BAB I PENDAHULUAN. salah satu penyakit sosial atau bisa juga disebut patologi sosial. 1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelacuran, oleh sebagian besar masyarakat dapat dikategorikan sebagai salah satu penyakit sosial atau bisa juga disebut patologi sosial. 1 Praktek pelacuran sering terjadi pada negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Secara umum, pelacuran dianggap sebagai profesi dalam pekerjaan sosial2 yang paling lama jika dibanding dengan profesi lain meskipun status yang terkandung didalamnya adalah tidak sah baik itu dalam norma-norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi, dari berbagai pandangan negatif mengenai praktek atas prostitusi, terdapat beberapa manfaat dari praktek pelacuran tersebut. Praktek pelacuran yang berkembang dalam sebuah kawasan perkotaan merupakan suatu tempat yang secara eksplisit berfungsi sebagai penambah pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah yang didapatkan dari

1

Patologi sosial ialah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan-keinginan fundamentil dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikatan sosial patah sama sekali. Lihat: B. Simandjuntak,Beberapa Aspek Patologi Sosial,(Bandung:Penerbit Alumni,1981),hlm.17. 2

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lihat: Miftachul Huda,Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),hlm.3.)

Skripsi

LOKALISASI CANGKRING TUBAN TAHUN 1977-1992

Sri Artyanti Ningsih


2

lokalisasi berupa pungutan seperti sumbangan yang disetorkan kepada desa yang bersangkutan sebagai bukti perizinan dari pemerintah atas lokalisasi yang sedang berdiri dan berlangsung dalam suatu daerah. Pungutan yang ditarik oleh pemerintah dari suatu lokalisasi biasanya berasal dari lokalisasi yang dibuka secara resmi atau pembangunan lokalisasi tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Bukan hanya sebagai penambah pendapatan bagi suatu daerah, pelacuran juga dapat mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi serta dapat mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat di suatu daerah. Keberadaan lokalisasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seseorang. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan pelacuran juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di suatu daerah. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan budaya dalam masyarakat, prostitusi telah mengalami perkembangan baik dari bentuk prostitusi ataupun pola yang digunakan dalam praktek prostitusinya secara berdampingan. Ditinjau dari segi historis, prostitusi terutama di Jawa memiliki sejarah yang panjang. Sejak masa kerajaan Mataram, prostitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Para wanita tuna susila sengaja datang ke ibukota kerajaan dan menyediakan jasa pelayanan seksual bagi para prajurit atau kaum bangsawan dan juga golongan pedagang.3

3

Nur Syam,Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental, (Yogyakarta:LkiS,2010),

hlm.80.

Skripsi




3

Pada masa kolonial, pelacuran berpusat di pelabuhan-pelabuhan besar serta di kota garnisun. Di Surabaya, semua pelacur dipaksa tinggal di satu atau dua kampung yang terpisah.4 Di daerah-daerah pribumi terdapat perbedaan atas wanita tuna susila yaitu wanita tuna susila biasa dan terdapat pula ronggeng atau tandhak atau taledhek atau penari wanita atau penyanyi perempuan.5 Akan tetapi tidak semua ronggengadalah pelacur. Begitupun pada masa Jepang, sebutan bagi wanita tuna susila adalah karayukisan. Sebagian besar masyarakat pribumi lebih memahami kata geisha untuk menyebut wanita tuna susila. Akan tetapi, kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Geisha merupakan wanita yang secara khusus melayani para tamu untuk hiburan seni dan sastra tanpa ada unsur pelayanan seksual. Sedangkan karayukisan adalah sebutan bagi wanita di Jepang yang berprofesi sebagai wanita tuna susila. Begitu pula di Kabupaten Tuban6, komposisi profesi atau pekerjaan sosial yang terdapat di Kabupaten Tuban cenderung beragam. Salah satu dari keberagaman profesi di Tuban adalah profesi sebagai wanita tuna susila. Profesi wanita tuna susila sering kali dikaitkan dengan hal yang negatif yaitu tentang 4

