1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:, pertama, unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan-landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kedua, kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya.1
Ketiga, penguasa yang berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan
perseorangan
dan masyarakat
serta
menjamin
terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut agama Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu Islam memberi wewenang kepada penguasa-penguasa untuk mengadakan
1
Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: NPFE, Cet.3, 1987),69
1
2
peraturan, dan apabila perlu juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang dikeluarkan. 2 Adanya unsur ketiga tersebut memungkinkan negara untuk mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian guna mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan
dalam
kehidupan
masyarakat
sebagai
akibat
kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.3 Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar hidup masyarakat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak. 4
2 3 4
Ibid. Ibid.
Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 28
3
Dengan kata lain pasar berjalan di bawah kebijakan yang ditentukan dengan harga, di mana tidak ada individu yang menguasai ekspor dan impor atau juga mampu menentukan harga dan lainnya.5 Salah satu sistem dalam membangun perekonomian Islam adalah adanya kekuasaan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai lembaga pemerintah yang menjaga dan mengatur berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat seperti; lembaga pengawas perekonomian, lembaga pengendali moneter, lembaga pengendali modal dan pasar dan lain sebagainya. Transparansi dari setiap kekuasaan ekonomi tersebut harus selalu dijaga dari ikatan-ikatan dan berbagai sistem ekonomi konvensional terutama yang bertentangan dengan syariat Islam, demi perkembangan perekonomian yang lebih baik.6 Kaitannya dengan peran pemerintah perspektif Islam dalam hal ini adalah tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam hal ini Rasulullah pernah ikut berperan pada masanya, saat adanya distorsi harga ketika kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki, aku berharap dapat
5 6
Lalu Mulyadi, et al, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Yogyakarta:MSI-UII, 2004), 92. Ibid., 86
4
menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah dan harta.7 Dalam pergulatan sejarah tercatat bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam Islam. As\ar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. Ada yang menunjukkan larangan pengurangan harga, ada yang menyuruh untuk menjual dengan harga pasar.8 Larangan Umar terhadap pengurangan harga mempunyai petunjuk yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima.9 Selain itu Umar juga memerintahkan agar menjual dengan harga kebanyakan orang, dengan kata lain menjual dengan harga pasar. Itu adalah untuk menjaga kemaslahatan semua umat Islam. Harga tersebut tidak seragam dengan keputusan penguasa, tetapi seragam karena adanya persiapan dan permintaan barang.10
7
Nurul Huda, et al, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 230 8 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhattab, (Asmuni Solihan Zamaksyari, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab),(Jakarta:Khalifa,2006), 612 9 Ibid., 616 10 Ibid.,617
5
Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibn Qayyim al Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang,11 Adapun penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang yang terbukti dalam mempermainkan harga, sedangkal itu menyangkut kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok terbatas, dalam hal ini sikap pemerintah dalam menetapkan harga itu dinamakan adil ketika memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.12 Jelas terlihat bahwa praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khalafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang benar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau pun menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain; persaingan yang sehat (fair play), kejujuran
11 12
Abd, Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 95 Ibid., 96
6
(honesty), keterbukaan (Transparency), keadilan (justice), jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak pasar.13 Mengacu pada apa yang telah dipaparkan di atas sekiranya sangat penting akan adanya keterlibatan atau peran pemerintah kabupaten Pamekasan terhadap penentuan harga tembakau di Pamekasan, guna untuk kemaslahatan para petani di Pamekasan yang notabenenya adalah petani tembakau dan sangat bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari tembakau. Sejauh yang dari peneliti ketahui pada prakteknya dari beberapa tahun sebelumnya pembelian tembakau yang dilakukan oleh gudang perwakilan pabrik rokok itu berada di luar harga yang wajar dengan adanya kemerosotan harga yang melonjak yang dilakukan oleh perwakilan gudang pempeli tembakau sehingga pada umumnya masyarakat Pamekasan merugi dengan hasil pertanian tersebut, bahkan bayak yang tidak mencukupi modal yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanaman tembakau tersebut. Adapun praktek yang peneliti ketahui dari tahun-tahun sebelumnya adalah dengan berbagai macam variasi, adakalanya produsen rokok membuka gudangnya sesegera mungkin, di mana para petani belum panen atau kebanyakan belum mencapai masa panen dengan membuka penawaran harga tembakau dengan harga tinggi namun pada masa pertengahan atau pada akhirnya saat para petani kebanyakan mencapai masa panen harga pun mulai turun dengan beberapa 13
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Rajagrafindo Persada, 2009), 301
Ekonomi Islam, (Jakarta:PT
7
alasan yang di antaranya adalah pihak gudang atau produsen rokok terlalu banyak menyimpan tembakau. Selain itu juga, adakalanya produsen rokok mengulur-ngulur waktu membuka gudangnya dengan alasan yang sama bahwa masih banyak tembakau yang tersimpan, sehingga akibat dari semua itu adalah para petani terpaksa menjual tembakau walaupun dengan harga yang murah dikarenakan mereka tidak sanggup untuk menyimpannya sedemikian lama karena selain mereka membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya juga tidak memiliki tempat yang pas untuk kebaikan tembakaunya. Dari apa yang peneliti paparkan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk menindak lanjuti penelitian ini, guna selain mendapatkan pemahaman yang pasti sejauh mana pemerintah dalam melakukan perannya sebagai pemimpin juga dapat mengetahui seberapa penting perannya untuk kepentingan masyarakat Pamekasan pada umumnya dan khususnya bagi yang berpenghasilan sebagi petani tembakau.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 1. Praktek akad yang terjadi antara pihak petani tembakau dengan produsen rokok sebagai pembeli.
