BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang sedang berkembang. Setiap negara pasti memiliki potensi-potensi yang tinggi baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain. Setiap negara khususnya Indonesia pasti memiliki sumber pendapatan dari setiap daerah di kawasan Negara Indonesia. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan penghasilan daerah mereka masing-masing. Sesuai dengan ketentuan undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan kepada pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun nonfisik yang ada diwilayahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap permasalahan yang ada dan untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional (Buku Materi Perkuliahan,Afrizal,2009:3). Di dalam Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya diperlukan lembaga penyelenggaran otonomi daerah meliputi pemerintah daerah
1
2
provinsi, yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebagaimana tersebut diatas meliputi kepala daerah dan perangkat daerah. Disamping pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam rangka membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, maka Negara dalam hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi yaitu Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Konsep desentralisasi dalam system pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan prundang-undangan lainnya. Dengan adanya desentralisasi tersebut, pemerintah diharapkan menjadi motor penggerak untuk memberdayakan orang-orang di daerah. Desentralisasi tidak dapat ditafsirkan untuk memperlemah peran pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya, dengan penerapan desentralisasi yang efektif diperlukan pemerintahan yang kuat. Negara-negara yang berhasil dalam kompetisi global adalah Negaranegara yang dapat menerapkan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi (Siswanto Sunarno, 2006:12).
3
Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari sektor ini semuanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada, maka diharapakan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin, sehingga daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, ada salah satu sumber pendapatan daerah yang peranannya sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah itu sendiri untuk mengoptimalkan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Dalam implementasi di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali di samakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan sama-sama pembayaran yang diberikan kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah
4
dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Marihot. P.Siahaan:2005, hal 5). Jenis-jenis Retribusi Daerah yang di Retribusikan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha (Mardiasmo, 2009:15-16). Dari ke 3 jenis Retribusi Daerah diatas, masing-masing kelompok memiliki sub-sub Retribusi sendiri, seperti terdapat di dalam Retribusi Jasa Umum yang salah satu sub nya yaitu Retribusi Parkir. Dasar hukum yang membahas tentang Retribusi Parkir adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat. Di dalam Peraturan Daerah ini dibahas semua tentang Retribusi Parkir seperti Subjek dan Objek Retribusi Parkir, Besaran Tarif Retribusi Parkir, Cara Mengukur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat pada Pasal 1 ayat 34 bahwa Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir. Agar terlaksananya kegiatan perpakiran, maka dibutuhkan lokasi ataupun tempat parkir dan juga Petugasnya. Tempat Parkir yaitu jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Pekanbaru diperuntukkan sebagai tempat parkir (Perda No 3 Tahun 2009 pasal 1 ayat 32) . Petugas adalah Pegawai yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir (Perda No 3 Tahun 2009 pasal 1 ayat 37). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Untuk Kriteria parkir yang di Retribusikan jenis nya ada 3 yaitu:
5
