1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan moderen masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan memoles wajahnya agar terlihat cantik. Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merk juga. Produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha berlombalomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik kosumen sebanyakbanyaknya. Keinginan manusia untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak
2
bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Sasaran utamanaya adalah para kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal . Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alterantif dengan membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak ada nomor BPOM.1 Berdasarkan Pasal 28 J ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat yang menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”2 Bahwa pasal tersebut menjelaskan mengenai hak, misalnya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanaan, keselamatan, dalam mengkonsumsi suatu barang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa : Hak konsumen adalah : a. Hak
atas
kenyamanan,
keamanan,
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 1
http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html, diakses pada tanggal 3 maret 2014. 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 J.
3
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan serta jaminan yang dijanjikan.3 Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamananan, dan keselamataan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenal kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut ,kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”4 Produk-produk kosmetik tertentu disamping memiliki fungsi yang sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi disisi lain dapat menimbulkan efek 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika. 4
4
samping yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen yang menggunakannya. Hal ini disebabkan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah mengeluarkan Public Warning dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik berbahaya tersebut, karna dapat membahayakan kesehatan konsumen yang memakainya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara terus menerus melakukan peninjauan terhadap peredaran kosmetik dengan mengambil beberapa sampel dilapangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, pada Pasal 3 kosmetik digolongkan berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan : 1. Kosmetik golongan I adalah : a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi; b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosalainnya; c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan pesyaratan kadar dan penandaan; d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
5
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan I.5 Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. 6Tidak adanya nomor dari BPOM membuat harga produk lebih murah bukan karna produk tersebut palsu. Beberapa peredaran dari kosmetik resmi selain ada tidaknya nomor BPOM adalah tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam Bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik tidak disegel. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah: “Setiap orang peseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pertanggung jawaban pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang disebut dengan UUPK yang menyatakan bahwa “memberi kompensasi, 5
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor hk.00.05.4.1745 tentang kosmetik Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungn Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2000),hal.12. 6
6
ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Akan tetapi, dalam kenyataannya masih di jumpai penyimpangan dalam pasal tersebut. Pada Pasal 19 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa “ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain diatur dalam UUPK, dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan juga mengatur bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.7” Pada realitanya, tidak sedikit pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mencari penghasilan demi mencukupi kebutuhannya. Dalam hal menjual, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai kosmetik berbahaya yang mereka perdagangkan. Sering kali kosmetik yang mereka jual menggandung bahan-bahan yang takarannya melebihi ketentuan yang ada. Dalam perkembangan sekarang, para kaum wanita lebih memilih untuk mengunakan produk yang siap pakai, contohnya seperti whitening cream 7
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 ayat 1.
7
(krim pemutih) yang gunanya untuk menghilangkan noda-noda hitam dan mencerahkan wajah tanpa memperhatikan kandungan dalam krim pencerah tesebut. Berbagai macam merk krim pemutih yang dijual oleh pelaku usaha dari yang termahal sampai yang termurah yang tidak ada ijin dari BPOM. Banyak barang-barang yang dijual dipasaran, termasuk didalamnya adalah krim pemutih yang tidak ada ijin dari BPOM dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan konsumen seperti kulit terasa panas, memerah, gatal, perih dan apabila pemakaian krim tersebut dihentikan maka kulit akan terlihat lebih kusam dan hitam dari pada sebelumnya. 8 Hal ini dikarenakan, didalam krim pemutih terdapat zat-zat berbahaya. Zat yang terkandung dalam krim pemutih atau whitening cream tersebut mengadung bahan yang berbahaya seperti : Diethanolamine(DEA), Mercury, Parabens, Formaldehyde, Fenilendiai (PPD), Phthalates, Soudium Lauryl Sulfate (SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES), Petrolatum, Triclosan, Toluena, Fragrance, Trietanolamina (TEA), BHA (Butil Hydroxyanisole) dan BHT (Butil Hydroksitoluen).”9 Kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf d 8 9
http//:www.kulit-wanita.co.id, diakses pada tanggal 10 maret 2014. http//:www.google.com/#q=kosmetik+berbahaya, diakses pada tanggal 8 maret 2014.
8
UUPK, tetapi pada kenyataannya para pelaku usaha tidak memperhatikan ketentuan yang ada, mereka lebih mementingkan keuntungan yang didapatkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini akan dibandingkan antara das sollen dan das sein dari perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam.” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang berbahaya? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian?