8
2. Klasifikasi tembakau menurut kualitas yang ditetapkan oleh pihak produsen rokok sebagai pembeli. 3. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan. 4. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani. 5. Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan. Dari
beberapa
masalah
yang
telah
peneliti
identifikasi,
untuk
memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu: 1. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan. 2. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani. 3. Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan C. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan?
9
2. Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan?
D. Kajian Pustaka Sejauh pengamatan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai “Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan”, ada beberapa penelitian yang serupa, penelitian tersebut antara lain: 1. Skripsi yang ditulis oleh Lystya Siti Muntamah yang berjudul Peran Pemerintah dalam Bidang Perekonomian menurut Ibnu Taimiyah. Fokus kajiannya yaitu menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran Pemerintah dalam bidang perekonomian secara keseluruhan. Jelas hasil penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, yang dalam fokus penelitiannya adalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau khusus di Pamekasan. 2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Hidayah, yang berjudul Kebijakan Pemerintah Tentang Penetapan Harga BBM dalam dalam Perspektif Islam. Fokus kajiannya tentang penentuan harga oleh pemerintah dalam
10
menentukan harga BBM. Sedangkan fokus kajian yang akan peneliti lakukan adalah peran dalam penentuan harga tembakau oleh Pemerintah di Pamekasan. Jelas hal tersebut berbeda. Dengan demikian, walaupun sudah ada kajian yang mirip/serupa dengan kajian yang akan peneliti lakukan, namun kajian tentang Aspek Maslahah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan, baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut: 1. Memahami bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan 2. Memahami bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani 3. Mengetahui bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan
11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 1. Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam. 2. Secara Praktis a. Sebagai acuan bagi para Pemerintah akan pentingnya peran mereka dalam perkembangan ekonomi masyarakat. b. Dapat memperjelas adanya perlindungan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan tembakau masyarakat Pamekasan. c. Dapat
mengetahui
pentingnya
keterlibatan
Pemerintah
untuk
kesejahteraan para petani tembakau di Pamekasan.
G. Definisi Operasional Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam pengertian berikut ini: 1. Aspek Maslahah Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, yang bermanfaat dan membawa kebaikan dalam berbagai aspek secara keseluruhan serta tidak menimbulkan kemudaratan terhadap yang lain.
12
2. Peran pemerintah terhadap penentuan harga Yang dimaksud dalam hal ini adalah peran atau intervensi para penguasa atau pemerintah kabupaten Pamekasan dalam memerintahkan para pelaku pasar untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap penentuan harga pasar, dan dengan tidak menambah atau mengurangi barang yang diperjualbelikan, baik dengan cara mengadakan pengawasan terhadap pasar, atau menerbitkan sebuah peraturan tertentu terhadap jalannya operasi pasar. Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul Aspek Maslahah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan, terbatas pada pembahasan tentang bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.
H. Metode Penelitian 1.
Data yang Dikumpulkan Data yang diperoleh langsung dari pemerintah dan masyarakat petani tembakau yang berhubungan dengan aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.
2.
Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
13
a. Sumber Data Primer Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya, yaitu dari pemerintah dan masyarakat petani tembakau di kabupaten Pamekasan. b. Sumber Data Sekunder Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.14 Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah: 1. Faruqan
Nabahan,
al-Iqtis}ad
al-Islami
(Penerjemah
Muhadi
Zainuddin dan Bahauddin Noersalim, Sistem Ekonomi Islam:Pilihan
Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis), Jogjakarta, UII Press Jogjakarta, Cet.3, 2000 2. Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, Surabaya, PMN & IAIN PRESS, 2010 3. Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.2, 2008 4. Dan sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
14
Peter Mahmud Marzuki, Penelitbian Hukum, (Surabaya: Kencana, Cet.6, 2006), 155.