Sugiati, Wanita “P” Surabaya: Lokalisasi Tambakrejo, Bangunrejo, Kremil, dan Sidoresmo Tahun 1953-1974, (Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, 2008), hlm. 7 5

Peter Boomgard, Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 17951880, (Jakarta: Djambatan-KITLV, 2004), hlm. 281. 6

Tuban merupakan suatu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban juga wilayah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura). Batas wilayah sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Skripsi




4

penyakit sosial yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kabupaten Tuban. Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita tuna susila tergolong sebagai tindakan penyimpangan seksual, sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban menganggap bahwa profesi wanita tuna susila hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan merusak nama baik dari Kabupaten Tuban. Keberadaan lokalisasi Cangkring yang terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menimbulkan reaksi yang bervariatif bagi masyarakat desa Kebonagung. Pada dasarnya, masyarakat yang memandang bahwa keberadaan pelacuran selalu berkaitan dengan penyakit sosial yang hanya memberikan dampak buruk bagi suatu daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya keberadaan lokalisasi Cangkring tidak serta merta dianggap negatif bagi masyarakat desa Kebonagung. Keberadaan lokalisasi Cangkring memberikan suatu manfaat tersendiri bagi sebagian kecil dari masyarakat Kebonagung. Pembahasan mengenai kehidupan sosial seperti prostitusi terutama pembahasan mengenai lokalisasi Cangkring belum pernah diteliti oleh para peneliti-peneliti di Kabupaten Tuban. Sehingga mendorong adanya minat bagi penulis untuk meneliti permasalahan yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban terutama masyarakat di desa Kebonagung. Pembahasan mengenai lokalisasi Cangkring ini sangat penting untuk diteliti karena berdasarkan data yang didapat, lokalisasi Cangkring merupakan suatu

Skripsi




5

lokalisasi resmi yang telah dimusyawarahkan oleh perangkat Kecamatan Rengel dan seluruh desa-desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Rengel.7 Selain berdiri secara resmi, keberadaan lokalisasi Cangkring juga menimbulkan suatu reaksi yang bervariatif bagi masyarakat Desa Kebonagung. Reaksi yang terjadi pada masyarakat atas keberadaan lokalisasi Cangkring menimbulkan suatu ketegangan antar masyarakat Desa Kebonagung dengan warga di lokalisasi Cangkring. Reaksi masyarakat terhadap keberadaan lokalisasi Cangkring mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Tindakan dari Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyikapi ketegangan antara masyarakat desa Kebonagung dengan warga lokalisasi Cangkring yang berujung pada penutupan lokalisasi Cangkring secara resmi pada tahun 1992. Tindakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang berujung pada penutupan lokalisasi Cangkring menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan bagi Desa Kebonagung, warga di lokalisasi Cangkring, dan masyarakat desa Kebonagung. Penutupan lokalisasi Cangkring yang secara resmi ditutup Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 1992, tidak serta merta menghentikan aktivitas pelacuran di lokalisasi Cangkring. Pada kenyataannya, lokalisasi Cangkring memang ditutup pada tahun 1992 yaitu pada bulan Juli memang telah ditutup, akan tetapi dalam rentang waktu dua bulan, lokalisasi Cangkring kembali beroperasi seperti biasa.8

7

Wawancara dengan Hermanto di Dusun Butoh RT 3 RW 3 Kecamatan Rengel pada tangal 24 Juni 2014, pukul 11.41. 8

Skripsi

“Diperintahkan Ditutup Lokalisasi WTS Cangkring”, Jawa Pos, 6 September 1992.




6

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain: 1. Bagaimana aktivitas pelacuran yang terjadi di lokalisasi Cangkring Tuban tahun 1977-1992 ? 2. Bagaimana peran pemerintah dan reaksi masyarakat terhadap penutupan lokalisasi Cangkring tahun 1991-1992 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan mengenai aktivitas pelacuran yang terjadi di lokalisasi Cangkring pada tahun 1977-1992. Selain itu, tujuan dari penuliasan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas pelacuran di lokalisasi Cangkring pada tahun 1977-1992. Selain itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjelaskan tentang peran pemerintah terhadap penutupan lokalisasi Cangkring serta untuk mengidentifikasi reaksi dari masyarakat Tuban dan warga lokalisasi Cangkring terhadap keberadaan lokalisasi Cangkring yang tumbuh dan berkembang di sekitar kawasan tempat tinggal masyarakat. Manfaat yang dicapai dari penulisan ini yaitu, pertama, manfaat bagi historiografi Indonesia yaitu dapat menambah penulisan mengenai sejarah sosial di Kabupaten Tuban terutama pada kehidupan sosial seperti pelacuran atau