9
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peran Balai POM dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang berbahaya. 2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor yang menjadi dasar pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian. D. Manfaat Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh antara lain : 1. Manfaat Subyektif Penelitian ini merupakan persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang Strata 1. 2. Manfaat Obyektif a. Bagi Ilmu Pengetahuan Untuk
mengembangkan
ilmu
pengetahuan,
khususnya
ilmu
pengetahuan Hukum Perlindungan Konsumen. b. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, guna meningkatkan profesionalisme dalam penegak hukum, agar lebih bijaksana dalam menegakan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai hukum lainnya.
10
c. Bagi Konsumen Diharapkan bagi konsumen agar berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan dan konsumen dapat mengetahui bentuk tanggung jawaban yang diberikan kepadanya pada saat terjadi kerugian. d. Bagi Pelaku Usaha Diharapkan bagi pelaku usaha agar mengetahui bentuk tanggung jawaban yang diberikan kepada konsumen apabila terdapat kerugian yang diderita konsumen. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ditemukan skripsi dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaan, yaitu : Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Atas Beredarnya Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Beredar Di Yogyakarta. Disusun oleh : Nama
: Norita Palita Silalahi
NPM
: 070509675
Rumusan Masalah :
11
1. Mengapa obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang sudah dilarang dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1999 masih beredar bebas di kalangan masyarakat? 2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasannya? Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif : a. Untuk
mengetahui
mengenai
mekanisme
pelaksanaan
pengawasan melalui BPOM atas beredarnya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan maraknya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.
12
2. Tujuan Subyektif : a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen. b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan bahanbahan yang lengkap yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan dan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Jika penulisan hukum skripsi ini terdapat kesamaan pendapat dan kutipan dalam penulisannya, maka penulisan ini merupakan pelengkap.
F. Batasan Konsep 1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencangkup keseluruhan aspek pembuatan,
13
penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.10 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.11 4. Pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.12 5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 6. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut ,kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,
10
mewangikan,
mengubah
penampilan
dan/atau
http://majalahremaja.blogspot.com/2012/06/pengertian-badan-pengawas-obat-dan.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2014, pkl. 13.28. 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 3. 12 M.Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hal. 509.
14
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.13 G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.14 Penelitian yang dilakukan digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder. 2. Sumber Data Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1.
Hasil wawancara dengan Ibu Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt. selaku Kepala Balai POM di Batam.
13
2.
Hasil dari kuisioner pelaku usaha serta konsumen.
a.
Bahan Hukum Primer
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010, Pasal 1 Ayat 1. 14 Ronny Hanitijo Soemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.92.
15
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1999
tentang
Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126. 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010
tentang
Notifikasi
Kosmetika. 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
16
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 7) Pengaturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.4.1745 Tahun 2010 tentang Kosmetik. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta buku-buku dan internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Pejanjian teori dan Analisa Kasus. Selain buku yang dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang kosmetik berbahaya. 3. Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa
17
pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber, buku-buku, dan internet terkait dengan penelitian ini. b. Wawancara Dilakukan terhadap responden dan narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang bagaimana peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen. c. Kuisioner Dilakukan terhadap responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang bagaimana peran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah di Pasar Penuin Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel a. Populasi Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen Pasar Penuin Center Batam Provinsi Kepulauan Riau.
18
b. Sampel Metode penelitian sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu metode yang pengambilan datanya berdasarkan pada kriteria tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yakni pelaku usaha di Pasar Penuin Center Batam. 6. Narasumber dan Responden Narasumber
adalah
subyek/seseorang
yang
berkapasitas
sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumbernya adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan dalam wawancara dan kuisioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Responden tersebut adalah: 1. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Provinsi Kepulauan Riau. 2. Konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik yang ilegal dengan jumlah 20 orang.
19
3. Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik illegal yaitu 5 pelaku usaha pada toko atau kios di Pasar Penuin Center Batam Provinsi Kepulauan Riau. 7. Metode Analisis Data Diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian dilapangan, diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun dilapangan baik secara lisan maupun tertulis. Metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu pola pikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen terutama dalam pencapaian hak-hak terhadap konsumen yang timbul akibat pemakaian produk kosmetik ilegal. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang ilegal. H. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya. BAB I
: PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
20
Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian BAB II
: PEMBAHASAN Bab pembahasan ini terdiri atas sub bab, diantaranya meliputi: Tinjauan Umum tentang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wanpestasi dan akibatnya, pengertian pelaku usaha, pengertian konsumen, asas perlindungan konsumen, dan pengertian peran pemerintah. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik yang berbahaya di Batam yang terdiri dari peran dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik di Batam, Kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha bagi konsumen produk kosmetik di Batam, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha bagi konsumen produk kosmetik di Batam.
21
BAB III
: PENUTUP Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan
penelitian
permasalahan.
hukum
sebagai
jawaban
dari
