBS dapat mengurangipotensi kegiatan usaha perbankan di Indonesia?
fraud dalam
2. Bagaimana konseppenerapan WBS dalamkegiatanusahaperbankan?
1.3. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan WBS untuk mengurangi fraud dalam kegiatan usaha perbankan, sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.
1.4. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan uraian latar belakang dan mengacu pada perumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Subjektif Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master Hukum Bisnis pada program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada. b. Tujuan Objektif -
Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan WBS dalam mengurangi fraud dalam kegiatan usaha perbankan dalam tinjauan yuridis.
-
Untuk mengetahui sistem pelaporan yang diterapkan pada WBS dalam kegiatan usaha perbankan.
1.5. KEGUNAAN PENELITIAN Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: a. Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan ada manfaat teoritis antara lain : - Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan - Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan WBS dalam mencegah fraud dalam kegiatan perbankan. b. Praktis Dalam penelitian ini diharapakan ada manfaat praktis yaitu memberikan masukan kepada perbankan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.
1.6. MANFAAT PENELITIAN Penelitian tesis ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut : a. Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dalam mengumpulkan informasi dan data yang selengkap lengkapnya guna menjawab permasalahan dirumuskan diatas.
yang telah
b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan
manfaat bagi praktisi, regulator, dan pengawas perbankan
sebagai
bahan dalam upaya mengembangkan sistempengawasan perbankan.
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN Secara garis besar, penyusunan penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yang keseluruhan bab itu nantinya diharapkan akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai inti pembahasan dari masing-masing bab yang akan dibahas nantinya. BAB I : Pendahuluan Merupakan pengantar pembahasan kepada bab-bab selanjutnya karena dalam bab 1 akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan manfaat penelitian, serta penguraian sistematika penulisan pada penelitian ini. BAB II : Landasan Teori Pada bab ini difokuskan pada tinjauan secara umum mengenai WBS dalam kegiatan usaha perbankan. Pembahasan tersebut dimulai dengan definisi bank dan kegiatan usaha perbankan, kemudian dijelaskan mengenai fraud dan strategi dalam menghadapi fraud terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
mengenai strategi anti fraud bagi bank umum, dilanjutkan dengan pembahasan WBS sebagai deteksi dini dalam menghadapi fraud. BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu sifat penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang didapat dalam penelitian ini. BAB IV: Pembahasan Pembahasan dalam bab ini berisi stategi anti fraud dalam kegiatan perbankan terkait dengan surat edaran dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, selanjutnya dibahas mengenai penerapan WBS dalam kegiatan usaha perbankan dan landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan WBS tersebut. BAB V : Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