Skripsi




7

prostitusi. Kedua, manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tuban adalah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kehadiran pelacuran tidak serta merta menjadi suatu aib bagi masyarakat Tuban. Pelacuran bisa saja bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan desa dan mampu memberdayakan masyarakat yang berada disekitar lokalisasi Cangkring. Selain itu prostitusi juga dapat mengurangi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tuban. Ketiga, agar masyarakat dapat mengetahui tindakan dan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus lokalisasi Cangkring serta dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi Cangkring. Selain memiliki tujuan dan manfaat atas penulisan ini, penulis juga mengharapakan agar tulisan ini dapat berguna untuk mengkaji permasalahan sosial terutama pada konteks prostitusi yang cenderung dinilai negatif bagi sebagian kalangan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penulisan dan penelitian sejarah perlu adanya suatu batasan yang disebut batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial bertujuan untuk mengetahui wilayah atau daerah yang akan digunakan sebagai objek dalam penelitian sejarah. Batasan spasial yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Kabupaten Tuban dengan obyek kajian daerah lokalisasi Cangkring. Alasan memilih Kabupaten Tuban sebagai batasan spasial karena Kabupaten

Skripsi

Tuban

merupakan

sebuah

daerah

yang


selalu

mengalami



8

perkembangan dari periode ke periode berikutnya. Terlepas dari perkembangan tersebut, Kabupaten Tuban juga memiliki permasalahan yang kompleks yaitu praktek pelacuran. Dipilihnya lokalisasi Cangkring karena timbul pemikiran yang janggal atas proses munculnya lokalisasi Cangkring di Kecamatan Rengel dimana sebagian besar daerah cenderung mengilegalkan praktek pelacuran di daerah mereka, sedangkan lokalisasi Cangkring didirikan secara resmi berdasarkan musyawarah antara perangkat Kecamatan Rengel dengan desa-desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Rengel. Selain itu, penulis memiliki keinginan untuk mengidentifikasi penyebab ditutupnya lokalisasi Cangkring yang tidak secara serentak dengan lokalisasi-lokalisasi lain yang berada di luar Kecamatan Rengel. Padahal dalam himbauan telah disertakan bahwa penutupan lokalisasi adalah menyeluruh bagi seluruh daerah Kabupaten Tuban. Batasan temporal bertujuan untuk mengetahui dengan jelas kurun waktu yang akan dibahas dalam penulisan ini sekaligus mengungkapkan signifikansi kurun waktu yang telah

ditentukan dengan peristiwa yang ditulis. Dalam

menentukan batasan temporal, penulislah yang berhak menentukannya meskipun periodisasi tidak serta merta dilakukan dengan semena-mena. Periodisasi merupakan hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah.9

9

Skripsi

Kuntowijoyo,Penjelasan Sejarah,(Yogyakarta:Tiara Wacana,2008),hlm.20.




9

Batasan awal dari penulisan ini adalah tahun 1977. Alasan memilih tahun tersebut karena, pada tahun 1977 merupakan tahun dimana lokalisasi Cangkring mulai muncul. Dari masa munculnya lokalisasi Cangkring pada tahun 1977 hingga 1989, lokalisasi tersebut selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena perkembangan yang cukup pesat, maka pemerintah menutup lokalisasi Cangkring. Batasan akhir dari penulisan ini adalah tahun 1992. Alasan memilih tahun 1992 sebagai batasan akhir karena pada tahun tersebut, lokalisasi Cangkring secara resmi ditutup oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, dipilih tahun 1992 karena penulis ingin mengidentifikasi reaksi masyarakat Tuban terhadap lokalisasi Cangkring yang cenderung variatif serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan atas penutupan lokalisasi Cangkring Tuban.