a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum b. Retribusi Parkir kawasan khusus Tepi Jalan Umum c. Retribusi Parkir insidentil Tepi Jalan Umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bagian UPTD Parkir, telah diperoleh jumlah titik Parkir di Kota Pekanbaru. Secara Garis Besar, data yang tersedia yaitu berjumlah 242 titik parkir yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru pada saat ini. Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada dikota Pekanbaru, pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dinas Perhubungan yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan lamgsung. Mengenai berapa banyak atau jumlah titik Parkir yang ada di Kota Pekanbaru secara spesifik, jika di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru ada kegiatan perparkiran, pemerintah berhak memungut biaya retribusi parkir dilokasi tersebut. Hal ini juga harus di perhatikan, apakah lokasi yang dimaksud tidak melanggar undang-undang maupun peraturan Daerah. Tentu saja jika Dinas Perhubungan benar-benar mendata secara teliti dan spesifik lagi, maka jumlah titik parkir yang tersebar di Kota Pekanbaru bisa melebihi angka 242 titik Parkir pada saat ini. Jika jumlah kendaraan bertambah, sebut Dedi, tidak langsung berimplikasi kepada potensi retribusi parkir, karena tidak ada yang bisa menjamin mereka yang membeli mobil dan sepeda motor akan parkir di kawasan tersebut. “Jumlah kendaraan memang bertambah, tapi parkir banyaknya di hotel, mall dan perkantoran. Parkir di hotel dan mall bukanlah retribusi, tapi pajak dan itu akan di setorkan langsung oleh pengelola mall dan hotel ke Dispenda. Sedangkan untuk di
6
perkantoran tidak dipungut retribusi parkir,”ujar Dedi, (Lakukan Studi Potensi Retribusi Parkir. Tribun Pekanbaru, Jumat 23 Agustus 2013 10.34 WIB). Pertumbuhan penduduk yang besar terjadi di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tampan pada tahun 1996-1997. Pertambahan penduduk tersebut mencapai 13,34 % dan 17,33% dari jumlah penduduk sebelumnya. Kemudian sepanjang tahun 1999-2000 terjadi pertambahan penduduk yang cukup tinggi di seluruh bagian kota terutama pada kecamatan tampan yang mencapai 24,80% (www.google.com). Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru,2001). Jika data penduduk di hitung hingga tahun 2014, maka data pertambahan penduduk, hasil yang di dapat pasti meningkat sangat pesat dan jauh lebih besar. Dilihat dari penjelasan diatas, hal ini menunjukan bahwa semakin meningkatnya kepadatan penduduk di kota pekanbaru, hal ini juga akan berdampak kepada meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan akan membutuhkan lahan parkir yang cukup luas dan memadai. Sehingga Pemerintah Daerah melihat ada potensi
yang mampu membantu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dengan mengadakan kegiatan Perparkiran. Penulis akan menyajikan data Target dan Realisasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tentang Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru pada tabel 1.1. Tabel 1.1: No.
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru
Tahun
Target (dalam rupiah)
1. 2010 4.700.000.000 2. 2011 5.799.996.000 3. 2012 5.444.459.500 4. 2013 6.200.000.000 Sumber : UPTD Parkir Kota Pekanbaru,2014
Realisasi (dalam rupiah)
Persentase (%)
5.036.522.500 4.983.487.000 5.152.778.000 5.353.190.000
107 86 95 86
7
Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun yang terhitung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat telah terjadi nya peningkatan dan penurunan ataupun ketidakstabilan Penerimaan Retribusi Parkir dari Realisasi yang diharapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada penerimaan yang tidak stabil setiap tahun nya, sedangkan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat terus bertambah setiap harinya. Melihat ketidakstabilan Realisasi Retribusi Parkir Kota Pekanbaru, penulis melihat suatu gejala-gejala permasalahan yang timbul pada saat ini. Permasalahan yang terjadi seperti adanya praktek parkir liar. Parkir liar bisa dikatakan sebagai tempat yang tidak memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan perpakiran dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada petugas parkir tidak disetorkan kepada pihak Pemerintah, tetapi untuk kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian permasalahan lainnya yaitu terjadi nya ketidak jelasan lokasi atau terjadi nya kerancuan, yang mana seharusnya menjadi hak Pajak Parkir dan mana yang seharusnya menjadi hak Retribusi Parkir. Sebagai kasus nyata di Kota Pekanbaru yaitu sekarang sedang menjamurnya pembangunan supermarket maupun mini market yang lokasinya kebanyakan berada di tepi jalan umum. Kita ketahui bahwa setiap berbelanja di lokasi yang dimaksud, ada sebagian pihak pengelola yang melakukan kegiatan perparkiran dan ada yang tidak mengadakan kegiatan perpakiran yang artinya gratis parkir. Tetapi fakta dilapangan sebagian besar supermarket yang ada di Kota Pekanbaru tersebut tidak mengadakan kegiatan perpakiran. Hal ini dikarenakan pihak supermarket lah yang