14
c. Populasi dan Sampel c.1. Populasi Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena populasi sangat besar dan luas yang tidak mungkin bisa diteliti semua tetapi cukup diambil beberapa untuk dijadikan sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.15 Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, yaitu kecamatan Batumarmar yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan Galis terdiri dari 10 Desa, Kadur terdiri dari 10 Desa, Larangan terdiri dari 14 Desa, Pademawu terdiri dari 22 Desa, Pakong terdiri dari 12 Desa, Palenga'an terdiri dari 12 Desa, Pamekasan terdiri dari 18 Desa, Pasean terdiri dari 9 Desa, Pegantenan terdiri dari 13 Desa, Proppo terdiri dari 27 Desa, Tlanakan terdiri dari 17 Desa, Waru terdiri dari 12 Desa. Sehingga jumlah seluruh Desa/Kelurahan di Pamekasan berjumlah 189 Desa/Kelurahan. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah 835.101 jiwa. c.2. Sampel Dari seluruh jumlah populasi penduduk yang sudah disebutkan dalam populasi di atas, maka peneliti akan mengambil sampel untuk
15
Ronny Hanitejo Suemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Glalia Indonesia, 1985), 44.
15
dijadikan penelitian selain tidak memungkinkan meneliti seluruh kelompok masyarakat karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka sesuai dengan yang diungkapkan
oleh Ronny Hanitejo
Suemitro, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.16 Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan mewakili penemuan fakta dalam penelitian ini. Dari 835.101 jiwa di Kabupaten Pamekasan yang disebutkan dalam populasi di atas tadi, maka peneliti akan mengambil sampel dari masing-masing kecamatan, yang dari penduduknya mayoritas berpenghasilan sebagai petani tembakau. Adapun dari 13 kecamatan penduduk kabupaten Pamekasan yang berpenghasilan sebagai petani tembakau ada di 7 kecamatan, yaitu kecamatan larangan, Palengaan, Pegantenan, Pakong, Waru, Pasean dan Batumarmar, akan tetapi dari 7 kecamatan tersebut yang penduduknya mayoritas berpenghasilan tembakau ada di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Larangan, Waru, Pegantenan, Pakong, dan Batumarmar. Dengan demikian, dari 5 kecamatan tersebut peneliti mengambil sampel dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang petani tembakau sehingga jumlah yang diteliti sebayak 25 orang.
16
Ibid., 47.
16
c.3. Teknik Sampling Dalam teknik ini, teknik yang digunakan adalah teknik sampling yang berbentuk Probability Simple Random Sampling yaitu setiap unsur populasi mempunyai unsur yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari simple yang akan ditarik.17 Cara melakukan teknik tersebut dengan melakukan pemilihan, yaitu seluruh jumlah penduduk petani tembakau di Kabupaten Pamekasan
tersebut dipilih 5 orang dari masing-masing 13
Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 65 petani tembakau. 3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara Wawancara
adalah
memperoleh
keterangan
untuk
tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.18 Dalam hal ini, peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang
17
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),57. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial , (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif), (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 133. 18
17
diwawancarai adalah responden sebagaimana di sebutkan dalam sampel di atas. b. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial, pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. 4.
Teknik Analisis Data Setelah data terkumpul, baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif). Deskriptif kualitatif dilakukan guna menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.19 Dengan cara penelitian kualitatif, maka Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif mengatakan bahwa kebenaran data yang diperoleh akan kredibilitas karena peneliti langsung berinteraksi dengan subyek penelitian. 20 Dengan demikian, dengan menggunakan analisis data kualitatif ini peneliti ingin memahami, menilai dan menganalisis Aspek Maslahah Peran
19
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet.XI, 1998),148. 20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009),22.
18
Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan. Kemudian setelah menganalisis data dengan metode deskriptif analisis, maka peneliti menggunakan pola pikir induktif deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yakni dari permasalahan penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan yang kemudian dianalisis dengan aturanaturan hukum Islam yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah terhadap permasalahan penentuan harga.
I. Sistematika Pembahasan Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian , maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut: Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data
serta
sistematika pembahasan. Bab dua membahas tentang landasan teori yang meliputi maslahah; pengertian maslahah, macam-macam maslahah, dan syarat-syarat maslahah dan juga tentang peran pemerintah dalam penentuan harga menurut fikih muamalah yang meliputi pengertian penentuan harga oleh pemerintah, dasar hukum
19
penentuan harga oleh pemerintah, konsep harga yang adil, penentuan harga oleh Rasulullah, peran pemerintah dalam penentuan harga dan Hukuman bagi para spekulan yang menyebabkan melonjaknya harga. Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan, latar belakang obyek penelitian, penentuan harga tembakau di Pamekasan, peran pemerintah kabupaten Pamekasan terhadap penentuan harga tembakau di Pamekasan, dampak peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan. Bab empat merupakan bab yang membahas tentang analisis hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Aspek Maslahah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan. Bab lima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.