E. Tinjauan Pustaka Ada beberapa tinjauan yang membahas tentang pelacuran pertama, buku yang ditulis oleh Tjahjo Purnomo Wijadi dengan judul Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly yang di terbitkan oleh PT Grafiti pers di Jakarta pada tahun 1983 ini menjelaskan seluk beluk kehidupan pelacuran di Dolly tahun 1982. Dolly merupakan sebuah lokalisasi di Surabaya yang berkembang dengan pesat sejak tahun 1967. Karena perkembangannya yang sangat pesat, maka dolly dikenal sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Selain menjelaskan tentang Dolly sebagai tempat lokalisasi, buku tersebut juga

Skripsi




10

menjelaskan tentang wanita-wanita tuna susila (WTS) dan hubungan antara WTS dengan mucikarinya serta interaksi sosial yang terjalin antara warga lokalisasi dengan masyarakat biasa di sekitar Dolly. Permasalahan yang dikaji menggunakan pendekatan sosiolologi. Perbedaan yang mendasar dari buku tersebut dengan skripsi ini terletak pada pembahasan dan fokus kajian. Jika buku tersebut membahas mengenai aktivitas pelacuran di lokalisasi Dolly, maka skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani lokalisasi WTS Cangkring di Tuban serta reaksi masyarakat Tuban dan Warga lokalisasi WTS Cangkring terhadap keberadaan lokalisasi WTS Cangkring. Kedua, buku yang ditulis oleh A.S.Alam dengan judul Pelacuran dan Pemerasan; Studi Soiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia yang diterbitkan di Bandung oleh Penerbit Alumni pada tahun 1984 ini menjelaskan tentang pelacuran yang ada dalam masyarakat terutama pelacuran yang ada di lokalisasi Sunan Kuning Semarang dan pelacuran rumah bordil di Ujung Pandang. Selain mendeskripsikan pelacuran, buku tersebut juga menjelaskan faktor sosial yang menjadi pendorong wanita melakukan pekerjaan pelacuran. Selain itu juga menjelaskan tentang eksploitasi wanita dalam praktek pelacuran. Pemecahan masalah yang ada dalam penelitian buku ini menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan atas data statistik. Perbedaan yang terlihat anatara buku tersebut dengan skripsi ini adalah pada metode perolehan sumber dan fokus pembahasan yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan oleh A.S.Alam adalah metode kuantitatif dimana

Skripsi




11

kekuatan dari sumber berdasarkan data statistik. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dan kualitatif dimana lebih menekankan pada sumber lisan dan sumber tertulis. Ketiga, skripsi karya Sugiati dengan judul Wanita “P” Surabaya: Lokalisasi Tambakrejo, Bangunrejo, Kremil, dan Sidoresmo Tahun 1953-1974 yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tempat pelacuran di Surabaya. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pelacuran di Surabaya. Kemudian juga membahas mengenai bentuk-bentuk dari pelacuran serta memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pelacuran di Surabaya. Perbedaan yang mendasar antara skripsi karya Sugiati dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai aktivitas pelacuran yang cukup detail. Selain itu, dalam skripsi karya Sugiati ini, penulis memfokuskan pada peran pemerintah terhadap keberadaan lokalisasi-lokalisasi di Surabaya. Perbedaan mendasar dari skripsi karya Sugiati dengan Skripsi ini adalah terletak pada pembahasan mengenai lokalisasi yang difokuskan kedalam satu lokalisasi. Pembahasan lokalisasi Cangkring dilakukan secara detail oleh penulis. Selain itu, penulis juga mengkaji tentang reaksi masyarakat terhadap keberadaan lokalisasi WTS Cangkring di Tuban. Dari tinjauan buku tersebut, menunjukan bahwa hingga saat ini pembahasan tentang pelacuran lebih difokuskan pada pelacuran sebagai suatu penyakit sosial. Oleh karena itu, untuk melihat sisi lain dari keberadaan atas pelacuran yang terus mengalami perkembangan dalam sebuah kota.

