BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus dilindungi agar tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilaksanakan secara bijaksana yaitu dengan memperhitungkan generasi sekarang tanpa harus merugikan generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk dapat memberikan dampak pada kualitas dan kuantitas air. Hal ini dikarenakan adanya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Selain itu permasalahanpermasalahan air dalam kehidupan disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pada saat musim hujan, air dapat menimbulkan masalah seperti longsor dan banjir. Namun kekurangan air juga dapat menimbulkan masalah bagi makhluk hidup yaitu bencana kekeringan. Kekurangan air dapat disebabkan beberapa hal seperti saat musim kemarau dan hilangnya daerah resapan air. Pengertian Kawasan Resapan Air menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber
1
2
air. Dengan diadakannya penambangan pasir di wilayah hutan lindung maka akan menjadi suatu peristiwa buruk bagi konservasi sumber daya air. Tanah dan lahan yang terdapat dilereng-lereng terjal dan di daerah pegunungan tidak dapat digunakan untuk keperluan yang menyebabkan rusaknya sistem tata air yang akan merusak kegunaan tanah dan air dilembahlembah. Penggunaan sumber air, baik air permukaan maupun air bumi di suatu tempat di daerah hulu tidak boleh merusak manfaat air tersebut di daerahdaerah hilirnya untuk mencegah erosi dan pencemaran air.1 Kesadaran akan permasalahan lingkungan hidup mendorong
pula
masyarakat dan Negara seperti Indonesia, untuk mulai mempersoalakan hubungan antara lingkungan hidup dengan prioritas pembangunan yang sangat mendesak antara lain pengusahaan pertambangan termasuk salah satu kegiatan yang cukup banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah dilakukannya eksploitasi penambangan pasir dan batu. Penggolongan bahan galian menurut H. Salim, dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : “Bahan galian dapat di golongkan menjadi tiga, yaitu golongan A, B, dan C. golongan A yaitu bahan galian strategis. Golongan B adalah bahan galian vital, dan golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital. Pengelompokan bahan galian ini berdasarkan pada nilai strategis atau ekonomis bagi Negara, keberadaannya dalam alam, penggunaan bagi industri, pengaruh terhadap rakyat banyak, pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan penyebaran pembangunan di daerah.”2
1
Daud Silalahi.2003,Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia,PT.Alumni Bandung,hlm19. 2 H.Salim HS. 2007, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,hlm 44-45.
3
Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dikenal adanya penggolongan bahan galian pasir, tetapi dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) Pertambangan mineral (2) Pertambangan batubara Kawasan lereng Merapi yang berada di Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan air untuk menyimpan air hujan secara alami. Kehidupan masyarakat yang berada disekitar lereng Merapi menjadikan Merapi sebagai sumber kehidupan. Air yang berlimpah merupakan potensi yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagai pendukung bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri. Di samping itu kawasan Merapi juga kaya akan barang tambang golongan C, yaitu pasir dan batu, maka hingga saat ini kawasan lereng Merapi digunakan untuk kegiatan penambangan antara lain penambangan pasir dan batu. Dalam melakukan penambangan pasir dan batu harus juga wajib untuk memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kewajiban pelestarian fungsi lingkungan ini ditegaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”. Ketentuan tersebut
4
merupakan suatu perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Penambangan pasir merupakan suatu penambangan yang bermanfaat. Tetapi dalam prakteknya, aktifitas penambangan pasir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Kawasan lereng Merapi berfungsi sebagai resapan air, bila dilakukan penambangan pasir di wilayah resapan air secara berlebihan dapat menggangu keseimbangan dan ekosistem lingkungan, terutama ketersediaan dan kualitas air. Salah satunya tentang pemberian izin tambang pasir di Kawasan Resapan Air di Dusun Batur, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman oleh Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam Sleman diprotes oleh warga masyarakat sekitar, karena penggunaan alat berat backhoe yang dapat merusak lingkungan dan pengerukan dengan menggunakan alat berat yang melampaui batas tersebut berpotensi merusak Wilayah Resapan Air serta mengancam ketersediaan air bagi warga sekitar Cangkringan.3 Pengoperasian penambangan pasir yang dilakukan melampaui batas sampai di wilayah hutan, tanah pertanian, dan daerah resapan air yang dapat merusak lingkungan hayati setempat dan terjadinya eksploitasi tak terkendali, dampak dari semua tersebut dapat dirasakan dalam jangka pendek atau panjang. Walaupun pengusahaan penambangan menimbulkan dampak negatif seperti yang diuraikan contoh kasus diatas, pengusahaan penambangan dapat
3
http://www.kompas.com, tanggal 17-18 Juni 2009.
5
menimbulkan dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tambang dan dapat menambah penghasilan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindunagn Hukum Kawasan Resapan Air terhadap Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan, Bagaimana perlindungan hukum Kawasan Resapan Air terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Sleman ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Kawasan Resapan Air terhadap pertambangan pasir di Kabupaten Sleman.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Untuk
memberikan
sumbangan
pemikiran
khususnya
Pemerintah
Kabupaten Sleman, dinas KPDL, Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), dan BAPPEDA.
6
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tehadap perkembangan ilmu hukum lingkungan nasional. 3. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang berada disekitar Desa Kepuharjo pada khususnya tentang bahaya penambangan pasir yang dilakukan di Kawasan Resapan Air.
E. Keaslian Penelitian Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat, sehingga karya penulisan ini merupakan karya asli. Kekhususan karya ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum Kawasan Resapan Air terhadap pertambangan pasir di Dusun Batur, Desa Kepuharjo, Kabupaten Sleman. Jika dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka karya ini merupakan pelengkap.
F. Batasan Konsep Guna
mempermudah
dalam
memahami
skripsi
ini,
berikut
disampaikan batas-batas konsep yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Adapun batasan konsep tersebut : 1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lainnya.
7
2. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air. 3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 4. Pasir adalah bahan galian golongan C.
G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian adalah penelitian lapangan ( field research ), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan pada kondisi yang sesungguhnya. Sedangkan dari sudut sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.4 2. Sumber data a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.
4
Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 93
8
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang mencakup literatur-literatur, peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, putusan hakim serta pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Data ini diperoleh dari : 1)
Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan (hukum positif) antara lain : a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ). b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. c) Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan. e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Bahan Galian Golongan C. g) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. h) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
9
i) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 /Per.Bup/2006 Tentang Perubahan
Atas
Keputusan
Bupati
Sleman
Nomor
16/Kep.KDH/A/2004 Tentang Pengendalian Kegiatan Di Kawasan Lindung. 3. Metode pengumpulan data Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah : a. Studi kepustakaan adalah penelitian dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. b. Wawancara dengan Responden dan Nara Sumber. 4. Lokasi Penelitian Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman. 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.5 b. Metode Penelitian Sampel dalam penelitian hukum ini adalah Metode Random Sampling. Pada random sampling tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probalitas yang sama untuk menjadi sample. Jadi, nilai probalitas untuk tiap unit populasi untuk terpilih sebagai unit sample adalah sama.6
5 6
Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta.hlm 118. Ibid, hlm 122.
10
6. Responden dan Nara Sumber a. Responden 1) Pelaku penambangan pasir. 2) Kepala Desa Kepuharjo. 3) Kepala Dukuh Batur. b. Nara Sumber 1) Kepala Dinas P3BA, Kabupaten Sleman. 2) Dinas KPDL, Kabupaten Sleman. 3) BAPPEDA, Kabupaten Sleman. 7. Metode Analisis data Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