8
membayar parkir tersebut yang otomatis ini disebut Pajak Parkir dan bukan Retribusi Parkir. Dari hasil diskusi dan wawancara penulis bersama salah satu pegawai DISHUB KOMINFO bagian UPTD Parkir kota Pekanbaru yaitu Bapak Wisnu Herryanto,ST selaku Kasubag TU UPTD Parkir beliau mengatakan,”seharusnya parkir-parkir yang ada di supermarket di tepi jalan umum itu seperti indomaret dan alfamart adalah hak Dinas Perhubungan ataupun retribusi parkir bukan pajak parkir dan uang nya juga harus di setorkan kepada pihak kami, bukan langsung di setor ke Kas Daerah Kota Pekanbaru”. Beliau juga mengatakan bahwa ini juga menjadi salah satu penyebab akibat dari ketidakstabilan pendapatan yang di dapat oleh Dinas Perhubungan. Dan permasalahan-permasalahan diatas masih menjadi bahan diskusi yang masih terus berjalan dan akan dicari solusi nya. Dengan mengusahakan untuk melakukan upaya-upaya yang dilakukan agar Pendapatan Daerah semakin terus meningkat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, pernah melakukan tindakan seperti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan apakah ada hal-hal yang melanggar, seperti prakter parkir liar. Mengempeskan ban-ban kendaraan bermotor yang parkir sembarangan. Ini dilakukan agar oknum-oknum dan masyarakat yang melanggar tersebut mendapat efek jera meskipun dampak maupun hasil nya belum maksimal. Kemudian pemerintah juga berupaya memberikan sosialisasi, baik dari media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya. Dan salah satu contohnya yaitu di pasangnya papan informasi tentang tarif parkir yang harus
9
dibayar oleh si wajib retribusi kepada petugas parkir di beberapa ruas-ruas jalan seperti Jl.Sudirman dan Jl.Tuanku Tambusai, dan di papan informasi tersebut juga di cantumkan PERDA yang mengatur peraturan tentang besaran tarif parkir yang telah di tetapkan. Ini dilakukan sebagai sebuah strategi yang dilakukan Pemerintah agar masyarakat lebih menyadari apa yang menjadi kewajiban mereka, dan ini bertujuan untuk membantu perekonomian daerah dan pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Karena telah kita ketahui bahwa hukum itu adalah bersifat memaksa dan mengikat kepada setiap warga Negara. Motivasi penulis dalam penelitian ini yaitu untuk melihat sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Retribusi Parkir dan sejauh mana peran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan melihat perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin maju dan dalam proses membangun kota yang lebih baik. Hal ini juga berdampak kepada kebutuhan masyarakat dalam membutuhkan kendaraan baik kendaraan motor maupun mobil, yang otomatis membutuhkan lahan parkir yang aman dan memadai. Dan juga untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dari berbagai uraian diatas sangat jelas bahwa Retribusi Parkir sangat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana atas upayaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Upaya Pemerintah Daerah dalam
Peningkatan
Penerimaan
Retribusi
Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”.
Parkir
Guna
Menunjang
10
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Upaya
apa
sajakah
yang
dilakukan
Pemerintah
Daerah
dalam
Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir? 2. Bagaimanakah Peran Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ?
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Parkir. 2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Untuk penulis/diri sendiri. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
11
2. Tempat dimana penelitian. Menjadi bahan masukan bagi para pegawai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik lagi serta sebagai informasi bagi instansi terkait. 3. Untuk referensi pustaka/penelitian. Sebagai referensi pustaka dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 1.5 Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari: BAB I : PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teoriteori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis. BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini memuat tentang sejarah objek penelitian, aktifitas objek penelitian serta struktur organisasi.
12
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PERMBAHASAN Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai Retribusi Parkir di daerah Kota Pekanbaru. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil dan saran yang bermanfaat bagi instansi pemerintahan.