Skripsi




12

F. Kerangka Konseptual Skripsi ini berjudul Lokalisasi Cangkring Tuban Tahun 1977-1992. Lokalisasi merupakan kata lain dari kelompok yang terisolir atau terpisah dengan komplek penduduk lainnya yang pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang biasa dikenal sebagai rumah singgah “daerah merah” yang dikelola oleh mucikari atau germo.10 Wanita Tuna Susila merupakan sebutan bagi wanita yang menjajakan dirinya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Sebutan lain bagi wanita tuna susila yaitu pelacur, wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, “balon”, “Sundal”, “lonte” atau “cabo”.11 Sementara lokalisasi Cangkring yang terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban adalah sebagai lokasi kajian dari penulisan ini. Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. 12 Pelacuran sangat berkaitan dengan istilah prostitusi. Secara etimologis, prostitusi berasal dari kata prostutio yang berarti hal menempatkan dihadapkan, hal menawarkan. Ada juga yang menghubungkan dengan kata prostare yang berarti menjual,

10

Kartini kartono, Patologi Sosial. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.216.

11

Tjahjo Purnomo,op.cit.hlm.11.

12

A.S.Alam,Pelacurandan Pemerasan: Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia,(Bandung: Penerbit Alumni,1984),hlm.14.

Skripsi




13

menjajakan.13 Menurut Warouw, prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksuil untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Menurut Paulus Moedikdo Moeljono, pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada banyak orang guna pemuasan nafsu seksuil orang itu. Sedangkan menurut Budisoesetyo, pelacuran adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk perbuatan kelamin dengan mendapat upah. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari pelacuran dari dua tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan. Pandangan yang sama tersebut yaitu sama-sama memandang bahwa pelacuran sebagai bentuk tindakan yang menyimpang dalam kehidupan sosial yakni penyimpangan seksual yang dilakukan dengan banyak lelaki dengan tujuan untuk memperoleh bayaran atau upah. Penanganan mengenai masalah pelacuran berada dalam posisi yang ambigu. Pandangan mengenai pelacuran dapat dikategorikan menjadi dua sisi. Pertama, pelacuran disebut sebagai musuh karena pelacuran dianggap sebagai tindakan penyelewengan seksual dan perdagangan manusia. Kedua, pelacuran dianggap menguntungkan karena pelacuran digunakan sebagai sarana untuk menambah pemasukan daerah. Keberadaan pelacuran yang hampir merata di setiap kota di Indonesia mengindikasikan bahwa ada dualisme perlakuan terhadap pelacuran, yaitu dibenci dan sekaligus diminati.14

Skripsi

13

B.Simandjuntak,op.cit.hlm.22

14

Nur Syam,op.cit.,hlm.80.




14

Pelacuran dianggap memiliki fungsi yaitu untuk menyelamatkan bangunan masyarakat dan eksistensinya menjadi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sebagian besar masyarakat hanya memandang dari segi wanita tuna susilanya saja. Pelacur 15 dihina, dikutuk dan diperkeji. 16 Dalam kaitannya dengan sejarah, pelacuran selalu dihubungkan dengan perbudakan seks. Di masa dahulu wanita cantik serta lelaki tampan diperdagangkan sebagai alat pemuas nafsu baik dalam bentuk hubungan seksual maupun bentuk-bentuk hiburan lainnya. Seiring berjalannya waktu, praktek perbudakan yang berlangsung mulai dihapuskan. Akan tetapi, prostistusi yang dulunya dikaitkan dengan perbudakan tidak ikut hilang dengan dihapusnya perbudakan tersebut. Bahkan eksistensi dari prostitusi lebih berkembang dari sebelumnya. Penyebab munculnya prostitusi, sebagian besar dikarenakan oleh adanya desakan pada keadaan ekonomi. Selain karena desakan ekonomi, penyebab lain dari munculnya prostitusi juga dapat dikaitkan dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dalam suatu daerah. Terdapat pula faktor sosial yakni disebabkan oleh kesalahan dalam pergaulan yang menyebabkan seseorang terjerumus kedalam prostitusi.

15

Pelacur, wanita tuna susila, wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, “balon”, “Sundal”, “lonte” atau “cabo” adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Atau dengan kata lain yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya. Lihat (Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar,Dolly: Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly,(Jakarta:PT Grafiti Pers,1983),hlm.11. 16

Skripsi

Ibid.,Tjahjo Purnomo, hlm.11.




15

Banyaknya wanita yang terjun dalam pelacuran pada dasarnya dilatar belakangi oleh banyak faktor. Menurut W.A Bonger, faktor yang menjadi pendorong wanita menjadi WTS adalah berasal dari faktor individual yang terbagi dalam beberapa penyebab seperti ekonomi, Psikologi dan ketidaktahuan. Serta faktor sosial yang merupakan pengaruh dari lingkungan fisik dan lingkungan alam seorang wanita.17 Sedangkan menurut B. Simandjuntak, motivasi seorang wanita untuk menjadi WTS

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor

psikologis, faktor ekonomis, faktor sosial, dan faktor-faktor lain seperti faktor pendidikan dan faktor biologis.18 Kemudian menurut Soedjono D, ada tiga faktor utama yang menyebabkan wanita menjadi pelacur, yakni faktor ekonomi (kemiskinan, ingin hidup mewah, dan lain-lain), faktor sosiologis (urbanisasi, dan keadilan sosial), dan faktor psikologis (rasa ingin membalas dendam. Malas bekerja, dan seks maniak).19 Sebagian besar wanita tuna susila di lokalisasi Cangkring melakukan pekerjaan tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat sebagian wanita melakukan pekerjaan sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain oleh karena terdesak dengan kondisi ekonomi yang kurang, motivasi lain yang mendorong wanita untuk

17

W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminlogi, (Jakarta: PT Pembangunan, 1954), hlm.

18

B.Simandjuntak, op.cit,hlm. 30-36.

108 19

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), hlm. 117

Skripsi




16

melakukan pekerjaan sebagai pelacur adalah dari pergaulan wanita dengan orang lain.

G. Metode Penelitian Metode penulisan merupakan sarana vital bagi penulisan ini. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah-langkah khusus untuk menyelesaikan penulisan ini. Yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), intepretasi, kemudian penulisan.20 Pada tahap pengumpulan sumber (heuristik), penulis mengusahakan untuk mencari sumber dan mengolah data-data yang telah didapatkan secara sistematis. Sehubungan dengan tema penulisan yang melibatkan sejarah lokal kabupaten Tuban, maka pada langkah ini penulis melakukan pencarian dan pengumpulan sumber di tempat yang bersangkutan yaitu di Kabupaten Tuban. Pengumpulan sumber yang dalam proses penulisan ini dilakukan dengan mengkategorikan sumber-sumber yang diperoleh dengan dua kategori, yaitu kategori sumber primer dan kategori sumber sekunder. Pengkategorian tersebut didasarkan atas jenis-jenis dari sumber sejarah. Sumber primer yang digunakan dalam proses penulisan ini adalah sumber arsip seperti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban nomor 186

20

Skripsi

Kuntowijoyo, op.cit.,hlm.89.




17

tahun 1991. Kemudian Surat Perintah nomor 462/4288/411.17/1991, Surat Perintah nomor 462.3/2975/411.17/1991, dan arsip lainnya. Selain arsip, sumber primer lain adalah koran Jawa Pos, 6 September 1992. Arsip-arsip dan surat kabar tersebut penulis dapatkan dari Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban serta di AWS. Pencarian informasi di tempat tersebut memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti bahwa penulisan yang akan dikerjakan terbukti keaslian datanya mengenai arsip-arsip yang penulis gunakan dalam penelitian, sehingga tidak ada keraguan dalam proses analisisnya. Sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung sumber primer dalam penulisan ini antara lain berupa buku-buku yang didapat dari Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B Surabaya, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tuban. Sumber-sumber yang tidak tertulis yaitu berupa sumber lisan. Sumber lisan penulis dapatkan dari beberapa narasumber yang berhubungan langsung dengan tema dari penulisan ini. Sumber lisan pertama diperoleh dari para perangakat desa Kebonagung Kecamatan Rengel. Selain para perangkat desa, sumber lisan lain didapatkan dari warga lokalisasi Cangkring (eks-WTS) dan masyarakat sekitar lokalisasi Cangkring.

Skripsi




18

Tahap kedua adalah melakukan kritik atau mengverifikasi sumber yang telah terkumpul. Untuk mendapatkan hasil penulisan yang objektif, maka harus melakukan kritik terhadap sumber untuk membuktikan keaslian dari sumbersumber yang telah didapatkan. Kritik sumber dilakukan dengan cara melakukan cross cek terhadap sumber yang telah didapatkan dan menganalisa sumber tersebut. Cross cek data dilakukan dengan cara membandingkan beberapa data yang diperoleh dari perangkat desa Kebonagung dengan data yang diperoleh warga lokalisasi Cangkring, serta data yang didapatkan dari masyarakat sekitar lokalisasi Cangkring. Namun, kritik terhadap sumber tidak hanya dilakukan dalam tahap kedua saja, melainkan dalam tahap-tahap berikutnya juga memerlukan kritik sumber agar data yang kurang tepat dapat segera dibenahi. Tahap ketiga adalah intepretasi atau penafsiran. Tahap ini digunakan untuk mencari sebuah relevansi dari sumber yang didapat dengan fakta yang telah ditemukan dan kemudian akan ditafsirkan. Penafsiran dilakukan dengan menganalisa segala kemungkinan yang bisa saling mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta lain yang telah ditemukan dan kemudian dikumpulkan. Kemudian setelah satu fakta dengan fakta lain saling berkaitan telah ditemukan titik pusatnya, maka tahap penulisan yang merupakan tahap akhir dari metode ini dapat dilakukan. Penulisan dilakukan dengan menuliskan data-data yang telah ditemukan berdasarkan sistematika penulisan yang telah dirancang.

Skripsi




19

H. Sistematika Penulisan Penulisan ini akan dibagi kedalam empat bab, yaitu: Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, landasan konsep dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang Kabupaten Tuban dan Lokalisasi Cangkring tahun 1977-1991. Dalam bab ini akan dibagi kedalam tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Tuban. Sub-bab kedua akan membahas Lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di Kabupaten Tuban tahun 19771992. Kemudian pada sub-bab ketiga akan lokalisasi Cangkring tahun 1977-1991. Dalam sub-bab ini akan dibagi kedalam dua bahasan yang pertama adalah membahas aktivitas WTS, mucikari dan Pelanggan di lokalisasi Cangkring tahun 1977-1991. Kemudian kedua akan membahas tentang aktivitas non-WTS di lokalisasi Cangkring tahun 1977-1991. Bab III berisi tentang peran pemerintah Kabupaten Tuban dan reaksi masyarakat terhadap keberadaan lokaliasi Cangkring tahun 1991-1992. Dalam bab ini akan dibagi kedalam dua sub-bab. Sub-bab pertama akan menjelaskan. Kemudian sub-bab kedua akan mejelaskantentang peran pemerintah dalam menangani lokalisasi Cangkring tahun 1991-1992 yang dibagi kedalam dua pembahasan, pertama tentang peran pemerintah terhadap penutupan lokalisasi Cangkring, dan kedua adalah tentang upaya pemerintah untuk mengatasi

Skripsi




20

lokalisasi Cangkring. Kemudian Sub-bab kedua akan membahas mengenai reaksi masyarakat dan dampak penutupan lokalisasi Cangkring tahun 1992 yang akan dibagi kedalam dua bahasan, pertama, tentang reaksi masyarakat tentang keberadaan lokalisasi Cangkring, dan yang kedua tentang dampak penutupan lokalisasi Cangkring. Bab IV merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumya. Kemudian pokokpokok permasalahan dari bab-bab sebelumnya akan dijawab dalam bab ini

Skripsi



BAB I PENDAHULUAN. salah satu penyakit sosial atau bisa juga disebut patologi sosial. 1

Recommend Documents